1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu bidang yang mendapat prioritas perhatian dari Pemerintah dan mengalami kemajuan yang cukup pesat adalah bidang ekonomi. Dalam perekenomian salah satu bidang yang cukup menonjol adalah bidang perbankan dimana di dalamnya dapat ditemukan usaha-usaha yang dapat menunjang perekenomian Indonesia khususnya untuk penyediaan dana bagi sektor tingkat usaha menengah sampai dengan corporate. Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (financial intermediary) memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara. Tersedia atau tidaknya dana masyarakat melalui perbankan akan mempengaruhi perkembangan pembangunan karena dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat yang tidak memiliki kecukupan modal untuk berproduksi. Usaha meningkatkan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, karena kegiatan bank dalam pengerahan dana masyarakat sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam
2
pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai pranata yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian, bahkan dapat disebut sebagai jantung perekonomian. Dalam rangka pembangunan ekonomi yang merupakan pembangunan nasional masih memerlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian diperoleh melalui perbankan. Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari pinjaman dalam dan pinjaman dari luar negeri. Pinjaman dari luar negeri diperoleh dari ke pemerintah atau dari pemerintah ke swasta atau juga dari swasta ke swasta. Untuk pinjaman yang berasal dari dalam negeri diperoleh melalui dana-dana masyarakat yang ditanamkan di bank-bank yang ada di seluruh Indonesia ataupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan Bank mempunyai fungsi sebagai perantara antara pihak pemilik dana dengan yang memerlukan dana. Perbankan harus mampu berperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk kegiatan yang produktif, yang pada gilirannya akan mendoron pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lazim disebut pemberian kredit dengan pinjaman ataupun tanpa pinjaman. Terhadap pemberian pinjaman (Kredit) tersebut, Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi
kewajiban
hutangnya
sesuai
dengan
yang
diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh Bank mempunyau
3
resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan sistem
dan
prosedur
perkreditan
yang
ada.
Artinya
dalam
pemberian kredit, Bank wajib melakukan penelitian terhadap calon debiturnya dengan memperhatikan 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic. Melihat formula tersebut di atas, untuk pengembalian kewajiban hutang dari debitur bagi Bank adalah agunan (Colateral) yang dimiliki oleh Debitur ataupun milik pihak ke-3 guna kepastian dalam rangka memperkecil risiko. Agunan yang diminta oleh Bank dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak/tetap yang mempunyai nilai taksasi yang lebih tinggi dari nominal pinjamannya, biasanya sebesar 125% dari hutang pokoknya. Manusia maupun badan hukum tentunya dalam melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dapat melakukannya sendiri secara langsung tetapi juga dapat memberikan kuasa atau perwakilan atau pendelegasian kewenangan kepada orang lain, dan dalam ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah Perjanjian Pemberian Kuasa (lastgeving)1. Dalam Perjanjian kredit hal yang sangat penting adalah adanya subjek dan objek hukum. Subjek hukum Perjanjian kredit bank adalah para pihak yang akan mengikatkan diri dalam hubungan hukum di dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini pihak yang memberi kredit adalah Bank dan pihak yang menerima
1
Try Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 34
4
kredit adalah perorangan ataupun badan hukum2. Perjanjian pemberian kuasa merupakan salah satu jenis perjanjian bernama. Oleh karena itu, perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata3. Pada umumnya pemberian suatu kuasa dapat disamakan dengan pemberian penawaran yang mengikat. Apabila suatu penawaran telah diterima, maka terjadilah pengikatan antara pihak yang memberikan penawaran dengan pihak yang menerima penawaran walaupun kelak ternyata bahwa sebelum penawaran dilaksanakan, pemberi mencabut penawarannya. Dalam hal demikian penawaran yang telah diterima harus tetap berlaku. Berdasarkan hasil pra penelitian di Bank Rakyat Indonesia …….diketahui bahwa dalam proses pengamanan pemberian kredit, pihak Bank Rakyat Indonesia selain meminta agunan sebagai jaminan kredit juga meminta surat kuasa menjual terhadap barang jaminan tersebut. Surat Kuasa Menjual tersebut merupakan wujud dari pemberian kekuasaan dari pihak debitur kepada pihak bank untuk melaksanakan penjualan jika debitur cedera janji. Surat kuasa menjual termasuk dalam kuasa khusus. kuasa khusus adalah pemberian kuasa mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih. Untuk melakukan perbuatan tertentu diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya untuk menjual rumah.
2
Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, Penerbit CV. Utomo, Bandung, hal. 45 3 Handri Rahardjo, 2009, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 23
5
B. Perumusan Masalah 1.
Apakah penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengamanan kredit mikro bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2.
Apakah penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengamanan kredit mikro dapat mewakili kepentingan bank sebagai kreditur apabila debitur cidera janji/wanprestasi?
C. Keaslian Penelitian. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis tidak terdapat kesamaan kajian pokok materi penelitian. Sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan. . D. Manfaat Penelitian. 1. Dari segi teoritis Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan informasi tentang kekuatan hukum surat kuasa menjual agunan. 2. Dari segi praktis Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kedudukan surat
kuasa
menjual
agunan
pengamanan kredit mikro bagi bank.
sebagai
alternative
dalam
6
E. Tujuan Penelitian. 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengamanan kredit mikro bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. b. Untuk mengetahui penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengamanan kredit mikro dapat mewakili kepentingan bank sebagai kreditur apabila debitur cidera janji/wanprestasi. 2. Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan objek penelitian, guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 Magister Kenotariatan Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
