1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bangun perusahaan yang mewujudkan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.1 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.2 Dinamika
kegiatan
perekonomian
yang
terus
berkembang
menyebabkan koperasi sebagai lembaga ekonomi juga harus berkembang mengikuti perkembangan kondisi masyarakat, kondisi anggotanya, dan kondisi perekonomian. Kondisi saat ini banyak ditemukan berbagai macam
1 2
Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2
jenis koperasi di masyarakat, baik berdasarkan tingkatan, jenis usaha, maupun keanggotaannya. Salah satu jenis koperasi yang dikenal di masyarakat adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan istilah KPRI. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.3 PNS dalam memenuhi kebutuhan pribadinya dan/atau keluarganya terkadang membutuhkan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang diperlukan tersebut dapat diperoleh oleh PNS dengan cara berutang, baik melalui koperasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya. KPRI sebagai koperasi yang memfokuskan kegiatannya pada kesejahteraan PNS sebagai anggotanya menanggapi keadaan tersebut dengan menawarkan kegiatan usaha simpan pinjam. Bentuk kegiatan KPRI ini sudah banyak dikenal di masyarakat. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan
3
Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3
pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.4 Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh KPRI sering menemui hambatan-hanbatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, baik dari dalam lingkungan KPRI maupun luar lingkungan KPRI. Hambatan-hambatan itu apabila tidak ditanggulangi, maka dikhawatirkan akan merugikan KPRI itu sendiri maupun anggotanya. Hambatan kegiatan simpan pinjam dari dalam lingkungan KPRI dapat berasal dari anggota KPRI maupun dari surat perjanjian pinjam meminjam. Hambatan yang berasal dari anggota KPRI adalah tidak tertibnya anggota melaksanakan isi perjanjian pinjam meminjam. Hambatan yang berasal dari surat perjanjian pinjam meminjam adalah tidak lengkap dan rincinya isi perjanjian sehingga kurang melindungi KPRI dan anggotanya. Hambatan yang berasal dari luar lingkungan KPRI adalah perbedaan pemotongan gaji antara PNS Pusat dengan PNS Daerah. Perbedaan yang dimaksud adalah apabila yang meminjam uang adalah PNS Pusat, maka tidak dapat dilakukan pemotongan gaji sebagai cara pelunasan pinjaman, sedangkan apabila yang meminjam adalah PNS Daerah, maka dapat dilakukan pemotongan gaji. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan pengertian PNS pusat maupun daerah, namun dalam 4
Lihat Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
4
peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut masih ditemukan pengertian PNS Pusat maupun PNS Daerah.5 Penjelasan di atas adalah gambaran keadaan kegiatan pinjam meminjam uang di KPRI Sapta Kusuma saat ini. KPRI Sapta Kusuma adalah koperasi bagi PNS di lingkungan Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji di KPRI Sapta Kusuma terkendala karena tidak semua PNS yang menjadi debitor dapat dikenakan pemotongan gaji. Selain itu, tidak tertibnya PNS sebagai peminjam dalam melaksanakan isi perjanjian pinjam meminjam uang menyebabkan terjadi wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi KPRI Sapta Kusuma. Perjanjian pinjam meminjam uang yang kurang lengkap dan rinci juga menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi KPRI Sapta Kusuma dan anggotanya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di KPRI Sapta Kusuma yang penulis tuangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN SISTEM POTONG GAJI ANTARA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SAPTA KUSUMA DENGAN PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
DI
DINAS
PEKERJAAN
UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 5
Lihat Pasal 1 Angka (1) dan Angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5
B. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji antara KPRI Sapta Kusuma dengan PNS di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY? 2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji antara KPRI Sapta Kusuma dengan PNS di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu : 1. Tujuan Objektif a. Mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji di KPRI Sapta Kusuma. b. Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji di KPRI Sapta Kusuma. 2. Tujuan Subjektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan penulisan hukum
6
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan tidak ditemukan karya penulisan hukum yang berjudul : ”Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Sistem Potong Gaji antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sapta Kusuma dengan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sepanjang penelusuran penulis, sudah ada penelitian sejenis yang mengangkat topik mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dan anggotanya. Adapun penelitian yang dimaksud antara lain : 1. Penulisan Hukum Febri Ekaristi (2011) dalam skripsinya yang berjudul ”Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Pegawai RI Karyawan Pendidik dengan Jaminan Hak Atas Gaji Di Kota Prabumulih”. Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah penyelesaian yang ditempuh pihak KPRI Karyawan Pendidik terhadap PNS yang meninggal dunia, pensiun dini, dan diberhentikan sebagai PNS di Indonesia padahal angsurannya belum lunas dan penyelesaian yang ditempuh pihak KPRI
7
Karyawan Pendidik terhadap PNS yang mutasi (pindah) ke luar Kota Prabumulih padahal angsurannya belum lunas. 2. Penulisan Hukum Gatot Irfan Wibisono (2013) dalam skripsinya yang berjudul ”Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Di Koperasi Dadi Makmur Kota Yogyakarta”. Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Dadi Makmur Kota Yogyakarta, bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tersebut dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta upaya para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Penulis beranggapan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan kedua penelitian di atas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas terdapat pada lokasi penelitian dan pokok permasalahan. Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini berada di KPRI Sapta Kusuma yang beralamat di Jalan Bumijo No. 5 Kota Yogyakarta dan Jalan Laksda Adi Sucipto Km. 6 Yogyakarta, sedangkan lokasi penelitian kedua penulisan hukum di atas berada di Koperasi Pegawai RI Karyawan Pendidik di Kota Prabumulih dan Koperasi Dadi Makmur di Kota Yogyakarta. Pokok permasalahan penelitian ini memiliki perbedaan dengan pokok permasalahan penelitian kedua, yaitu permasalahan yang diteliti mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dan upaya penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini memiliki perbedaan pokok permasalahan dengan penelitian pertama, yakni penelitian terhadap PNS yang meninggal dunia, pensiun dini,
8
dan diberhentikan sebagai PNS di Indonesia padahal angsurannya belum lunas dan upaya penyelesaian terhadap PNS yang mutasi padahal angsurannya belum lunas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti. Penelitian ini diharapakan dapat melengkapi penelitianpenelitian yang sudah ada sebelumnya.
E. Kegunaan Penelitian Kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yakni sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis a.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah pengetahuan hukum di bidang hukum perdata terutama terkait hukum perjanjian.
b.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah pengetahuan penulis mengenai perjanjian pinjam meminjam di lingkungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia.
2. Kegunaan Praktis a. Kegunaan bagi PNS Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi PNS yang akan melakukan kegiatan meminjam uang melalui potong gaji di KPRI Sapta Kusuma supaya dapat menghindar dari melakukan tindakan wanprestasi.
9
b. Kegunaan bagi KPRI Sapta Kusuma Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pengurus dan pengelola KPRI Sapta Kusuma untuk membangun pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang memberi perlindungan hukum, kepastian hukum, dan menguntungkan para pihak.
