BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak
Kabupaten/Kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang penting di Pemerintahan Provinsi, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Mardiasmo, 2011). Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 januari 2007, menuntut daerah-daerah mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah (Siahaan, 2010). Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak januari 2010 (Waluyo, 2011). Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003). 1
2
Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencangkup kendaraan. Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Penerapan tarif progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan oleh padatnya kendaraan bermotor milik pribadi. Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor.
3
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif, dengan diberlakukannya tarif progresif setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, untuk pajak kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi dari pajak kendaraan bermotor yang pertama dan ini hanya berlaku untuk motor ke motor atau mobil ke mobil. Tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam pasal 7, sedangkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur dalam pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Tabel 1.1 Perbandingan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Tarif No Jenis Pajak Pajak 1 Pajak Progresif Kendaraan kepemilikan pertama 1,75% Brmotor (roda empat) kepemilikan kedua 2,25% kepemilikan ketiga 2,75% kepemilikan keempat 3,25% kepemilikan kelima dan sterusnya 3,75% 2 Pajak Progresif Kendaraan Brmotor (roda dua/tiga) kepemilikan pertama 1,75% kepemilikan kedua 2,25% kepemilikan ketiga 2,75% kepemilikan keempat 3,25% kepemilikan kelima dan sterusnya 3,75% 3 Bea Balik Nama Kendaraan penyerahan pertama 10% Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya 1% Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2013) untuk tahun 2011, jumlah penerimaan PKB secara nasional adalah sebesar Rp. 15,9 triliun, dan untuk BBNKB
4
adalah sebesar Rp. 18,022 triliun. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata setiap tahunnya sebesar 109,78% dari target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tersebut dimaksud karena adanya penambahan pajak dari kendaraan bermotor yang baru. Dengan diterapkannya tarif progresif, maka penerimaan Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat, selain itu penerimaan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga akan meningkan hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini. Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah per-Jenis Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Tahun Anggaran 2013 Jenis Penerimaan
Tahun 2013 Target
% Realisasi
Realisasi
PKB
201,626,297,000
277,362,770,500 137.56%
BBNKB I
179,679,136,000
221,725,480,000 123.40%
2,439,000,000
5,115,463,450 209.74%
165,842,818,000
168,845,555,334 101.81%
80,840,000
83,315,500 103.06%
BBNKB II Pajak Bahan Bakar KB Pajak Air Permukaan
Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung III Pada kenyataannya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar pada realisasi penerimaan pajak daerah dibandingan dengan sumber pendapatan dari pajak lainnya, sehingga pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat potensial.
5
Tabel 1.3 Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung III Tahun (2008-2013)
Penerimaan BBNKB II
Tahun
Perubahan
% Pertumbuhan Per Tahun
-
-
Keterangan
2008
4,612,654,521
Sebelum Progresif
2009
4,711,907,453
99,252,932
2.11%
Sebelum Progresif
2010
5,058,500,150
346,592,697
6.85%
Sebelum Progresif
2011
5,337,300,300
278,800,150
5.22%
Setelah Progresif
2012
2,631,808,760
-2,705,491,540
-102.80%
Setelah Progresif
2013 Setelah Progresif 5,115,463,450 2,483,654,690 48.55% Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung III Tabel diatas menunjukan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor Bekas (BBNKB II) di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III dari tahun 2008-2010 (sebelum progresif) dan dari tahun 20112013 (setelah progresif). Penerimaan BBNKB Bekas dari tahun 2008-2011 setiap tahunnya meningkat, tetapi pada tahun 2012 penerimaan BBNKB Bekas mengalami penurunan. Penyebab menurunnya penerimaan BBNKB II adalah karena masih banyak wajib pajak yang belum faham terhadap penerapan pajak progresif, jadi wajib pajak yang telah menjual kendaraannya tidak melaporkan kepada pihak smasat untuk di blokir nomor polisi kendaraannya, sehingga wajib pajak tersebut dikenai tariff
6
progresif dengan demikian pembeli kendaraan bekas bisa membayar pajak kendaraan yg elah dibelinya tanpa harus melakukan BBNKB sehingga tingkat penerimaan BBNKB menjadi menurun. Tabel 1.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung III Tahun (2008-2013)
Tahun
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Perubahan
% Pertumbuhan Per Tahun
Keterangan
2008
95,858,945,475
-
-
Sebelum Progresif
2009
102,445,647,025
6,586,701,550
6.43%
Sebelum Progresif
2010
119,998,507,575
17,552,860,550
14.63%
Sebelum Progresif
2011
147,318,005,375
27,319,497,800
18.54%
Setelah Progresif
2012
195,674,327,725
48,356,322,350
24.71%
Setelah Progresif
2013 277,362,770,500 81,688,442,775 29.45% Setelah Progresif Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung III Tabel di atas menunjukan bahwa satu tahun sebelum diberlakukannya tarif progresif PKB pada tahun 2010 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wil. Kota Bandung III penerimaan PKB sebesar Rp. 119.998.507.575 dan pada tahun 2011 setelah tarif progresif diberlakukan, Penerimaan PKB sebesar 147.318.507.575 . Jadi sejak diberlakukannya tarif progresif penerimaan PKB di CPDP Provinsi Wilayah Bandung III mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 27.319.497.800 atau sebesar 22,77%. Begitupun pada tahun 2012 dan 2013 Penerimaan Pajak dari PKB
7
selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar 32,82% dan pada tahun 2013 sebesar 41,75%. Pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka
ternyata
mereka
harus
membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga ia dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi (Agung, 2012). Sejak adanya tarif pajak progresif, pemilik kendaraan yang menjual kendaraannya harus segera menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak SAMSAT untuk melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang sudah dijual tersebut. Pemblokiran tersebut, dimaksudkan untuk merapihan database kendaraan yang terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang nantinya tentu berpengaruh terhadap pendataan pemilk kendaraan yang terkena atau tidak terkena tarif progresif (Pheni, 2012). Pemblokiran dilakukan dengan mendatangi kantor SAMSAT setempat yang wilayahnya sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang
8
dijual dengan membawa fotocopy KTP pemilik lama dengan fotoopy KTP pemilik baru, nomor kendaraan yang dijual dan dokumen penting lain, membawa kuitansi penjualan/pembelian kendaraan untuk mempermudah laporan, dan membuat surat pernyataan. Kemudian datangi bagian Tata Usaha (TU) Pajak dan minta permohonan pemblokiran kendaraan. Namanya adalah Blokir Atas Lapor Jual Kendaraan, pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya bias segera melaporkan ke SAMSAT agar tidak terkena tarif progesif. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang brjudul: “Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
(PKB) Terhadap
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB) Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wil. Kota Bandung III (Bandung Timur)”
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti pengidentifikasikan
masalah sebagai sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh penerapan Pajak Progresif
Kendaraan Bermotor
terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung III? 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung III?
9
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1
Maksud Dari penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi
mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah diberlakukan tariff progresif.
1.3.2
Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Progresif
Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung III.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan
kegunaan bagi: 1. Penulis Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II. 2. Pembaca Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis.
10
3. Instansi terkait Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor Samsat wilayah Kota Bandung III dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas
dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III dengan alamat Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III ini karena kantor Samsat ini melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan juga sering dijumapi permasalahan terkait tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
