BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pelaksanakan pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Pridensial, yaitu pelaksanaan sistem pemerintahan dipimpin oleh Presiden. Presiden membawahi menteri-menteri yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Kementerian memiliki bidang urusan tertentu di Pemeritahan. Salah satu institusi pemerintahan yang penting untuk membantu pembangunan perekonomian yang terdapat di Republik Indonesia adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan negara, pengeluaran negara, dan aset negara melalui pegelolaan APBN. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan Bab I Pasal 5, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peganggaran, pajak,
kepabeanan,
dan
cukai,
perbendaharaan,
kekayaan
negara,
perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
1
2. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. 6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki visi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di Abad 21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu Mencapai tingkat kepatuhan pajak, Bea dan cukai yang tinggi, Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent, Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum, Memastikan dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Kementerian Keuangan juga memiliki nilai-nilai dalam proses melaksanakan tugasnya, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Negara Republik Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah. Dalam proses pengelolaan aset negara tersebut, Kementerian Keuangan membentuk sebuah institusi yang dibawahinya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Visi dari 2
DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun misi dari DJKN yaitu untuk mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan keperluan; melaksanakan pengurusan puitang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Tugas dari DJKN yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh DJKN yaitu perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pelaksanaan administrasi DJKN. (PMK 184 Tahun 2010). Untuk meningkatkan kinerja Instansi DJKN, dibentuk adanya unit kerja vertikal yang dibawahinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar dapat menyempurnakan organisasi dan tata kerja serta agar dapat membantu DJKN dalam mengelola kekayaan negara khususnya Barang Milik Negara (BMN). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap 3
dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
Penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. KPKNL memiliki Kantor Wilayah diberbagai daerah khususnya di Yogyakarta. Ada berbagai macam struktur organisasi yang ada di KPKNL Yogyakarta salah satunya adalah Seksi Pelayanan Penilaian. Menurut Standar Penilai Indonesi (SPI) 2013, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Secara teknis penilaian adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam mengestimasi nilai dari sebuah kepentingan yang terdapat dalam suatu properti bagi tujuan tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan serta dengan mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada properti tersebut termasuk jenis-jenis investasi yang ada di pasaran. Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dilakukan dalam rangka untuk penyusunan 4
neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan, pelaksanaan kegiatan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penilaian dilakukan oleh Penilai yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki ijin praktik penilaian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Barang Milik Negara (BMN) Pasal 1, Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil Penilaiannya secara independen. Sebagai pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya Penilai dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap nilai wajar yang dikeluarkannya. Salah satu BMN yang dinilai nilai wajarnya oleh Seksi Pelayanan Penilaian adalah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, khususnya buku. Dalam kenyataannya banyak Instansi pemerintah yang kurang tepat dalam menilai nilai wajar buku yang mereka miliki. Hampir semua buku yang mereka miliki dicatat dengan nilai wajar sebesar Rp1,00. Hal itu menyebabkan adanya opini tidak wajar dalam pelaporan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Karena adanya hal itu, maka banyak Instansi Pemerintah meminta KPKNL Yogyakarta khususnya bagian Seksi Pelayanan Penilaian untuk menilai berapa sesungguhnya nilai wajar buku yang mereka miliki. Dalam proses Penilaian nilai wajar buku, KPKNL Yogyakarta menggunakan berbagai macam metode dalam 5
menentukan berapa nilai wajar sesungguhnya. Namun karena adanya batasan waktu dalam menilai nilai wajar aset tersebut, KPKNL Yogyakarta harus bekerja giat agar proses Penilaian dapat selesai dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan menurut Standard Operating Procedures (SOP). Mengingat adanya kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Penilaian Barang Milik Negara (BMN) Berupa Buku dengan Pendekatan Biaya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.” Mengingat penulis pada saat yang bersamaan sedang magang/kerja praktik di KPKNL Yogyakarta maka cocok untuk mengusung tema tersebut dan dituangkan dalam bentuk tugas akhir.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut: 1. Apakah proses Penilaian nilai wajar buku oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) ? 2. Bagaimana cara menilai nilai wajar Barang Milik Negara (BMN) berupa buku dengan Pendekatan Biaya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ?
6
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui proses Penilaian nilai wajar buku oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) atau belum. 2. Untuk mengetahui cara penilaian nilai wajar Barang Milik Negara (BMN) berupa buku dengan Pendekatan Biaya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.
1.4 Manfaat Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 1. Penulis: Sebagai sumber untuk menambah dan meningkatkan ilmu akuntansi pemerintah yang sebelumnya telah dipelajari selama menempuh perkuliahan di Diploma III Universitas Gadjah Mada sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pemerintah pada unit pemerintah dimasa yang akan datang. 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL): Sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Standard Operating Procedures (SOP) dalam proses Penilaian nilai wajar aset BMN.
7
3. Masyarakat: Sebagai bahan pengetahuan dan referensi dalam proses penilaian nilai wajar aset BMN yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 1.5 Kerangka Penulisan
Data Penilaian
Laporan Penilaian
Analisis Proses Penilaian
PMK Nomor 166 dan SOP
Sesuai
Saran dan
Kesimpulan
Tidak Sesuai
Hasil Analisis
Gambar 1. Kerangka Penulisan
8
1.6 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah kerangka penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing akan dipaparkan dibawah ini: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini menjelaskan tentang deskripsi topik penulisan, tinjauan pustaka/kajian sebelumnya, metodologi penulisan, dan jenis/sumber data.
BAB III
: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini akan membahas tentang analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dan intepretasi maupun pembahasannya untuk penelitian tersebut.
BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil data dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian. Dalam bab ini juga disampaikan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9
