BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perekonomian Indonesia saat ini sedang dilanda krisis ekonomi akibat menguatnya mata uang dollar terhadap hampir seluruh mata uang di dunia. Perubahan tersebut memunculkan satu agenda baru bagi Indonesia yaitu pemulihan
ekonomi
melalui
peningkatan
investasi
serta
tuntutan
demokratisasi di berbagai bidang. Investasi langsung merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.1 Peranannya diarahkan sebagai salah satu cara untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian nasional yang sedang terpuruk. Penanaman modal sebagai suatu kebutuhan negara, masyarakat dan entitas ekonomi didasarkan atas kenyataan bahwa masing-masing pihak saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan atan kepentingannya. Di satu sisi negara sebagai penerima modal memerlukan dana, transfer keahlian dan teknologi untuk pembangunan, sementara itu di lain pihak para investor mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan dari berbagai faktor seperti ketersediaan tenaga kerja yang tinggi dengan upah yang murah,
1
Agung Nusantara dan Enny Puji Astutik. Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (September 2001): 2.
1
2
ketersediaan pasar yang luas dan berprospek cerah atau ketersediaan bahan baku yang lebih murah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal dalam jumlah besar, dan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut diperlukan adanya keterlibatan semua pihak baik dari sektor pemerintahan, sektor swasta maupun sektor asing. Perhimpunan dana untuk memulihkan perekonomian Indonesia melalui investasi secara langsung lebih baik bila dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.2 Masuknya modal swasta dan asing ke suatu negara, terutama dalam hal ini ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional.3 Lebih jauh investasi merupakan suatu hal yang harus disambut
baik
karena
dapat
memberikan
banyak
keuntungan
bagi
perekonomian nasional.4 Saat ini pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada tahun 2016. Target tingkat pertumbuhan tersebut penting untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk Indonesia. Cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui investasi penanaman modal dan konsumsi dalam negeri. Tingkat 2
3
4
Yulianto Syahyu, Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam : Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22, No. 5, Tahun 2003) : 46. Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum dan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26, No. 4, Tahun 2007): 16. John Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi : Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1, (Jakarta: Program Kerja Sama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 89.
3
konsumsi dalam negeri saat ini tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal tersebut semakin memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investor baru dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menutup kekurangan. Untuk bisa mendorong investor agar menanamkan modalnya di Indonesia dibutuhkan beberapa persyaratan, karena bagi investor sebelum melakukan investasi akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim investasi, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.5 Suatu perusahaan yang akan berinvestasi di suatu negara mempunyai motif mencari keuntungan. Investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya atau melakukan transaksi ekonomi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan resiko atau ketidakpastian yang besar terhadap modal mereka, misalnya apabila ada kelemahan dalam pengaturan perizinan, penyelesaian sengketa bisnis dan berbagai ketentuan perizinan. Para penanam modal akan datang ke suatu negara apabila dirasa negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.6
5
6
Pancras J. Nagy, Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor, (London: Economy Publication, 1979), hlm. 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk (a), op. cit., (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 40. Erman Rajagukguk (a), Hukum Investasi di Indonesia : Pokok Bahasan, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 50-51.
4
Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.7 Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada 26 April 2007, maka undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.8 Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lahirlah secercah harapan dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Namun perbaikan iklim investasi di Indonesia tidak dapat serta merta hanya ditumpukan pada satu undang-undang saja karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi di suatu negara. Selain itu untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini masih memerlukan pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya untuk dapat dilaksanakan. Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi. Dengan perbaikan 7
8
Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Penjelasan Umum. Ibid, ps. 38.
5
berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.9 Masih banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki faktor-faktor yang menghambat investasi karena peringkat Indonesia masih belum baik dalam penyediaan iklim usaha yang memadai bagi penanam modal. Menurut hasil laporan Bank Dunia dalam Doing Business 2014, Indonesia menempati peringkat 114 dunia dalam hal kemudahan suatu perusahaan menjalankan usaha (doing business), sedangkan untuk hal kemudahan suatu perusahaan memulai usaha (starting a business) Indonesia menempati peringkat 155 dunia. Rangking tersebut terpaut jauh dari Malaysia (18 untuk doing business dan 13 untuk starting a business), Singapura (1 untuk doing business dan 6 untuk starting a business), Vietnam (78 untuk doing business dan 125 untuk starting a business) dan Thailand (26 untuk doing business dan 75 untuk starting a business).10 Berdasarkan hasil laporan tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penyederhanaan perizinan di Indonesia dalam rangka menaikkan peringkat Indonesia. Penyederhanaan perizinan tersebut dilakukan dengan pengelompokan prosedur perizinan, mempersingkat waktu perizinan dan pembiayaan yang sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini dilakukan karena perizinan merupakan salah satu proses penting dalam kegiatan investasi secara keseluruhan, selain itu masalah 9 10
Ibid, Penjelasan Umum. Doing Business 2014 adalah laporan tahunan yang dilakukan oleh International Finance Corporation dari World Bank Group yang melakukan survei terhadap peraturan yang mendukung serta menghambat aktivitas bisnis di 189 negara di dunia.
6
perizinan dan pemberian kemudahan dalam berusaha mampu menciptakan iklim usaha yang bergairah.11 Diperlukan adanya suatu proses perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy.12 Kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha diperlukan bagi investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu kota yang melakukan reformasi dalam rangka penyederhanaan proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pengurusan izin investasi di wilayah Kota Tangerang yang meliputi seluruh izin yang dibutuhkan dilakukan dalam satu tempat dengan prosedur dan waktu yang lebih disederhanakan. Usaha Pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dalam rangka reformasi perizinan di Kota Tangerang ini
11
12
H.U. Adil Samadani, SS., SHI., MH, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 178. Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung : Aditya Bakti, 2006), hlm. 171.
7
sebelumnya menemui kendala, yaitu seputar kewenangan badan yang merepresentasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk menerbitkan semua izin yang dibutuhkan oleh investor di Kota Tangerang. Kendala tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, hal ini dikarenakan banyaknya rekomendasi-rekomendasi dari badan/dinas lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penerbitan izin. Permasalahan yang kemudian muncul dalam praktek perizinan adalah panjangnya prosedur dan waktu yang harus dilaksanakan oleh investor untuk mengurus izin yang diinginkan. Sebagaimana yang terjadi di Kota Tangerang, dimana suatu perusahaan properti yang akan mendirikan bangunan apartemen diwajibkan untuk memiliki rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang, rekomendasi peil banjir yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, rekomendasi lalu lintas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini yang kemudian membingungkan calon investor karena selain masalah perizinan yang birokratis, juga terdapat permasalahan seputar pihak mana yang seharusnya didahulukan. Berdasarkan penelusuran Penulis, dari setiap perusahaan yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk komersial rata-rata waktu yang dibutuhkan dari sejak pengajuan izin hingga terbitnya Izin Mendirikan Bangunan membutuhkan waktu selama 188 hari. Dan untuk perusahaan yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk industri rata-rata waktu yang
8
dibutuhkan dari sejak pengajuan izin hingga terbitnya Izin Mendirikan Bangunan membutuhkan waktu selama 159 hari.13 Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diterbitkan seharusnya polemik seputar panjangnya prosedur dan waktu pengurusan perizinan yang harus ditempuh oleh investor menjadi lebih ringkas dan efisien, namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan dalam kewenangan perizinan penanaman modal. Hal ini menarik Peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perizinan penanaman modal, dalam hal ini di Kota Tangerang, yang diberi judul “Implementasi UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Perkembangan Investasi di Kota Tangerang”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Tangerang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? 2. Bagaimana
perkembangan
investasi
di
Kota
Tangerang
setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 13
Laporan Perizinan pada Kegiatan Pengolahan Data Pelaporan Perizinan Kota Tangerang Tahun 2013.
9
Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut : 1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pengurusan izin penanaman modal di Kota Tangerang. 2. Dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pengurusan izin penanaman modal di Kota Tangerang dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi perkembangan investasi di Kota Tangerang.
D. Keaslian Penelitian Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah telah ada penelitian yang sama sebelumnya.
Berdasarkan
penelusuran
penulis,
penelitian
mengenai
Penanaman Modal memang telah banyak dilakukan, termasuk yang menyangkut tentang Pemberian Persetujuan dan Perizinan. Namun pada
10
umumnya penelitian-penelitian tersebut membahas perkembangan hukum dan analisis mengenai Undang-Undang Penanaman Modal apabila dibandingkan dengan undang-undang atau peraturan yang lain, seperti pada penelitian tesis di tahun 2001 oleh Daniel Sunarya Kuswandi, Magister Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada mengenai Perkembangan Hukum dan Pemberdayaan Investasi di Indonesia Berkaitan dengan Pemberian Wewenang Ijin Investasi kepada Daerah Berdasarkan UndangUndang Otonomi Daerah. Penelitian tersebut membahas korelasi antara perkembangan kepastian hukum dan peningkatan investasi di daerah setelah diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan adanya berbagai penelitan tentang Penanaman Modal, tidak mengurangi kualitas keaslian penelitian penulis. Hal ini dikarenakan sepanjang penelusuran penulis tidak ditemukan penelitian lain dengan judul ataupun bahasan yang sama sehingga topik dalam penelitian penulis merupakan hal yang baru. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang efektifitas dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan izin penanaman modal dan dampaknya bagi perkembangan investasi di Kota Tangerang.
11
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan hukum yang berkaitan dengan bidang HKI, khususnya bagi beberapa pihak sebagai berikut : 1. Pascasarjana Magister Hukum, sebagai sumbangan penelitian bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum dan ilmu sosial di lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; 2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja dan masukan untuk penyusunan kebijakan internal; dan 3. Masyarakat, agar masyarakat lebih memahami bagaimana pengurusan izin di Kota Tangerang serta menarik minat untuk berinvestasi.
