BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki beberapa wilayah yang penduduknya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya penduduk menjadikan Indonesia harus dapat meningkatkan berbagai macam sektor yang ada, guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat terutama dalam sektor perekonomian terkait pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan di bidang ekonomi diharapkan membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama dalam hal pendapatan karena tingkat pendapatan masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi oleh manusia yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan akan papan sebagai pemenuhan tempat tinggal yaitu rumah yang nyaman untuk tempat berlindung, berkumpul dan berkomunikasi bagi anggota keluarga, namun karena keterbatasan dana, banyak dari penduduk Indonesia yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan papan sehingga tidak sedikit yang membeli rumah dengan cara cicilan jangka waktu tertentu. Dalam hal
ini dibutuhkan pihak sebagai perantara untuk meringankan beban pembayaran pembelian rumah tersebut, dan pihak perantara yang dominan dalam hal ini adalah bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peranan bank seperti yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu sebagai penyalur dana untuk masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai tambahan dana guna kegiatan usaha para nasabah/debitur. Tambahan dana tersebut sangat menunjang kegiatan bisnis pada khususnya dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Kegiatan bank sebagai penghimpun dana masyarakat dapat dilihat dari aktivitas bank yang menghimpun dana melalui dalam bentuk simpanan. Sedangkan kegiatan bank dalam hal penyalur dana masyarakat adalah melalui pemberian kredit bagi masyarakat. Makna kredit dalam perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor ekonomi.1 Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan kepercayaan yang diberikan kepada debitur untuk pembiayaan, konsumtif, dan usaha yang pembayaran atau pelunasannya diatur dengan syarat-syarat dan kesepakatan bersama didalam bentuk perjanjian kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga dan provisi. Suatu kredit baru diluncurkan setelah ada kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (credit agreement, loan agreement).2 Salah satu pembiayaan yang dilakukan bank guna melayani kebutuhan masyarakat adalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan tujuan membantu nasabah yang membutuhkan dana untuk dapat memiliki rumah tinggal, mensejahterakan kehidupan masyarakat, serta dapat mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Pemberian KPR oleh Bank sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan bank dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, hal ini ditunjang dengan keberadaan Pasal 4 UU Perbankan 1
Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.6 2 Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.31
bahwa
perbankan
Indonesia
bertujuan
menunjang
pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam ketentuan Pasal 4 tersebut, maka perbankan Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa perbankan nasional Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, bahwa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yaitu dalam rangka mewujudkan trilogi nasional dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan
rakyat
Indonesia
bukan
segolongan
orang
atau
perseorangan saja.3 Suatu perjanjian terjadi berlandaskan atas asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun saat ini banyak perjanjian terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang, tetapi perjanjian itu terjadi dengan sebuah perjanjian baku yang mana isi dari perjanjian 3
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.141
sudah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak (dalam hal ini adalah bank) dan wajib untuk ditaati oleh konsumen/nasabah. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (standard contract).4 Penggunaan syarat – syarat standar di lingkungan perbankan telah dilakukan dengan membuat model (bentuk) perjanjian cetak dan didorong keinginan mendapatkan jaminan pengembalian dana yang dipinjamkan kepada nasabah, cendrung memberatkan nasabah. Perjanjian kredit bank dalam bentuk “standard contract” adalah perbuatan hukum yang dilakukan lebih dari satu pihak, yaitu hubungan kontraktural antara bank dengan nasabahnya.5 Pada dasarnya perjanjian baku selalu menguntungkan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah bank. Prinsip dari perjanjian baku adalah “take it or leave it” dan nasabah merupakan pihak yang terdesak oleh kebutuhannya untuk dapat memiliki rumah dengan cara cicilan sehingga diwajibkan untuk memenuhi seluruh isi dari perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank. Untuk memberikan kredit kepada debitur (nasabah), pihak bank atau kreditur melakukan sejumlah analisis terhadap debitur. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian, yaitu melakukan analisis dan 4
Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.237 5 H.P. Panggabean, 2012, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Bandung, PT. Alumni, hlm.49
penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral) dan prospek usaha dari debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan istilah The Five C’s of Credit. Agunan atau jaminan (collateral) merupakan salah satu hal penting yang digunakan oleh kreditur untuk menjamin pelunasan piutangnya kareka jika terjadi kredit macet, kreditur bisa menjual agunan milik debitur yang ada ditangannya untuk melunasi utang debitur. Lebih lanjut, dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/ Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit juga dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.6 Dalam perjanjian dikenal adanya asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang melakukan perjanjian harus dilandaskan pada itikad baik. Asas itikad baik pada umumnya telah menjadi landasan fundamental bagi pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, sebab tanpa dilandasi dengan itikad baik dari para pihak, tidak mungkin perjanjian tersebut akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itikad baik merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata sehingga sulit untuk menentukan batasannya. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh 6
Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hlm. 70
janji dan perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.7 Tiga perilaku tersebut mengandung nilainilai kejujuran bagi dari pihak bank maupun pihak nasabah. PT. Bank Mandiri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia yang mana salah satu kegiatannya adalah dengan menyediakan program kredit pemilikan rumah yang biasa disebut dengan Mandiri KPR. Agar lebih efektif dan efisien, Bank khususnya Bank Mandiri membuat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kedalam bentuk yang sudah dibakukan. Keberadaan bank sebagai penyedia jasa KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dalam bentuk yang baku seringkali merugikan nasabah. Nasabah dapat diartikan sebagai konsumen, sehingga dengan demikian Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diberlakukan dalam bidang perbankan, yaitu dalam rangka perlindungan kepada nasabah bank. Fokus persoalan perlindungan konsumen, tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabahnya. Disini
7
Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), hlm. 132
penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait perjanjian baku dalam perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang dikeluarkan oleh Bank. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang
dituangkan
dalam
penulisan
hukum
berjudul
“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG BALIKPAPAN”.
B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan bunga kredit dalam perjanjian baku KPR antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nasabah sudah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen? 2. Apakah ketentuan selain bunga kredit dalam perjanjian baku KPR antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nasabah sudah cukup melindungi dan menunjukan adanya itikad baik dari pihak Bank kepada nasabah?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif: a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ketentuan bunga perjanjian baku KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Balikpapan; b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta itikad baik dari pihak bank kepada nasabah dalam klausula baku selain ketentuan bunga kredit perjanjian baku KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Balikpapan. 2. Tujuan Subyektif: Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan hukum guna melengkapi persyaratan akademik dalam rangka meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu, penulis berharap bahwa penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa yang tertarik dengan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sehingga menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan, dan bahan masukan bagi pengetahuan dalam bidang hukum.
D. Keaslian Penelitian Sepanjang penelurusan kepustakaan yang telah penulis lakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis menemukan beberapa penelitian yang hanya membahas sebagian unsur penelitian dengan kajian yang berbeda, diantaranya: 1. Tahun 2015, Hira Hanifa Maruhun melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat M Di Palembang”.8 Penulis memusatkan penelitian pada keberadaan unsur itikad baik didalam perjanjian kredit bank serta upaya dari para pihak dalam hal debitur tidak beritikad baik. 2. Tahun 2014, Serly Nova Analisa Manalu melakukan penelitian dengan judul “Perlindunan Hukum terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Handphone di Toko Twins Ambarukmo Plaza Yogyakarta”.9 Penulis memusatkan penelitian pada bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh Toko Twins Ambarukmo Plaza, Yogyakarta serta bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen.
8
Hira Hanifa Maruhun, 2015, “Analisis Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat M Di Palembang”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 9 Serly Nova Analisa Manalu, 2014, “Perlindunan Hukum terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Handphone di Toko Twins Ambarukmo Plaza Yogyakarta”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
3. Tahun 2014, Christy Natalia Tampubolon melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur.”10 Penulis memusatkan penelitian pada perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan terhadap tanah dan rumah jaminan KPR yang masih terikat di bank secara yuridis serta upaya penyelesaian apabila kredit macet. 4. Tahun 2011, Intan Pelangi melakukan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Asas Itikad Baik Pada Klausula Baku Yang Tercantum Dalam Perjanjian Kredit Model Kerja Bank (Studi Kasus Pada PT. Bank Lampung)”.11 Penulis memusatkan penelitian pada keberadaan unsur itikad baik didalam perjanjian kredit bank yang telah dibuat secara baku oleh pihak bank tanpa adanya suatu proses negosiasi terlebih dahulu dengan calon nasabah. Tema dalam beberapa penelitian diatas memang memiliki kemiripan yakni berhubungan dengan pencantuman klausula baku serta itikad baik dari para pihak, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu: 10
Christy Natalia Tampubolon, 2014, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 11 Intan Pelangi, 2011,“Kajian Yuridis Terhadap Asas Itikad Baik Pada Klausula Baku Yang Tercantum Dalam Perjanjian Kredit Model Kerja Bank (Studi Kasus Pada PT. Bank Lampung)” , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
1. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang didalamnya mengandung klausula baku; 2. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Balikpapan; 3. Rumusan masalah yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah atas pencantuman klausula baku serta itikad baik bank dalam perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balikpapan.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian hukum ini adalah asli. Namun jika terdapat penelitian hukum yang sama, hal tersebut adalah diluar pengetahuan penulis, sehingga diharapkan penelitian hukum ini dapat menambah atau melengkapinya.
E. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaatmanfaat tersebut antara lain: 1. Manfaat Akademis Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan ilmu hukum secara khusus, serta diharapkan dapat digunakan sebagai
pedoman
di
dalam
penelitan-penelitian
selanjutnya
mengenai
perlindungan hukum bagi nasabah terhadap klausul baku perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah). 2. Manfaat Praktis a. Bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Balikpapan, penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. b. Bagi nasabah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki nasabah dalam perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) agar nasabah mengetahui perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan.
