BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya
di
dalam
pelaksanaan
pembangunan.
Dalam
perekonomian negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun non rutin. Pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Dalam
menjalankan
tugas-tugas
rutin
negara
dan
melaksanakan
pembangunan, negara membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya ini sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak. Pembangunan di Indonesia akan tercapai apabila adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dengan baik agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraaan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pembangunan Pemerintah Republik 1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Indonesia tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tax amnesty hanya satu dari beberapa poin penting perubahan UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Pemerintah memang memasukkan amandemen beleid itu sebagai salah satu dari 37 rancangan undang-undang
(RUU)
yang
masuk
Program
Legislasi
Nasional
(Prolegnas) 2015. Pemerintah menilai revisi UU KUP dirasa mendesak untuk meraih penerimaan pajak sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara
Perubahan
(APBN-P)
2015.
(http://nasional.kontan.co.id/news/tax-amnesty-untuk-repatriasi-uangsetan) Penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target APBN. Pada tahun 2012 kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 94,38 persen dari target, atau sekitar Rp.835,25 triliun dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar Rp 885,02 triliun. Pada tahun 2013 Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 916,29 triliun atau mencapai 92,07 persen. Namun, pencapaian tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp 995,21 triliun.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Pada tahun 2014 kembali tidak teralisasinya target pajak yang ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 94 persen dengan pencapaian Rp 1.537,2 triliun yang berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar Rp 1.635,4 triliun. Tidak terelisasinya penerimaan pajak disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Faktanya, tax-to-GDP ratio atau perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) kita baru mencapai 12 persen. Sementara, tax ratio Singapura sudah 14,3 persen dari PDB, Malaysia 15,5 persen, China 17 persen, Korea Selatan 26,8 persen, dan Jepang 28,3 persen. Bukti lain, total dana deposito di perbankan mencapai Rp 4.000 triliun. Namun, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hanya Rp 4,7 triliun. (http://nasional.kontan.co.id/news/tax-amnesty-untuk-repatriasi-uang-setan) Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah – langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Penting untuk dikupas
yang
berkepentingan.
Pada
satu
sisi,
RUU
perpajakan
dimaksudkan untuk mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Disisi lain, terdapat masalah keadilan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
yaitu tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebenarnya pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Lalu, aturan pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/ PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Pada tahap awal penerapan PMK ini, sudah ada beberapa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang diwajibkan untuk memberikan data ke kantor pajak. Disisi lain, pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara pemberian Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah, antara lain : 1. Pada tahun 1964 Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1964 di berlakukan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964. 2. Pada tahun 1984 Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan keputusan presiden nomor 26 tahun 1984. 3. Pada tahun 2008 Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan pasal 37 A Undang – Undang KUP.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
4. Pada Tahun 2015 Tax amnesty atau pengampunan pajak pada tahun 1984 diberlakukan berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
91/PMK.03/2015.
Beberapa penilitian empiris mengenai Sunset Policy yang diterapkan pemerintah pada tahun 2008 memberikan hasil yang sama – sama mengarah pada hal yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosa Otharina (2012) menunjukan hasil dari penelitian bahwa Sunset policy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan aturan perpajakan. Soraya (2010) menunjukan hasil Penerapan kebijakan Sunset Policy memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dengan arah positif. Penerapan sunset policy memberikan dampak sebesar 49,3% dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Berbeda Jika meninjau dari penelitian terdahulu dengan diterapkannya Sunset Policy akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang akan berdampak pada pada peningkatan penerimaan pajak, maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul penelitian “Analisa Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak”.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
B. PERUMUSAN MASALAH Salah Pemerintah
satu
agenda
Indonesia
reformasi
perpajakan
yang
dicanangkan
adalah dengan
melakukan
ekstensifikasi
dan
intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis : 1. Bagaimana dampak perubahan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar setelah diberlakukan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak pada tahun 2010 – 2014? 2. Bagaimana dampak Rasio Kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukan Tax Amnesty pada tahun 2010 – 2014? 3. Bagaimana tanggapan narasumber berkaitan dengan penerapan Tax Amnesty berupa Sunset Policy Jilid II?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Menganalisis dampak perubahan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah diberlakukan Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak pada tahun 2010 – 2014
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
b. Menganalisa dampak Rasio Kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukan Tax Amnesty pada tahun 2010 – 2014 c. Menganalisis tanggapan narasumber berkaitan dengan penerapan Tax Amnesty berupa Sunset Policy Jilid II 2. Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu : a. Penulis Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MercuBuana. Serta untuk mempraktikan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan. b. Pemerintah Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pengampunan pajak di Indonesia untuk ditujukan kepada tepat sasaran dan dapat terealisasi dengan baik. c. Pembaca Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi beberapa penelitian dengan objek yang sejenis dan menambah pengetahuan serta wawasan si pembaca.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
