BAB I PENDAHULUAN. peranan yang cukup besar dalam bidang sosial ekonomi, antara lain adalah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perusahaan asuransi secara langsung atau tidak langsung mempunyai peranan yang cukup besar dalam bidang sosial ekonomi, antara lain adalah keberadaan perusahaan asuransi dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Disamping itu perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa lebih tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian yang tidak diharapkan dikemudian hari. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya pada lembaga asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan fokus kepada tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan atau mentransfer risiko yang ditanggungkan kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu secara teratur sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi masa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. 1 Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang

1

Zian Farodis, Buku Pintar Asuransi: Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah, Cetakan Pertama. (Jakarta: Laksana, 2014), hlm 11.

1 Universitas Sumatera Utara

dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jaminan adanya transfer of risk, yaitu pengalihan (transfer) risiko dari tertanggung kepada penanggung. 2 Perusahaan asuransi mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya, perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingankepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi, disamping itu juga menjangkau kepentingan-kepentingan masyarakat luas atau kepentingan-kepentingan individu. Secara terbuka perusahaan asuransi menawarkan suatu proteksi/ perlindungan dan harapan pada masa yang akan datang, baik kepada kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya resiko. Keberadaan lembaga asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan perundang-undang yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang baik terhadap ketentuan perundangundangan yang terkait. 3 Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang

2

Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 448. 3 M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. (Bandung : Alumni, 1992), hlm 1.


menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. 4 Perbankan dalam menjalan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko. Risiko-risiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik. Dan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih risiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi. 5 Timbulnya resiko yang tidak diinginkan dapat saja terjadi dikemudian hari pada setiap sektor usaha apapun, termasuk lembaga keuangan perbankan, khususnya di bidang perkreditan, sekalipun mungkin dalam setiap pemberian kredit oleh bank telah diperhitungkan segala faktor pengembalian kredit agar dapat berjalan lancar, namun pada kenyataannya tidak selalu terjadi demikian. Oleh sebab itu, setiap pelepasan kredit senantiasa akan dilakukan penutupan asuransi terhadap obyek-obyek tertentu yang dinilai asurable, sehingga sekalipun terjadi resiko terhadap obyek-obyek tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan kerugian atau setidaknya meminimalkan kerugian bagi bank maupun pihak debitur. Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasar dari sektor asuransi tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur 4

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. (Bandung: CV. Alfabeta, 2003),

5

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 9.

hlm 1.


pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. 6 Meskipun dalam pemberian kredit sudah dimuat ketentuan penutupan asuransi terhadap obyek yang dapat ditutup asuransi namun adakalanya penutupan asuransi tersebut tidak dilakukan oleh pihak bank maupun debitur oleh sebabsebab tertentu atau dilakukan penutupan namun tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kredit, akibatnya ketika terjadi klaim atas suatu kerugian yang timbul dimasa berlangsungnya perjanjian kredit, tidak jarang terjadi penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sehingga timbul perselisihan antara kreditur dan debitur perihal siapa yang bertanggung jawab atas beban kerugian yang timbul akibat terjadinya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Asuransi dalam pemberian kredit perbankan merupakan asuransi yang mempunyai sifat memberikan jaminan atas pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Asuransi ini bertujuan melindungi pemberi kredit dari risiko gagalnya pengembalian kredit, sehingga pihak bank dapat terlindungi dari berbagai kasus kredit, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jenis kredit yang dapat terlindungi dengan asuransi kredit adalah kredit usaha kecil (KUK). Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dilakukan oleh perusahaan asuransi, asuransi dalam pemberian kredit perbankan dan pihak tertanggungnya adalah seluruh perbankan nasional yang menyalurkan kredit usaha kecil. 7

6

Jonker Sihombing, Tanggungjawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm 47. 7 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta: PT Indeks: 2006), hlm 241.


Terkait dengan perjanjian pemberian kredit dalam bisnis perbankan, perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah dikucurkan kepada debiturnya. Implementasi hal tersebut oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, menyertakan klausula asuransi dalam setiap perjanjian kredit yang dibuatnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin terjadi manakala debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya melunasi kredit. Bentuk-bentuk asuransi yang ditawarkan terkait dalam pemberian kredit adalah asuransi barang jaminan kredit dan asuransi jiwa debitur. Dengan diadakannya penutupan asuransi atas barang jaminan kredit maupun asuransi terhadap jiwa debitur, manakala dalam pelaksanaan kredit terjadi bencana yang mengakibatkan debitur tidak mampu untuk melunasi pembayaran kredit, bank terlindungi dari kerugian itu dengan menerima klaim dari perusahaan asuransi. Demikian pula halnya debitur, pembayaran klaim oleh pihak asuransi menghapuskan kewajibannya kepada bank. Upaya menghindari risiko yang tidak diinginkan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) bahwa bank wajib untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat bank untuk hati-hati dalam memberikan kredit sehingga terlindungi dari kerugian yang diakibatkan kegagalan kredit. Oleh karenanya, bank lebih menekankan perlunya ada jaminan tambahan berupa agunan. Dengan ketentuan seperti itu memberikan konsekuensi membawa kesulitan bagi calon debitur terutamanya dari


golongan ekonomi lemah yang tidak banyak memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Dalam hal syarat penyediaan jaminan tidak dapat dipenuhi oleh calon peminjam, pihak perbankan untuk memenuhi permintaan pinjaman tersebut mengingat kemungkinan risiko yang dapat timbul berupa kredit macet atau kredit bermasalah lainnya. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan kredit, yaitu berupa ketentuan yang secara otomatis terutamanya bagi kredit kecil yang disalurkan akan mendapat perlindungan asuransi. Pendirian perusahaan asuransi kredit tersebut dilandasi pertimbangan perlunya usaha untuk mengarahkan dan mengamankan kebijakan pemerintah dalam bidang perkreditan. Secara bisnisteknis, hubungan antara bank yang memberi kredit dan perusahaan asuransi kredit Indonesia dituangkan dalam perjanjian yang dibuat antara keduanya, yaitu perusahaan asuransi kredit Indonesia sebagai penanggung, bank sebagai tertanggung,

dan

kredit

bank

sebagai

objek

yang

dipertanggungkan

(diasuransikan). 8

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam melalui sebuah penelitian (skripsi) dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN ASURANSI DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN”.

B. Perumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah: 8

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 480-481.


1. Bagaimanakah asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko? 2. Bagaimanakah keberadaan asuransi dalam pemberian kredit perbankan? 3. Bagaimanakah penyelesaian klaim asuransi dalam kredit macet?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penulisan ini dilakukan dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, yaitu: 1. Tujuan penulisan Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko. b. Untuk

mengetahui

keberadaan

asuransi dalam pemberian

kredit

perbankan. c. Untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi dalam kredit macet. 2. Manfaat penulisan Apabila tujuan-tujuan sebagaimana dirumuskan diatas tercapai, maka diharapkan penelitian ini memenuhi dua aspek kegunaan sekaligus, yaitu: a. Aspek keilmuan, yakni penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

positif

bagi

perbendaharaan

konsep,

metode

maupun

pengembangan teori dalam konteks studi ilmu hukum pada umumnya, dan di bidang Hukum Asuransi dan Hukum Perbankan pada khususnya. b. Aspek praktis, yakni hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal, baik bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan profesi yang diembannya masing-masing.


D. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Asuransi Dalam Pemberian Kredit Perbankan”. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini merupakan ide asli penulis, adapun tambahan ataupun kutipan dalam penulisan ini bersifat menambah penguraian penulis dalam skripsi ini. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini adalah ide penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik.

E. Tinjauan Pustaka Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata “assurandeur” yang berarti penanggung dan “geassurende” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “Assurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “assecurare” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “Insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “Assurance” yang berarti menaggung sesuatu yang pasti terjadi. 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Usaha Perasuransian), suatu asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung (verzekeraar), dengan menerima suatu premi, menyanggupi kepada orang yang ditanggung (verzekerde), untuk 9

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal 261.


memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang ditanggung sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu.10 Asuransi dapat didefinisikan dari aspek finansial dan aspek legal. Dari aspek finansial, asuransi adalah pengaturan finansial yang meredistribusikan biaya dari kerugian yang tidak diharapkan. Asuransi menyangkut pengalihan (transfer) berbagai eksposur kerugian pada kumpulan (pool) dan membagikan biaya kerugian pada masing-masing eksposur. Sedangkan aspek legal, asuransi adalah pengaturan kontraktual di mana satu pihak untuk mengganti pihak lainnya. 11 Asuransi atau dalam bahasa Belanda “verzekering” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu, yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. 12 Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lainnya, mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian tidak terduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan,

10

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 224. 11 Sentanoe Koetonegoro, Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), hlm 69. 12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta : Intermasa, 1996), hlm 1.


kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.13 Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, maka secara perlahan dan bertahap masyarakat Indonesia sudah mulai berminat untuk melakukan usaha asuransi baik asuransi terhadap harta kekayaan, benda-benda berharga, maupun jiwanya untuk mengalihkan risiko mereka kepada perusahaan asuransi. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini telah tumbuh cukup banyak perusahaan asuransi di Indonesia dengan berbagai jenis usaha asuransi. 14 Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu: 15 1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur 2. Pihak tertanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsure tidak tentu. 3. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya) dan 4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bentuk badan hukum yang diperbolehkan bagi perusahaan asuransi adalah: 1. Untuk perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi, badan hukum yang diperbolehkan perseroan terbatas atau koperasi. Apabila perusahaan itu

13

Rianto Astono, Op.Cit, hlm 11. K. Martono dan Budi Eka Tjahjono, Asuransi Transportasi Darat, Laut dan Udara, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm 2. 15 Elsi Kartika Sari, & Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 87. 14


milik negara, bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas dan sering disebut perusahaan perseroan (persero). 2. Untuk perusahaan asuransi jiwa, bisa berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi, atau usaha bersama (mutual). 3. Untuk perusahaan broker dan perusahaan adjuster, badan hukum yang diperbolehkan perseroan terbatas atau koperasi. 4. Bagi perusahaan konsultan aktuaria dan agen asuransi, boleh perseroan terbatas atau koperasi, atau perorangan. Untuk sebagian atau seluruh kerugian finansial yang terkait dengan peristiwa atau risiko yang tidak terduga. Perlindungan ini dilaksanakan melalui mekanisme penampungan di mana banyak orang-orang yang rentan terhadap risiko tertentu bergabung bersama ke dalam sebuah penampungan resiko (risk pool). Setiap orang membayar sejumlah kecil uang, yang dikenal sebagai premi, kepada suatu penampungan, yang kemudian digunakan untuk member kompensasi kepada individu yang malang yang benar-benar mengalami suatu kerugian. Asuransi mengurangi kerentanan dengan mengganti prospek kerugian yang besar dengan kepastian melakukan pembayaran premi yang kecil dan berkala. Konsep penampungan risiko ini menjadikan asuransi sebuah cara yang efisien untuk berlindung terhadap tipe risiko tertentu; hal ini juga menyebabkan kerumitan dalam merancang dan menyediakan produk asuransi. 16 Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota tersebut sudah sangat populer. Kata kredit berasal dari kata credere 16

Craig F. Churchill, Dominic Liber, Michael J. Mccord & James Roth, Memberdayakan Asuransi bagi Lembaga Keuangan Mikro: Petunjuk Teknis untuk Mengembangkan dan Menawarkan Asuransi Mikro, (Jakarta: International Labour Organization, 2003), hlm 9.


yang artinya “kepercayaan”. Sehingga orang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak creditor, tentunya setelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan niat baiknya. Orang yang menerima kepercayaan tersebut biasa disebut sebagai debitur. 17 Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. 18 Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. 19 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 20 Dengan demikian, kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya.

17

Rimsky K. Judissen, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 163. 18 Budi Untung, Op.Cit, hlm 1. 19 Hermansyah, Op.Cit, hlm 57. 20 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 237.


Tetapi jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah. 21 Sebenarnya manusia dalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan berusaha unutk mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi. Kenyataan membuktikan bahwa dengan hanya memiliki berbagai sarana alat-alat pencegahan dalam menghadapi suatu ketidakpastian tidaklah cukup mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Ketidakpastian inilah yang disebut sebagai risiko. Manusia ingin mengganti ketidakpastian ekonomi menjadi kepastian ekonomis, ketidakpastian finansial menjadi kepastian finansial. Sebagai realisasi atas usaha ini manusia berasuransi. Perusahaan asuransi menyiapkan diri dengan sebaikbaiknya untuk melayani kebutuhan masyarakat, agar kebutuhan tidak terputus. 22

F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan

teknologi,

oleh

karena

penelitian

bertujuan

untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi. 23 Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

21

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Edisi 1, Cetakan 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 164. 22 Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tonon Yunianti Ananda dan Djuhaepah T. Marala, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 97. 23 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 20.


1. Spesifikasi penelitian Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. 24 Penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperolah gambaran yang lengkap dan secara jelas tentang permasalahan yang terdapat pada masyarakat yang digunakan dapat dikaitan dengan ketentuanketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Adapun metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis. 2. Data Penelitian Penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 25 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, antara lain: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

24

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm 54. 25 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 30.


c. Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa bukubuku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reaseacrh) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca,

menelaah,

mengklarifikasi,

mengidentifikasi,

dan

dilakukan

pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat

atau

penemuan-penemuan

yang

berhubungan

dengan

permasalahan penelitian. 26

26

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Op.Cit, hlm 24.


4. Analisis data Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. 27

G. Sistematika penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan,

tinjauan

kepustakaan,

metode

penelitian,

dan

sistematika penulisan. BAB II

ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA PENGALIHAN RESIKO Dalam bab ini berisi tentang asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian, tujuan dan fungsi asuransi, prinsip-prinsip hukum

27

Ibid., hlm 24-25.


asuransi dan pengaturan asuransi dalam

Undang-Undang

Perasuransian.

BAB III

KEDUDUKAN ASURANSI DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN Bab ini berisikan tentang pengaturan pemberian kredit perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan asuransi dalam pemberian kredit perbankan, fungsi dan peran asuransi dalam pemberian kredit bank dan perjanjian asuransi dalam pemberian kredit.

BAB IV

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI DALAM KREDIT MACET Bab ini berisi tentang kredit macet dalam pemberian kredit, penyelesaian klaim asuransi dalam kredit macet, dan upaya hukum yang dilakukan tertanggung dalam hal tidak terpenuhinya klaim asuransi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.


BAB I PENDAHULUAN. peranan yang cukup besar dalam bidang sosial ekonomi, antara lain adalah

Recommend Documents