BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab warga negara. Berdasarkan data
dari
Kementerian
Keuangan,
realisasi
penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2016 mencapai Rp. 870.954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp. 1.355.203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 768.691 triliun (www.pajak.go.id).
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Penelitian soraya dhabtun nafsi (2014) mengenai pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal. Kesadaran wajib pajak atas fungsi dan peran perpajakan sebagai pembiayaan pembangunan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran atau hukuman bagi pelanggar pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya rasa keengganan dan ketidakinginan para Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar masih sangat tinggi. Kondisi ini makin diperparah dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan. Jika kesadaran Wajib Pajak dapat di tingkatkan, maka penerimaan perpajakan pun diharapkan ikut meningkat dengan pesat karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Dirjen Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Dirjen Pajak melakukan sosialisasi kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara, antara lain melalui iklan pada media cetak dan elektronik, media di internet, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang perpajakan. Penelitian susmiatun (2014) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota semarang. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, serta jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009 dalam Ghoni, 2012). Menurut Mardiasmo (2011:47) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PP 46 tahun 2013) dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (selanjutnya disebut PMK 107/PMK.011/2013), dimana dijelaskan batasan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Pemerintah berharap dengan peraturan pemerintah ini, akan memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung dan membayarkan pajak usahanya. Dan dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Dalam ketentuan perpajakan, seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip self assessment yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu menghitung pajaknya sebesar 1% dari omzet dan melaporkan dengan menggunakan SPT sesuai pasal 4 ayat (2), dimana sangat memudahkan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, terdapat juga dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 1% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha. Restitusi pajak juga tidak dapat dilakukan pada PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan untuk wajib pajak yang memiliki margin rendah pada usahanya akan terasa memberatkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Jakarta Utara)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ? 3. Apakah implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris : 1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Pengaruh implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
D. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan. b. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal tersebut.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Bagi Wajib Pajak Berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan negara.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
