i
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Pajak Kendaraan Bermotor Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak daerah yang termasuk di dalamnya pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kapasitas fiskal daerah sebagian besar didukung oleh penerimaan pajak daerah tersebut, berdasarkan data Dispenda Jawa Barat jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2006-2010 mencapai Rp 26.256.351.671.746,65 atau 113 %. Dari jumlah tersebut, 109,43% berasal dari jumlah realisasi Pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2010. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang menjadi objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dinas pendapatan provinsi jawa barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah, sebelum tahun 1971 ditangani oleh biro pendapatan dan perpajakan yang berada dalam lingkungan administrasi bidang keuangan. Berdasarkan surat keputusan gubernur provinsi jawa barat nomor 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 september 1971 dibentuk jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi jawa barat. Jawatan ini secara efektif dimulai tahun
1
anggaran 1972/ 1973,
dengan
dikeluarkannya surat keputusan gubernur
tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan keuangan. Sejak tahun 1970 kantor dinas perpajakan dan pendapatan provinsi jawa barat, berdasarkan peraturan daerah nomor : 7/ DP.040/ 1978 tanggal 30 agustus 1978 kantor dinas pendapatan daerah provinsi jawa barat bertempat di jl.ir.H.juanda 37, tahun 1984 kantor dinas pendapatan daerah provinsi DT1 jawa barat pindah ke gedung baru yang berlokasi di jl.soekarno-hatta 528 bandung. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan struktur organisasi diatas, bidang pajak terdiri dari : a.
Seksi Penetapan dan Piutang pajak Seksi penetapan dan piutang pajak mempunyai fungsi : 1.
Pelaksanaan
penyusunan
bahan
perhitungan pengenaan pajak daerah.
2
petunjuk
teknis
dasar
2.
Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan pedoman tata cara penghitungan dasar pengenaan pajak daerah.
3.
Pelaksanaan penyusunan bahan kenijakan teknis pencairan tunggakan dan penghapusan pajak daerah.
b.
Seksi Sengketa Pajak Seksi sengketa pajak mempunyai fungsi : 1.
Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan keberatan pajak daerah.
2.
Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis tentang tata cara pemberian keringanan pajak daerah.
3.
Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis tentang tata cara pemberian restitusi.
c.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Seksi pembukuan dan pelaporan pajak mempunyai fungsi : 1.
Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pembuatan rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak daerah.
2.
Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaaan data dan informasi pajak daerah.
3.
Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitas bidang pembukuan dan pelaporan pajak daerah.
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah dalam bidang pengelolaan penerimaan pajak secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Uppd XX Bandung Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a.
Mengelola penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
3
b.
Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
c.
Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran.
d.
Kegiatan penetapan yaitu dengan proses perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
e.
Kegiatan penyetoran dilakukan melalui pemegang kas pembantu (BKP).
f.
Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mengadakan penelitian, membuat surat pernyataan, membuat surat persetujuan dan menyerahkan kepada wajib pajak.
g.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam keberatan dan banding yang disajikan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
h.
Kegiatan penagihan dengan membuat, membatalkan, menerbitkan, menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
i.
Kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi.
j.
Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran dengan melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak.
1.2
Latar Belakang Masalah Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor
penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagi Indonesia keterbatasan dan merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber dana yang tersedia, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek pembangunan.
4
Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakaan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu
5
dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , selain yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut diatas dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten / Kota. Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut : a.
Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )
b.
Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air ( PKBDA )
c.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB )
6
d.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air ( BBNKBDA )
e.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB )
f.
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ( P3ABT )
g.
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan ( P2AP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Sedangkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilaksanakan oleh UP3AD, melalui kantor bersama samsat dimana dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran STNK, pembayaran SWDKLLJ dan pembayaran BBNKB. Jadi dalam Samsat terdiri dari 3 (tiga) Instansi yaitu Dinas PPAD/UP3AD, Kepolisian dan Jasa Raharja. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling potensial bagi pendapatan daerah, hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat merupakan hal positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah Jawa Barat. Semakin banyak kendaraan bermotor, semakin besar pemasukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tercatat sejak tahun 2006 sampai 2010 mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 1.1 Pertumbuhan Potensi Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat Tahun 2006-2007 No Jenis Kendaraan Tahun Pertumbuhan Bermotor
(%) 2006
2007
KBM
%
1
Sedan dan Sejenisnya
154.370
170.344
15,974
10
2
Jeep dan Sejenisnya
58.692
66.203
7.511
13
3
Minibus dan Sejenisnya
491.904
554.414
62.510
13
4
Bus dan Sejenisnya
29.029
29.857
828
3
7
5
Truck/Pickup
271.173
292.290
21.153
8
6
Alat-Alat Berat
240
235
(5)
(2)
7
Sepeda Motor
4.099.150
5.166.614
1.067.464
26
Jumlah
5.104.522
6.279.957
1.175.435
23
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tabel 1.2 Pertumbuhan Potensi Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat Tahun 2007-2008 No
Jenis Kendaraan
Tahun
Pertumbuhan
Bermotor
(%) 2007
2008
KBM
%
1
Sedan dan Sejenisnya
170.344
170.375
31
0
2
Jeep dan Sejenisnya
66.203
70.341
4.138
6
3
Minibus dan Sejenisnya
554.414
586.826
32.412
6
4
Bus dan Sejenisnya
29.857
26.977
(2.880)
(10)
5
Truck/Pickup
292.290
297.264
4.974
2
6
Alat-Alat Berat
235
154
(81)
(34)
7
Sepeda Motor
5.166.614
5.829.504
662.890
13
Jumlah
6.279.957
6.981.441
701.484
11
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tabel 1.3 Pertumbuhan Potensi Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat Tahun 2008-2009 No
Jenis Kendaraan
Tahun
Pertumbuhan
Bermotor
(%) 2008
2009
KBM
%
1
Sedan dan Sejenisnya
170.375
176.939
6.564
4
2
Jeep dan Sejenisnya
70.341
70.857
516
1
8
3
Minibus dan Sejenisnya
586.826
630.860
44.034
8
4
Bus dan Sejenisnya
26.977
28.180
1.203
4
5
Truck/Pickup
297.264
308.322
11.058
4
6
Alat-Alat Berat
154
157
3
2
7
Sepeda Motor
5.829.504
6.778.925
949.421
16
Jumlah
6.981.441
7.994.240
1.012.799
15
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tabel 1.4 Pertumbuhan Potensi Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat Tahun 2009-2010 No
Jenis Kendaraan
Tahun
Pertumbuhan
Bermotor
(%) 2009
2010
KBM
%
1
Sedan dan Sejenisnya
176.939
196.150
19.211
11
2
Jeep dan Sejenisnya
70.857
79.818
8.961
13
3
Minibus dan Sejenisnya
630.860
725.363
94.503
15
4
Bus dan Sejenisnya
28.180
29.974
1.794
6
5
Truck/Pickup
308.322
341.287
32.965
11
6
Alat-Alat Berat
157
171
14
9
7
Sepeda Motor
6.778.925
8.073.923
1.294.998
16
Jumlah
7.994.240
9.446.686
1.452.446
18
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
9
Tabel 1.5 Rata-Rata Pertumbuhan Potensi Kendaraan Bermotor Di Jawa Barat Tahun 2006-2010 No
Jenis Kendaraan
Rata-Rata
Bermotor
Pertumbuhan (%) KBM
%
1
Sedan dan Sejenisnya
10.445
6,27
2
Jeep dan Sejenisnya
5.282
8,11
3
Minibus dan Sejenisnya
58.365
10,26
4
Bus dan Sejenisnya
236
1,01
5
Truck/Pickup
17.538
5,98
6
Alat-Alat Berat
(17)
(6,42)
7
Sepeda Motor
993.693
18,57
1.085.541
16,72
Jumlah
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usah itu mencapai tujuannya. Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak kendaraan bermotor yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 sampai 2010 (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat).”
10
1.3
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Berapa rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun 2006 sampai 2010?
2.
Berapa besar pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas pendapatan asli daerah di Jawa Barat tahun 2006 sampai 2010?
1.4
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui rasio efektifitas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun 2006 sampai 2010.
2.
Untuk mengetahui besar pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap efektivitas pendapatan asli daerah di Jawa Barat tahun 2006 sampai 2010.
1.5
Kegunaan Penelitian 1.5.1
Aspek Akademisi Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga
dimana penulis dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan pembanding yang baik mengenai efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat dan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.
11
1.5.2
Aspek Praktisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas
provinsi Jawa Barat mengenai keberadaan sektor pajak kendaraan bermotor yang sangat potensial untuk dipungut.
1.6
Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN Bab ini dijelaskan tinjauan terhadap objek studi, latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN Tinjauan pustaka yang dikaji dalam bab ini adalah yang terkait dengan permasalahan yang ingin ditelaah secara lebih mendalam dalam penelitian ini.
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN Bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel dan skala pengukuran, jenis data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan perancangan hipotesis, penarikan kesimpulan, dan penetapan tingkat signifikansi.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menampilkan pembahasan dari hasil penelitian dan analisa dari hasil yang telah dilakukan dan pengolahannya dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil pembahasan dari penelitian.
12
