1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Tertib maksudnya adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tiga indikator ketepatan waktu yaitu tepat waktu penetapan APBD, tepat waktu realisasi belanja, dan tepat waktu realisasi pendapatan (Juanda dkk, 2013). Salah satu ukuran kinerja realisasi belanja dilihat dari penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun penganggaran berbasis kinerja lebih mengutamakan kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) daripada input, penyerapan anggaran masih menjadi isu yang sering dibahas dalam pelaksanaan
1
2
APBD. Hal ini disebabkan oleh belanja pemerintah merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan antara penyerapan anggaran dan kualitas belanja yang dihasilkan. Salah satu indikator belanja berkualitas adalah realisasi belanja yang dilaksanakan tepat waktu (Juanda dkk, 2013). Agar realisasi belanja berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat, evaluasi dan pengawasan dalam penyerapan anggaran terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, untuk memastikan agar penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, pemerintah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di bawah koordinasi wakil presiden. TEPPA melaporkan bahwa pada tahun 2013 terdapat sepuluh provinsi yang tidak mencapai target penyerapan anggaran yaitu Riau (84%), Sumatera Utara (83%), Banten (82%), Kepulauan Bangka Belitung (81%) dan Kalimantan Selatan (76%), DKI Jakarta (76%), DI Yogyakarta (86%), Sulawesi Tenggara (76%), Maluku Utara (76%), dan Papua Barat (76%) (Rudolf, 2014). Fenomena klasik yang terjadi dalam penyerapan anggaran adalah adanya kecenderungan pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun. Seharusnya semakin awal kegiatan dilaksanakan, masyarakat pun akan semakin cepat menerima manfaat sehingga dapat memberikan dorongan yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Adanya penumpukan pencairan pada akhir tahun tersebut menjadi kontraproduktif dengan fungsi APBD dalam stabilisasi keseimbangan fundamental perekonomian.
3
Idealnya, realisasi anggaran pemerintah mengikuti kurva S, yaitu cenderung stabil pada awal tahun, kemudian meningkat pada pertengahan dan kembali stabil menjelang akhir tahun anggaran (Rusqiyati, 2014). Pada akhir tahun anggaran, terutama bulan Desember semestinya pemerintah hanya melaksanakan sisa-sisa kegiatan dan merapikan administrasi pengelolaan keuangannya saja (Rokhman, 2013). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemda cenderung rendah pada awal tahun anggaran dan baru mengalami kenaikan pada akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle Triwulan III Tahun 2014 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) menunjukkan sampai dengan bulan September (triwulan ketiga), rata-rata realisasi belanja daerah per provinsi adalah sebesar 52,2%. Dari 34 daerah yang ada, 21 daerah memiliki realisasi di atas rata-rata dan 13 daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata. Tiga daerah di Pulau Jawa yang realisasi belanjanya di bawah rata-rata adalah Banten, DKI Jakarta, dan DIY (DJPK, 2014). Rendahnya penyerapan sampai dengan triwulan ketiga tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengejar target penyerapan anggaran agar terpenuhi pada akhir tahun sehingga pencairan anggaran pada akhir tahun menjadi lebih besar daripada triwulan sebelumnya. Gambar 1.1 berikut ini menunjukkan realisasi anggaran per triwulan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) pada tahun 2011– 2014.
4
Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemda DIY TA 2011-2014 Sumber: DPPKA DIY (diolah)
Gambar di atas menunjukkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan ketiga di Pemda DIY lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan keempat tahun 2011—2014 terdapat pencairan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun akan meningkatkan beban kerja pada bagian yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penerbitan SP2D di DPPKA. Mereka dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cermat dalam waktu yang singkat. Berbagai program dan kegiatan dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, termasuk di dalamnya penyerapan Dana Keistimewaan (Danais). Danais merupakan amanat dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Keistimewaan DIY. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.07/2013 tanggal 17 Oktober 2013, Danais tahun 2013 berjumlah Rp231.392.653.500,00. Dana tersebut dicairkan sebesar 50% pada tanggal 27
5
Oktober 2013 sebesar Rp115.696.326.500,00. Dana tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar 47,16% dari jumlah yang ditransfer, yaitu sebesar Rp54.562.180.053,00. Rendahnya penyerapan Danais tahun 2013 tersebut disebabkan oleh waktu pencairan Danais dari Pusat yang sudah mendekati akhir tahun. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ditengarai masih ada penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY. 1.3 Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian ini adalah 1. apakah penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun masih terjadi di Pemda DIY? 2. mengapa terjadi penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY? 1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk 1. menganalisis adanya penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY; 2. menganalisis penyebab penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemda DIY.
6
1.5 Motivasi Penelitian Penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun merupakan salah satu persoalan yang sering dibahas dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Beberapa upaya terus dilakukan pemerintah, tetapi permasalahan terus berulang. Penelitian ini dilakukan di Pemda DIY yang tepat waktu dalam penetapan APBD dan telah mendapatkan opini WTP dari BPK sejak tahun 2012, tetapi ditengarai masih terdapat pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terkait penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. 1.6 Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi secara akademis dan praktis. 1. Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi penelitian terkait pencairan anggaran di masa yang akan datang. 2. Praktis a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya meminimalisasi terjadinya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah. b. Bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan dalam menyusun regulasi dan kebijakan percepatan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan realisasi belanja berkualitas.
7
1.7 Sistematika Penulisan Penelitian ini ditulis dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, motivasi, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu atas konsep yang relevan dengan penumpukan pencairan anggaran yang sebagian besar mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
BAB III
LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian disertai aplikasi kontekstual pada objek penelitian atas konsep-konsep yang dimuat dalam tinjauan pustaka.
BAB IV
METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
8
BAB V
HASIL PENELITIAN Bab ini memaparkan tentang hasil analisis dan pembahasan atas temuan yang diperoleh dari riset lapangan yang dilakukan pada Pemda DIY untuk menjawab tujuan penelitian.
BAB VI
PENUTUP Bab
ini
memuat
ringkasan,
rekomendasi penelitian.
simpulan,
keterbatasan,
dan
