BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam bidang perpajakan, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chaizi dalam Susanti, 2010 : 2). Pajak merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan perlu terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan juga harus semakin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. Pajak adalah salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
1
2
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan. Sebagian besar telah diberikan seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil saja. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, akan dikupas lebih dalam mengenai pajak bumi dan bangunan, dikarenakan kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah. Selain itu juga disebabkan dana perimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah (Sari, 2010: 174). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan Pemerintah Pusat yang sebagian hasilnya diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada lima sektor yaitu pedesaan,
perkotaan,
perkebunan,
kehutanan
dan
pertambangan.
Penerimaan PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang begitu besar. PBB dijadikan sarana yang efektif
3
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten berlomba-lomba menaikkan penerimaan dari sektor pajak, termasuk di dalamnya PBB. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), namun hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini telah digunakan pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan di daerah. Adapun ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pembagian hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan imbangan sebagai berikut 90% untuk Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya 10% merupakan bagian Pemerintah Pusat dan harus disetorkan ke Rekening Kas Negara untuk dibagikan ke seluruh Daerah Kabupaten atau Kota. Pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Daerah 9% untuk biaya pungut, 16,2% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I, dan 64,8 untuk Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan memperhatikan pembagian tersebut terlihat bahwa
4
hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II, dan pada Pemerintah Pusat akan dibagikan pada seluruh kabupaten atau kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak dengan kesadaran membayar yang cukup tinggi mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atau memperoleh dari bumi atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut diwajibkan memperoleh manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya dari negara melalui pembayaran pajak. Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan dengan ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Penelitian tentang PBB pernah dilakukan oleh Susanti (2010) dan Sari (2010). Dalam penelitian yang dilakukan Susanti (2010) tentang evaluasi realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali tahun 2005 sampai 2009, hasilnya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Boyolali tahun 2005 sampai 2009 sudah memenuhi target. Penelitian yang telah dilakukan Sari (2010) tentang efektivitas dan
5
kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB tahun 2002 sampai 2008 menunjukkan bahwa pengelolaan PBB di Kota Bandung telah dilaksanakan secara memadai, keadaan perekonomiannya mengalami perkembangan dan menjelaskan bahwa tingkat kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah tahun 2002 sampai 2008 di Bandung sangat kurang/rendah. Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Susanti (2010) dan Sari (2010). Akan tetapi penelitian ini memilih lokasi dan periode penelitian yang berbeda. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Klaten untuk PBB tahun 2007-2011. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun skripsi ini memilih judul “EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007-2011”.
B. Perumusan Masalah Pajak Bumi dan Bangunan dipungut oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Oleh karena
itu
peneliti
mengambil
permasalahan,
”Apakah
realisasi
penerimaan PBB di Kabupaten Klaten sesuai dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2007-2011 ?”
6
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2007-2011.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi
kepada
Pemerintah
Kabupaten
Klaten
dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk periode selanjutnya. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor
Pelayanan
Pajak
(KPP)
Pratama
Klaten
dalam
meningkatkan kinerja untuk periode yang akan datang. 2. Manfaat teoritis Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang penerimaan pajak di dunia pendidikan. a. Bagi dunia akademik Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan di bidang penelitian yang sejenis.
7
b. Bagi pembaca Bermanfaat bagi pembaca tentang realisasi, tingkat efektivitas
penerimaan
pertumbuhan
realisasi
Pajak
Bumi
penerimaan
dan PBB
Bangunan, serta
laju
kontribusi
penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah.
E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Agar penulisan ini dapat mencapai sesuai dengan yang diinginkan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini berisi tentang pengertian pajak secara umum, pengertian pajak bumi dan bangunan, evaluasi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. BAB III METODE PENELITIAN, Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten, hasil evaluasi penerimaan PBB dan pembahasannya.
8
BAB V PENUTUP, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
