BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan dunia digital, khususnya internet saat ini sudah begitu mengglobal. Internet bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce). E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu business to business e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan business to consumer e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo menilai bahwa, Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan
e-commerce.
Berbagai
kendala
yang
dihadapi
dalam
pengembangan e-commerce ini seperti keterbatasan infrastruktur, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata e-commerce itu . 1
1
Info Komputer edisi Oktober 1999:7
Universitas Sumatera Utara
Bagaimanapun, kompetensi teknologi dan manfaat yang diperoleh memang seringkali harus melalui proses yang cukup panjang. Namun mengabaikan pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan ekses negatif di masa depan. Keterbukaan dan sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Learning by doing adalah alternative terbaik untuk menghadapi fenomena e-commerce karena mau tak mau Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar e-commerce global. Meski belum sempurna , segala sarana dan pra-sarana yang tersedia dapat dimanfaatkan sambil terus direvisi selaras dengan perkembangan mutakhir. E-commerce telah banyak digunakan seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Menurut data Departemen Telekomunikasi, jumlah pengguna internet pada bulan februari 2008 mencapai 25 juta pengguna dan diprediksi akan mencapai 40 juta pengguna pada akhir tahun 2008. Sebelum keluarnya Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undangundang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, Undang-undang nomor 8 tahun
Universitas Sumatera Utara
1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Kekosongan hukum yang mengatur tentang E-commerce menimbulkan masalah-masalah seperti : 2 1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet; 2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ; 3. Obyek transaksi yang diperjualbelikan; 4. Mekanisme peralihan hak; 5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP),dan lain-lain; 6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti; 7. Mekanisme penyelesaian sengketa; 8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. 9. Masalah perlindungan konsumen, HAKI dan lain-lain. Dengan munculnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang
2
Esther
Dwi
Maghfira,
Perlindungan
Konsumen
Dalam
E-Commerce,
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel131.php, bahan diakses tanggal 1 Maret 2010
Universitas Sumatera Utara
termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan ecommerce mempunyai basis legalnya. Walaupun beberapa permasalahan yang ada sudah dapat diselesaikan dengan munculnya UU ITE ini, namun mengenai masalah perlindungan konsumen dalam e-commerce masih perlu untuk dikaji lebih dalam, apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Jika tidak berhatihati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Kehadiran e-commerce memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha. 3 Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Jika dilihat lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidakmengertian (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi. Lebih dari itu, konsumen ternyata tidak memiliki bargaining position (posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat sekali pada perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani dan bentuk klausula baku atau ketentuan baku yang tidak informatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. 4 Berdasarkan kondisi diatas, upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting. Untuk mewujudkan pemberdayaan konsumen akan sangat sulit jika mengharapakan kesadaran dari pelaku usaha terlebih dahulu. Karena prinsip yang dianut oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya, dengan pemikiran umum 3 4
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hal..3. Ibid, hal. 29.
Universitas Sumatera Utara
seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Perumusan Masalah Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Hal-hal apa sajakah yang dapat merugikan konsumen dalam e-commerce? 3. Upaya Hukum apa yang dapat di lakukan bagi konsumen yang dirugikan terkait dengan transaksi e-commerce ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah : 1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. 3. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila dirugikan dalam transaksi elektronik. Pada dasarnya suatu penulisan yang dibuat, diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi maupun untuk siapa saja yang membacanya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain :
Universitas Sumatera Utara
1. Secara akademis – teoritis, penulisan ini diharapakan dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Secara social –praktis, penulisan ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada umumnya dan para pelaku dunia maya pada khususnya agar dapat mengetahui tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.
D. Tinjauan Kepustakaan E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner, yang mencakup bidang teknik, bisnis dan beberapa aspek hukum. 5 Dari sudut hukum, e-commerce merupakan suatu kegiatan transaksi perdagangan yang mencakup beberapa bentuk, yaitu yang meliputi : kontrak bernegosiasi, pelelangan, periklanan, pemasaran, pembayaran dan penyelesaian secara online, pengiriman barang dan jasa secara online, jasa langganan internet, komisi-komisi (komisi yang mengatur antara beberapa website), situs-situs perbelanjaan dan tender. 6 Sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, e-commerce memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : 7 1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2. Adanya pertukaran barang, jasa dan informasi; dan
5
Sutan Remy Sjahdeini, E-Commerce (Tinjauan Dari Aspek Hukum dan Perspektif Hukum), merupakan makalah yang disajikamn pada Sosialisasi Transaksi E-Commerce, yang diselenggarakan di Gedung Bank BNI pada tanggal 7 Juni 2000, hal.2. 6 Catherine Tay Swee Kian et al, E-Commerce Law (What You Need To Know), (Singapore: Times Books Internation, 2001), hal.24. 7 Ibid, hal.2.
Universitas Sumatera Utara
3. Menggunakan internet sebagai medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Sejalan dengan fungsi e-commerce sebagai wahana transaksi perdagangan, yang mendasarkan kontrak antara kedua belah pihak atau lebih, maka aturanaturan yang berhubungan dengan masalah kontrak pun akan tercakup di dalamnya. Hal ini mengingat, walaupun e-commerce merupakan bentuk hubungan kontrak di dunia maya, namun menurut Michael Chissick dan Kelman bahwa dalam e-commerce sebenarnya tidak ada hal-hal yang baru, melainkan hanya permasalahan lama yang dikemas dalam suatu bingkai baru, yaitu melalui internet, sehingga Chissick dan Kelman pada e-commerce hal-hal yang berlaku pada hubungan kontrak atau transaksi perdagangan yang dilakukan secara konvensional, juga berlaku pada kontrak yag dilakukan melalui internet. 8 Sebagai suatu kegiatan yang penuh dengan nuasa hubungan kontraktual, dalam transaksi elektronik terdapat beberapa permasalah hukum yang kadang muncul pada saat masing-masing pihak yang terlibat perbuatan melakukan perbuatan hukum itu. Adapun beberapa permasalahan hukum tersebut antara lain: penggunaan domain, alat bukti, pengakuan “pemberitahuan email”, sebagai “pemberitahuan tertulis” (written notice), perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik, pajak atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak, hubungan hukum antara para pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik, perlindungan terhadap the right to privacy dan yuridiksi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang melakukan 8
M. Arsyad Sanusi, E-Commerce Hukum dan Solusinya, cet I, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001) hal.63-64
Universitas Sumatera Utara
transaksi elektronik dan pilihan mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan dalam hal transaksi elektronik merupakan transaksi antara negara. 9 Dari sekelumit permasalahan hukum yang terdapat dalam e-commerce permasalahan perlindungan bagi konsumen menjadi subyek yang cukup penting untuk dijelaskan. Hal ini mengingat, konsumen sebagai salah satu partner terpenting dalam transaksi elektronik kadang mengalami perlakuan yang tidak menguntungkan bahkan cenderung dirugikan. Masalah-masalah fisik yang terjadi, misalnya tidak dikirimkannya barang yang dipesan, kelambatan pengiriman yang berkepanjangan, kerusakan atau adanya caat tersembunyi pada barang yang dikirimkan dan lain sebagainya. 10
E. Keaslian Penulisan Penulisan terhadap permasalahan di atas yaitu dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna internet sebagai sarana untuk bertransaksi elektronik belum pernah dijadikan sebagai judul skripsi sebelumnya. Skripsi ini merupakan karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, serta melalui pemikiran referensi dari buku dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang akurat. Sehingga skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.
9
F.Lawrence Street & Mark P. Grant, Law of The Internet, 2000 Edition, (Mathew Bender & Company, INC, 1999) hal, 4-9 10 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hal.34
Universitas Sumatera Utara
F. Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan (Library research), yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan denggan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan melakukan pengkajian terhadap : a. Bahan hukum primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya UUD 1945, pancasila, Traktat, Yurisprudensi, Adat, dan Kebiasaan. b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya RUU, jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya Koran , majalah, kliping, dan sebagainya.
Universitas Sumatera Utara
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini meliputi : BAB I :
PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, sistematika penulisan, dan keaslian judul.
BAB II :
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Berisikan tentang, Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Konsumen, Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen, Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, dan Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen.
BAB III :
TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Berisikan Elektronik,
tentang,
Sejarah
dan
Perkembangan
Pengertian Transaksi Elektronik
Transaksi
(E-Commerce),
Mekanisme dan Karakteristik E-Commerce, Ruang Lingkup dan Dasar Hukum E-Commerce. BAB IV :
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
DALAM
TRANSAKSI
ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Berisikan tentang, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bentuk-Bentuk Kerugian Konsumen dalam
Universitas Sumatera Utara
E-Commerce, Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam hal terjadi kerugian dalam e-commerce BAB V :
PENUTUP Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
