BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Dalam UUD 1945 pada Pasal 31 menyatakan ayat: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sehingga memberikan bantuan guru PNS kepada sekolah swasta adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan warganya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 31 tersebut. Pemberian bantuan guru PNS tersebut diatur dalam Kebijakan PP No 28 tahun 1981 Pasal 3 Ayat b tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta. Pemberian bantuan ini berupa guru PNS yang disebut guru DPK. Karena sekolah-sekolah swasta itu juga warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi.
Mereka mempunyai kewajiban sama (membayar pajak dan mentaati aturan)
dengan anak-anak yang menuntut ilmu di sekolah negeri, sehingga pemerintah juga memperhatikan hak-hak mereka.
Pemerintah memberikan bantuan untuk sekolah swasta,
mengingat peranannya besar dalam pencerdasan bangsa. Dan anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, mereka akan melanjutkan sekolahnya di sekolah swasta. Dalam pemberian bantuan guru DPK di sekolah-sekolah swasta ini ternyata belum ada pemerataan yang sesuai dengan analisa kebutuhan. perbedaan jumlah guru DPK pada masing-masing sekolah.
Sehingga di lapangan terdapat Misalnya guru DPK di SMA
Islam Batu berjumlah 20 orang, SMA I mmanuel berjumlah 6 orang dan SMA PGRI berjumlah 10 orang.
1
2
Di seluruh Indonesia terdapat sembilan status guru baik di TK, SD, SMP, SMA dan KEJURUAN. Kesembilan status guru tersebut menurut Kemdikbud dalam Kompas (2012) adalah sebagai berikut: Tabel 1.1. Tabel status guru di seluruh Indonesia NO
STATUS
JUMLAH
1
PNS
1.549.211
2
PNS Kementrian Agama
3
PNS Diperbantukan
4
Guru Bantu
15.584
5
Guru Honorer Daerah
57.631
6
Guru Tidak Tetap
831.163
7
Guru Tetap Yayasan
314.355
8
Honor di Sekolah Negeri
24.406 133.326
-
REGULASI
SK Kemdikbud
KETERANGAN
Guru PNS di sekolah Negeri
SK Kementerian Guru PNS keagamaan di Agama Sekolah Negeri. SK Kemdikbud Guru PNS yang ditugaskan mengajar di sekolah swasta SK Kemdikbud Honor diambil dari APBN SK Pemkab/ Pemkot SK Kepsek
SK Yayasan yang bersangkutan PP 48, PP43
Honor diambil dari APBD Honor diambil dari iuran siswa/dana operasional sekolah Guru tetap yang mengajar di sekolah swasta Sertifikasi, pengangkatan, pemberdayaan, pembinaan
9
SM3T(Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Jumlah
2.646
Sarjana pendidikan yang ditempatkan di daerah terpencil
2.928.322
Sumber : Kemdikbud dalam kompas (5 Maret 2012) Guru DPK pada hakekatnya adalah pegawai negeri yang secara administratif di bawah sekolah induk dan Dinas Pendidikan , tetapi pelaksanaan pekerjaan di sekolah swasta. Ini membawa konsekwensi kegiatan kepegawaian dengan dua institusi yaitu sekolah negeri yang sebagai serkolah induk dan sekolah swasta yang ditempatinya.
Salah satu hal yang
akan menjadi fokus perhatian adalah pelaksanaan beban kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada Bab IV, Pasal 52, ayat (3) menyebutkan : Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat
3
tugasnya sebagai Guru Tetap.
Jumlah beban mengajar guru DPK saat ini sama dengan
jumlah beban mengajar guru PNS yang mengajar di sekolah negeri tetapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, yang mewajibkan guru DPK untuk mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap. Sedangkan Diknas dan sekolah induk dalam pelaksanaan di lapangan banyak yang tidak memberikan kewajiban bagi guru DPK. Misalnya di SMA Islam terdapat 20 guru DPK dan semua itu tidak ada yang mengajar di sekolah induk mereka karena di negeri sudah cukup tenaga guru sehingga mereka mengajar di sekolah swasta tempat mereka ditempatkan dan sekolah swasta lainnya untuk memenuhi beban kerja guru yang minimal sebanyak 24 jam pelajaran. Penelitian senada telah dilakukan oleh Dadang (2003) tentang penelitian Pengelolaan Guru pada era otonomi daerah dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan guru dalam hal perencanaan, mutasi dan peningkatan kesejahteraan guru belum sepenuhnya efektif. Dan penelitian Eka Mustikawati (2010) tentang Analisis kebijakan pemenuhan beban kerja guru SMP Negeri di Kota Batu, dengan hasil penelitian pemenuhan beban kerja guru prosentase yang belum memenuhi 24 jam untuk SMP Negeri I ada 13,46% (7 guru), SMP Negeri 3 ada 21,28% (10 guru), SMP Negeri 4 Batu ada 59,46% (22 guru). Adanya kelebihan guru pada bidang studi tertentu (umum) dan kekurangan untuk bidang studi khusus (muatan lokal). Kebijakan sekolah untuk mengatasi terjadinya kekurangan jumlah jam mengajar dengan melakukan pengembangan rombongan belajar bagi sekolah yang masih memungkinkan, menambah jumlah jam pelajaran pada bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika dan IPA, mengoptimalkan guru yang ada untuk mengajar bidang studi yang mengalami kekurangan.
Dengan kebijakan pemenuhan beban kerja guru minimal 24 jam
4
mengajar sekolah dapat mengoptimalkan guru dengan tugas lain yang ekuivalen dengan jam tatap muka untuk mendukung peningkatan kualitas dan mutu sekolah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian tentang permasalahan dimaksud yang diformulasikan dalam judul usulan penelitian sebagai berikut: “Analisis Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1981 dan PP No 74 tahun 2008 Tentang Bantuan dan beban kerja Guru DPK Di SMA Kota Batu”.
1.2. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan PP No 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan guru DPK di SMA Swasta Kota Batu ? 2).
Bagaimana pelaksanaan PP No 74 tahun 2008 tentang beban kerja guru DPK di SMA Swasta dan SMA Negeri?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah: 1).
Mendeskripsikan pelaksanaan PP No 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan guru DPK di SMA Swasta Kota Batu.
2). Menganalisis pelaksanaan PP No 74 tahun 2008 tentang beban kerja guru DPK di SMA Swasta dan SMA Negeri.
5
1.4. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1).
Kegunaan secara teoritis Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian kebijakan PP No 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta sehingga dapat dijadikan rujukan
untuk pengembangan penelitian kebijakan PP No 28 tahun 1981 dan
pelaksanaan PP No 74 tahun 2008 tentang beban kerja guru DPK. 2). Kegunaan secara praktis a. Bagi Dinas Pendidikan Sebagai pertimbangan dalam memantau sekolah swasta yang terdapat guru PNS. b. Bagi Sekolah-Sekolah Swasta Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah swasta supaya tetap lancar operasionalnya. c. Bagi Guru DPK Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan guru DPK dalam menjalankan tugasnya. d. Bagi peneliti Dalam upaya meningkatkan kemampuan di bidang kebijakan pendidikan, khususnya dalam kewajiban beban jam mengajar guru DPK.
1.5. Batasan Masalah Dari latar belakang masalah tersebut, tentang pemberian bantuan dari pemerintah ke sekolah swasta yang berupa guru PNS yang disebut dengan guru DPK. Hal ini terdapat dalam PP No 28 Pasal 3 Ayat b tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. Sedangkan mengenai beban guru DPK terdapat dalam PP No 74 tahun 2008 pasal 52
6
ayat 3 Penelitian membatasi tentang pelaksanaan pemberian bantuan guru DPK dan pemberian beban kerja guru DPK di sekolah swasta Kota Batu. Penelitian tidak dilakukan pada seluruh guru DPK yang berada di sekolah SMA swasta kota Batu, tetapi peneliti membatasi hanya beberapa guru DPK. Yaitu dari 3 sekolah yang mewakili tempat penelitian dengan uraian sebagai berikut: a) SMA PGRI Batu sebanyak 1 orang guru DPK ; b) SMA Katolik Batu sebanyak 1 Orang guru DPK; dan c) SMA Islam Batu sebanyak 1 orang guru DPK karena pengambilan 1 orang guru dari masing-masing sekolah ini sudah dapat mewakili sebagai obyek penelitian yang bersifat kualitatif.
1.6. Definisi Istilah Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka perlu adanya definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian. 1).
Analisis
adalah
penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya tentang suatu kebijakan 2).
PP No 28 tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada sekolah swasta berupa guru PNS di sekolah swasta dan penempatan guru ini dilaksanakan oleh Diknas sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah swasta tersebut.
3).
PP No 74 tahun 2008 tentang beban kerja guru DPK adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa guru DPK yang di sekolah swasta harus mengajar 6 jam pelajaran dalam satu minggu disekolah induk dimana ia sebagai guru tetap.
4).
SMA swasta Kota Batu adalah SMA swasta yang dinaungi oleh yayasan pengelolanya yang berada di kota Batu.
