BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan/ atau dunia usaha. Dengan demikian, bank dikenal sebagai lembaga intermediasi. 1 Dikatakan sebagai lembaga intermediasi bahwa bank adalah badan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan untuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya. Hal ini sesuai dengan pengertian Bank yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merumuskan pengertian bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara karena bank dalam menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan 1
Lukman Santoso AZ, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 3
merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Oleh karena itu bank menanggung risiko reputasi atau reputation risk yang besar. 2 Risiko Reputasi atau reputation risk adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini atau pendapat publik yang negatif. 3 Guna menghindari adanya opini negatif dari masyarakat, bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar mereka menyimpan dana di bank sehingga bank dapat menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Sehubungan dengan hal diatas, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh, terutama dalam melindungi hak-hak konsumen. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank dan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Adanya tanggungjawab bersama tersebut diharapkan mampu membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan
nasional
sehingga
dapat
berperan
secara
maksimal
dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan prinsip perlindungan nasabah. 4 Komitmen yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi nasabah sebagai konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa 2
Ema Priliasari, mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabahbank diakses dari http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/86-mediasi-perbankansebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html diakses pada tanggal 6 Juni 2012 3 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 23 4 Ema Priliasari, Loc. Cit.
yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memiliki aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan, kebutuhan dan kemampuan konsumen. Namun, kondisi tersebut terkadang berimbas pada kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan lemah. Hal ini dikarenakan nasabah yang terlalu dimanjakan dengan beragam produk barang dan/ atau jasa tanpa melihat dampak di balik itu, misalnya dampak kartu kredit. 5 Kartu kredit (credit card) adalah salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan yang sudah dikenal luas oleh mayarakat di seluruh dunia. Kartu kredit dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pembiayaan. 6 Sebagai alat pembayaran, kartu kredit termasuk dalam golongan “alat pembayaran dengan menggunakan kartu” atau APMK. Dalam fungsinya sebagai alat pembayaran, kartu kredit mengandung unsur utang sehingga setiap transaksi pembayaran akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh masing-masing bank. Sementara transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM atau kartu debit tidak dikenakan bunga karena dananya berasal dari rekening milik nasabah. Inilah yang membedakan kartu kredit dengan kartu ATM atau kartu debit. Selanjutnya, kartu kredit tidak disarankan untuk menjadi alat pembiayaan khususnya pembiayaan usaha yang bersifat jangka menengah-panjang karena tingginya bunga kartu kredit yang mencapai 3 hingga 5% per bulan dan berkisar 36-60% per tahun. Tingginya bunga kartu kredit yang diperuntukkan sebagai alat pembiayaan dilarang tegas oleh Bank Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 PBI No.
5
Ibid., hlm. 4 R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 111 6
14/2/PBI/2012 yang berbunyi “kartu kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran”. Sekarang ini mendapatkan kartu kredit bukanlah hal yang sulit. Hampir semua bank sangat gencar mempromosikan dan menawarkan kartu kredit dengan iming-iming hadiah menarik, bebas iuran tahunan, utang pada kartu kredit lama dari bank lain bisa ditutup dengan cicilan, aplikasi yang sederhana dan persyaratan yang gampang dalam pengajuan permohonan kartu kredit. 7 Aneka ragam fasilitas kartu kredit ditawarkan kepada konsumen seperti program “beli satu gratis satu” (buy one get one), program diskon belanja barang di pasar swalayan, program undian berhadiah, dan program diskon pembelian tiket pesawat terbang. Bahkan, Bank Danamon menawarkan pengguna kartu kredit Manchester United untuk dapat berkunjung ke markas klub tersebut di Old Trafford, Inggris. Dengan berbagai kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan kartu kredit, orang-orang seakan berlomba memiliki kartu kredit. Buktinya, jumlah pemakai kartu kredit di Indonesia meningkat pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2007 (sesuai data BI) ada 9,1 juta kartu kredit yang beredar di masyarakat. Sampai pada Februari 2011, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 13,8 juta kartu yang berasal dari 21 bank penerbit. Lima Bank yang tergolong besar sebagai bank penerbit kartu kredit adalah Bank BCA (2,2 juta kartu), Bank Mandiri (2 juta kartu), Bank BNI (1,6 juta kartu), Citibank (1,5 juta kartu) dan Bank CIMB Niaga (1 juta kartu). 8
7
Benny Sindhunata dan Enny A. Hardjanto, How to be a Wise and Smart Card Holder ? Bijak, Pintar, Hemat Gunakan Kartu Kredit, Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, Jakarta, 2011, hlm. vii 8 R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, Op. Cit., hlm.114
Hasil survei Kompas, 75,6% nasabah kartu kredit menggunakan kartu kredit untuk keperluan makan dan belanja kebutuhan sehari-hari. Hampir separuhnya menggunakan kartu kredit untuk keperluan membeli barang elektronik atau keperluan yang berhubungan dengan kenyamanan hidup dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkan kartu kredit untuk keperluan dana tunai, yakni 29%. 9 Bagi kalangan kelas menengah-atas, kartu kredit sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle). Pengguna kartu kredit memiliki berbagai alasan untuk tetap menggunakan kartu kredit, diantaranya sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyaman dengan proses yang lebih cepat, efisien, waktu yang singkat dan lebih fleksibel, dan tanpa perlu hadir di counter bank. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalahmasalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian. Hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.
9
Ibid., hlm. 115
Beranekaragamnya jasa yang ditawarkan oleh dunia perbankan, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik dalam hal ini penggunaan kartu kredit, pada kenyataannya sangat rentan akan terjadinya kejahatan, kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hak-hak hukum nasabah belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen selalu berada pada posisi dan memiliki kedudukan yang lemah. 10 Saat ini posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang jelas. Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 11 Banyaknya permasalahan dan keluhan yang terjadi atas penggunaan kartu kredit yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak bank tanpa adanya tanggung jawab yang jelas mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pengguna kartu kredit. Hal
10
Lukman Santoso AZ, Op. Cit., hlm. 18 Trias Palupi Kurianingrum, “Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 21 11
inilah yang akan diangkat oleh penulis sebagai pokok pembahasan dan topik penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah sebagai Konsumen Kartu Kredit”.
B. Rumusan Permasalahan Ada beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu : a. Bagaimana hubungan hukum antara nasabah, bank dan merchant ? b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? c. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit ?
C. Tujuan Penulisan Penulisan skripsi ini berusaha memaparkan permasalahan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas secara rinci tujuan pokok dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara nasabah, bank dan merchant. b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit ? Tentu saja salah satu dari tujuan dari pembuatan dan pembahasan materi dalam skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
D. Manfaat Penulisan Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit. 2. Manfaat Praktis Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, pelaku usaha yang
bergerak di bidang perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen kartu kredit.
E. Metode Penulisan 1. Jenis Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dibagi dalam dua kelompok 12 yaitu penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Sedangkan jenis penelitian hukum kedua adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Sedangkan bagi penelitian empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersamasama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. 13 Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu sebuah bentuk/ jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum pimer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
12
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42 13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.50
2. Data dan Sumber Data Penyusunan skripsi ini menggunakan data dan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/ atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, internet dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan
suatu
penelitian
kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen kartu kredit. Metode Library Research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. 4. Analisis Data Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan : 14 a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin. d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.
F. Keaslian Penulisan 14
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45
Untuk mengetahui keaslian penulisan skripsi, sebelum melakukan penulisan “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Konsumen Kartu Kredit”, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan arsip hasil-hasil penulisan skripsi di Fakultas Hukum
Universitas
Sumatera
Utara,
penulisan
skripsi
dengan
judul
“Perlindungan Hukum terhadap Nasabah sebagai Konsumen Kartu Kredit” belum pernah dilakukan. Adapun beberapa judul yang memiliki sedikit kesamaan di Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum/ Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum FH USU antara lain : 1. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum atas data pribadi Nasabah Bank dalam Penyelenggaraan Layanan Kartu Kredit (disusun oleh Obbie Afri/ 070200228) 2. Peranan YLKI dalam Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Jasa Kartu Kredit di Kota Medan (riset YLKI kota Medan) (disusun oleh Bambang Feriyadi/ 020200095) 3. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah mengenai ATM dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus pada BRI Cabang Binjai) (disusun oleh Natal Ria A. Br. Surbakti/ 030200224) Sekalipun penulisan skripsi ini memiliki sedikit kesamaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan diatas, namun permasalahan dan
pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini merupakan hasil pemikirin penulis sendiri dan juga karena referensi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, perlindungan konsumen, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah, mediasi perbankan, penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), serta informasi yang diperoleh dari media cetak dan elektronik.
G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam membaca, memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan permasalahan, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, keaslian penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi. Bab II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan penjelasan tentang pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen serta Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen. Bab III Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit, menguraikan tentang sejarah dan pengertian kartu kredit, pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit, dasar hukum penerbitan kartu kredit, dan macam-macam kartu kredit.
Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Konsumen Kartu Kredit, menguraikan tentang bagaimana kedudukan hukum nasabah sebagai konsumen kartu kredit, bagaimana hubungan hukum antara bank dengan nasabah, bank dengan merchant, nasabah dengan merchant, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit. Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dimana penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan uraian skripsi sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan memberikan beberapa saran yang diajukan penulis sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen kartu kredit.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
