BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun pihak yang berwenang sebagai pembina dan pengawas bank. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. 1 Terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah bank sentral. Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. 2 Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 menyebabkan masalah yang cukup pelik dalam dunia perbankan. Banyaknya bank-bank di Indonesia tutup
1
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 129. 2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 174.
1
2
karena ketidak mampuannya menghadapi krisis tersebut mengakibatkan hilang nya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dengan terjadinya krisis moneter serta krisis kepercayaan itu lah pemerintah membuat suatu badan khusus yang bersifat sementara dalam melakukan penyehatan perbankan. Seperti yang di amanatkan dalam Pasal 37 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian negara dalam perwujudan pembangunan nasional, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia. BI merupakan bank milik negara dan merupakan badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU BI). Dalam Pasal 4 ayat 2 UU BI, BI dinyatakan sebagai suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. 3 Berkaitan dengan tugas pengawasan BI khususnya masalah penilaian kesehatan terhadap bank yang bermasalah. Misalnya ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UU BI, menentukan kewenangan BI hanya sampai sebatas memberikan penilaian terhadap bank dan menghentikan sementara kegiatan transaksi tertentu. Untuk melakukan tindakan selanjutnya, BI tidak berwenang menentukan sehat tidaknya bank yang dimaksud tersebut.
3
Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 17
3
Amanat Pasal 34 UU BI adalah dibentuknya lembaga pengawas jasa keuangan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jas Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK) yang akan diikuti dengan pembentukan lembaganya. Dengan lahirnya OJK maka peran serta BI sebagai pengawas bank akan hilang dan BI akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi dan adil. Oleh karena itu OJK harus memiliki unsur check and balances. 4 Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut sebagai LPS) mengenai bank bermasalah tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Baik BI maupun OJK sama-sama tidak berwenang menetapkan tingkat kesehatan bank yang bermasalah, akan tetapi OJK berwenang melakukan upaya penanganan pertama bank yang dimaksud. Jika tidak bisa ditangani untuk disehatkan, maka dapat dirujuk kepada ketentuan dimaksud dalam Pasal 44 UU OJK tentang Protokol Koordinasi untuk dilakukan pengambilan keputusan secara musyawarah sesuai dengan penilaiannya masingmasing. 5 Berdasarkan kondisi diatas, Penulis akan melakukan penelitian yang kemudian
4
dituangkan
dalam
skripsi
yang
berjudul“
PENGALIHAN
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter dan Perbankan), Edisi kelima (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 158 5 Bisdan Sigalingging, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menurut Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, http://bisdansigalingging.blogspot.co.id/2013/03/tugas-dan-kewenangan-otoritas-jasa.html (diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2015).
4
PENGELOLAAN BANK DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN “.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka Penulis memuat rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengelolaan bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan ? 2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap bank yang bermasalah ? 3. Bagaimanah pengalihan pengelolaan bank dalam rangka penyehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengelolaan bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap bank yang bermasalah. 3. Untuk mengetahui pengalihan pengelolaan bank dalam rangka penyehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebuah karya tulis yang dibuat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, demikian pula yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah :
5
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pikiran dan wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam kaitannya dalam bidang hukum perbankan yang semula kedudukan pengawasannya dilakukan oleh BI. Namun dengan lahirnya UU OJK mengakibatkan sistem pengawasan bank diambil alih oleh lembaga independen yang disebut OJK. 2. Secara praktis , dengan ditulisnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat dan Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan dan pemahaman akan pengaturan mengenai pengalihan pengelolaan bank pada peraturan yang dikeluarkan oleh BI maupun Otoritas Jasa Keuangan dalam kaitannya terhadap pengalihan pengelolaan bank dalam rangka penyehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.
D. Keaslian Penulisan Sepanjang pengamatan dan pengetahuan Penulis, belum ada penelitian tentang “Pengalihan Pengelolaan Bank Dalam Rangka Penyehatan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan” sesuai dengan judul skripsi ini. Kemudian Penulis juga melakukan pemeriksaan judul skripsi tersebut kepada Arsip Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU/Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum USU, yang menyatakan bahwa”Tidak Ada Judul yang Sama”. Surat keterangan tersebut merupakan bukti yang sah, yang brarti bahwa tidak ada judul
skripsi yang sama dengan judul skripsi Penulis, berdasarkan surat
pernyataan tersebut Bapak Ramli Siregar, SH, M.Hum sebagai Sekretaris
6
Departemen Hukum Ekonomi FH USU menerima judul skripsi yang di ajukan Penulis. Maka berdasarkan hal itu wajarlah bila Penulis melanjutkan penelitian terhadap judul skripsi tersebut. Sehingga Penulis sampai pada suatu kesimpulan tulisan ini bukanlah hasil penggandaan ataupun jiplakan dari hasil karya maupun tulisan orang lain. Mengenai keberadaan kutipan pendapat dalam penulisan skripsi ini adalah suatu hal yang tidak perlu untuk diperdebatkan karena sebuah kutipan merupakan hal yang lumrah dan wajar karena diajukan semata-mata demi penyempurnaan penulisan skripsi, jadi sama sekali tidak ada maksud Penulis untuk melakukan suatu tindakan plagiat ataupun menjiplak hasil karya tulis orang lain.
E. Tinjauan Pustaka Pasal 1 angka (2) UU Perbankan dikatakan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (selanjutnya disebut sebagai BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum yang dikenal masyarakat luas dapat juga disebut bank komersial, bank niaga, atau bank dagang. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
7
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 6 Pasal 37 ayat (1) huruf (f) UU Perbankan dikatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan agar bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Undang-undang OJK menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. UU OJK harus memberikan predictable, yaitu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan, terutama dampak pengaturan dan struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem lembaga jasa keuangan, stabilitas sistematik dan pengembangan sistem lembaga jasa keuangan. 7 Mengenai upaya penyehatan bank oleh OJK, dijelaskan pada Pasal 41 UU OJK yang menyatakan : 1. OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagai mana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. 6
Komaruddin Sastradipoera, Strategi Manajemen Bisnis Perbankan (Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing) (Bandung: Kappa-Sigma, 2004), hlm. 130. 7 Bismar Nasution, Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,Seminar tentang Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012, hlm. 2
8
Pasal 7 UU OJK dikatakan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang : a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi : 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasr, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3) sistem informasi debitur; 4) pengujian kredit (credit testing ); dan 5) standar akuntansi bank; c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : 1) manajemen risiko; 2) tata kelola bank; 3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. pemeriksaan bank. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 8Fungsi LPS adalah : 9 1. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan 2. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
F. Metode Penelitian
8
Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 4Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
9
9
Melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain: 1. Spesifikasi penelitian Penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundangundangan dengan bertitik tolak pada analisis terhadap UU OJK. Penelitian ini juga tidak terlepas dari penelitian terhadap bahan media massa ataupun bahan dari internet. Selain itu, Penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis, dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada didalam masyarakat dan dampak ketentuan tersebut bagi masyarakat. 2. Bahan penelitian Melengkapi materi skripsi ini, maka Penulis mencari dan mengambil data sekunder dan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) meliputi: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan atau ketentuan yang mengikat antara lain : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI;
10
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; Surat Keputusan Direksi BI Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank; Surat Edaran BI Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum; Surat Edaran BI Nomor 26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil seminar atau makalahmakalah dari para pakar hukum, Koran, Majalah, serta sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan hukum tersier, bahan penelitian yang memberipetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 10 3. Teknik pengumpulan data Data-data
dikumpulkan
dengan
bahan
dan
alat
penelitian
kepustakaan(Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 10
Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 338.
11
meneliti bahan pustaka yang diperoleh dari perundang-undangan, karya tulis, pendapat sarjana hukum, artikel-artikel baik majalah maupun koran ,atau media elektronik lainnya. 4. Analisis data Data-data yang telah terkumpul akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sitematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif dan induktif.
G. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan skripsi ini seluruhnya merupakan suatu kesatuan kemudahan
yang saling dalam hal
berhubungan
satu
sama lain. Untuk
penulisan skripsi ini maka
Penulis
memberikan menggunakan
sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar masalah, perumusan masalah, tujuan
dan
manfaat
belakang penulisan,
keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II
PENGELOLAAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 JO. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
12
Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan bank menurut Undangundang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan meliputi : pendirian bank sebagai lembaga keuangan, pengelolaan Bank
, dan penilaian kesehatan dalam
pengelolaan bank. BAB III
PENYELESAIAN BANK YANG BERMASALAH Bab ini menjelaskan tentang penyelesaian bank yang bermasalah meliputi: penggolongan bank yang bermasalah, perlindungan hukum nasabah terhadap bank yang bermasalah, dan upaya penyelesaian bank yang bermasalah.
BAB IV
PENGALIHAN PENGELOLAAN BANK DALAM RANGKA PENYEHATAN BANK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Bab ini menjelaskan tentang pengalihan pengelolaan bank dalam rangka penyehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi : kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor perbankan, hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyehatan bank, dan pengalihan pengelolaan bank dalam rangka penyehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BAB V
PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi, dan dilengkapi dengan saran yang Penulis
anggap
perlu
dari
isi
yang
diuraikan
tersebut.
