7
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Diantara usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan mengoptimalkan proses dalam penyelenggaraan pajak itu sendiri. Dalam hal ini, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 April 1985 telah mengalami perubahan yang cukup pesat dalam perpajakan Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Negara dari sektor pajak. Melihat system Pajak Pertambahan Nilai begitu terkait dengan berbagai pihak, yakni dalam hal terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau Import Barang Kena Pajak, terlebih lagi bagi kalangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bukan. Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5 adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Tahun 1983 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya di tetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Universitas Sumatera Utara
8
Suatu hal
yang penting dalam PPN adalah pada saat kapan suatu
penyerahan yang terjadi, baik itu penyerahan atas Barang Kena Pajak maupun penyerahan Jasa Kena Pajak, dinyatakan sebagai saat terutang, demikian juga pada saat kapan akan dilakukan pembayaran atas pajak yang terutang tersebut. Hal ini penting diketahui agar pihak yang memungut, menyetorkan atau melaporkan terjadinya utang pajak itu sehingga terhindar dari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku, demikian juga dari pengenaan sanksi perpajakan. Penetapan saat terutang dan saat pembayaran PPN ini sebagai salah satu perwujudan kepastian hokum dari perpajakan, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu sarana penting dalam Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang berguna baik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri, maupun juga bagi Direktorat Jendral Pajak adalah apa yang disebut dengan Faktur Pajak. Menurut undang-undang PPN nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan atas Barang Kena pajak dan atau Jasa kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undangundang ini. Faktur Pajak sebagai salah satu sarana penting dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau import barang kena pajak adalah sebagai bukti pemungutan. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, ditetapkan bahwa setiap Pengusaha
Universitas Sumatera Utara
9
Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil. Pada setiap penyerahan kena pajak, yaitu penyerhan barang kena pajak atau jasa kena pajak ini harus diterbitkan faktur pajak, dimana faktur pajak ini bagi pengusaha kena pajak yang merupakan bagi pembeli adalah bukti pajak masukan (PM) dan bagi pengusaha kena pajak adalah bukti pajak keluaran (PK). Sedangkan jumlah PPN yang harus disetor setiap bulan adalah selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Setiap pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan kalau pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya berupa kelebihan bayar dan dapat diperhitungkan dengan diminta kembali, yang disebut restitusi. Untuk Pajak Pertambahan Nilai atas import dipungut oleh Direktur Bea dan Cukai di pelabuhan import. Bukti Pemberitahuan Masukan Untuk Dipakai (PPUD) merupakan faktur pajak bagi importir dan berfungsi sebagai pajak masukan bagi importir yang bersangkutan. Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jendral Pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau berdomisili untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan mengeluarkan surat keputusan pengukuhan. Pengusaha ken pajak yang tidak
Universitas Sumatera Utara
10
dikukuhkan karena tidak melapor akan dikenakan sanksi berupa kewaiban menyetorkan PPN yang terutang olehnya ditambahkan denda. Setiap PKP wajib membuat dan menyampaikan faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak membuat dan menyampaikan faktur pajak akan dikenakan sanksi atau denda. Selain itu PKP wajib membuat catatan dalam pembukuannya. Adapum yangwajib dicatat adalah semua pembalian termasuk import (bila ada) dan harga pembelian dan penjualan, nama dan juml;ah satuannya. Dengan adanya faktur pajak itu, syarat adanya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak secara sah akan menjdi lebih diakui keberadannya dalam PPN apabila timbul kewajiban perpajakan untuk PPN. Misalnya para pengusaha kena pajak yang hendak melakukan pengkreditan pajak masukan, maka untuk mendapatkan hal itu seharusnya didukung oleh adanya faktur pajak. Namun tidak semua pengusaha kena pajaksecara bebas dapat membuat dan menerbitkan faktur pajak, melainkan hanya terbatas pada mereka yang telah dilakukuhkan oleh kantor pelayanan pajak sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, juga sanksi apabila yang tidak berhak atas penerbitannya ternyata membuat faktur pajak. Selanjutnya untuk menghindari penyalahgunaa maupun pembuatan faktur pajak sewenang-wenang, dilakukan monitoring secara adminidtratif oleh kantor pelayanan pajak, yang dilakukan yakni melalui nomor seri faktur pajak yang diterbitkan. Dengan adanya faktur pajak yang dibuat, maka syarat untuk sahnya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau import barang kena pajak
Universitas Sumatera Utara
11
akan lebih kuat untuk kepentingan PPN. Sebelum Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur pajak haruslah terlebih dahulu melaporkan nomor seri faktur pajak yang akan diterbitkan kepada kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Dalam hal pengisian faktur pajak, maka pengusaha kena pajak harus memahami tentang tatacara pengisian faktur pajak sebagaimana yang diatur berdasarkan penjelasan pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 Jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditegaskan bahwa faktur pajak harus diisi lengkap, jelas, benar dan baik secara formal maupun materiil serta ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak. Faktur pajak yang tidak diisi menurut ketentuan ini disebut faktur pajak cacat, yang akan berakibat PPN yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut diperlakukan sebagai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Bagi penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan bisa mempraktikkan secara langsung teori yang sudah dipelajari sebelumnya tentang pemeriksaan pengisian atas laporan faktur pajak yang disampaikan oleh wajib pajak dan tata cara pembetulan atas faktur pajak yang salah, baik dalam penulisan ataupun dalam perhitungan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul : “PENELITIAN / PEMERIKSAAN FAKTUR PAJAK YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK (WP) KEPADA
Universitas Sumatera Utara
12
FISKUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK(KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN”. B. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : a. Untuk mengetahui fungsi dan kewajiban membuat faktur pajak. b. Untuk mengetahui tata cara mengisi faktur pajak. c. Untuk mengetahui cara atau usaha yang dilakukan fiskus dalam mencegah terjadinya faktur pajak yang cacat. d. Untuk mengetahui tata cara pembetulan atas faktur pajak yang salah, baik salah dalam penulisan atau salah perhitungan. 2.
Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri
a.
Bagi Mahasiswa 1. Untuk menganalisis pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan dalam bentuk teori dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. 2. Melatih mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkungan dunia kerja yang di hadapi dan membentuk mahasiswa menjadi pekerja yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap instansi tempat dimana mahasiswa tersebut bekerja. 3.
Supaya dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan dalam hal faktur pajak.
Universitas Sumatera Utara
13
4. Agar dapat digunakan sebagai pengalaman dalam melaksanakan penelitian ilmiah. b.
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 1. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dengan efektif dan efisien kepada wajib pajak (WP). 2. Mendapat masukan dan saran dalam hal penanganan faktur pajak. 3. Membina hubungan baik antara KPP Pratama Medan Belawan dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
c. Bagi Universitas 1. Guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan profesionalisme, memperluas
wawasan
serta
memantapkan
pengetahuan
dan
keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dalam bidang perpajakan. 2. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Sumatera Utara dengan KPP Pratama yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata praktik kerja. 3.
Mempertinggi pandangan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum.
Universitas Sumatera Utara
14
C. URAIAN TEORITIS 1. Definisi Pajak a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Memberi definisi sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbul (kkontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum.(Bohari, 1984: 31). b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani. Beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran pemerintah dengan tugas pemerintahan. (Bohari, 1984: 31). c. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, yang memberikan definisi pajak sebagai berikut : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasah berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.(Suandy, 2008: 9) d. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, memberikan definisi pajak sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
15
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual; maksudnya
adalah
untuk
membiayai
pengeluaran
pemerintah.(Suandy, 2008: 9) 2. Teori Pemungutan Pajak a. Teori Bakti Penekanan teori terletak pada Negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Negara.(Judisseno, 1996: 17) b. Teori Daya Pikul Dalam teori ini, keadilan dan keabsahan Negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing masyarakat dan bukan besar kecilnya kepentingan. .(Judisseno, 1996: 17) c. Teori Daya Beli Teori ini menekankan bahwa Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan Negara. Berdasarkan pengertian tersebut, Negara memiliki keadilan dan keabsahan dalam melakukan pemungutan pajak dari masyarakatnya. .(Judisseno, 1996: 17) d. Teori Asuransi
Universitas Sumatera Utara
16
Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari
segala
kepentingannya
baik
keselamatan
jiwanya
maupun
keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi .(Judisseno, 1996: 17) e. Teori Kepentingan Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. .(Judisseno, 1996: 17) 3. Faktur Pajak Berdasarkan Pasal 1 huruf t, undang-undang PPN Nomor 8 Tahun 1984 (Sukardji, 2001:159) dan perubahan terakhir yaitu Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena
Universitas Sumatera Utara
17
Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak tau Direktorat Jendral Bea dan Cukai karena Import Barang Kena Pajak. Berdasarkan
Pasal
13
undang-undang
PPN
Tahun
1983
Jo.undang-undang PPN Tahun 2000, pada hakikatnya dikenal 3 jenis faktur pajak, yaitu: a. Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b. Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. c. Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti atas penyerahan BKP atau JKP kepda konsumen akhir atau kepada pembeli atau kepada penerima jasa kena pajak yang tidak menunjukan identitas dengan lengkap. Akan tetapi setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jenis Faktur Pajak yaitu : 1. Faktur Penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jendral Pajak. Dokumen yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar :
Universitas Sumatera Utara
18
a. Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telpon dan tiket pesawat udara. b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak,sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak. c. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor dan ekspor Barang Kena Pajak.(Diana, 2009:661). 4. Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan merupakan pajak yang dapat dikreditkan melalui Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak, yang berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Masuukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena pajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/ atau pemanfaatan Barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/ pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/ atau impor Barang Kena Pajak.
Universitas Sumatera Utara
19
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau ekspor Jasa Kena Pajak. D. RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, penulis ingin : 1. Penelitian / Pemeriksaan Faktur Pajak yang disampaikan wajib pajak (WP) kepada fiskus. 2. Tata cara pembetulan atas faktur pajak yang salah, baik dalam penulisan ataupun dalam perhitungan di KPP Pratama Medan Belawan. E. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Metode PKLM yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persiapan yang dibutuhkan mahasiswa mulai dari peninjauan objek dan lokasi, mencari bahan untuk pembuatan proposal, permohonan surat jalan/surat permohonan dari fakultas, dan lain sebagainya. 2. Studi Literatur
Universitas Sumatera Utara
20
Hal ini berkaitan dengan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan judul PKLM, artikel ilmiah serta sumber-sumber lain yang mendukung penulisan laporan ini. 3. Obserevasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang kondisi serta keadaan dari kantor tempat dimana penulis melakukan kegitan praktik kerja lapangan mandiri. 4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pengumpulan data untuk menunjang keberhasilan dari topik yang dibahas, dalam hal ini data-data bersumber dari KPP Pratama Medan Belawan. a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui tentang objek kajian Praktik Kerja Lapangan (PKLM). b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari refrensi ilmiah, seperti buku perpajakan, Undang-Undang perpajakan yang bertujuan untuk pengumpulan laporan PKLM. 5. Analisis dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang dui butuhkan penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data dan mengelompokkan data tersebut yang kemudian akan di interpretasikan secara objektif, jelas dan sistematis sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. F. METODE PENGUMPULAN DATA
Universitas Sumatera Utara
21
1. Daftar wawancara Yaitu dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada pegawai perusahaan, yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu proses penyusunan laporan. 2. Daftar Observasi Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak kantor dengan pemberian arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada KPP Pratama tersebut. 3. Daftar Dokumentasi Pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang di perlukan seperti Undang-Undang Perpajakan, lampiran formulir-formulir, data mengenai pendaftaran dan pencabutan pengukuhan PKP, data mengenai kepegawaian dan data-data lain yang berhubungan dengan PKLM. G. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PKLM Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam menyusun laporan, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM,
Universitas Sumatera Utara
22
metode penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah-masalah yang dikemukakan penulis tentang pengawasan dan penelitian faktur pajak. BAB II
: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKL, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran mengenai pegawai atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
BAB III
: GAMBARAN DATA PKLM Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktur pajak, antara lain penjelasan tentang fungsi dan kewajiban membuat faktur pajak, tata cara mengisi faktur pajak, tata cara pembetulan faktur pajak standar yang rusak atau cacat, atau salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan dan pembatalan.
BAB IV
: ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang di peroleh dan kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN
Universitas Sumatera Utara
23
Pada bab ini penulis akan mengemukan rangkuman dari objek yang telah di teliti serta saran-saran yang membangun berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh. Yaitu, seperti faktur pajak yang cacat tersebut yang ada di KPP Pratama Medan Belawan kemudian penulis akan berusaha memberikan saran yang penulis anggap dapat memberikan masukan pengawasan dan penelitian atas laporan faktur pajak.
Universitas Sumatera Utara
