Bab I Pendahuluan. Pendahuluan

Pendahuluan LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL JUNI 2012

Bab I Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari walikotadan wakil walikota terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama lima tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman perencanaan pembangunan tahunan. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2011–2016 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025. RPJM ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahapan tahunannya.

1.1. Latar Belakang RPJMD Kota Sungai PenuhTahun 2011-2016 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2011. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh tersebut disusun RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2016 adalah tahapan 5 tahunan kedua dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh 2005 – 2025, yaitu “Mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai Pusat Pendidikan, Perdagangan dan Jasa”. Dengan demikian, visi RPJMD 2011 – 2016 merupakan rangkaian dalam perwujudan visi RPJPD 2005 - 2025. Penyusunan RPJMD didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi,

1

Pendahuluan sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2011-2016. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Terkait dengan hal ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Dengan demikian, RPJMD 2011 – 2016 Kota Sungai Penuh disusun dan ditetapkan sebelum 6 bulan setelah Walokota dan Wakil Walikota yang dilantik pada tanggal 25 Juni 2011.

1.2. Dasar Hukum Landasan konstitusional RPJMD Kota Sungai Penuh adalah Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundangan-undangan yang dimaksud sebagai berikut: 1.2.1. Undang-Undang Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang adalah sebagai berikut: 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); 3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2

Pendahuluan 4. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 6. Undang–Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 7. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 8. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); 9. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 10. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 11. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 12. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3

Pendahuluan 14. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 15. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 16. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4871); 18. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 19. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 20. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 21. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); dan 22. Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

1.2.2. Peraturan Pemerintah Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk peraturan pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

4

Pendahuluan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5

Pendahuluan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 14. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.2.3. Peraturan Daerah Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Daerah adalah sebagai berikut: 1.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Provinsi Jambi Penuh Tahun 2009 Nomor 6);

2.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

3.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 20);

4.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21.);

6

Pendahuluan 5.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22.);

6.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 23).

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1. RPJMD dan RPJPD Kota Sungai Penuh RPJMD Kota Sungai Penuh 2011 – 2016 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh periode 2011-2016, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh. Dalam RPJPD Kota Sungai Penuh 2005 – 2025, dengan visi Mewujudkan Kota Sungai Penuh Sebagai Pusat Pendidikan, Perdagang dan Jasa Tahun 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : 1)Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance and clean government, 2)Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 3)Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana Kota yang berkualitas, 4)Mewujudkan pengembangan perdagangan dan jasa

serta sektor

lapangan usaha lainnya yang berdaya saing., 5) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 6) Pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah, tata ruang, dan lingkungan hidup yang sehat. Pada tahap kedua RPJMD Kota Sungai Penuh yang dimuat di dalam RPJPD Kota Sungai Penuh, fokus pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah Kota Sungai Penuh, peningkatan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Keempat fokus

7

Pendahuluan pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kota Sungai Penuh yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Sungai Penuh 2005-2025.

RPJPD

VISI DAN MISI 20 TAHUN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN

Arah Pembangunan 5 Tahun I

Arah Pembanguna n 5 Tahun II

Arah Pembangunan 5 Tahun III

Arah Pembangunan 5 Tahun IV

Arah Pembangunan 5 Tahun I

Arah Pembangunan 5 Tahun II

Arah Pembangunan 5 Tahun III

Arah Pembangunan 5 Tahun IV

RPJMD II

RPJMD III

RPJMD I

RPJMD IV

2. RPJMD dan RTRW Kota Sungai Penuh Penyusunan RPJMD 2011 – 2016, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Sungai Penuh sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Sungai Penuh. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga bereratan dengan topografi dan rona wilayah, Kota Sungai Penuh bisa dibagi dalam kawasan strategis yaitu: 1) Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, 2) Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial Budaya dan 3 )Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan meliputi kawasan Ekowisata, Industri Kecil, Perdagangan dan jasa skala Kota dan kawasan Terpadu Skala Wilayah yang berada di setiap Kecamatan di Kota Sungai Penuh. Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial Budaya meliputi kawasan pelestarian kawasan kebudayaan islam dan kawasan pendidikan tinggi yang berada di Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pesisir Bukit. Kawasan Strategis

8

Pendahuluan dari Perspektif Ekonomi meliputi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Kawasan Resapan Air yang berada Kecamatan Sungai Penuh, Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai

3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota Sungai Penuh. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Walikota

Visi/Misi Tujuan/Sasaran

Kepala SKPD

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemda

Kegiatan Prioritas

Program Prioritas

RPJMD

Renstra SKPD

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kota Sungai Penuh 2011 – 2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

9

Pendahuluan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,hingga kabupaten/kota

VISI DAN MISI 5 TAHUN

RPJMD

TUJUAN DAN SASARAN 5 TAHUN Sasaran Tahun I

Sasaran Tahun II

Sasaran Tahun III

Sasaran Tahun IV

Sasaran Tahun V

Penyelenggaraan Urusan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Strategi & Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Daerah

Program Pembangun an Daerah

Program Pembangun an Daerah

Program Pembangun an Daerah

Program Pembangun an Daerah

Program Pembangun an Daerah

RKPD Tahun 1

RKPD Tahun 1

RKPD Tahun 1

RKPD Tahun 1

RKPD Tahun 1

5. RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Sungai Penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi (RPJMD Jambi) 2010 – 2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi (RPJP Provinsi Jambi) 2005 – 2025. RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Visi RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 adalah EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA ( JAMBI EMAS 2015). Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 5 Misi, yaitu : 1) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum, 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya, 3) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri, 4) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan, 5) Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Sungai Penuh 2011 - 2016 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

10

Pendahuluan 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2016 disusun dengan sistematika penulisan yang meliputi 11 bab yang terdiri dari: BAB I

:

Pendahuluan; berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud dan tujuan

BAB II

:

Gambaran Umum Kondisi Daerah; mengambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III

:

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan; menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV

:

Analisis Isu-isu Strategis; mengemukakan permasalahan pembangunan dan isuisu strategis pembangunan Kota Sungai Penuh

BAB V

:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; berisi pernyataan visi, misi dari walikota dan wakil walikota terpilih dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran beserta indikator sasaran.

BAB VI

:

Strategi Dan Arah Kebijakan; menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan.

BAB VII

:

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah.

BAB VIII :

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan; menjelaskan semua program prioritas Kota Sungai Penuh yang disertai dengan capaian target indikator dan pendanaannya.

BAB IX

:

Penetapan Indikator Kinerja Daerah; menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang mengambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan daerah.

BAB X

:

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

11

Pendahuluan BAB XI

Penutup; merupakan penutup keseluruhan tulisan tentang RPJMD Kota Sungai Penuh

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh WalikotaKota Sungai Penuh dengan memperhatikan arahan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2010 2030, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Sungai Penuh. RPJMD Kota Sungai Penuh juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Sungai Penuh secara berjenjang. Sedangkan, tujuan penyusunan RPJMD Kota Sungai PenuhTahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut: (1) Menjabarkan visi, misi, dan program Walikota Kota Sungai Penuh ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Sungai Penuh; (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota serta antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Pusat; (4) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

12