BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa penyuluhan dalam hal ini adalah petani. Kelembagaan penyuluhan salah satu organisasi nonprofit yang dimiliki oleh pemerintah. Organisasi ini memberikan jasa layanan kepada masyarakat terutama petani untuk memperoleh informasi mengenai program-program pertanian serta informasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pertanian mulai dari sub sektor hulu sampai sub sektor hilir. Kelembagaan penyuluhan merupakan suatu faktor penentu yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan tercapainya tujuan pembangunan pertanian Kelembagaan penyuluhan dibentuk untuk mewadahi proses dan kegiatan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dahulu hanya terdiri dari petani, penyuluh dan kelembagaan struktural saat ini menjadi lebih lengkap yaitu terdiri dari petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga
penelitian,
pendidikan dan
lembaga pelatihan.
Penyelengaraan
penyuluhan saat ini dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan. Sesuai
dengan
:273/KPTS/OT.160/4/2007,
peraturan
kegiatan
Menteri
penyuluhan
ini
Pertanian
nomor
dilakukan
dengan
pendekatan kelompok. Kelompok ini dibentuk di tingkat desa dan sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Universitas Sumatera Utara
dan Kehutanan, kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dilakukan oleh Penyuluh Pertanian. Program Pemerintah tersebuat adalah untuk mencapai satu desa terdapat satu orang penyuluh. Kelembagaan penyuluhan yang terdekat dengan masyarakat saat ini adalah Balai Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP). Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki perangkat kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan ini berdiri sejak tahun 2007. Balai Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP) merupakan suatu unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten. Agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sumber daya penyuluh yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam bidang pertanian. Lapangan, sarana, prasarana, pendanaan serta stastus kelembagaan yang kuat sangat perlu agar kinerja dapat tepat guna (efektif) dan berhasil guna (efisien) dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Tujuan
utama
kegiatan
penyuluhan
yang
dilakukan
para
penyuluhan dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: 1. Perubahan perilaku dan pola pikir petani dalam kegiatan pertanian 2. Peningkatan hasil pertanian 3. Peningkatan pendapatan petani dari hasil pertanian. Selama ini petani
melaksakan kegiatan pertanian berdasarkan
pengalaman pada masa lalu atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turuntemurun. Sering sekali petani tidak dapat keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang
Universitas Sumatera Utara
salah dalam bertani seperti tidak menggunakan pola tanam dan perencanaan, hanya mengandalkan
pupuk
kimia dan penggunaan
secara berlebihan,
memaksakan sistem atau cara yang justru dapat merusak ekosistem tanaman yang secara jangka panjang dapat menyebabkan produksi menurun karena kerusakan ekosistem. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat bahwa kegiatan penyuluhan saat ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang di harapkan yaitu terlihat dari penurunan produksi petani dan kondisi kerja penyuluh yang mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang menggambarkan hal tersebut. Selama ini sejak berdirinya kabupaten ini, Serdang Bedagai mengalami swasembada beras. Produksi beras dapat dilihat pada Lampiran 1. Menurut data, pada produksi padi mulai tahun 2005 sampai 2007 cenderung meningkat atau stabil yaitu sebanyak 298.708 ton pada tahun 2005 menjadi 334.704 ton pada tahun 2006 dan 342.434 ton pada tahun 2007. Namun sejak tahun 2007 sampai sekarang produksi padi mengalami penurunan, terlihat dari hasil panen dari beberapa kecamatan pada Lampiran 1. Pada tahun 2007 menuju 2008, produksi mengalami peningkatan sebanyak 1406 ton yaitu 342434 ton pada tahun 2007 menjadi 343838 ton pada tahun 2008. Namun Pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan. Perilaku petani yang sering tidak mengenal potensi daerah dan melaksakan sistem pertanian yang tidak sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan menjadi faktor penurunan produksi tersebut. Keadaan seperti ini yang membuat pentingnya penyuluhan pertanian untuk dilaksakan secara intensif. Sistem penyuluhan selain memberikan
Universitas Sumatera Utara
pengarahan dan informasi kepada petani, juga memberikan praktek langsung bersama petani. Bersamaan dengan pola tanam yang ditetapkan secara bersamasama, juga perencanaan tanamam dari mulai perlakuan serta sarana produksi (saprodi), penyuluh berkewajiban untuk membuat demonstrasi plot (demplot) seluas luasan yang telah ditetapkan, sebagai lahan percontohan yang dapat menjadi acuan bagi petani dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya. Saat ini demplot yang dibuat adalah seluas satu hektar untuk mewakili lahan pertanian seluas 25 ha. Selain berhubungan dengan kegiatan on farm yaitu yang berkaitan dengan produksi, penyuluhan juga membantu dalam kegiatan off farm yaitu pasca panen, serta pengolahan. Hal ini berguna untuk membantu petani dalam mendapatkan harga yang pantas, pemasaran yang baik, pemanfaatan hasil pertanian dalam bentuk yang lain juga mengurangi produk yang terbuang, seperti dengan pelatihan pembuatan kompos, cara panen yang tepat dan pengolahan hasil pertanian melalui kelompok wanita tani. Pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa. Dengan adannya pendekatan seperti ini, diharapkan dapat merubah pola pikir petani untuk bertani secara efektif dan mendahulukan prinsip-prinsip pertanian yang baik dan benar. Hasil keluaran (output) dari kegiatan penyuluhan selain dari peningkatan produksi adalah perubahan pola pikir dan perilaku petani dalam melaksanakan pertanian. Melalui penyuluhan diharapkan tingkat kelas dari kelompok tani dapat meningkat dari kelompok tani pemula sampai kelompok tani Terampil atau Utama. Peningkatan kelas petani dinilai dari beberapa aspek yaitu pola tanam yang sudah terencana baik dari sisi sistem tanam, pengolahan dan pemasarannya, memiliki kelembagaan yang baik yaitu memiliki administrasi yang
Universitas Sumatera Utara
baik, memiliki dana atau buku kas serta memiliki Rencana Usaha Kelompok (RUK). Sejak berdirinya Badan Penyelenggara Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) sampai saat ini, perkembangan kelompok tani tidak menunjukkan perkembangan yang baik secara kualitas. Hal ini terlihat pada Tabel 1 berikut: Tabel 1. Perkembangan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Pemula 980 1350 1517 1514 1514
Kelas Kelompok Tani Lanjut Madya 35 38 37
Total
Utama 1
-
980 1350 1552 1552 1552
Sumber: BP2KP Bidang Kelembagaan (Diolah) 2011
Pada tabel diatas terlihat bahwa, kualitas petani tidak mengalami peningkatan yang baik secara kualitas. Pada kenyataannya masih banyak petani yang tidak melaksanakan pola pertanian yang terencana sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan baik dari sistem tanam sampai pada pengolahan dan pemasaran. Masih banyak yang mengolah pertanian secara tradisional, sehingga hama pertanian pun meningkat serta produksi menurun. Selain itu pengolahan hasil juga belum menerapkan cara yang efektif dan efisien sehingga banyak menghasilkan produk panen yang terbuang percuma. Ketergantungan kepada tengkulak juga membuat pendapatan petani dari hasil panennya tidak meningkat karena tidak mendapatkan harga yang sesuai. Petani belum memanfaatkan kelembagaan kelompok tani dengan baik dalam menjalankan usaha tani. Hal ini terlihat sebagian besar kelompok tani tidak lengkap secara administrasi dan tidak kuat
Universitas Sumatera Utara
dalam permodalan. Hal ini yang menyebabkan kelas kelompok tani tidal dapat meningkat. Saat ini di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 17 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 243 Desa. Saat terbentuk Kelembagaan Penyuluhan tahun 2007 Kabupaten Serdang Bedagai hanya memiliki 30 orang penyuluh pertanian. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah desa yang terdapat di Kabupaten ini yaitu sebanyak 243 desa. Hal ini tentu saja akan menghambat terlaksananya program pertanian di desa dan tidak sesuai dengan target satu desa satu penyuluh. Pelaksanaan pembangunan pertanian menjadi tidak merata karena tidak semua desa memiliki petugas yang dapat mendampingi petani untuk menjalankan program-program pertanian. Saat ini terdapat 151 orang penyuluh pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai. Walaupun demikian masih ada desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak memiliki penyuluh. Penyebaran jumlah penyuluh terhadap jumlah desa dapat dilihat pada Lampiran 2. Selain itu dengan kondisi tersebut ada penyuluh yang merangkap lebih dari satu desa. Selain itu penurunan kinerja penyuluh terlihat dalam beberapa hal yang menjadi tugas dan kewajiaban penyuluh itu sendiri. Ada beberapa tugas administrasi yang harus dilakukan oleh penyuluh seperti pengumpulan Lembar Persiapan
Kunjungn
(LPK),
Pengumpulan
Programa
Penyuluhan,
Monografi dan Rencana Kerja. Umumnya untuk semua laporan administrasi ini berkaitan dengan tugas penyuluh dilapangan yaitu supervisi dan penyampaian materi penyuluhan. Secara umum sebagain besar penyuluh terlambat dalam pengumpulan laporan bahkan ada yang tidak memberikan laporan sampai batas akhir yang sudah ditetapkan Badan Penyelenggara Penyuluhan dan Ketahanan
Universitas Sumatera Utara
Pangan (BP2KP) yang akan berdampak pada terlambatnya penyusunan rencana kerja dan program tingkat kabupaten. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. Tabel 2. Persentase Penyuluh dalam Pengumpulan Laporan Administrasi (Programa, Monografi dan Rencana Kerja ) Pada Lima BPKP No BPKP 2008 (%) 2009(%) 2010 (%) 2011(%) 1 Sijonam 100 97 70 63 2 Sei Rejo 100 80 67 60 3 Tanjung Beringin 98 60 60 56 4 Dolok Masihul 100 80 80 60 5 Brohol 100 85 70 60 Sumber: BP2KP dokumen Bid. Penyuluhan 2011(di olah) BPKP: Balai Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Selain itu kedisiplinan penyuluh dalam menghadiri posko kecamatan dan pelatihan serta kordinasi BPKP yang dilakukan sekali dua minggu juga mengalami kemunduruan. Dari data yang ada persentase ketidakhadiran dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami peningkatan yaitu mencapai 27 persen pada beberapa bulan tertentu di tahun 2010, kondisi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada pertemuan rutin yang diadakan sekali dalam dua minggu ini, yaitu posko kecamatan dan pelatihan BPKP ini penyuluh diwajibkan untuk mengumpulkan Lembar Persiapan Kunjungan (LPK). Namun dari data yang ada terlihat penurunan dalam jumlah penyuluh yang mengumpulkan laporan ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
No 1 2 3 4 5
Tabel 3. Persentase Penyuluh yang Mengumpulkan LPK Tahun 2008-2011 BPKP 2008 (%) 2009(%) 2010 (%) 2011(%) Sijonam 100 98 70 63 Sei Rejo 100 100 80 70 Tanjung Beringin 100 95 85 73 Dolok Masihul 95 100 76 60 Brohol 100 98 80 68
Sumber: Bidang Penyuluhan 2011 (diolah)
Universitas Sumatera Utara
Data pengumpulan Lembar Persiapan Kunjungan merupakan gambaran dari kedisiplinan penyuluh dalam melakukan kunjungan dan supervisi langsung ke petani. Kondisi diatas menggambarkan kedisiplinan penyuluh menurun. Selain itu ada beberapa masalah yang mengurangi keefektifan organisasi penyuluhan seperti teknologi tepat guna tidak tersedia bagi petani, tidak ada keterkaitan yang efektif antara organisasi penyuluhan dan lembaga penelitian pertanian, petugas penyuluhan yang kurang memperoleh latihan dalam metode penyuluhan dan keterampilan berkomunikasi, tenaga lapangan kurang memiliki fasilitas transportasi untuk mencapai petani, petugas penyuluhan kekurangan alat untuk mengajar dan berkomunikasi, penyuluh dibebani tugas ganda disamping tugas penyuluhannya sendiri.
1.2 Perumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Faktor apakah yang menyebabkan penurunan kinerja penyuluh di Kabupaten Serdang Bedagai? 2. Apa saja alternatif strategi yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kinerja dan memajukan penyuluhan di Kabupaten Serdang Bedagai? 1.3. Tujuan Penelitian Untuk mengatasi masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan strategi yang efektif untuk peningkatan kinerja penyuluhan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai.
Universitas Sumatera Utara
1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama kepada: a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki sistem kerja yang di berlakukan untuk para penyuluh pertanian sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja dari penyuluh pertanian. b. Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi permasalahan yang dihadapi Penyuluh Pertanian. c. Magister Manajemen USU, sebagai tambahan referensi penelitian dalam bidang Manajemen Sumberdaya Manusia. d. Peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi untuk melaksanakan penelitian di bidang Manajemen Sumberdaya Manusia terutama mengenai kinerja penyuluh pertanian. 1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian Pembatasan
masalah
berfungsi
untuk
lebih
memfokuskan
dan
memperkecil ruang lingkup bahasan masalah, sehingga tidak menyimpang dari persoalan yang ingin diteliti. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki batasan dan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Geladikarya ini mencakup dimensi-dimensi yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi penyuluhan pertanian, serta indikatorindikator yang dapat mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian.
Universitas Sumatera Utara
2. Tugas pokok dan fungsi penyuluhan mengacu pada UU RI NO 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Permen tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Kelembagaan Petani.
Universitas Sumatera Utara
