BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini oleh Pemerintah Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, termasuk peningkatan dibidang ekonomi dan keuangan. Usaha-usaha tersebut terlihat jelas dengan dicantumkannya pasal-pasal yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pasal 27, 33 dan 34.
2
Dalam rangka untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah menciptakan fasilitas mulai dari perkreditan sampai dengan upaya memecahkan masalah pemasaran dan penyediaan bahan baku. Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, hal ini tentunya dapat menghambat pelaku usaha kecil untuk memupuk dan mengembangkan modal usahanya. Faktor inilah yang sering kali memicu tumbuh kembangnya pinjaman-pinjaman kredit. Pembangunan dibidang ekonomi bertujuan peningkatan produksi barang yang diperlukan guna melakukan pengadaan barang bagi kebutuhan rakyat. Peningkatan produksi memerlukan pembiayaan dan guna kelancaran pembiayaan atas peningkatan produksi 2
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2001, hal. 9.
Universitas Sumatera Utara
dibutuhkan suatu bank yang dapat menampung dan menyalurkan uang guna kebutuhan pembiayaannya. 3 Kelancaran arus uang itu mencerminkan intensitas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang diselenggarakan melalui perbankan dengan meningkatkan penggunaan jasa-jasa bank khususnya dalam pemberian kredit perbankan. Perjanjian kredit itu sendiri merupakan perjanjian antara penerima dengan pemberi kredit yang membuat ketentuan-ketentuan mengenai jumlah dan cara mengangsur kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit, jenis dan pengikatan jaminan kredit, cara penarikan kredit, suku bunga kredit dan sebagainya. 4 Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan. Menurut kenyataan “kredit” sudah merupakan aktualitas yang hidup sehari-hari dalam masyarakat luas. Khususnya dalam iklim pembangunan ekonomi yang sudah menjadi garis politik pemerintah, perkreditan bukan lagi merupakan masalah teknis perbankan sematamata. Kegiatan aktif fungsi bank kini harus benar-benar dijiwai oleh ideologi yang hidup karena perkreditan harus ditujukan kepada sasaran kesejahteraan rakyat.
3
H.A.K. Moch. Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung : Penerbit Alumni, 1986, hal. 1.
4
R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 4.
Universitas Sumatera Utara
Dari gambaran singkat diatas, dapat disebutkan dan disimpulkan bahwa ada beberapa unsur dalam suatu pemberian kredit 5 : 1. Ada pihak yang bersedia dan mempunyai kelebihan uang/ dana/ barang/ jasa serta menawarkan kelebihan uang/ dana/ barang/ jasa tersebut sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Pihak ini disebut “kreditur” atau “pemberi kredit”. 2. Ada pihak yang membutuhkan dana dan mengajukan permohonan untuk memperoleh uang/ dana/ barang/ jasa tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkannya. Pihak ini disebut “debitur” atau “penerima kredit”. Pemberi kredit biasanya dalam keadaan/ posisi yang lebih kuat sehingga lebih memperhatikan dan memperhitungkan unsur : a. Kepercayaan Ia harus mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa kelebihan dana/ uang/ barang/ jasa yang akan diberikannya akan kembali dan menghasilkan (berupa bunga kredit). b. Prestasi Ia mau memberikan prestasi dalam bentuk uang/ dana/ barang/ jasa apabila mempunyai keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehnya kembali. c. Waktu Pemberian kelebihan dana/ uang/ barang/ jasa kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat/ waktu yang telah disepakati bersama/ ditentukan. d. Risiko Ada perbedaan waktu antara penerimaan dana/ uang/ barang/ jasa dengan saat pengembaliannya sehingga hal ini membawa risiko baginya. Apabila risiko yang dihadapi sekecil-kecilnya barulah ia akan memberikan kelebihan dana/ uang/ barang/ jasa tersebut kepada penerimanya. Untuk mendukung, memperlancar, dan memperkecil risiko dari penyaluran kredit ini tentunya dibutuhkan adanya suatu asuransi. Baik asuransi jiwa kredit maupun asuransi kredit bank. Asuransi jiwa kredit adalah program asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadapjiwa kreditur sehingga pengembalian kredit sesuai dengan jadwal dan 5
Ibid, hal. 3.
Universitas Sumatera Utara
Asuransi kredit Bank merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang menjembatani sektor ril dan sektor finansial guna meningkatkan kepercayaan perbankan dalam kebijakan kreditnya. Dewasa ini masalah asuransi mendapat perhatian dikalangan dunia bisnis. Apalagi dalam masa yang sifatnya tidak menentu, Hampir semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat bisnis mengikutsertakan lembaga asuransi dalam hubungannya dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi sudah digemari oleh pelaku usaha. Bagi subjek hukum pelaku usaha/bisnis, baik badan hukum maupun perorangan, tentunya mereka tidak berkeinginan mengalami kerugian akibat terjadinya evenement. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah tidak adanya titik temu antara sektor ril dan perbankan. Pengusaha sering kali mengalami masalah berupa proyek yang tidak bankable menurut bank ataupun agunaan yang tidak memadai, bank juga kehilangan potensi penyaluran kredit karena khawatir akan profil risiko. Salah satu upaya hukum adalah dengan membuat klausul asuransi didalam perjanjiannya. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non bank biasanya bekerjasama dengan lembaga bisnis lainnya, seperti perusahaan leasing, perbankan, perusahaan jual beli kredit kendaraan, perusahaan real estate dan lain-lain. Dalam praktek, setiap kontrak yang dilakukan oleh konsumen baik itu konsumen perbankan, konsumen leasing, konsumen perumahan, konsumen jual-beli kendaraan bermotor selalu dicantumkan mengenai pasal yang berisikan klausula asuransi. Tujuan dicantumkan klausula tersebut adalah untuk mengalihkan risiko dari pebisnis / pelaku usaha / perusahaan bisnis kepada pihak perusahaan asuransi. Dengan perkataan lain, peranan asuransi dalam kontrak-kontrak bisnis / usaha tersebut adalah untuk perlindungan hukum bagi seorang kreditur maupun debitur.
Universitas Sumatera Utara
Tindakan menambah klausul asuransi dalam perjanjian kredit adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin akan diderita oleh kreditur. Misalnya saja debitur meninggal dunia sehingga tidak dapat lagi melunasi hutang kreditnya. Untuk menghindari kerugian inilah, bank selaku pemberi kredit mengalihkan risikonya kepada pihak perusahaan asuransi. Namun hal ini bukan berarti kreditur dapat memberikan pinjaman kredit secara sembarangan. Ada hal-hal yang masih harus diperhatikan sebelum kreditur memberikan pinjaman kredit. Berdasarkan
uraian
diatas,
perusahaan
asuransi
berfungsi
untuk
memberi
perlindungan kepada pihak debitur dan kreditur apabila terjadi evenement. Namun hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya pada masalah dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.SusBPSK/2014, sehingga penulis mengangkat kasus ini untuk dibahas dalam skripsi ini. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana Kronologis dan Kedudukan Para Pihak dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014 ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014? 3. BagaimanaPerlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit Bank yang Melibatkan Perusahaan Asuransi PT. Central Asia Raya(Studi Kasus Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014)?
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui kronologis dan kedudukan para pihak dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014. c. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kredit Bank yang Melibatkan Perusahaan Asuransi PT. Central Asia Raya(Studi Kasus Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014).
D. Manfaat Penulisan Skripsi ini juga diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 1. Manfaat secara teoritis Secara teoritis, skripsi ini dapat bermanfaaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam suatu perjanjian kredit yang melibatkan Perusahaan Asuransi pada Studi Kasus Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014. 2. Manfaat secara praktis Secara praktis, skripsi ini dapat memperjelas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah khususnya dalam suatu perjanjian kredit yang melibatkan asuransi jiwa kredit. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga membantu masyarakat umum mengetahui hal prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang melibatkan asuransi dengan jelas.
E. Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif
yaitu
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
dan
empiris,
yaitu
mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder. 6 b. Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata yang mengikat antara lain Undang-Undang tentang
Perbankan, Undang-Undang tentang
Perasuransian, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan undang-undang, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. c. Analisis Data/Bahan Hukum Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.
6
Tampil Anshari Siregar, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan,
2005, hal. 23.
Universitas Sumatera Utara
Analisis data dilakukan dengan : a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian; c. Menjelaskan hubungan-hubungan hukum antara berbagai konsep, pasal yang ada; d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mepertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan mengintepretasikan data guna mendapat kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. 7 F. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit Bank Yang Melibatkan Perusahaan Asuransi PT. Central
Asia
Raya
(Studi Kasus Putusan Ma Nomor 528k/Pdt.Sus-Bpsk/2014)”. Di dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan perasuransian kredit, baik melalui literatur yang 7
Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar
(Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 54.
Universitas Sumatera Utara
diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak maupun elektronik dan disamping itu juga diadakan penelitian. Dan sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini, maka hal itu menjadi tanggungjawab saya sendiri. G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan, yaitu : Bab I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metode penelitian, Keaslian penulisan, Sistematika penulisan. Bab II : Pengaturan hukum mengenai kredit dalam perbankan yang di mulai dari Sejarah Perbankan di Indonesia, Perjanjian Kredit dalam Pemberian Kredit oleh Bank, Peraturan Hukum Perkreditan Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan, UndangUndang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Bab III : Penggunaan asuransi jiwa kredit dalam perjanjian kredit bank di kenal dari Sejarah Perasuransian di Indonesia, Jenis-jenis Asuransi yang Digunakan dalam Perjanjian Kredit Bank, Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Kredit, Asuransi Jiwa Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank. Bab IV : Perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank Mandiri dalam kaitannya dengan perjanjian kredit bank yang melibatkan perusahaan asuransi PT. Central Asia Raya
Universitas Sumatera Utara
(Studi Kasus Putusan MA nomor 528k/Pdt.Sus-BPSK/2014) meliputi : Kronologis dan Kedudukan Para Pihak dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Perlindungan Nasabah PT. Bank Mandiri dalam Putusan MA Nomor 528K/Pdt.SusBPSK/2014. Bab V : Kesimpulan dan Saran, sebagai layaknya dalam penulisan skripsi, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kesimpulan dan juga saran-saran yang menjadi bahan masukan untuk penelitian mengenai masalah ini dan dalam skripsi ini akan turut pula dimasukkan daftar bacaan dan lampiran-lampiran.
Universitas Sumatera Utara
