1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penelitian Perikatan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang – undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak oleh para pihak. Unsur kesepakatan di sini menjadi pertimbangan hukum bahwa segala sesuatu yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati, maka pelanggaran tersebut dikategorikan perbuatan wanprestasi yaitu suatu bentuk perbuatan yang mengingkari atau tidak melaksanakan sebuah prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Gugatan wanprestasi diajukan sebagai akibat dari hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian dengan kata lain, gugatan wanprestasi sebagai akibat pelanggaran kontraktual yang menyebabkan kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat langsung dari perikatan. Ciri – ciri yang dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi adalah manakala telah tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian atau prestasi yang muncul dari hubungan kontraktual para pihak yang harus dipenuhi. Kata “harus dipenuhinya suatu prestasi” adalah
2
sebagai bentuk implikasi yuridis terhadap asas Pacta Sunt Servanda yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Perkembangannya berbagai aspek hukum perjanjian yang diterapkan dalam praktek – praktek perjanjian bisnis sangat kompleks. Di dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan antara pelaku bisnis merupakan hal yang sangat lazim terjadi. Kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian bisnis tersebut dapat saling menguntungkan para pihak untuk melakukan kerjasama bisnis. Dari sudut pandang tersebut, hukum perjanjian memainkan peran krusial yang diharapkan dapat mendukung dan memfasilitas kebutuhan para pelaku bisnis serta meminimalisasi terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Berdasarkan peran hukum perjanjian tersebut diatas, sebelum didiskripsikan tentang pengertian dan definisi kontrak di dalam konteks hukum perjanjian, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang munculnya kontrak bisnis sebagai perkembangan dari hukum perjanjian yaitu bahwa pada dasarnya, perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk – bentuk kesepakatan
untuk
saling
mempertemukan
sesuatu
yang
diinginkan
(kepentingan) melalui proses tawar – menawar. Dengan kata lain bahwa
3
kontrak bisnis berawal dari perbedaan kepentingan yang mencoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing – masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan suatu atau lebih prestasi. Dalam pengertian ini, kontrak merupakan perjanjian, namun lebih merupakan suatu perjanjian tertulis. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan unsur bisnis yang berarti bernilai komersial. Dengan kata lain, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. Kontrak dari segi pembuktian dibagi menjadi empat yaitu : 1. Dibuat di bawah tangan bermaterai 2. Didaftarkan (waarmerking) atau didaftarkan oleh notaris 3. Kontrak yang dilegalisir didepan notaris 4. Kontrak yang dibuat notaris dan dituangkan dalam akte notaris. Dalam perkembangannya penerapan kontrak didalam praktik sebagai suatu bentuk kesepakatan, diwujudkan dalam suatu kontrak bisnis. Sebagai upaya untuk menjamin kepentingan para pihak dan kepastian hukum adanya suatu kesepakatan untuk menjalankan bisnis, para pihak membuat kontrak bisnis untuk menjalankan suatu bisnis tertentu. Di dalam praktik komersial atau dunia usaha, sebagai tindak lanjut dari isi kontrak atau perjanjian yang
4
telah disepakati tersebut para pelaku bisnis bersepakatan untuk mendirikan sebuah badan usaha, sebagai legalitas atau alat instrumen dan legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang disepakati, selain itu kedudukan badan usaha yang dibentuk tersebut memberikan kepastian kedudukan dan kepastian hukum dalam kapasitas dan posisi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan menjalankan usaha sesuai dengan isi kontraknya. Kesepakatan dalam isi kontrak atau perjanjian sebelumnya, dapat berbentuk tertulis dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak pelaku bisnis yang saling berkepentingan tersebut, atau dapat juga terjadi dalam bentuk kesepakatan lisan sebagai tahap negosiasi dalam pembuatan kontrak atau disebut dengan tahapan pra kontrak. Pendirian sebuah badan usaha sebagai tindak lanjut dari kesepakatan atau kontrak yang diperjanjikan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dipenuhi apabila memang diperjanjikan atau disepakati di dalam kontrak, bahwa pendirian badan usaha yang dilakukan oleh para pihak pelaku bisnis yang membuat kesepakatan tersebut adalah sebagai tindak lanjut langkah selanjutnya di dalam kesepakatan, sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Kedudukan badan usaha yang dibentuk tersebut adalah sebagai bukti hasil kesepakatan atau perjanjian yang dibuat, apalagi kedudukan dan keberadaan badan usaha tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bisnis untuk mencapai tujuan kerjasama bisnis yang dikehendaki para pihak. Ditinjau dari bentuk – bentuk kontrak, salah satu jenis kontrak tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dalam bentuk akta
5
notariil. Akta notariil merupakan akta autentik yaitu sutau akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Kedudukan untuk memposisikan adanya unsur perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak di dalam perjanjian atau kontrak harus dicermati secara seksama menurut kategori wanprestasi, jenis prestasi maupun kontra prestasi di dalam perjanjian, yang harus dicermati pada posisi atau keadaan bagaimana manakala perbuatan itu dapat dikategorikan wanprestasi. Pada umumnya, bentuk-bentuk kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh pejabat umum Notaris yang disebut sebagai akta autentik yang muncul di dalam praktik bisnissebagai contoh adalah akta pendirian suatu badan usaha atau akta lain yang berkaitan dengan badan usaha, munculnya akta tersebut adalah berasal dari hasil kesepakatan para pihak sebelumnya, yang kemudian para pihak menindaklanjutinya dengan membuat sebuah akta berkaitan dengan suatu badan usaha guna untuk mewujudkan tujuan dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak, sebagai tindak lanjut dari perjanjian yang mereka sepakati bersama. Keberadaan suatu Akta Perubahan Perseroan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap ) sebagai salah satu bentuk kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh pejabat umum Notaris baik berkaitan dengan keluar masuk pesero atau hal – hal lain berkaitan dengan
6
perubahan anggaran dasar suatu badan usaha, bentuk kontrak tertulis tersebut merupakan implikasi yuridis terhadap apa yang dikehendaki para pihak di dalam kesepakatan atau perjanjian bisnis yang telah dibuat diantara para pihak sebelumnya baik dalam bentuk perjanjian tertulis atau berdasarkan kesepakatan lisan. Dengan kata lain, maksud dibuatnya akta tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya kerja sama bisnis diantara para pihak yang membuatnya. Akta atau perjanjian tertulis tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum pihak yang akan melakukan kerja sama dalam kegiatan bisnis, sebagai legalitas suatu bentuk usaha dan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam kesepakatan bisnis sehingga secara implisit bahwa akta atau kontrak tertulis yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah sebagai implikasi yuridis dari kesepakatan bisnis yang telah terjalin diantara para pihak yang tertuang di dalam perjanjian. Melihat perkembangan masalah perjanjian dalam praktik kontrak bisnis, ditemukan studi kasus mengenai gugatan pembatalan dokumen akta perubahan Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang masih dalam proses oleh Notaris. Uraian kasus dan duduk perkara pada kasus tersebut dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1568 K/Pdt/2012. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, para pihak di dalam kasasi terdiri dari : Pihak pihak yang berperkara 1. Tuan SS, bertempat tinggal di Kp. BTN Cibogo Blok A No. 3 RT.01RW.02, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
7
2. Nyonya EF, bertempat tinggal di Kp. BTN Cilobo Blok A No. 3 RT.01-RW.02, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Para pihak tersebut selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Kasasi yang dahulu sebelumnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pembanding. Para Pemohon Kasasi diatas melawan Tuan TW, semula bertempat tinggal di Jalan Bantaran Barat III, No 33, RT.03-RW.15 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi yang dahulu sebelumnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding, selain penggugat dan tergugat tersebut, terdapat pihak-pihak lain yang disebut sebagai Turut Termohon Kasasi yang dahulu sebelumnya disebut sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding yaitu Tuan AS, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Agung No. 135, Cianjur. Gugatan tersebut bermula ketika SS (Penggugat I) dan EF (Penggugat II) pada tanggal 13 Agustus 2005 telah mendirikan Perseroan Komanditer di Notaris AS (Turut Tergugat) dengan Akta Nomor 9 dan memakai nama CV. BL yang berkedudukan di Cianjur, dengan susunan kepengurusan adalah SS sebagai Direktur dan EF sebagai Pesero Komanditer (Pemodal Perseroan). Selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 2009, SS dan EF membuat Akta Perubahan No.4 tentang Pengeluaran Pesero, Pemasukan Pesero dan
8
Perubahan Anggaran Dasar CV. BL di Notaris BA dengan perubahan komposisi kepengurusan yaitu Saudari EF mengundurkan diri atau keluar sebagai Pesero Komanditer, dan diganti dalam kedudukan yang sama semula oleh ES sebagai Pesero Komanditer. SS dan TW kemudian membuat kesepakatan kerjasama usaha dalam pembangunan pertokoan gelanggang Ciranjang yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama Usaha antara SS dan TW pada tanggal 11 Desember 2009. Dikarenakan telah adanya Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan kembali Akta CV. BL, dengan rencana perubahan susunan kepengurusan, yaitu TW sebagai Direktur, SS sebagai Wakil Direktur, dan EF sebagai Pesero Komanditer, sedangkan ES yang semula sebagai Pesero Komanditer pada Akta Perubahan CV. BL No. 4 mengundurkan diri atau keluar. Dengan adanya perubahan susunan pengurus tersebut, SS, EF, dan TW bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap akta CV. BL No 4 pada tanggal 18 Januari 2010 di kantor Notaris AS, kemudian Notaris AS telah membuat draft Akta Perubahan Pengeluaran Pesero, Pemasukan Pesero, dan Perubahan Anggaran Dasar CV. BL dengan nomor register Notaris yaituAkta Nomor 13, dan pada saat pembuatan akta perubahan yang dilakukan di Notaris AS tersebut, SS dan TW telah melakukan penandatanganan terhadap akta perubahan tersebut, akan tetapi EF sendiri belum melakukan penandatanganan sampai sekarang. Kondisi tersebut menyebabkan Akta Perubahan CV BL Nomor 13 belum diterbitkan oleh Notaris AS. Akibat lainnya adalah dengan
9
belum dilakukannya penandatanganan lengkap dari EF selaku kedudukannya sebagai Pesero Komanditer, hal itu menyebabkan TW tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam isi Perjanjian Kerjasama Usaha. Akibat tidak dilaksanakannnya isi Perjanjian Kerjasama Usaha oleh TW, menimbulkan
kerugian
materiil
dan
terbengkalainya
pelaksanaan
pembangunan pertokoan gelanggang Ciranjang. Dalam hal ini penggugat berpendapat bahwa isi Perjanjian Kerjasama Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani
tersebut berlaku dan harus dilaksanakan oleh tergugat,
sementara telah 11 (sebelas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut, pihak tergugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat meminta kepada tergugat untuk menandatangani pembatalan perubahan akta yang masih dalam proses pembuatan di Notaris AS (turut tergugat) dan bermaksud mencari investor lain, namun permintaan pembatalan akta perubahan tersebut ditolak oleh tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, SS dan EF mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cianjur dengan pokok gugatan sebagai berikut : Gugatan primair berisi yaitu: 1. mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; 2. menyatakan membatalkan Akta Nomor 13 tertanggal 18 Januari 2010 tentang Pengeluaran Pesero, Pemasukan Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. BL yang masih dalam proses di
10
Notaris AS, dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 4 tentang Pengeluaran Pesero, Pemasukan Pesero dan Perubahan Anggaran dasar CV. BL yang dibuat dan diterbitkan di Notaris BA Tertanggal 3 Februari 2009; 4. menghukum tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini; 5. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi; 6. menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Gugatan subsidair memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam pemeriksaan di persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, Pengadilan Negeri Cianjur dalam Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 16 Juni 2011dalam pokok perkara telah memutuskan : 1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Para penggugat selanjutnya mengajukan banding, dan pada tingkat banding yang diajukan oleh para penggugat, Pengadilan Tinggi Bandung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur dengan dikeluarkannya
11
Putusan Nomor : 345/Pdt/2011/PT.Bdg. tanggal 02 Januari 2012. Dengan adanya putusan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut, maka sebagai upaya hukum terakhir, para penggugat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2012 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung atas permohonan kasasi tersebut telah melakukan pemeriksaan penerapan hukum judex jurist terhadap judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor. 1568 K/Pdt/2012 menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Deskripsi singkat mengenai uraian kasus posisi tersebut diatas adalah bahwa pada awalnya, para penggugat (pemohon kasasi) dan tergugat (termohon kasasi) sebelumnya telah melakukan perbuatan hukum yang dapat disebut sebagai fakta hukum bahwa keduanya telah bersepakat untuk melakukan kerja sama usaha dalampembangunan pertokoan gelanggang Ciranjang yang dikuatkan dengan perjanjian tertulis, yaitu perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat sehingga, sebagai tindak lanjut atas adanya perjanjian tersebut, maka para pihak bersepakat membuat akta perubahan CV / Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang isinya tentang perubahan susunan pengurus. Selain itu, mereka telah bersepakat membuat akta keluar masuknya pesero dikarenakan salah satu penggugat akan keluar sebagai pesero komanditer dan digantikan pesero baru di dalam Perseroan Komanditer sehingga, dalam hal ini telah terdapat
12
perbuatan hukum yang akan dilakukan berdasarkan apa yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya di dalam perjanjian kerja sama, dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan terhadap apa yang diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, pada saat proses pembuatan akta dihadapan Notaris, hal itu menjadi terhambat dikarenakan salah satu pihak penggugat (pemohon kasasi) tidak bersedia melakukan penandatanganan akta berkaitan dengan akta – akta yang telah dibuat diatas, sehingga pihak tergugat tidak melaksanakan dan mengindahkan klausula yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama yang semula telah disepakati. Dengan demkian, hal itu mengakibatkan proyek pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan kerja sama menjadi terbengkelai dan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Penggugat I dan penggugat II selanjutnya akan melakukan pembatalan atas Akta Perubahan yang masih dalam proses di Notaris yang masih berupa draft akta, dengan dalil bahwa akta tersebut belum sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu jalannya perusahaan. Selain itu, para penggugat tersebut bermaksud mencari investor lainnya sebagai pengganti tergugat yang saat ini berkedudukan sebagai investor. Dalil – dalil itulah yang pada akhirnya digunakan oleh pihak penggugat untuk melakukan gugatan wanprestasi dan pembatalan dokumen Akta Perubahan yang masih dalam proses di Notaris. Di dalam uraian kasus ini, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan analisis secara cermat mengenai unsur – unsur / dalil wanprestasi dengan mencermati fakta hukum dan peristiwa hukum yang ada. Analisis akan dilakukan secara
13
yuridis normatif sehingga ditemukan dalil – dalil perbuatan yang mengandung atau tidak mengandung unsur perbuatan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka kasus ini menarik untuk diteliti. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti adalah : 1. Apakah akta perubahan Perseroan Komanditer yang masih dalam proses di Notaris dapat dibatalkan oleh penggugat secara sepihak dan apakah penggugat secara sepihak dapat membatalkan pula perjanjian kerja sama dilihat dari aspek hukum nya ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2012? C. Keaslian Penelitiaan Sebelum memulai penelitian ini, terlebih dahulu telah dilakukan penelusuran kepustakaan, penelitian yang berkaitan dengan studi kasus penolakan gugatan wanprestasi dalam kasus diatas belum ada, namun ditemukan beberapa karya ilmiah lain yang hampir memiliki kesamaan dalam keterkitan studi kasus tentang wanprestasi dimana terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian antara lain : 1. Tesis Magister Kenotariatan yang disusun oleh Meylla Qurrata Ainy pada tahun 2013 yang berjudul Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul ( Analisis Putusan Perkara No. 0318/ Pdt.G /2011/PA. Btl ). Dalam penelitian ini mempunyai pokok
14
permasalahan diantaranya membahas bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi dalam ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul serta bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bantul atas gugatan wanprestasi dalam ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam penyelesaian gugatan wanprestasi adalah sesuai dengan perjanjian akad formal yang dibuat oleh para pihak. Majelis hakim mempelajari lebih jauh perjanjian / akad yang mendasari kerja sama tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan substansi akad yang terkandung di dalam perjanjian.1 2. Tesis Magister Konatariatan yang disusun oleh Andika Pandu Sidik pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Kavling terhadap PT. Sarwo Indah Yang Dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 96/Pdt.G/2011/PN. Slmn. Dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan diantaranya membahas tentang faktor – faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan wanprestasi perjanjian jual – beli kavling PT. Sarwo Indah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 96/Pdt.G/2011/PN. Slmn, serta akibat hukum gugatan wanprestasi perjanjian jual – beli kavling yang dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor – faktor
1
Meylla Qurrata Ainy, “Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul ( Analisis Putusan Perkara No. 0318/ Pdt.G /2011/PA. Btl )”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm.5
15
yang
menjadi
dasar
pertimbangan
hakim
mengabulkan
gugatan
wanprestasi perjanjian jual – beli kavling terhadap PT. Sarwo Indah adalah karena telah terbukti para penggugat telah melakukan pembayaran secara tunai terhadap PT. Sarwo Indah / tergugat tidak memproses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dibeli melakukan wanprestasi dan sebagai akibat hukumnya, tergugat dikenakan sanksi ganti kerugian kepada penggugat.2 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dan dibandingkan dengan kedua judul tersebut di atas, Penelitian mengenai “ Analisis Yuridis Tidak Dikabulkannya Gugatan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjsama Usaha dan Pembatalan Dokumen Akta Perubahan Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang masih dalam Proses di Notaris Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/ Pdt/ 2012” yang diputus pada bulan April tahun 2013, merupakan penelitian yang berbeda khususnya tentang objek kasus yang akan diteliti dan sudut pandang permasalahan hukum yang diajukan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian asli. Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian serupa, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapinya. D. Manfaat Penelitiaan Peneliti berharap hasil tulisan atau penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.
2
Andika Pandu Sidik,”Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Perjanjian Jual-Beli Kavling Terhadap PT Sarwo Indah Yang Dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 96/Pdt.G/2011/PN. Slmn, 2013, hlm. 7
16
1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan
dan
pemikiran
bagi
peningkatan
dan
pengembangan ilmu hukum pada khususnya bagi praktisi Notaris. 2. Secara Praktis penelitian ini memberikan informasi sehingga menambah pengetahuan hukum mengenai aspek hukum di dalam praktik-praktik kontrak bisnis. E. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Menganalisis aspek hukum tentang pembatalan sepihak oleh penggugat terhadap perjanjian kerja sama dan akta perubahan Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang masih dalam proses di Notaris tersebut dapat dilakukan. 2. Menganalisis penerapan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/ 2012.
