BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Penelitian keuangan daerah yang dimulai dengan penyusunan anggaran, Pengelolaan
kemudian pelaksanaan dan penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban
serta akuntansi dan pelaporan mengalami perubahan yang fundamental dibanding dengan regulasi yang berlaku sebelumnya. Diantara perubahan tersebut adalah dilimpahkannya sebagian mekanisme pengelolaan keuangan di Badan/Biro/Bagian Keuangan kepada SKPD. Lingkup penatausahaan keuangan yang dilimpahkan diantaranya pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) maupun Langsung (LS) serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu terjadi perubahan yang terkait dengan laporanlaporan yang harus dibuat para pengelola keuangan (bendahara, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta dilakukannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dengan semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan. Dengan penggunaan teknologi informasi, tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan
1
2
semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan
teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 225 yang memperkenankan dipergunakannya aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Efektif dan efisiensi terkait dengan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan
suatu program. Tanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan ada pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan fase terakhir dari proses akuntansi sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, Menurut UndangUndang No 15 Tahun 2004, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Laporan keuangan yang diserahkan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 1 Tahun 2004 sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/122/BAKD tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Petunjuk
3
Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD, dan Nomor : SE.900/806/BAKD tanggal 24 Nopember 2008 perihal Percepatan Implementasi
SIPKD, Serta Nomor : SE.900/360/BAKD tanggal 29 Mei 2009 tentang Implementasi Aplikasi SIPKD versi Release, maka aplikasi SIPKD ini diimplementasikan di 171 Daerah Basis Implementasi (DBI) sesuai kebutuhan masing-masing DBI dengan tetap
mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. SIPKD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Pengembangan SIPKD untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi. Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat desentralisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adapun kewajiban pelaporan yang harus disiapkan di daerah seperti APBD beserta Ringkasan dan Penjabaran, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan keuangan, dan Laporan Manajemen Kinerja lainnya. Dalam hal ini, guna mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis
4
komputer didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan solusi permasalahan diatas. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat
mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dibuat untuk menyedikan layanan lengkap pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. Sistem ini mencakup aplikasi-aplikasi seperti modul manajemen perencanaan, anggaran, kas, Akuntansi, Gaji, Pendapatan, dan TUKD Satker sebagai
perangkat penunjang manajemen keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2010 audited BPK saat ini, belum menunjukan kemajuan dalam peningkatan Efektivitas serta efisiensinya dengan menyandang hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan masih
berstatus WDP (wajar dengan pengecualian), Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari apa penyebab status WDP tersebut, apakah salah satunya disebabkan oleh penggunaan SIPKD yang kurang optimal. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menjadikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, untuk mengetahui sejauhmana sistem ini menghasilkan laporan keuangan SKPD yang berkualitas. Penulis perlu mengadakan Penelitian dengan judul
“PENGARUH APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Permukiman & Perumahan Provinsi Jawa Barat) “
5
1.2.
Perumusan Masalah Penelitian : Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka
Perumusan Masalah Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang
saat ini dijalankan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
Pengendali Aplikasi SIPKD yang telah ditetapkan 2. Apa saja 3. Bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Aplikasi SIPKD pada
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat saat ini. 4. Seberapa besar pengaruh Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
1.3.
Pembatasan Masalah Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan data yang dapat dikumpulkan, maka
peneliti memberi batasan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut : 1.
Penelitian ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang juga mungkin dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dianggap telah berjalan dengan baik.
2.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Tahun Anggaran 2010.
3.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sehingga kesimpulan penelitian ini hanya berlaku pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat saja.
6
4.
Pengukuran Indikator Aplikasi SIPKD hanya dilakukan terhadap proses input dan out-put saja, tanpa mengukur proses dengan jaringan Aplikasi, perlu pengetahuan
teknis, dengan kata lain hanya menggunakan Pendekatan “Around The Computer”. 1.4.
Tujuan Penelitian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, penelitiaan ini Berdasarkan
dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan mengetahui pengaruh SIPKD terhadap
Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
2.
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi Pengendali Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
3.
Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
4.
Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
7
1.5.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya : a.
Bagi Penulis melakukan penelitian ini penulis akan lebih dapat memahami penerapan Dengan teori-teori yang didapat selama kuliah, terutama yang berkaitan dengan judul yang
dipilih. b.
Bagi Subjek Penelitian Memberi masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan, kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
c.
Bagi Masyarakat Memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas pandangan mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini khususnya di lingkungan perguruan tinggi dapat dijadikan bahan untuk penelitian lanjutan atau penelitian dengan tempat dan waktu yang berbeda, juga bermanfaat untuk pengembangan kurikulum dalam bidang yang relevan.
