BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Diantara usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan mengoptimalkan proses dalam penyelenggaraan pajak itu sendiri. Dalam hal ini, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 April 1985 telah mengalami perubahan yang cukup pesat dalam perpajakan Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Negara dari sektor pajak. Melihat sistem Pajak Pertambahan Nilai begitu terkait dengan berbagai pihak, yakni dalam hal terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau impor Barang Kena Pajak, terlebih lagi bagi kalangan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Tahun 1983 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasnya di tetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memlilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Suatu hal yang penting dalam PPN adalah pada saat kapan suatu penyerahan yangterjadi,baik itu penyerahan atas Barang Kena Pajak maupun penyerahan jasa
kena pajak, dinyatakan sebagai saat terutang, demikian juga pada saat kapan akan dilakukan pembayaran atas pajak yang terutang tersebut. Hal ini penting diketahui agar pihak yang memungut, menyetorkan atau melaporkan terjadinya utang pajak itu terhindar dari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku, demikian juga dari pengenaan sanski perpajakan.Penetapan saat terutang dan saat pembayaran PPN ini sebagai salah satu perwujudan kepastian hukum dari perpajakan, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu sarana penting dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berguna baik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), maupun juga bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah apa yang disebut dengan faktur pajak. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Faktur pajak sebagai salah satu sarana penting dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau impor barang kena pajak adalah sebagai bukti pemungutan. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, ditetapkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Tata cara penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai mengalami perubahan yang mendasar akan mulai berlaku tanggal 1 April 2013. Ketentuan mengenai Faktur Pajak tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat
Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 yang terbit tanggal 22 November 2012.Perubahan mendasar dalam penerbitan faktur pajak adalah dengan diberikannya Nomor Seri Faktur Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. PPN dikenakan atas penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil.Pada setiap penyerahan kena pajak, yaitu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ini harus diterbitkan faktur pajak, dimana faktur pajak ini bagi pengusaha kena pajak merupakan bukti pajak keluaran (PK) sedangkan bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan (PM).Sedangkan jumlah PPN yang harus disetor setiap bulan adalah selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran.Setiap pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan kalau pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya berupa kelebihan bayar yang dapat diperhitungkan dengan diminta kembali, yang disebut restitusi. Setiap PKP wajib membuat dan menyampaikan faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak membuat dan menyampaikan faktur pajak akan dikenakan sanksi atau denda. Selain itu PKP wajib membuat catatan dalam pembukuannya.Dalam Faktur Pajak ada nomor faktur pajak yang peraturan terdahulu nomor faktur pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Tetapi dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 yang terbit tanggal 22 November mengatur
bahwa Nomor Seri Faktur Pajak di buat oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar. Untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengajukan surat permohonan Kode aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menggunakan formulir tertentu. PKP yang dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak adalah PKP yang telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan. Bagi penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan bisa mempraktikkan secara langsung teori yang sudah dipelajari sebelumnya, mengenai prosedur pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh kepada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Medan Timur. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul : “Prosedur Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Kepada Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Maksud dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah untuk mengumpulkan data dari instansi serta mengetahui gambaran yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tentang prosedur pemberian nomor seri faktur pajak.
Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1.1. Untuk mengetahui prosedur pemberian nomor seri faktur pajak. 1.2.Untuk mengetahui data pemberian nomor seri faktur pajak kepada pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 1.3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pemberian nomor seri faktur pajak. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1. Bagi Mahasiswa a. Untuk menganalisis pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan dalam bentuk teori dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. b. Melatih dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkungan dunia kerja yang dihadapi dan membentuk mahasiswa menjadi pekerja yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap instansi tempat dimana mahasiswa tersebut bekerja. c. Supaya dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan dalam hal faktur pajak. d. Agar dapat digunakan sebagai pengalaman dalam melaksanakan penelitian ilmiah. 2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur a. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dengan efektif dan efisien kepada wajib pajak.
b. Mendapat masukan dan saran dalam hal penanganan faktur pajak. c. Membina hubungan baik antara KPP Pratama Medan Timur dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2.3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dalam bidang perpajakan. b. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan KPP Pratama Medan Timur dalam memberikan uji nyata praktik kerja. c. Mempertinggi pandangan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum.
C. Uraian Teoritis 1. Definisi Pajak 1.1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Memberi definisi sebagai berikut : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum dalam (Bohari, 1984:31).
1.2. Prof.Dr.P.J.A.Andriani, memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dengan tugas pemeritah dalam ( Bohari, 1984:31 ). 1.3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barangbarang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum dalam( Suandy,2008:9 ). 1.4. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, memberikan definisi pajak sebagai berikut : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam( Suandy,2008:9 ). 2. Teori Pemungutan Pajak Teori pemungutan pajak menurut Judisseno,( 1996:17 ) adalah sebagai berikut : 2.1 Teori Bakti
Penekanan teori terletak pada Negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Negara 2.2. Teori Daya Pikul Dalam teori ini, keadilan dan keabsahan Negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing masyarakat dan bukan besar kecilnya kepentingan. 2.3. Teori Daya Beli Teori ini menekankan bahwa Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan Negara.Berdasarkan pengertian tersebut, Negara memiliki keadilan dan keabsahan dalam melakukan pemungutan pajak dari masyarakatnya. 2.4. Teori Asuransi Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya.Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi.Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara.Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 2.5. Teori Kepentingan Menurut teori ini, dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masingmasing warga negara.Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan
harta.Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya.Ada perlindungan jaminan sosial, keehatan, dan lan-lain.Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 3. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regularend (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencari tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan dalam (Resmi,2008:3) 4. Pembagian Pajak 4.1. Berdasarkan Gologan a. Pajak Langsung Adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain ( konsumen ).Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.
4.2. Berdasarkan Sifatnya a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri.Contoh : Pajak Penghasilan b. Pajak Objektif Adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah dalam ( Waluyo,2010:12) 4.3.Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya a. Pajak yang dipungut oleh pusat Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran Negara (baik di pusat maupun daerah).Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan P3, dan Bea Materai b. Pajak yang dipungut oleh daerah Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan uu, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dearah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Pajak Daerah Dibagi atas 2 bagian yaitu 1. Pajak Provinsi yang terdiri Atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; e. Pajak Rokok ; 2. Pajak Kabupaten/Kota a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 5. Pengertian Pengusaha Berdasarkan Undang – undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat pada pasal 1 angka 14.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan
usaha
atau
pekerjaannya
menghasilkan
barang,
mengimpor
barang,mengekspor barang melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa,atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 6. Pengertian Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Undang – undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat pada pasal 1 angka 15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya. 7. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean),baik konsumsi barang maupun jasa. b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Darah Pabean) yaitu berupa barang mewah dalam (Mulyo Agung,2011:4)
8. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas: a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau e. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak f. Impor Barang Kena Pajak g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan. h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. (Untung Sukardji,2010:23). 9. Faktur Pajak Berdasarkan Pasal 1 huruf t, undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1984 ( Sukardji, 2001:159 ) dan perubahan terakhir yaitu Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak karena Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena Impor Barang Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 13 undang-undang PPN tahun 1983 Jo.Undang-Undang PPN Tahun 2000, pada hakikatnya dikenal 3 jenis faktur pajak, yaitu : 9.1. Faktur Pajak Standar Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 9.2. Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. 9.3. Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli atau kepada penerima jasa kena pajak yang tidak menunjukkan identitas dengan lengkap. Akan tetapi setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pasal 13 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jenis faktur pajak yaitu : 1. Faktur Penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Dokumen yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar :
a. Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara. b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak. c. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor dan ekspor Barang Kena Pajakdalam ( Diana, 2009:661 ). 10. Jenis – jenis faktur pajak 10.1. Faktur Pajak Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.Termasuk faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. 10.2. Faktur Pajak Gabungan Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah : a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi e. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan f. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik g. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) h. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean dalam (Booklet Pajak Pertambahan Nilai,2010: 13)
11. Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan merupakan pajak yang dapat dikreditkan melalui Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak, yang berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/ atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/ atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau ekspor Jasa Kena Pajak.
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, penulis ingin : 1. Prosedur pemberian nomor seri faktur pajak. 2. Data pemberian nomor seri faktur pajak kepada Pengusaha Kena Pajak . 3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian nomor seri faktur pajak.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Metode PKLM yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persiapan yang dibutuhkan mahasiswa mulai dari pengajuan judul proposal PKLM , pengesahan judul yang di pilih oleh ketua jurusan, mencari bahan untuk pembuatan proposal, seminar proposal, revisi proposal, serta permohonan surat izin riset dari fakultas. 2. Studi Literatur Hal ini berkaitan dengan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan judul PKLM, artikel ilmiah serta sumber-sumber lain yang mendukung penulisan laporan ini.
3. Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi serta keadaan dari kantor tempat dimana penulis melakukan kegiatan praktik kerja lapangan mandiri. 4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pegumpulan data untuk menunjang keberhasilan dari topik yang dibahas, dalam hal ini data-data bersumber dari KPP Pratama Medan Timur . 4.1 Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui tentang objek kajian Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 4.2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari refrensi ilmiah,seperti buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan yang bertujuan untuk pengumpulan laporan PKLM. 5. Analisis dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang dibutuhkan penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data dan mengelompokkan data tersebut yang kemudian akan di interpretasikan secara objektif, jelas dan sistematis sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.
F. Metode Pengumpulan Data 1. Daftar Wawancara Yaitu dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada pegawai perusahaan, yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu proses penyusunan laporan. 2. Daftar Observasi Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak kantor dengan pemberian arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada KPP Pratama tersebut. 3. Daftar Dokumentasi Pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang di perlukan seperti Undang-Undang Perpajakan, lampiran formulir-formulir, data mengenai PKP yang telah menggunakan nomor seri faktur pajak, data mengenai kepegawaian dan data-data lain yang berhubungan dengan PKLM.
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam menyusun laporan, tujuan dan manfaat
PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah-masalah yang dikemukakan penulis tentang prosedur pemberian nomor seri faktur pajak. BAB II
: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKLM, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
BAB III
: GAMBARAN DATA PKLM Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktur pajak, antara lain penjelasan penyerahan terutang pajak pertambahan nilai, ketentuan umum dan tinjauan umum faktur pajak, saat pembuatan faktur pajak, ketentuan pembuatan faktur pajak, macam-macam faktur pajak, tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak, tata cara penggunaan kode dan nomor faktur pajak, tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak yang rusak salah dalam penulisan, tata cara penggantian faktur pajak yang hilang, tata cara pembatalan faktur pajak, perubahan mengenai peraturan faktur pajak.
BAB IV
: ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang di peroleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan mengemukakan rangkuman dari objek yang telah di teliti serta saran-saran yang membangun berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, kemudian penulis akan berusaha memberikan saran.
