BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dewasa ini pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui
sistem
pemungutan
Pajak
Pertambahan
Nilai
menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran.
Universitas Sumatera Utara
Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut
sebagai Wajib Pajak harus
menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I Medan adalah suatu perusahaan yang berkembang pesat dari usaha-usaha BUMN. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan merupakan Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan NPWP 01.061.009.5.051.000 dan mempunyai wilayah kerja meliputi tiga propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Riau melalui Peraturan Pemerintah
No. 56 Tahun
Universitas Sumatera Utara
1991. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 29 Januari 2004. Penjualan yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan adalah penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai pembayarannya secara tunai pada saat barang diserahkan ke perusahaan pelayaran. Penjualan secara kredit yaitu memberikan kelonggaran atas pembayaran penggunaan jasa kepelabuhan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran. Namun kenyataannya sering sekali perusahaan pelayaran tidak membayar tepat waktu. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, ada beberapa tagihan yang seharusnya dikenakan PPN tetapi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai nya, membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana, tetapi langsung membiayakannya; dalam keterlambatan
Universitas Sumatera Utara
dokoumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pasa masa pajak yang bersangkutan. Kemudian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Pada saat penyerahan BKP/JKP, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan ”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah “ Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan
telah sesuai dengan
Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM ”.
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan.
Universitas Sumatera Utara
D.
Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti Untuk memperoleh pengetahuan tentang perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam SPT Masa PPN. 2.
Bagi Perusahaan Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam SPT Masa PPN sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
3.
Bagi Pihak Civitas Akademik Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian di waktu yang akan datang, adanya kerjasama civitas akademik dengan instansi pemerintah, dan mempromosikan sumber daya civitas akademik.
E. Kerangka Konseptual Gambar 1. 1 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan
Perolehan Jasa Kena Pajak
Penyerahan Kena pajak
Pajak Masukan
Jasa
Pajak Keluaran
Perhitungan pelaporan
/
UU No.18 Thn 2000
Faktur Pajak
Universitas Sumatera Utara
Keterangan gambar : PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan merupakan suatu perusahaan yang melakukan dua jenis kegiatan yaitu : menerima perolehan JKP dan Melakukan penyerahan JKP. Di mana perolehan JKP tersebut adalah Pajak Masukan sedangkan penyerahan JKP adalah Pajak Keluaran. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka dalam melaksanakan kegiatannya tersebut diterbitkan faktur pajak baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran. Perhitungan dan pelaporan baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran dalam faktur pajak disesuaikan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku yaitu : UndangUndang No. 18 tahun 2000.
Universitas Sumatera Utara
