BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Negara Indonesia dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya
secara terus menerus berusaha melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam melaksanakan
pembangunan
nasional
ini
salah
satu
sumber
pembiayaan
pembangunan yang berasal dari penerimaan dalam negeri yang potensial untuk terus digali dan ditingkatkan adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sektor penghimpun dana terbesar dari masyarakat. Menurunnya penerimaan negara dari sektor migas mengakibatkan peranan pajak meningkat dari tahun ke tahun, bahkan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
1
Negara Indonesia dalam memungut pajak menganut Self Assessment System, dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sehingga Wajib pajak diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak secara optimal dan konsisten tanpa mengurangi asas keadilan, maka pemerintah mengadakan deregulasi dalam sektor perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang baru, maka lahir lah undang- undang perpajakan tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Tahun 2000, yang terdiri atas UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta UU No. 12 Tahun 1994 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpaajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Setiap tahunnya wajib pajak badan diwajibkan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak -Tahunan Badan, 1771) ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pajak yang terutang berdasarkan SPT-Tahunan yang lalu dikurangkan dengan pajak yang dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 21,22,23) serta penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri (PPh Pasal 24) yang dapat dikreditkan kemudian dibagin 12 bulan atau jumlah bagian Tahun Pajak, merupakan angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar. Menurut UU No. 17 Tahun 2000, PPh 2
pasal 25 dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang. Cara yang diperkenankan adalah dengan mengangsur utang pajaknya dalam Tahun Pajak, dimana angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun. Berikut ini adalah data Laporan Keuangan berupa Laporan Laba-Rugi PT.X pada tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
PT.X LAPORAN LABA-RUGI PER 31 DESEMBER 2014 Pendapatan
Rp
21,812,578,836
Harga Pokok Penjualan
Rp 20,414,183,377
Laba Kotor
Rp
1,398,395,459
Total Biaya Usaha
Rp
853,831,694
Laba Usaha
Rp
544,563,764
Pendapatan diluar usaha
Rp
4,522,800
Beban diluar Usaha
Rp
4,316,560
Jumlah Pendapatan diluar Usaha
Rp
206,240
Laba Sebelum Pajak
Rp
544,770,004
Pendapatan (Beban) diluar Usaha
3
Dari data diatas, PT.X memiliki laba usaha sebesar Rp. 544.563.764, dan memiliki jumlah pendapatan di luar usaha sebesar Rp. 206.240 sehingga dijumlahkan mendapatkan laba sebelum pajak senilai Rp. 544.770.004 dari data tersebut maka akan dihitung PPh pasal 25 yang akan dibayar per bulan oleh PT.X. Seiring perkembangan dunia usaha saat ini, semakin banyak Wajib Pajak baik perusahaan maupun orang pribadi yang memiliki penghasilan sehingga harus menunaikan kewajiban perpajakan. Namun tidak banyak Wajib Pajak yang mengerti dan memahami prosedur perhitungan, pembayaran sampai pelaporan pajak. Untuk itu, sebagai salah satu Kantor Konsultan Pajak (Tax and Accounting Consultant) di Denpasar, Ketut Tarik, SE., SH,. MM,. Ak. menawarkan jasa perpajakan sekaligus akuntansi bagi perusahaan-perusahaan maupun orang pribadi yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ketut Tarik, SE., SH., MM., Ak. melayani kliennya mulai dari permohonan NPWP, perhitungan, pembayaran, pengisian SPT sampai pelaporanya bahkan diberi kuasa oleh klien untuk mewakilinya dalam hal kewajiban perpajakan , seperti mengajukan keberatan dan sebagainya. Begitu juga dengan perhitungan PPh Pasal 25 sebagai angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh PT.X sebagai salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Ketut Tarik, SE., SH., MM., Ak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT.X?
4
2) Berapakah besarnya angsuran pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setiap bulannya selama Tahun Pajak 2014 oleh PT.X? 1.2
Tujuan Penelitian Dari pokok permasalahan diatas,maka didapat tujuan laporan: 1) Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT.X 2) Untuk mengetahui berapakah besarnya angsuran pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setiap bulannya selama Tahun Pajak 2014 oleh PT.X
1.3
Kegunaan Penelitian Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis
bagi pihak-pihak yang terkait. 1) Manfaat Teoritis Penelitian
ini
diharapkan
mampu
memberikan
sumbangan
bagi
pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai penerapan teori perhitungan pajak sesuai dengan UU No 17 Tahun 2000 yang diproleh pada masa perkuliahan. 2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan refrensi bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengambil suatu kebijakan terutama berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.
5
1.4
Sistematika Penulisan Tugas Akhir Studi (TAS) ini terdiri dalam lima bab, yang diuraikan secara
ringkas sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk
mengembangkan
hipotesis
dan
menjelaskan
fenomena
penelitian serta pembahasan hasil penelitian sebelumnya. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi dan pengukuran variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Pada bab ini menguraikan gambaran umum daerah/ deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab V Simpulan dan Saran Pada bab ini menguraikan simpulan mengenai seluruh isi Tugas Akhir Studi (TAS) dan saran-saran yang dianggap perlu atas kesimpulan yang dikemukakan. 6
