1
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pencemaran laut telah menjadi masalah bersama bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Pencemaran laut memiliki sifat yang dinamis mengikuti pergerakan arus laut, adakalanya pencemaran itu menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah transnasional1. Pencemaran laut didefinisikan dalam United Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)2 Pasal 1 Ayat (4) sebagai berikut Pollution of the marine environment" means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in suchdeleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities3 Selain definisi pencemaran laut., UNCLOS 1982 juga telah menentukan sumber sumber pencemaran laut sebagai mana diatur dalam pasal 207-212 UNCLOS 1982 yaitu pencemaran yang berasal dari daratan, pencemaran yang berasal dari aktifitas dasar laut yang masuk ke yurisdiksi nasional, pencemaran dari aktivitas dalam area, pencemaran dari pembuangan limbah (dumping) , pencemaran dari kapal laut, dan pencemaran dari atau melalui atmosfer. Meskipun
1
Dikdik Mohamad Sodik 2011, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Relika Aditama, Bandung, Hlm. 241 2 United Nation, United Nations Convention on the Law of the Sea, diunduh dari www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf pada 21 Mei 2015 3 Pasal 1 Ayat (4) UNCLOS 1982
2
memiliki4 sumber pencemaran yang berbeda namun memiliki efek yang sama antara lain: efek buruk pada kesehatan hewan-hewan laut, merusak siklus hidup koral laut, berkurangnya kandungan oksigen dalam air, terganggunya alur reproduksi hewan laut, terganggunya rantai makanan di lautan dan efek buruk pada kesehatan manusia5. Dengan memperhatikan segala dampak yang ada setiap negara diwajibkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan lautnya sebagaimana diatur dalam Pasal 192 UNCLOS 1982. Pada Pasal 193 UNCLOS 1982, selain itu negara mendapatkan hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam namun tidak boleh bertentangan dengan kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan lautnya. Bentuk tanggung jawab itu tidak hanya ditujukan untuk wilayah negara itu sendiri, namun juga wilayah negara lainnya sebagaimana diatur dalam Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm 1972 pada Pasal 21 menyebutkan: States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. Pada prakteknya karena kebutuhan akan sumber daya alam yang besar, Negara dituntut untuk melakukan eksploitasi laut dalam skala masif dengan mangabaikan faktor kelestarian lingkungan. Hal itu mengakibatkan kerugian tidak 5
Anonim, Cause and effect of the ocean pollution, http://www.conserve-energyfuture.com/causes-and-effects-of-ocean-pollution.php Diunduh pada tanggal 2 Des 2014.
3
hanya pada negara tempat dilakukannya eksploitasi, namun juga negara lain yang mendapat dampaknya. Hal tersebut dapat menimbulkan sengketa berkelanjutan dan merusak hubungan antara negara-negara yang terkait. Eksploitasi sumber daya alam yang sering menimbulkan permasalahan pencemaran lintas batas adalah eksploitasi minyak dan gas bumi (MIGAS). Pencemaran laut lintas batas diakibatkan oleh kecelakaan pada eksploitasi MIGAS yang mungkin terjadi pada fase hulu yaitu: eksplorasi, produksi atau fase hilir: pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan. Kebanyakan kasus kecelakaan eksploitasi terjadi pada fase hulu, namun bukan berarti tidak ada tidak ada resiko kecelakaan pada fase hilir. Contoh kecelakaan pada fase hilir adalah pada proses pengangkutat, diawali pada tahun 1967 kapal tanker Torrey Canyon karam di pantai selatan Inggris yang menumpahkan 35 juta galon minyak. Proses eksploitasi yang panjang dan beresiko tinggi ditambah dengan sifat minyak dan gas bumi yang dapat berpindah dengan mudah menyebabkan pencemaran laut yang paling cepat menyebar, selain itu pencemaran laut oleh minyak bumi merupakan pencemaran yang paling cepat memperburuk kualitas air6 Indonesia sebagai negara maritim pernah mengalami kasus pencemaran laut lintas batas. Pencemaran tersebut berasal dari bocornya minyak dari sumur Montara yang terletak di sebelah barat daya laut Australia dan dioperasikan oleh PTT Public Company Limited. Kejadian bermula pada 21 Agustus 20097, dimana sumur Montara mengalami kebocoran akibatnya adalah lepasnya kurang lebih 6
Diego M. Marces, Marine Problem: Pollutions, wwf. panda.org about_our_earth blue_planet/problems pollution diunduh pada 21 Mei 2015 7 Anonim, Blowouts in Montara Wellhead, http://www.abc.net.au/news/stories/2009/08/24/2664927. diunduh pada 1 Des 2014
4
9.000.000 gallon minyak mentah ke laut dengan area sebaran mencapai 6000km2 . Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari tumpahan minyak tersebut dikarenakan tumpahan minyak tersebut telah memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia8 . Dampak langsung yang dirasakan oleh Indonesia adalah menurunnya produksi ikan dan rumput laut yang dirasakan oleh kurang lebih 7000 nelayan dan petani rumput laut. Beranjak dari kasus itu diadakanlah pertemuan antara Indonesia dengan PTTEPAA untuk membicarakan masalah kompensasi telah dilakukan pada 2 September 2010 namun PTTEPAA menyangkal karena Indonesia dinilai tidak memiliki cukup bukti ilmiah untuk mendukung klaim Indonesia. Dari sudut hukum internasional, Australia memikul tanggungjawab dalam kasus ini, hal itu dikarenakan karena Australia memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan ekspoitasi minyak dan gas bumi yang berada dalam teritorialnya9. Australia telah gagal dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani efek dari bocornya sumur Montara tersebut maka menurut Pasal 235 ayat 1 UNCLOS 1982 pemerintah Australia memikul tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada
Indonesia 10 . Di lain pihak, Indonesia juga
memiliki tanggung jawab untuk melindungai dan melestarikan lingkungan lautnya sesuai dengan pasal 192 UNCLOS 1982.
8
Anonim, Indonesia seeks Montara Oil Leak Compensation, http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2010/07/22/Indonesia-seeks-Montara-leakcompensation/UPI-68571279821576/ diunduh pada 1 Des 2014 9 Dikdik Mohamad Sodik, Loc Cit, Hlm. 233. 10 Ibid.
5
Pada prakteknya Indonesia mengalami kesulitan untuk meminta kompensasi akibat bocornya minyak yang berasal dari kilang minyak lepas pantai karena tidak ada instrumen internasional yang mengaturnya. Kekhawatiran Indonesia atas tidak adanya instrumen internasional yang mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban pencemaran laut akibat eksplorasi dan ekploitasi ini dituangkan pada proposal Indonesia pada forum Marine Enviromental Protection Committee (MEPC) pada Maret 201011 . Dalam proposal itu Indonesia mengajukan revisi pada Organization Strategic Direction 7.2 yang awalnya berbunyi “Developing and facilitating the implementation of effective measures for mitigating and responding to the impact on the environment caused by shipping incidents and operational pollution from ships12” menjadi IMO will focus on reducing and eliminating any adverse impact by shipping or by exploration and exploitation activities on the environment by developing effective measures for mitigating and responding to the impact on the environment caused by shipping incidents and operational pollution from ships and liability and compensation issues connected with transboundary pollution damage resulting from offshore oil exploration and exploitation activities.13 Pada forum itu pembahasan proposal Indonesia ditahan oleh Inggris, Norwegia, Amerika Serikat dan Kanada karena dianggap bukan merupakan agenda dari forum MEPC dan merupakan kewenangan dari Legal Committee IMO dan pembahasan proposal tersebut akan dilanjutkan dalam agenda “any other 11
Legal Committee, Proposal to add a new work programme item to address liability and compensation for oil pollution damage resulting from offshore oil exploration and exploitation, London: International Maritime Organization, 2012, Hlm. 1 12 International Maritime Organization, 2013, HIGH-LEVEL ACTION PLAN OF THE ORGANIZATION AND PRIORITIES FOR THE 2014-2015 BIENNIUM, International Maritime Organization, London Hlm. 8 13 Ibid.
6
bussiness”14 yang berarti hingga saat ini belum berhasil terciptanya instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pencemaran laut lintas batas akibat aktifitas MIGAS. Selama Indonesia memperjuangkan kompensasi atas pencemaran laut lintas batas. Indonesia belum pernah menempuh jalur hukum, Memang ada wacana untuk membawa perkara tersebut ke Mahkamah Internasional tetapi pada faktanya sampai saat ini belum juga terlaksana15. Jalur hukum yang dimaksud yaitu penyelesaian masalah baik litigasi maupun non-litigasi. Hal tersebut membuat masalah ini terus berlarut-larut hingga sekarang. Tindakan yang pernah dilakukan oleh Indonesia hanyalah menuntut secara diplomatis, Indonesia menuntut
ganti
rugi
berdasarkan
pasal
235
UNCLOS
1982
yang
mengimplementasikan prinsip strict liability yang berarti bahwa adanya bentuk tanggung jawab itu tidak dilihat dari bentuk kesalahan yang ada16. Dari tuntutan itu akhirnya PT-PTTEP menyetujui untuk membayar sebanyak 5 Juta Dollar AS. Hal tersebut masih jauh dari tuntutan Indonesia yang mencapai Rp 42.167.198.497,00 untuk kerugian langsung (direct loss value) dan potensi kerugian total (potential loss value) sebesar Rp 247.004.104.423,00. Sedangkan
14
Anonim, IMO fails to prioritise global offshore liability regime bellona.org/news/uncategorized/2012-05 imo-fails-to-prioritise-global-offshore-liability-regime, diunduh pada 1 Des 2014 15 Nani Afrida, 2010, Government May Bring Montara Case to International Court, Diunduh dari http.www.thejakartapost.com/news/2010/11/24/govt-may-bring-montara-case-int%E2%80%99lcourt.html pada 21 Mei 2015 16 Dikdik Muhammad, Op Cit, Hlm 234.
7
biaya operasional penanggulangan yang telah dilaksanakan oleh Tim Nasional adalah sebesar Rp 897.052.545,0017. Dari uraian diatas penulis ingin melakukan analisa terhadap langkahlangkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan, salah satunya adalah yang ditawarkan oleh UNCLOS 1982. Langkah tersebut logis diambil karena baik Indonesia maupun Australia sama-sama telah meratifikasi konvensi tersebut. Penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982 adalah hal yang menarik karena memiliki mekanisme yang lengkap. Penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982 merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari konvensi itu sendiri 18 . Kasus Montara Oil menarik perhatian penulis untuk membuat penulisan hukum, penulis ingin menganalisa dan meneliti mengenai penerapan hukum serta posisi para pihak dalam kasus Montara Oil untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan UNCLOS 1982. Lebih spesifik lagi untuk menyelesaikan perkara melalui jalur ITLOS, karena masih sedikit perkara yang diajukan di ITLOS khususnya dalam bidang hukum lingkungan internasional. Maka dari itu penulis ingin membuat penelitian hukum dengan judul “PPROSPEK
ITLOS
DALAM
MENYELESAIKAN
SENGKETA
PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS AKIBAT EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA”
17
Ibid. J.G Merrils, 2005, International Dispute Settlement, Cambrigde University Press, Cambrigde, Hlm. 207.
18
8
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis akan mengambil pokok
permasalahan
mengenai
bagaimanakah
penyelesaian
sengketa
pencemaran laut lintas batas akibat eksploitasi minyak dan gas bumi menurut United Nation Convention on the Law of the Sea. Pokok permasalahan itu selanjutnya akan dijabarkan dalam masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan norma-norma hukum internasional dalam kasus sengketa pencemaran laut akibat eksploitasi minyak dan gas bumi? 2. Apa saja mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa Montara Oil? 3. Bagaimana prospek ITLOS dalam menyelesaikan sengketa pencemaran laut lintas batas?
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a. Karena tidak ada konvensi atau peraturam hukum internasional yang secara spesifik mengatur pencemaran minyak akibat eksploitasi MIGAS, maka perlu diketahui penerapan hukum internasional dalam perkara pencemaran minyak lintas batas oleh eksplorasi dan eksploitasi MIGAS lepas pantai.
9
b. Untuk mengetahui cara-cara apa saja yang dapat ditempuh rangka menyelesaikan masalah pencemaran laut lintas batas berdasarkan UNCLOS 1982. c. Untuk mengetahui mengenai prospek ITLOS dalam menyelesaikan masalah pencemaran laut lintas batas. 2. Tujuan Subjektif a. Penulisan hukum ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada serta penelusuran Internet. dan sepanjang penelusuran penulis belum ada Penulisan Hukum mengenai penyelesaian sengketa pencemaran laut lintas batas oleh eksploitasi MIGAS. Akan tetapi penulis menemukan ada dua penulisan hukum yang memiliki kesamaan unsur yaitu: 1. Penelitian Hukum atas Nama Ni Putu Suci Meinarni dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kasus Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia” pada tahun 2012. Adapun unsur-unsur kesamaannya adalah kasus yang diambil sama yaitu kasus pencemaran minyak Montara. Namun perbedaannya adalah pada penulisan yang dibuat Ni Putu lebih terfokus pada penentuan posisi benar-
10
salah antara Indonesia dan Australia, sedangkan penulis membahas mengenai cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan UNCLOS 1982. 2. Penelitian Hukum atas nama Siti Kemala Nuraida dengan judul “Tindakan Preventif dan Tanggung Jawab Negara dalam Pencemaran Laut Lintas Batas Akibat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Lepas Pantai” pada tahun 2012. Adapun unsur-unsur yang sama terdapat pada objeknya yaitu mengenai pencemaran laut lintas batas akibat eksploitasi MIGAS. Perbedaannya adalah Nuraida membahas mengenai tindakan preventif dan tanggung jawab saat terjadinya kecelakaan dalam eksploitasi MIGAS sedangkan penulis akan membahas mengenai penyelesaian sengketanya melalui jalur-jalur yang diatur dalam UNCLOS 1982.
E. KEGUNAAN PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun akademis, yakni sebagai berikut: 1. Kegunaan Akademis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan ilmu hukum dan memperkaya khasanah hukum bagi para akademisi maupun para praktisi terutama dalam bidang penyelesaian sengketa lingkungan internasional. 2. Kegunaan Praktis
11
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan jenis-jenis penyelesaian sengketa pencemaran laut lintas batas akibat eksploitasi MIGAS berdasarkan UNCLOS 1982 khususnya dalam kasus Montara Oil yang terjadi pada tahun 2009.
