KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN DALAM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 3 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN DALAM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Anggoro Ario Seno1 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum2 ([email protected]) Erna Susanti3 ([email protected]) Kesejahteraan suatu bangsa tidak terlepas dari perkembangan dan pembangunan ekonomi serta kemajuan teknologi baik di bidang informasi maupun industri yang maju. Kemajuan serta perkembangan itu tentu perlu dukungan keadilan yang patut, yang mana dapat memberikan perlindungan terhadap setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perekonomian melalui sektor perdagangan. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum adalah hukum perdata. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Dan dewasa ini dikenal istilah nota kesepahaman didalam dunia bisnis tanah air, yang mana istilah tersebut blm dikenal oleh hukum positif di Indonesia. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif artinya menganalisis dan memberikan gambaran apa yang di peroleh penulis dari kajian terhadap isi pada pasal demi pasal buku ke-III KUHPerdata tentang perikatan yang memposisikan kedudukan hukum nota kesepahaman didalam buku ke-III KUHPerdata tersebut. Serta data-data sekunder yang di peroleh di lapangan baik itu questioner maupun hasil wawancara dengan responden, yakni HIPMI KALTIM, PT NRC, PT, PETRONA, dan Notaris Bayu Adi Saputra, S.H., M.kn., tersebut selanjutnya dianalisis dan mmberikan gambaran tentang pemahaman pelaku bisnis dikota Samarinda tentang nota kesepahaman. Penelitian mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman menurut KUHPerdata, menemukan bahwa kedudukan tersebut berada pada pasal 1233, 1313, 1320, 1318 sehingga berdasarkan pasal tersebut kedudukan hukum nota kesepahaman didalam KUHPerdata dapat disejajarkan dengan perjanjian, meskipun ikatan yang mengikat para pihak hanya terbatas pada ikatan moral, ini dikarenakan nota kesepahaman memenuhi syarat sah persetujuan. Kata kunci 1 2 3

: Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Perikatan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING IN LEGAL STANDING BY THE BOOK ENGAGEMENT LEGISLATION CIVIL LAW Anggoro Ario Seno4 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum5 ([email protected]) Erna Susanti6 ([email protected]) ABSTRACT Welfare of a nation can not be separated from development and economic development as well as technological advances in the fields of information and advanced industry. Progress and development it would need the support of justice that should be, which can provide protection against any businesses that conduct economic activities through trade. One area of the law governing the rights and obligations held by the subject of the relationship between the law and the law are subject to civil law. Civil law also called private law or civil law as opposed to public law. And today is the technical term memorandum of understanding in the business world country, where the term is not done by a known positive law in Indonesia. This study aims to find out about the legal position in the memorandum-book III of the Civil Code of Engagement. As well as understanding the business actors in the city of Samarinda on the memorandum of understanding. Legal materials analysis methods used in this study is descriptive means to analyze and provide an overview of what the authors obtained from a review of the contents of the book chapter by chapter III of the Civil Code concerning the position legal standing engagement memorandum-III in the book to the Civil Code. As well as secondary data that was obtained in both the questionnaire and field interviews with respondents, the Association seeks KALTIM, NRC PT, PT, PETRONA, and Notary Bayu Adi Saputra, SH, M.Kn., which are then analyzed and an overview of mmberikan understanding of the business people in the city of Samarinda on the memorandum of understanding. Research on the legal position of a memorandum of understanding according to the Civil Code, found that these positions are in section 1233, 1313, 1320, 1318 so that the article is based on a memorandum of understanding in the legal position can be aligned with the agreement of the Civil Code, although the ties that bind the parties are limited to the moral bond, this is because a memorandum of understanding to qualify valid consent. Keywords: Engagement

4 5 6

Legal Status of the Memorandum of Understanding in the

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

Pendahuluan Kesejahteraan suatu bangsa tidak terlepas dari perkembangan dan pembangunan ekonomi serta kemajuan teknologi baik di bidang informasi maupun industri yang maju. Kemajuan serta perkembangan itu tentu perlu dukungan keadilan yang patut, yang mana dapat memberikan perlindungan terhadap setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perekonomian melalui sektor perdagangan. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuanya

berfungsi

untuk

mengatur

masyarakat

demi

terciptanya

ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum adalah hukum perdata. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (politik dan pemilu, hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara seharihari, seperti misalnya kecakapan seseorang, kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakantindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata adalah hukum peninggalan dari penjajahan colonial belanda. Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Hindia Belanda tetap

2

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. Burgelijk Wetboek (BW) Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yakni: 1. Buku 1 tentang orang; 2. Buku 2 tentang benda; 3. Buku 3 tentang perikatan; 4. Buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian. Berkaitan dengan penelitian ini maka penulis akan membahas tentang buku ke-3 yakni tentang Perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (zelfstandige rechtssubjecten), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.7 Pihak-pihak tersebut yaitu pihak yang berhak menerima prestasi dan pihak yang wajib melakukan atau memenuhi prestasi, keduanya saling mengikat dalam kegiatan usaha, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ikatan tersebut disebut perjanjian atau biasa di sebut kontrak bisnis dalam perjanjian skala besar, perjanjian adalah awal dari suatu usaha yang mana salah satu pihak berjanji atau di anggap berjanji kepada pihak lain, atau dapat di katakan kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Perjanjian adalah suatu

7

Purwosujipto, 2007, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, halaman 4.

3


peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

8

Berdasarkan Pasal 1313

KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.9 Dalam perjanjian atau kontrak bisnis di kenal suatu prinsip-prinsip dasar yang mengawali suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kesepakatan tersebut di sebut dengan nota kesepahaman. Nota kesepahaman atau biasa dikenal dengan Memorandum of

Understanding (MoU) berasal dari kata memorandum dan understanding. Dalam Black’s Law dictionary memorandum didefinisikan sebagai a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction, yakni sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi. Sedangkan understanding adalah an implied agreement resulting

from the express terms of another agreement, whether written or oral; atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound , yakni sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya, atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk 8

Ibid.,

9

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) mengikat.10 Nota kesepahaman biasa di buat oleh para pelaku usaha sebelum memulai kerjasama di antara kedua belah pihak dalam sebuah kontrak bisnis, hal ini di karenakan dalam memulai kerjasama sebuah bisnis yang belum jelas atau proses negosiasi yang rumit dan belum menemui titik temu di antara kedua belah pihak, ataupun jangka waktunya yang bersifat sementara, maka dari itu pelaku usaha sepakat untuk menulisnya dalam sebuah nota, yakni nota kesepahaman. Nota kesepahaman biasanya berisikan hal-hal yang pokok saja, yang dituangkan tertulis, dan disepakati oleh para pembuat nota kesepahaman, yang menjadi masalah adalah belum ada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai pengertian dan substansi nota kesepahaman, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya lebih jauh dalam sebuah proposal penelitian, yakni bagaimana hukum di Indonesia melihat fenomena nota kesepahaman ini, karena secara konvensional hukum positif Indonesia belum mengatur dengan jelas, meski secara eksplisit dalam perikatan yakni dalam kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan kebebasan berkontrak, namun belumlah cukup, karena belum mengatur secara terperinci baik kedudukan, isi maupun sanksi yang dapat di kenakan bagi pihak yang tidak memenuhi prestasi atau dengan kata lain sengaja mengabaikan klausul-klausul yang disepakati dalam nota kesepahaman. Untuk menambah referensi terkait penelitian penulis, maka penulis mengambil beberapa sample atau quisioner yang akan disebarkan kepada para pelaku usaha di kota Samarinda.

10 http://defantri.blogspot.com/2009/02/memorandum-ounderstanding.html, (diakses pada tanggal 21 juli 2013, pukul 21:22)

5


Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, Kota Samarinda dari segi geografis terletak di daerah katulistiwa, yaitu 0021’81”-1009’16” LS dan 1160 15’16” - 1170 24’16” BT. Datar dan berbukit, antara 10-200 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah kota Samarinda adalah 718 km2. Hal tersebut didasarkan pada PP No.21 tahun 1987. Kota Samarinda berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara disebelah barat, timur, selatan dan utara yang berarti semua wilayah kota Samarinda berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara.11 Pertumbuhan ekonomi di kota Samarinda juga berkembang pesat, dengan target laju pertumbuhan di tahun 2013 ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Samarinda dapat mencapai 7 persen.12 Hal inilah yang penulis nilai bahwa kota Samarinda adalah obyek yang tepat untuk melakukan penelitian, selain iklim perdagangan yang sehat, kota Samarinda juga dinilai memiliki pendapatan perkapita yang cukup besar di Indonesia bagian timur. Sasaran penelitian penulis adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Timur (HIPMI KALTIM) dan juga para pelaku usaha lain diluar organisasi atau asosiasi pengusaha serta pejabat Negara yang berwenang menerbitkan akta dalam ranah perdata, yakni notaris yang menurut penulis notaris lebih memahami tentang konteks penelitian penulis, sehingga pendapatnya dapat memberi masukan kepada penulis, sedangkan untuk para pengusaha adalah objek lapangan penulis dalam penelitian ini.

11 http://www.samarindakota.go.id/sites/v2/index.php/2013-01-24-15-19-01/2013-01-2416-56-24 (Diakses pada tanggal 20 juli 2013, pukul 22:00 Wita) 12 http://bappeda.samarindakota.go.id/pdrb.php (Diakses pada tanggal 20 juli 2013, pukul 22:15 Wita)

6

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) Pembahasan 1.

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Perikatan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan

Negara

Indonesia

yang

melindungi

segenap

bangsa

Indonesia…” Merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu dalam ranah keperdataan, baik itu berbentuk hak atas kebendaan, perikatan dan lain-lain. Indonesia merupakan Negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, apabila ketentuan termaksud tersebut belum diubah atau dibuat yang baru. Sebagaimana yang telah diketahui, istilah hukum nota kesepahaman atau yang biasa dikenal dengan istilah Memorandum of understanding (MoU) berasal dari kata memorandum dan understanding. Memorandum didefinisikan sebagai a brief written

statement outlining the terms of agreement or transaction (sebuah ringkasan

7


pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi), sedangkan understanding adalah an implied agreement resulting

from the express terms of another agreement, whether written or oral; atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound (sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat).13 Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(KBBI)

nota

kesepahaman memiliki 2 induk bahasa, yakni nota dan kesepahaman (paham), nota adalah, a)

Surat peringatan (penunjukan, catatan) seperti “dia datang kepada saya dengan membawa nota dari Bapak Bupati;

b)

Surat keterangan resmi (dari duta besar kepada pemerintah suatu negara

atau

sebaliknya),

contohnya

Pemerintah

Portugal

telah

menyampaikan maksud dan tujuan kepada Duta Besar Indonesia;

13

Op.Cit., http://defantri.blogspot.com/2009/02/memorandum-ounderstanding.html, diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2013, pukul 19.26 WITA

8

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) c)

Surat penjelasan resmi dari jawatan (pemerintah, pemerintah daerah, dsb), contohnya, Presiden telah menyampaikan laporan keuangan di tahun 2000 kepada DPR; Tanda jual beli secara kontan;14

d)

Sedangkan “kesepahaman” dengan kata dasar paham, memiliki arti yakni: a) Pengetahuan banyak atau kurang; b) Pendapat atau pikiran; c) Aliran, haluan, pandangan; d) Mengerti benar (akan), tahu benar (akan);15 Menurut penulis, dalam Buku ke-III KUHPerdata lebih mengenal istilah atau bahasa hukum “persetujuan”, sebagaimana pada yang tercantum pada pasal 1233 yang berbunyi “Perikatan lahir karena suatu persetujuan

atau

karena

undang-undang.”16

Dalam

perjanjian

konsensuil, kesepakatan yang di capai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan di laksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.

14 15 16

http://kbbi.web.id/nota/ diakses pada tanggal 5 november 2013, pukul 21:06 WITA http://kbbi.web.id/paham/ diakses pada tanggal 5 november 2013, pukul 22:00 WITA Pasal 1233, KUHPerdata.

9


Menurut penulis, jika melihat dan mendalami unsur-unsur perjanjian konsensuil berdasarkan kata “persetujuan”, “kesepakatan”, maka unsur-unsur tersebut juga telah dapat memenuhi unsur dalam redaksi “kesepahaman” dalam nota kesepahaman, yang kemudian kesepahaman tersebut dibubuhkan atau dituangkan kedalam suatu wadah dalam bentuk tertulis yang disebut sebagai nota, yang kemudian disebut dengan nota kesepahaman, yang kemudian menjadi ranah perjanjian formil. Artinya adalah para pihak dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah menyetujui, menyepakati, untuk saling “paham” dalam sebuah kegiatan atau perbuatan hukum, inilah yang kemudian mendasari lahirnya sebuah nota kesepahaman. Dalam nota kesepahaman para pihak juga secara sadar, tanpa paksaan apapun dan berdasarkan itikad baik menuangkan point, atau garis-garis besar yang menjadi maksud dilahirkannya sebuah nota kesepahaman tersebut. Menurut penulis berdasarkan definisi Nota Kesepahaman di atas penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam nota kesepahaman, yakni: 1) Merupakan perjanjian pendahuluan; 2) Muatan materi berisikan hal-hal pokok; 3) Muatan materi akan dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang akan datang. Menurut penulis berbicara mengenai nota kesepahaman, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam

10

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Ketentuan yang mangatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku ke-III KUHPerdata, memiliki sifat

terbuka

yang

artinya

ketentuan-ketentuannya

dapat

dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Menurut penulis Nota kesepahaman juga telah memenuhi unsur atau syaratsyarat sahnya persetujuan, sehingga nota kesepahaman juga dapat disejajarkan dengan perjanjian, dan yang mana dengan lahirnya perjanjian, nota kesepahaman tersebut menimbulkan adanya perikatan. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu : 1)

Sepakat, maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk segala sesuatu yang diperjanjikan atau disepakati. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya selain tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan, juga masuk dalam redaksi sepakat untuk “paham”

atau

untuk

saling

paham

dalam

kaitanya

nota

kesepahaman. 2)

Cakap, yakni kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan atau perjanjian, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai

wewenang

untuk

membuat

perjanjian

atau

mengadakan hubungan atau perbuatan hukum. Pada asasnya

11


setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. 3)

Suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya, yang menjadi pokok atau objek dalam

nota

kesepahaman

adalah

“perjanjian”

itu

sendiri,

“kesepakatan” yang hendak dicapai di masa yang akan datang adalah pokok pencapaian yang hendak dicapai, yakni berupa perjanjian yang lebih mengikat yang berbentuk kontrak yang lebih kuat. 4)

Sebab yang halal, Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Dalam kategori ini, selama isi dari nota kesepahaman tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, maka nota kesepahaman tersebut memenuhi unsur sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang disebut syaratsyarat subyektif. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan

12

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Sifat terbuka perikatan juga termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis Nota Kesepahaman merupakan dan termasuk suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak yang berkepentingan dalam suatu nota kesepahaman. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian jika Nota kesepahaman telah disepakati oleh para pihak yang mana telah dibuat secara sah, maka memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka kedudukan dan berlakunya nota kesepahaman dapat disamakan dengan sebuah undangundang bagi para pihak, yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, namun tentu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang terdapat dalam nota kesepahaman. Para pihak dalam nota kesepahaman harus melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam klausula-klausula yang terdapat dan tercantum dalam nota kesepahaman tersebut. Nota kesepahaman dalam hal ini tetap sebagai perjanjian pendahuluan, yang mengikat pihak-pihak dan sebagai suatu kesepakatan yang memuat halhal pokok, serta yang harus diikuti oleh perjanjian lain, maka walaupun

13


pengaturan Nota kesepahaman tunduk pada ketentuan perikatan dalam KUHPerdata kekuatan mengikat nota kesepahaman tergantung dari isi nota kesepahaman itu sendiri. Dengan kata lain pula nota kesepahaman merupakan gentlement agreement. Menurut penulis penggunaan istilah nota kesepahaman harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis dokumen nota kesepahaman bukan merupakan dokumen yang mengikat para pihak, dan mengikat

secara

hukum,

harus ditindaklanjuti

dengan perjanjian.

Kesepakatan dalam nota kesepahaman hanya bersifat ikatan moral. Secara praktis nota kesepahaman dapat disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum karena telah memenuhi unsur dari pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Penulis nota kesepahaman menjelaskan bahwa kedua pihak secara prinsip dan secara sadar sudah memahami dan akan melakukan

sesuatu

untuk

tujuan

tertentu

sesuai

isi

dari

nota

kesepahaman tersebut. Sanksi dari tidak dipenuhinya atau pengingkaran dari sebuah nota kesepahaman sifatnya moral dan bukan denda atau hukuman. Sanksi yang lain adalah sanksi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Hal ini berbeda dengan perjanjian (kontrak) yang

merupakan perbuatan hukum yang dibuat antar pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan berakibat pada sanksi bagi pihak yang mengingkari atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

14

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) Persetujuan yang disepakati para pihak baik dalam suatu nota kesepahaman maupun dalam perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik dan tanpa paksaan dari salah satu pihak, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuh atau dilanggar oleh salah satu pihak maka perikatan perjanjian menjadi batal demi hukum. Beberapa hal mendasar menurut pendapat penulis mengenai Nota Kesepahaman adalah sebagai berikut, yaitu : 1) Nota kesepahaman adalah bagian dan memiliki kedudukan hukum dari buku ke-III KUHPerdata tentang perikatan, mengingat muatan dari nota kesepahaman memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, yang mana dengan adanya perjanjian, maka lahirlah perikatan, serta pasal-pasal lain yang menguatkan kedudukan nota kesepahaman di dalam buku ke-III KUHPerdata tentang Perikatan. 2) Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan untuk jangka waktu tertentu; 3) Nota kesepahaman menjadi dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan dengan memuat hasil permufakatanatau kesepakatan para pihak; 4) Nota kesepahaman merupakan kesepakatan awal atau pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam sebuah

15


perjanjian yang pengaturannya lebih rinci (detail), karena itu nota kesepahaman berisikan hal-hal yang pokok saja. 5) Nota kesepahaman menjadi dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi nota kesepahaman harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, terlebih jika kemudian dimaksukkan paling tidak muatan sanksi jika memang diperlukan bagi pihak yang tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana isi atau klausul nota kesepahaman yang telah ditanda tangani meski hal itu jarang termuat dalam nota kesepahaman. 2.

Pemahaman Para Pelaku Bisnis Di Kota Samarinda Terhadap Nota Kesepahaman. Dalam penelitian lapangan dengan menyebarkan questioner dan wawancara singkat kepada para pengusaha dikota Samarinda baik di ruang lingkup Asosiasi

pengusaha, seperti DPD HIPMI KALTIM, untuk kota

Samarinda, ataupun diluar dari asosiasi pengusaha, pemahaman para pelaku bisnis dikota samarinda terhadap nota kesepahaman dapat dikatakan sudah cukup tahu, hal ini dapat diukur setelah para pengusaha yang menjadi responden mengisi questioner serta wawancara singkat dari penulis, hasilnya yakni: a)

BPD HIPMI KALTIM Direktur eksekutif BPD HIPMI KALTIM, Ibu Juraidah, S.E., menjelaskan bahwasannya nota kesepahaman merupakan bagian dari perjanjian.

16

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) Meskipun tetap pada ranah kesepahaman awal antara kedua belah pihak

yang

akan

bekerjasama

pada

suatu

objek

bisnis.

Nota

kesepahaman memang tidak mengikat kuat dan hanya mengikat secara moral. Namun sebagaimana Lampiran 2. Nota Kesepahaman antara HIPMI KALTIM dengan Maskapai Penerbangan Sriwijaya, penulis berpendapat bahwa nota kesepahaman tersebut sifatnya lebih kepada perjanjian sebagaiaman mestinya, meskipun tidak tercantum pasal yang memuat sanksi tegas apabila salah satu pihak melanggar klausulaklausula didalam nota kesepahaman tersebut, namun didalam nota kesepahaman yang memuat 15 pasal tersebut telah memuat hak dan kewajiban, yang mana menurut penulis ikatan yang lahir lebih dari sekedar moral sebagaimana nota kesepahaman. Menurut penulis hal ini didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas untuk membuat perikatan dalam bentuk apapun sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dan nota kesepahaman tersebut sah dimuka hukum bagi para pihak yang bersepakat. b.

PT. NRC Kepala HRD, Bapak Budi Santoso, SE. menjelaskan bahwa nota kesepahaman bukanlah sebuah perjanjian, nota kesepahaman adalah kesepakatan awal untuk saling memahami antara kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama. Nota kesepahaman tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena isi dari nota kesepakatan tersebut hanya berisikan hal-hal yang pokok saja, sekalipun dikemudian

17


hari terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, sanksi yang diberikan adalah sanksi moral saja. b)

PT. PETRONA Kepala bidang logistik PT. PETRONA, Bapak Fadly, S.P., mengatakan bahwa mengenai nota kesepahaman beliau tidak tahu menahu, baliau mengenal istilah nota kesepahaman di dunia bisnis, namun tidak pernah membuat nota kesepahaman itu sendiri, beliau lebih mengenal istilah kontrak, karena pada wilayah logistik, baik itu berupa pembelian bahan bakar alat berat ataupun penyewaan alat berat, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam berjalannya aktifitas bisnis yang digunakan adalah kontrak, tanpa melalui tahapan nota kesepahaman.

c)

Notaris Bayu Adi Saputra S.H, M.Kn. Beliau menuturkan bahwasannya nota kesepahaman adalah bagian dari perikatan. Nota kesepahaman dapat disejajarkan dengan perjanjian, meskipun

kekuatannya

lemah

dimuka

pengadilan

namun

nota

kesepahaman memenuhi unsur pada pasal 1320 dan 1313 KUHPerdata, yang mana hal tersebut telah menunjukan bahwasannya Nota Kesepahaman

merupakan

sah

sebagai

suatu

persetujuan,

yang

tingkatannya sama dengan perjanjian. Nota kesepahaman adalah bahasa kebiasaan dari pengusaha, biasanya nota kesepahaman lahir ketika perusahaan bese ar bertemu atau hendak bekerjasama dengan perusahaan besar yang lain, mengenai isi dalam nota kesepahaman

18

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) beliau berpendapat hal tersebut bersifat bebas, selama tidak melanggar hukum, dan disepakati oleh para pihak. Berdasarkan uraian responden tersebut diatas penulis berpendapat bahwasanya kehadiran nota kesepahaman terlepas dari pro dan kontra dari para ahli hukum, para pengusaha berusaha mengartikan nota kesepahaman sebagai suatu perikatan yang bermakna luas, sebagaimana semangat pasal 1338 KUHPerdata yakni kebebasan berkontrak, setiap orang berhak untuk mengekspresikan maksud dan tujuannya dalam melakukan perbuatan hukum guna mendapatkan hubungan hukum, khususnya di ranah keperdataan meskipun tetap pada koridor hukum yang berlaku serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersepakat.

Penutup Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa not kesepahaman merupakan bagian dari buku ke-III KUHPerdata. Kesimpulan yang menguatkan kedudukan hukum nota kesepahaman dalam perikatan, yakni: 1.

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman dalam Perikatan Menurut KUHPerdata terdapat pada pasal: a.

Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatakan “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”;

b.

Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatakan “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”;

19


c.

Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan syarat sahnya persetujuan yakni: 1) Kesepakatan; 2) Kecakapan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Sebab yang halal.

d. Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengatakan, bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” e. Pasal 1339 KUHPerdata, yang mengatakan, “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas di tentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang” Asas-asas yang menguatkan Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Perikatan Menurut KUHPerdata, yakni: 1) Asas Kebebasan Berkontrak; 2) Asas Konsensualisme; 3) Asas Pacta Sunt Servanda; 4) Asas Itikad Baik.

20

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) 2.

Pemahaman para pengusaha dikota Samarinda dapat dibagi menjadi 3(tiga) kategori, yakni: a. Memahami tentang Nota Kesepahaman, dan juga Perikatan dalam KUHPerdata, serta memahami konsekuensi dari lahirnya sebuah Nota Kesepahaman; b. Mengetahui tentang nota kesepahaman, namun tidak mengerti tentang perikatan

dalam

pelanggaran

KUHPerdata,

klausul

dalam

sehingga

nota

acapkali

kesepahaman

menyebutkan

disebut

dengan

“wanprestasi”; c. Mengetahui tentang nota kesepahaman, namun

hanya sebatas pada

tahu tentang nota kesepahaman di dunia bisnis, namun tidak pernah menggunakan nota kesepahaman itu sendiri dalam aktifitasnya didunia bisnis. Sehingga tidak tahu menahu mengenai isi maupun pembuatan nota kesepahaman itu sendiri. Saran Dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah di jabarkan oeh penulis, maka menurut hemat penulis, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1.

Setiap Asosiasi Pengusaha membuat sebuah metode atau pedoman tentang pembuatan Nota Kesepahaman kepada anggotanya agar setidaknya bagi anggota

yang

tidak

memahami

tentang

nota

kesepahaman

dapat

mengetahui bagaimana cara membuat serta isi dari nota kesepahaman yang baik dan benar.

21


2.

Ada baiknya untuk nota kesepahaman yang memiliki Value

tinggi, para

pengusaha dapat menerbitkan berita acara nota kesepahaman tersebut di surat kabar baik Online maupun surat kabar konvensional, baik skala nasional maupun lokal, seperti halnya yang kini sering dilakukan oleh lembaga Negara jika bekerjasama dengan lembaga lain, ataupun dengan pihak swasta, sehingga selain dapat menimbulkan Prestige dikalangan pengusaha lain, memacu profesionalitas juga dapat menimbulkan rasa lebih percaya dan memiliki beban moral, etika yang tinggi jika nantinya nota kesepahaman tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena salah satu pihak melanggar klausul didalam nota kesepahaman yang telah disepakati tersebut yang menyebabkan nota kesepahaman tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku. Azwar, Saifuddin, 2001, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Fuady, Munir, 2002, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta H.S, Salim, 2004, Hukum kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta _________, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta. Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Peter Mahmud, Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta Purwosujipto, 2007, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta

22

Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman (Anggoro Ario) Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Simanjuntak, Ricardo, 2011, Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing, Jakarta Steel, Miranda, 2004, The Oxford wordpower Dictionary for KBSM, Fajar Sakti, Selangor Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, CV. Alfabet, Bandung, Sunggono, Bambang, 2011, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Waluyo, Bambang, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar. http://bappeda.samarindakota.go.id/pdrb.php (Diakses pada tanggal 20 juli 2013, pukul 22:15 Wita) http://defantri.blogspot.com/2009/02/memorandum-ounderstanding.html, (diakses pada tanggal 21 juli 2013, pukul 21:22) http://definisidanpengertian.blogspot.com/2011/02/pengertian-kuesioner.html (diakses tanggal 10 Maret 2013 Pukul 22.10 Wita) http://hipmi.org/sejarah/ (Diakses pada tanggal 2 Deseber 2013, pukul 21:22 Wita) http://kbbi.web.id/nota/ diakses pada tanggal 5 november 2013, pukul 21:06 WITA http://kbbi.web.id/paham/ diakses pada tanggal 5 november 2013, pukul 22:00 WITA http://www.samarindakota.go.id/sites/v2/index.php/2013-01-24-15-1901/2013-01-24-16-56-24 (Diakses pada tanggal 20 juli 2013, pukul 22:00 Wita)

23

KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN DALAM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Recommend Documents