BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Pertumbuhan suatu negara dikatakan maju apabila didukung oleh kemajuan
pembangunan negara tersebut.Pembangunan merupakan upaya yang terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna mencapai tujuan pembangunan.Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang selalu meningkat mengundang akan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan. Kegiatan dari pembangunan di sektor usaha/industri akan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat tercemar dan/atau rusak. Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia dimana pun manusia itu tinggal.Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya.Masalah lingkungan sering dikelompokan ke dalam tiga bentuk yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource deleption).1 Sementara itu, masalah pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain pencemaran air, udara dan tanah. Usaha di bidang perindustrian yang semakin tumbuh dan berkembang tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku usaha/industri.Pendirian usaha/industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.Dukungan pemerintah
1
Munadjat Danusaputro, 1986, Hukum Lingkungan, Buku Cet 1, Binacipta, Bandung , h. 62
bagi para pelaku usaha atau industri dapat melalui berbagai cara salah satunya dengan memberi perizinan usaha/industri. Segala bentuk kegiatan industri manusia akan menghasilkan sisa kegiatan industri yang biasa disebut dengan limbah industri. Salah satu bentuk kegiatan usaha industri yang dimaksudkan adalah usaha kacang kace di desa Nyanglan Kabupaten Klungkung. 2 Usaha kacang kace akan dapat mencemari atau berdampak terhadap pencemaran lingkungan di sekitarnya yang dapat membahayakan lingkungan. Usaha kacang kace ini dapat secara langsung maupun tidak langsung mencemari lingkungan yaitu berupa limbah hasil dari pengelohan kacang tersebut.Sisa dari hasil industri yang berupa limbah-limbah tersebut mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat mencemari lingkungan.Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran air yang disebabkan oleh usaha tersebut. Aktivitas usaha ini yang pengelolaannya kurang baik akan mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitar. Tindakan usaha seperti ini bisa mengancam keselamatan lingkungan karenalimbah hasil olahan kacang kace ini dibuang ke sungai . Sementara itu, dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) tersirat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia,oleh karena itu Negara,pemerintah,dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
dalam
pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.Pengaturan mengenai lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 tertulis dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selanjutnya ditulis UU 32/2009. Penggunaan 2
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=46616 diakses tanggal 22 februari 2015
sumber daya alam dalam undang-undang tersebut diamanatkan harus selaras,serasi,dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Didalam UU 32/2009 Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup,zat,energi,dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kegiatan industri semacam ini juga dapat berdampak terhadap perusakan lingkungan hidup sesuai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16
UU 32/2009
perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2009 disebutkan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU 32/2009 menyebutkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ”. Demikian juga dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyebutkan “setiap usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”Dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah seharusnya lebih teliti menerbitkan izin usaha sehingga dapat mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan.
Konsep analisis mengenai dampak lingkungan atau environmental impact analysis (EIA) dalam pandangan Fola S. Ebisemiju, muncul sebagian jawaban atas keperihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an.3 Sejak itu, Amdal telah menjadi instrumen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.Dengan demikian setiap usaha/industri yang memiliki dampak atau berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan disekitarnya harus memiliki atau mempunyai sebuah izin yaitu izin lingkungan.Dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas masalah ini dan ingin memaparkannya secara mendalam bagaimana proses dari usaha kacang kace itu sendiri serta dampak yang muncul akan adanya usaha ini terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk skripsi
yang
berjudul
“PENEGAKAN
SANKSILINGKUNGAN
TERKAIT
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH USAHA KACANG KACEDIDESA NYANGLANKABUPATEN KLUNGKUNG’’
3
Syamsuharja Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, P.T Alumni Bandung, h.145
1.2
Rumusan masalah Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis
rumuskan antara lain: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah kacang kace di Kabupaten Klungkung? 2. Bagaimana penegakan sanksi lingkunganditerapkan untuk menidak pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha kacang kacedi Kabupaten Klungkung?
1.3
Ruang lingkup masalah Setiap penulisan karya ilmiah agar pembahasannya tidak menyimpang dari pokok
permasalahan yang diangkat. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini ruang lingkupnya adalah apa saja kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah kacang kace di Kabupaten Klungkung dan bagaimana perizinan dan sanksi yang diterapkan untuk menindak pencemaran oleh usaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.
1.4
Orisinalitas Penelitian Penegakan Izin Lingkungan terkait kasus pencemaran lingkungan oleh limbah kacang
kace di Kabupaten Klungkung merupakan kewajiban dari pemerintah dalam mengeluarkan sebuah izin untuk pendirian usaha dan masyarakat sebagai pemohon izin untuk ikut serta dalam mentaati semua peraturan-peraturanataupun syarat-syarat.Penelitian sejenis yang terkait dengan perlindungan hak cipta, telah dilakukan penelusuran diantaranya sebagi berikut:
a. Pertama, menemukan skripsi diinternet tahun 2008 atas namaYudistira berjudul “kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di daerah kawasan gunung merapi (studi kasus di desa keningar kecamatan dukuh kabupaten magelang provinsi jawa tengah”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan pasir? 2. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir dan bagaimana pengelolaannya?
b. Kedua, menemukan skripsi di sebuah situs internet, tahun 1995 atas nama Marjo berjudul “kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan hubungannya dengan izin usaha industri ”, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kebijaksanaan pembangunan industri di indonesia dewasa ini dalam hubungannya dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup itu? 2. Bagaimana kewenangan pemberian izin usaha industri dan bagaimana tata cara pemberian izin usaha industri tersebut? Penekanan pada penelitian ini difokuskan pada penegakan Hukum lingkungan terkait kasus pencemaran oleh limbah usaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.Pada penelitian ini melakukan pembahasan berdasarkan ketentuan UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.Dalam penelitian terdahulu, baik di Universitas Udayana maupun universitas lainnya sepanjang penulis ketahui, penekanan pada penelitian ini belum pernah memperoleh kajian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikemukakan masih bersifat orisinal dan layak dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini.
1.5
Tujuan penelitian Agar penulisan ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan
yang dapat mencapai target yang di kehendaki. Tujuannya dapat digolongkan menjadi dua,yaitu: 1.5.1 Tujuan umum Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, melatih dan juga mendeskripsikan ide ide yang berkaitan dengan materi yang diperoleh selama ini yang dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis.Mengembangkan tentang pengetahuan hukum administrasi negara yaitu tentang perizinan dalam upaya penegakan hukum lingkungan untuk menambah wawasan berpikir dan memecahkan masalah yang terdapat di dalam masyarakat dan mengenai pencemaran usaha kacang kace dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Klungkung sehingga bermanfaat dalam pembinaan dan perkembangan ilmu hukum itu sendiri. 1.5.2 Tujuan Khusus Sementara itu secara khusus sesuai permasalahan yang dibahas, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: a. Untuk
dapatmengetahui
dan
memahamibagaimana
kebijakan
pemerintah
kabupaten Klungkung dalam penanggulangan limbah usaha kacang kace. b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi yang diterapkan dalam menindak pengusaha usaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.
1.6
Manfaat penelitian
1.6.1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aspek teoritis (keilmuan).Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan-permasalahan yang
ada dimasyarakat pun menjadi semakin kompleks terutama permasalahan di bidang lingkungan hidup.Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu penegakan Hukum Lingkungan yang terkait dengan bidang Hukum Lingkungan. 1.6.2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan penegakan izin lingkungan terkait kasus pencemaran oleh limbah usaha kacang kece di Kabupaten Klungkung.Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan Peraturan daerah ini dan meningkatkan sadar dan patuh terhadap hukum.
1.7
Landasan Teoritis Sebelum membahas permasalahan dalam skripsi ini secara lebih mendalam, maka
terlebih dahulu akan diuraikan beberapa teori atau landasan-landasan yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan permasalahan yang ada. Dengan adanya teori-teori yang menunjang,
diharapkan
dapat
memperkuat,
memperjelas,
dan
mendukung
untuk
menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. 1.7.1. Teori Negara Hukum Menurut UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dimana dalam hal ini Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) yang berdasarkan pancasila dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata(machtstaat).Istilah negara hukumdalam kepustakaan indonesia merupakan terjemahan langsung dari “rechtsstaat”. Timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke -19 itusehingga timbul istilah negara
hukum atau rechtsstaat.4 Sifat negara hukum ini hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dan sesuai dengan asas legalitas . Adapun ciri-ciri Negara hukum menurut para ahli yaitu diantaranya Philipus M. Hadjon memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut: 1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. 2. Hubungan fungsional yang proporsional diantara kekuasaan negara. 3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, peradilan sarana terakhir. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.5 Frans Magnis Suseno berkaitan dengan ciri-ciri negara hukum mengemukakan terdiri dari: 1. Asas legalitas. 2. Kebebasan/kemandirian kekuasaan kehakiman. 3. Perlindungan hak asasi manusia. 4. Sistem konstitusi/hak dasar.6 Teori negara hukum ini menjelaskan bahwa dalam suatu Negara yang memiliki suatu peraturan haruslah mematuhi peraturan tersebut yang berlaku untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dalam pelaksanaan dan penerapan hukum itu akan menciptakan suasana atau keadaan yang aman. 1.7.2 Teori Kewenangan Pemerintah Menurut H.D Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek
4
Notohamidjojo,1970, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,h. 27. Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Surabaya, h.45 6 Frans Magnis Suseno, 1978, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.34 5
hukum publik didalam hubungan hukum publik.7Setiap penyelenggaraan kenegaraan pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undangundang.Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang.8Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara.9Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki maka badan atau pejabat tata uasaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu tindakan pemerintah. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu : atribusi,delegasi,dan mandat. 10Teori kewenangan menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt meliputi atribusi, delegasi dan mandat yang didefinisikan sebagai berikut: a) Attributie: toekening van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). b) Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya), c) Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een
ander,
(mandat
terjadi
ketika
organ
pemerintahan
mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).11 1.7.3. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-
7
Ridwan HR, 2011, cet. Ke 6, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 98 Ibid 9 H.M. Arief Muljadi, 2005, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prestasi Pustaka, h. 61. 10 Ridwan HR, op.cit,h.101. 11 Ridwan HR, op.cit,h. 102. 8
pandangan yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagi rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.12Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri antara lain: a) Faktor hukumannya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja. b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e) Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.13Menurut Wayne LaFavren, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.14 1.7.4. Prinsp-prinsip pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan.Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan.Pasal 1 angka 14UU 32/2009 menyebutkan “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan”.
12
Ridwan HR., op.cit, h. 292 Soerjono Soekanto,2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 8. 14 Soerjono Soekanto, 2012, cet. 11, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 7 13
Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut :15 Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Perusakan lingkungan hidup didefinisikan didalam Pasal 1 angka 16 UU 32/2009 yang menyebutkan “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua: a. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia. b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.16 Didalam UU 32/2009 memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Dalam undang-undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban administrasi, perdata maupun sanksi pidana.
15
St. Munadjat Danusaputro,1986, Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum pencemaran, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung, h. 77. 16 P. Joko Subagio, 2002, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.34.
1.7.5Izin Lingkungan Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan harus memperoleh izin.Izin (verguning)
adalah
suatu
persetujuan
dari
penguasa
berdasarkan
undang-undang
atauperaturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan.Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki
oleh
pemerintah
terhadap
kegiatan-kegiatan
yang
dilakukan
oleh
masyarakat.Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan izin sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki ataupun diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengaharuskan adanya pengawasan. Menurut E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin(Vergunning).17Secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.Kemudian Pasal 1 angka 9 selanjutnya menegaskan bahwa
17
E. Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesi, ichtar, Jakarta h. 187
perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Salah satu persyaratan izin dalam bidang hukum lingkungan adalah bahwa kegiatankegiatan usaha tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal.Menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.Diwajibkannya Amdal bagi setiap kegiatan telah di tegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang menetapkan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal”.Untuk menerbitkan izin tersebut harus diperhatikan rencana tata ruang pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.Demikian juga terhadap pembuangan limbah ke lingkungan hidup tanpa adanya keputusan izin tidak diperkenankan. 1.8
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,metodologis,dan konsisten.18 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1.8.1. Jenis penelitian
18
H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.
Sebagai suatu karya ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah pula.Maka dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.Penelitian secara yuridis dijadikan acuan dalam meneliti permasalahan berkaitan dengan landasan hukum pada peraturan perundang-undangan yang ada.Penelitian yuridis empiris mengembangkan pendekatan dengan aspek hukum terhadap hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara.19Menurut soerjono soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri dari penelitiaan terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.20 1.8.2. Sifat Penelitian Penulis menggunakan penelitian deskriptif yang penelitiannya secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 21Penelitian deskriptif dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.Penelitian
deskriptif
yang
dimaksud
dalam
penelitian
ini
digunakan
untuk
menggambarkan realita dari adanya peraturan mengenai pengendalian dan kerusakan pencemaran lingkungan hidup. 1.8.3 Data dan Sumber Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer (Fieldar Reseach) Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (Field Research).
19
Mukti Fajar,2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h,
183. 20 21
Soerjono Sooekanto, op.cit, h. 51. Soerjono Soekanto, loc. cit
Penelitian Lapangan dilakukanmelalui wawancara(Interview).22 2. Data Sekunder (Library Research) Data Sekunder berupa data data Hukum (Library Research), bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen dokumen resmi atau yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun bahan-bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : a. Bahan hukum primer,yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas(autoriatif) yang terdiri dari (a) peraturan perundang-undangan,(b)catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan suatu peraturan perundang-undangan,dan (c) putusan hakim.23Ada pun bahan bahan hukum yang di gunakan adalah: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang,hasil penelitian,atau pendapat pakar hukum24. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang negara hukum, buku-buku tentang hukum lingkungan, buku-buku administrasi negara dan bukubuku penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan
22
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penulisan Hukum, Ghalian Indonesia, Jakarta, h. 24 H. Zainuddin Ali I, op cit, h. 47. 24 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,h. 32. 23
ensiklopedia.25 Adapun bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus hukum, majalah dan artikel dari internet. 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik–teknik untuk mengumpulkan data yaitu studi dokumen, wawancara, observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a. Teknik Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.26 b. Teknik wawancara(interview) Menurut M. Mochtar, teknik wawancara adalah teknik atau metode
memperoleh
informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka), antara pewawancara dengan responden. Selain dengan cara tatap muka wawancara dapat dilakukan secara tidak langsung dengan telepon atau surat.27 c. Teknik observasi / pengamatan. Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.Yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung dimana dalam pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. 1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui studi dokumen, teknik wawancara, ataupun dengan observasi kemudian mengolah dan menganalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan 25
Ibid.. Ibid, h. 68. 27 M. Mochtar, 1998, Pengantar Metodologi Penelitian, Sinar Karya Dharma IIP, Jakarta, h. 78 26
pembahasan dan selanjutnya disajikan secara
deskriptif. Data yang telah terkumpulkan
dipaparkan dengan disertai analisis sesuai dengan teori yang terdapat pada buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.
