1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba semaksimal mungkin
demi
meningkatkan
kesejahteraan
para
pemegang
saham
(pemiliknya). Peningkatan kesejahteraan ini dapat berupa capital gain atau dividen. Bagi sebagian investor, dividen menjadi tujuan utama dalam melakukan investasi. Sebagian investor bahkan menentukan pilihannya untuk membeli saham berdasarkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya serta ekspektasi mereka atas dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada tahun-tahun yang akan datang. Bagi mereka, dividen merupakan gambaran utama dari hasil investasi yang mereka peroleh. Di sisi lain, dividen merupakan objek pajak yang oleh pemerintah akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Selain karena nilainya yang cukup material, pembayaran dividen juga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan untuk perhitungan Pajak Penghasilan, sehingga akan terjadi pengenaan pajak ganda. Pertama, pajak akan dibebankan pada laba perusahaan, dan kedua, pajak dibebankan ketika laba itu dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Hal inilah yang memicu timbulnya pembayaran dividen terselubung oleh perusahaan. Seringkali perusahaan (Wajib Pajak) berusaha mencari celah agar pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya tidak dikenakan PPh serta dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto dengan cara
2
menyamarkan pembayaran dividen tersebut. Sebagai contoh, misalnya pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya, memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Dengan demikian, pemegang saham tersebut secara tidak langsung menerima dividen sebesar selisih antara imbalan bunga yang diterimanya dengan imbalan bunga yang wajar. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi, termasuk di dalamnya pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian jelas bahwa menurut UndangUndang ini, pengertian dividen sifatnya sangat luas tidak terbatas pada pembagian dividen yang sifatnya formal saja. Penegasan arti dividen dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) terhadap kemungkinan adanya pembayaran dividen secara terselubung oleh Wajib Pajak untuk menghindari pengenaan Pajak Penghasilan. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan tetap
3
akan dikenakan Pajak Penghasilan atas dividen, meskipun secara formal bukan merupakan dividen. Dalam kasus yang terjadi pada PT ABC, fiskus (Pemeriksa Pajak) menganggap penghapusan piutang kepada pemilik modal di luar negeri yang dilakukan oleh PT ABC merupakan bentuk pembayaran dividen terselubung, sehingga harus dikoreksi sebagai obyek PPh dan dikenakan PPh Pasal 26. Di lain pihak, PT ABC menganggap bahwa penghapusan piutang yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis, sehingga tidak dapat dianggap sebagai dividen. Pada mulanya, PT ABC mempunyai piutang terhadap pemilik modalnya di Malaysia (DEF). Piutang terjadi akibat proyek DEF untuk mengembangkan investasi baru di Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan 2004 didanai terlebih dahulu oleh PT ABC (sebagai piutang kepada DEF), namun akhirnya DEF tidak bersedia melunasi hutang tersebut berdasarkan surat tanggal 19 Agustus 2004 untuk piutang/pengeluaran periode November 2001 sampai dengan Desember 2003 dan surat tanggal 22 September 2004 untuk piutang/pengeluaran periode Januari sampai dengan Maret 2004. Menurut fiskus, transaksi tersebut merupakan keuntungan kepada DEF (pemilik modal) sehingga dianggap pembayaran dividen kepada DEF (dividen terselubung). Sementara itu, PT ABC berpendapat bahwa tidak ada pembayaran dividen kepada DEF yang dilakukan oleh PT ABC pada tahun 2004. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT ABC sepenuhnya merupakan beban usaha
4
untuk kepentingan usaha dan operasional PT ABC. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada alasan bagi fiskus untuk menetapkan bahwa PT ABC telah membayar dividen kepada DEF. Menurut Penulis, masalah ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Apakah penghapusan piutang yang dilakukan oleh PT ABC telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi akuntansi maupun peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, atau memang dapat dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung, sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang penulis akan coba rumuskan dalam sebuah judul “ANALISA PENGHAPUSAN PIUTANG SEBAGAI PEMBAYARAN DIVIDEN TERSELUBUNG TERKAIT PENGENAAN PPh PASAL 26. (STUDI KASUS PADA PT ABC)”.
B. Perumusan Masalah Permasalahan yang terjadi adalah PT ABC melakukan penghapusan piutang kepada pemilik modal di luar negeri (DEF), yang kemudian oleh fiskus dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung, sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26. Penulis tertarik untuk mengulas masalah ini karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat masalah ini. Menurut PT ABC, penghapusan piutang yang dilakukan oleh PT ABC merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis, sedangkan fiskus berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan bentuk pembayaran dividen terselubung
5
Dengan demikian, skripsi ini akan mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang seharusnya atas penghapusan piutang terhadap pemilik modal yang dilakukan oleh PT ABC? 2. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, apakah penghapusan piutang terhadap pemilik modal yang dilakukan oleh PT ABC dapat dianggap sebagai dividen terselubung?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui: 1. Perlakuan akuntansi yang seharusnya atas penghapusan piutang terhadap pemilik modal yang dilakukan oleh PT ABC. 2. Perlakuan perpajakan yang seharusnya atas penghapusan piutang kepada pemilik modal yang dilakukan oleh PT ABC.
D. Kegunaan penelitian Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti: a. Sebagai
salah
satu
persyaratan dalam
menyelesaikan
jenjang
pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana.
6
b. Sebagai bahan perbandingan untuk teori-teori yang sudah penulis dapatkan selama kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana dengan praktek yang sesungguhnya. 2. Bagi Pengadilan Pajak: a. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi Pengadilan Pajak, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang handal. b. Meningkatkan pelayanan pemutusan sengketa perpajakan kepada masyarakat yaitu Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. 3. Bagi Pengembangan Keilmuan: Sebagai bahan bagi mahasiswa / mahasiswi dan juga pihak lain yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu di bidang Akuntansi Perpajakan.
