BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam perkembangan kehidupan manusia pada saat ini begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, semuanya berujung pada peningkatan taraf hidup, kondisi zaman mengalami perkembangan yang luar biasa di segala kehidupan masyarakat terutama teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi teknologi komunikasi (interconnection net working) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Aplikasi Internet saat ini, telah memasuki berbagai segmen aktivasi manusia baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.4 Dalam bidang perdagangan, Internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efesiensi aktivitas perdagangan melalui media Internet ini popular dengan electronic commerce
(E-commerce). 5 Menurut Efraim Turban, secara
faktual model transaksi di e-commerce mempunyai banyak ragam. Dari
4
Ester Dwi Magfirah, Perlindungan Konsumen Dalam E-commerce.http//www.solusihukum.com/artikel/artikel 31.php. bahan diakses tanggal 4/6/2010. 5 Ellen Liena Crishtine. Hubungan Hukum Antara Pelaku E-commerce.
[email protected]. bahan diakses tanggal 5/3/2010.
segi sifatnya, transaksi e-commerce dapat diklasifikasikan sebagai berikut:6 1. Bussiness to business (B2B) Transaksi B2B merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan. 2. Business to consumer (B2C) Transaksi B2C merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui Internet. 3. Consumer to consumer (C2C) Transaksi C2C merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain. 4. Consumer to business (C2B) Transaksi C2B merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. 5. Nonebusiness non-bussines,
e-commerce, seperti
meningkatkan
lembaga
akademi,
sejumlah organisasi
lembaga non-profit,
organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga pemerintahan menggunakan bentuk e-commerce akan mengurangi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya.
6 Ridwan khairandi, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi elektronik komersial Commerce (Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis) volume 16, 2001, hlm.10
6.
Intrabusiness Organizational e-commerce, dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa Internet. Dari keenam model transaksi e-commerce ini, dalam prakteknya
yang banyak dipakai oleh konsumen adalah model pertama dan kedua yaitu:7 1. Business to business 2. Business to consumer customer. Segmen business to business (B2B) memang lebih mendominasi pasar karena nilai transaksinya yang tinggi, namun level business to consumer (B2C) juga memiliki pangsa pasar tersendiri yang potensial. Dalam B2C, konsumen memiliki bargaining position yang lebih baik dibanding
dengan
perdagangan
konvensional
karena
konsumen
memperoleh informasi yang beragam dan mendetail. Kebanyakan sistem e-commerce B2B dan B2C yang terlibat di dalam web pelanggan, bergantung pada proses pembayaran kartu kredit. Akan tetapi, banyak sistem e-commerce B2B yang bergantung pada proses pembayaran yang lebih rumit berdasarkan pada penggunaan pesanan pembelian. Dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai jenis transaksi B2C yaitu
mulai dari proses penawaran,
penerimaan, pembayaran atau juga sampai pada pelayanan dan dukungan kepada konsumen. Alat yang digunakan dalam cycle ini adalah bussiness to consumer website. 7
Ester Dwi Magfirah, loc.cit.
Dalam transaksi jual beli ini, e-commerce memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja, cukup menggunakan kartu kredit yang dimilikinya dalam melakukan transaksi pembayaran,
disamping
itu
pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Tetapi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di Internet ini selain menjanjikan sejumlah keuntungan, pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian. Salah satunya adalah faktor keamanan transaksi, seperti keamanan metode pembayaran merupakan salah satu hal urgen bagi konsumen pengguna kartu kredit. Pembayaran untuk produk dan jasa yang dibeli adalah rangkaian proses nyata dan penting dalam transaksi e-commerce. Akan tetapi proses
pembayaran
tidaklah sederhana, karena sifat elektronik transaksi yang hampir anonym terjadi diantara berbagai sistem komputer jaringan pembeli dan penjual serta banyak isu keamanan yang dilibatkan.8 Sejauh manakah perlindungan terhadap konsumen pengguna kartu kredit ini, karena posisi konsumen seringkali menjadi obyek aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari produsen, sehingga keseimbangan yang diharapkan melalui hubungan jual beli tidak tercapai. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi ecommerce mutlak diperlukan. Perlindungan konsumen itu sendiri
8
http://www.jma.com.au.artikel.html, diakses tgl 20 mei 2010
menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK menyebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa: perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil dan formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka sasaran usaha. Dalam rangka mengejar kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.9 Jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Apabila hal tersebut terabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran efektifitas transaksi e-commerce dari falsafah efisiensi menuju ke arah ketidak pastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata ecommerce. Berdasarkan uraian di atas sangatlah penting perlindungan hukum terhadap konsumen terutama konsumen pengguna kartu kredit dalam transaksi e-commerce, maka penulis memilih judul penelitian Perlidungan Konsumen Pengguna Kartu Kredit (Card Holder) Dalam Transaksi Electronic Commerce (Transaksi Komersial 9
Sri Redjeki Hartono,2000,Kapita Selekta Hukum Ekonomi,Bandung,Mandar Maju,Hal.78
Elektronik) Di Makassar. Melalui pendekatan hukum terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku (existing laws) khususnya KUHPerdata Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi komersial elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna kartu kredit dalam transaksi e-commerce? 2. Bagaimana penyelesaian permasalahan antara konsumen pengguna kartu kredit dengan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit dalam transaksi e-commerce. 2. Untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang timbul dalam penggunaan kartu kredit serta penyelesaian sengketa antara pengguna kartu kredit dengan pelaku usaha pada transaksi e-commerce.
D. Kegunaan Penelitian Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1.
Teoritis/Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemikiran hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang e-commerce law sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.
2.
Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi masyarakat, konsumen, pemerintah, serta pihak-pihak lain di Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di Internet.
E. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai “Perlindungan Konsumen Pengguna kartu Kredit (Card Holder) dalam Transaksi E-commerce (Transaksi komersial elektronik) di Makassar”. Sesuai pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Penelitian yang dengan pokok permasalahan yang hampir sama dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, belum pernah dibuat dikalangan Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada. Akan tetapi
beberapa penelitian dari Program Studi Magister Hukum, Bidang Hukum dan Bisnis Universitas Gajah Mada, yang secara tidak langsung mempunyai objek permasalahan yang hampir sama. Penelitian yang dimaksud, yaitu penelitian yang dilakukan oleh : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Minarsih, Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, yang berjudul: “Tinjauan yuridis terhadap perjanjian e-commerce
dari
aspek
kenotariatan” Penelitian tersebut menganalisis kapan terjadinya perjanjian dalam suatu transaksi
e-commerce dan menganalisis peranan yang dapat
dilakukan oleh Notaris dalam perjanjian e-commerce, dan kemungkinan pengaturannya di masa mendatang.10 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa terjadinya perjanjian dalam transaksi e-commerce yaitu pada saat terjadinya kata sepakat, kata sepakat dalam perjanjian e-commerce ditandai dengan adanya penawaran dan penerimaan antara pembeli dan penjual. Untuk saat ini belum ada peranan yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik akan tetapi melihat ketentuan dari pasal 6 UU ITE, maka bukan tidak mungkin akta otentik dapat dibuat secara elektronik sehingga menjadi alat bukti yang sempurna.
10 Desi Minarsih, Tinjauan yuridis terhadap perjanjian e-commerce dari aspek kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2010, Yogyakarta.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Windy Kareem Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada , yang berjudul: “Aspek hukum perikatan dalam transaksi perdagangan elektronik (E-commerce)” Dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi komersial elektronik dan bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa dalam suatu transaksi e-commerce terdapat dua macam hubungan hukum yang tidak secara langsung berkaitan, masing-masing memiliki area tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi para pembuat Undang-undang untuk menyeimbangkan masalah-masalah
potensial
yang dapat terjadi diantara para pihak yang saling terkait dalam bentuk transaksi elektronik apapun.11 3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Andi Hakim, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit” Dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit dan bagaimana tanggung jawab Bank penerbit terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pemegang kartu kredit. 11 Windy Kareem, ,Aspek hukum perikatan dalam transaksi perdagangan elektronik (E-commerce), Universitas Gadjah Mada, 2008, Yogyakarta.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam hal perlindungan konsumen saling terkait satu dengan yang lainnya dimana hak dari konsumen otomatis akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dan begitu pula sebaiknya.bentuk tanggung jawab Bank terhadap peristiwa penyalagunaan kartu kredit yang menimbulkan kerugian terhadap Nasabah atau konsumen yaitu dengan menerapkan bentuk pertanggung jawaban mutlak atau pertanggung jawaban langsung apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian konsumen pemegang kartu kredit adalah akibat kesalahan atau kelalaian
Bank
penerbit.
Penyelasaian
sengketa
dilakukan
di
pengadilan, melalui tuntutan ganti rugi seketika dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 12 Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum terhadap pengguna kartu kredit dalam transaksi e-commerce dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen pengguna kartu kredit dengan konsumen pelaku usaha.
12
2011.
Muhammad Andi Hakim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit,
