BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan mengenai isu sistem Corporate Governance semakin penting

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pembahasan mengenai isu sistem Corporate Governance semakin penting

dalam kegiatan usaha sekarang ini, apa lagi bila hal itu dikaitkan dengan hukum perusahaan maka konsep tersebut menjadi isu yang fundamental. 1 Karena Margaret M. Blair menegaskan sebagai berikut : “corporate governance arrangements influence the ability of firms to create new wealth through their effect on the risk, rewards, prerogatives, and claims of stakeholders in addition to stakeholders, and thehefore on the incentives and motivations facing these other stakeholders. Governance systems, broadly defined , set the ground rules that determine who has what control rights under what circumstances, who receives what share of the wealth created, and who bears what associated risks. Governance system thus help determine how priorites are set, how decesion are made about spending resources on building organizational capabilities, and how management and employees are evaluated and compensated. In industries and firms where human capital is critical, these factors are likely to affect wealth-creating behavior substantially afirm’s employees are much more likely to be motivated to find new ways to innovate or to cut costs, for example, if they have confidence that they will share in the wealth created by these activites-that it will not be expropriated from them by other participants in the enterprise-and if they believe that management will listen to them and devote resources to their ideas” 2

Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengelola

1

Alessio M. Pacces (ed), The Law and Economies of Corporate Governance Changing Prespectives, (Northampton:Edward Elgar,2010),hlm.12 2 Margaret M. Blair. Ownership And Control rethingking Corporate Governance For The Twenty-First Century, (Whashington,D.C:The Brookings Institution,1995),hlm. 273

Universitas Sumatera Utara

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan interen maupun eksteren lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sehinga pada akhirnya Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. 3 Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab diantara semua pihak dalam perusahaan, seperti pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan pihak-pihak stakeholder lainnya, sehingga kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai Good Corporate Governance adalah penetapan hak dan tanggung jawab. Penegasan pembagian tanggung jawab pada konteks ini adalah untuk semua pihak yang selalu dihubungkan dengan penetapan tujuan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang terpadu sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis, dirumuskan sebagai perangkat aturan yang mengarah dan mengontrol semua pihak dalam sebuah korporasi untuk mencapai tujuannya. 4 Bertolak dari pemahaman diatas, Good Corporate Governance selalu berujung pada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas tentu saja harus didasarkan pada kriteria yang memadai, kriteria yang selalu didasari

3

Pramono Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: PT. Citra Adity Bakti, 2006), hlm 78 4 Yosephus L. Sinour, Etika Bisnis , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 210.


pada

kompetensi

individu,

pengalaman,

kemauan

untuk

mengubah

dan

pengembangkan diri serta kesiapan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Sementara itu,

satu-satunya kriteria dalam pelasksanaan tugas hanyalah

tanggung jawab. Semua pihak wajib melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan secara bertanggung jawab dan selalu siap untuk mempertanggung jawabkan. Hal itu menjadi tuntutan dari prinsip Good Corporate Governance, sekaligus menjadi sesuatu yang mendesak dan tidak dapat ditawar-tawar, sebab ketika perusahaan berada dalam posisi sulit yang disebabkan karena kinerja semua pihak buruk atau karena secara keseluruhan perusahan gagal menerapkan Good Corporate Governance. Dengan perkataan lain tidak berjalannya Good Corporate Governance dapat menimbulkan beberapa hal, antara lain kegagalan perusahaan menunaikan kewajibannya, penyimpangan pemakaian dana, pengalihan saham, yang terjadi karena semua pihak tidak menjalankan peran dan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab. Kegagalan semua pihak dalam menjalankan tugasnya masingmasing merupakan awal dari keruntuhan korporasi tersebut. Kondisi pengelolaan perusahaan yang demikian dapat membuat perusahaan menjadi tidak efisien dan mungkin perusahaan akan menjadi rugi bahkan dapat berada dalam kondisi pailit. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disadari berbagai pihak. Misalnya kewajiban penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.


Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang sesungguhnya memiliki karakteristik yang hampir tidak berbeda dengan BUMN, belum mempunyai regulasi pedoman penerpan prinsip-prinsip Good Corporate Governance padahal secara legal, BUMN dan BUMD sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara (berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara), tidak dapat dipungkiri ditingkat operasional secara umum, kinerja BUMD jauh ketinggalan dibanding BUMN. Salah satu penyebab, karena stakeholders BUMD terlihat kurang responsif dalam mengikuti dinamika yang ada, khususnya dinamika pengelolaan (governance) di BUMD. Padahal, jika dicermati, banyak hal yang berlaku di BUMN dapat menjadi role model atau benchmark bagi pengelolaan BUMD, khususnya berkenaan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dari aspek governance, misalnya, institusi BUMD masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, BUMD bukanlah institusi pemerintah. Implikasinya, berbagai kewajiban yang melekat pada pemerintah, melekat pula pada BUMD. Sebagai contoh, di beberapa BUMD masih harus mengikuti ketentuan pengadaan barang yang diberlakukan di pemerintahan, yang semestinya tidak perlu karena BUMD adalah perusahaan yang senantiasa terikat pada momentum bisnis yang mengharapkan respon yang cepat dari manejemen BUMD tersebut. BUMD juga masih harus menjalani pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena alasan keuangan negara. Padahal sebagai


suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT), BUMD juga diperiksa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Tidak adanya equal treatment bagi BUMD yang dituntut harus memiliki laba, menyebabkan BUMD tidak dapat bersaing secara seimbang dengan perusahaan-perusahaan lain seperti BUMN dan swasta yang lebih lentur dalam menjalankan gerak bisnis yang senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan pasar global. Dari sudut permodalan BUMD juga menghadapi kendala legalistik dimana pemenuhan modal Pemerintah Daerah harus mengikuti mekanisme Peraturan Daerah yang dirumuskan bersama sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai salah satu perusahan, sudah seharusnya Good Corporate Governance juga wajib diterapkan dalam pengelolaan BUMD, jika nilai BUMD tersebut lebih optimal, memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Namun sampai dengan saat sekarang ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mewajibkan BUMD baik yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) maupun yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMD. Perintah untuk melaksanakan Good Corporate Governance saat ini baru terbatas pada perusahan terbuka dan perusahaan publik berdasarkan peraturan dibidang pasar modal, perusahaan penanaman modal berdasarkan Undang-undang


Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sedang untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perintah untuk menjalankan Good Corporate Governance berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/MBU/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMD ini mengakibatkan kebanyakan BUMD dikelola dengan tradisonal, berbeda dengan BUMD yang bergerak dalam usaha sektor perbankan yang dalam pengololanannya wajib menerapkan Good Corporate Governance sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sektor perbankan misalnya, didasari dengan adanya perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Sehingga pelaksanaan Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih, mengingat risiko dan


tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 5 BUMD dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, kemudian pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tersebut dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tersebut merupakan kebijakan pemerintah melakukan peninjauan kembali beberapa perundang-undangan, sebagaimana yang ditentukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor. XXXIX/MPRS/1968 tertanggal 27 Maret 1968 6. Hasilnya direkomendasikanlah pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah.

5

Penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum 6 Konsideran Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Beberapa Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tetang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai dengan disahkannya undang-undang penggantinya. Namun sampai saat ini belum ada undang-undang penggantinya, sedangkan dari sudut materi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memiliki semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Semangat demokratisasi ekonomi belum menjadi paradigma pembangunan ekonominya, sehingga dalam implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan peranya dalam mendukung fungsi perusahaan sebagai kontributor PAD. 7 Sejalan dengan upaya pemberdayaan daerah, pemerintah pusat juga melakukan penyerahan berbagai sumber-sumber pembiayaan untuk dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut. Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah merinci sumber-sumber

pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya menurut ketentuan yang ada tersebut, sumber-sumber keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas: 7

Sulistiono Kertawacana “Urgensi Pengubahan UU BUMD” http://www.com/bumd/view/. diakses tanggal 19 Oktober 2011.


1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan, yang terdiri atas: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil (Pajak). 3. Pinjaman daerah. Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Oleh karena PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, merupakan modal bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun porsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemda. Otonomi daerah telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain : Pertama, berusaha menarik investor untuk menanamkan investasinya. Kedua, menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi untuk menarik berbagai pungutan (retribusi) sehingga PAD meningkat. Ketiga, membentuk BUMD. Semangat otonomi daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut. Salah satu BUMD yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara adalah PT. Perkebunan Sumatera Utara, juga mengemban fungsi sebagai kontributor PAD bagi provinsi Sumatera Utara, PT. Perkebunan Sumatera


Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada mulanya BUMD tersebut berbentuk Perusahaan Daerah, berubah menjadi Perseroan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusaha Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada pencapaiaan keuntungan, PT. Perkebunan Sumatera Utara harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki core bisnis yang sama, baik dengan perusahaan perkebunan BUMN maupun perusahan perkebunan swasta dalam negeri maupun swasta asing. Sehingga dalam perjalannya PT. Perkebunan Sumatera Utara harus dapat menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance, meski penerapan Good Corporate Governance pada BUMD belum diatur didalam ketentuan khusus tentang BUMD. Atas pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Perkebunan Sumatera Utara karena secara substansi pasar tidak pernah membedakan perusahaan BUMD, BUMN, Swasta Nasional maupun Swasta Asing. Namun dalam pelaksanannya perusahaan-perusahaan tersebut akan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang melingkupinya.

B.

Perumusan Masalah Modal BUMD sebahagian atau seluruhnya milik Pemda, karena Pemda tunduk

pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga keuangan daerah juga


dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. BUMD baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas, harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance karena sebenarnya BUMD itu adalah amanat rakyat di daerah, dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah? 2. Bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance diterapkan pada aturan-aturan pengelolaan BUMD? 3. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk diterapkan pada PT. Perkebunan Sumatera Utara?

C.

Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman

terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan, dengan tujuan ini diharapkan akan didapatkan data dan informasi yang akurat terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan yang statusnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada perusahaan BUMD.


2. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik

(Good

Corporate

Governance)

diterapkan

aturan-aturan

pengelolaan pada BUMD. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.

D.

Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis, yaitu : 1.

Manfaat Teoritis a.

Menambah pengetahuan normatif, khususnya terkait dengan kaidah hukum, teori dan doktrin ilmu hukum yang relevan dengan tema penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMD.

b.

Mendapatkan informasi tentang perkembangan kaidah hukum, teori dan doktrin ilmu hukum terkait dengan penerapan Good Corporate Governance pada BUMD.

2.

Manfaat Praktis a.

Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah maupun manajemen perusahaan dalam menjalankan perusahaan.

b.

Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan mengenai pengaturan BUMD.


E.

Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan

Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, diketahui bahwa penelitian mengenai Analisis Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi pada PT. Perkebunan Sumatera Utara) belum pernah dilakukan dengan pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang BUMD yang dilakukan mengenai BUMD,diantaranya penelitian dengan judul Analisis Terhadap Kepemilikan BUMD Studi Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara oleh Rinto Purwana Harahap, NIM 067005040, namun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini asli dan belum pernah diteliti baik dari segi materi maupun lokasi penelitian, dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka.

F.

Kerangka Teori Dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Setidaknya terdapat dua teori utama yang terkait dengan corporate

governance adalah stewardship theory dan agencytheory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab,


memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. 8 Teori agensi memberikan pemahaman yang paling dekat untuk memahami Good corporate governance, teori ini memberikan kajian mengenai dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal, berbeda dengan teori perusahan klasik yang menggambarkan pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta mengendalikan sendiri perusahaannya sehingga maksimum profit menjadi harga mati bagi perusahaan untuk bisa hidup dan berkembang. Teori perusahaan klasik juga mengurai bahwa kebutuhan modal dan keterampilan manejerial perusahaan dengan sekala otomistik dipasok oleh satu sumber saja, yakni pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta. Namun dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang bersekala besar serta keterampilan manejerial dipasok oleh tenaga

8

Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. . Makalah . http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN diakses tanggal 2 Oktober 2011


kerja manejerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (shareholder) dan pemberi pinjaman (debt holder). 9 Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai Good corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori Agensi menjawab dan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara pengelola dengan pemegang saham. Pengertian pemegang saham dalam agency teory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebahagian kekayaan atau wealth-nya untuk dikembangan oleh pihak lain. Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Amin wijaya memberikan defenisi mengenai Good corporate governance sebagai tata kelola perusahaan yang merupakan sistem untuk mengatur kearah mana kegiatan usaha perusahaan akan dilaksanakan, dalam konteks ini merupakan 9

Sutendi Adrian. Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14.


bahagian dari pembuatan sasaran yang akan dicapai perusahaan, untuk apa sasaran tersebut dicapai serta parameter apa yang akan dipakai dalam menentukan pencapaian sasaran tersebut. 10 Good Corporate Governance sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan: 11 a.

Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran organ perusahaan dan para stakeholder lainnya.

b.

Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

c.

Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya. Ada beberapa prinsip dasar yang harus di perhatikan dalam corporate

governance, yaitu: 12

10

Amin Wijaya Tunggal, Audit committee, (Jakarta. Harvasindo, 2003), hlm 9. Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN. Diakses tanggal 28 Nopember 2011 12 Op.cit, hlm 10 11


a. Transparency

(keterbukaan

informasi),

yaitu

keterbukaan

dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. b. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. c. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. d. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundanganundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari Good Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Besarnya mandat yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kepada BUMD untuk dapat memenuhi


fungsinya sebagai pemasok pendapat asli daerah menjadikan pengurusan BUMD harus dilakukan dengan perencanaan staregi jangka panjang yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak, sehingga pengurusannya harus dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik, memperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan yang menuntut adanya pemisahan manajemen dan pengelola perusahaan dari pemegang saham. 13sehingga penyerahan pengelolaan perusahan dari pemilik perusahaan kepada tenaga-tenaga yang profesional menjadi sangatlah penting, dimana tenaga-tenaga profesional tersebut bertugas untuk melindungi kepentingan perusahaan dengan keleluasaan yang dimiliknya dalam mengelola manajemen perusahaan, hal ini sejalan dengan teori agensi yang memberikan pemahaman bahwa pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam suatu perusahaan hanya bertugas mengawasi dan melakukan monitoring terhadap jalannya perusahaan yang dikelola oleh pengurus perusahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi pengurus untuk memastikan bahwa pengurus dan tenaga-tenaga profesional tersebut hanya bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan. 14 Sehingga penerapan pinsipprinsip tata kelola yang baik pada BUMD menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan .

13

Ibrahim Johanes, Hukum Oraganisasi Perusahaan, (Bandung: Refika Aditama, 2006),

hlm.71 14

Ibid, hlm. 51


2.

Kerangka Konsepsi. Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai

dalam penelitian ini, peneliti meberikan pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah tersebut antara lain: a. Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 15 b. Tata Kelola Perusahan yang baik (Good Corporate Governance) adalah sistem yang mengatur

kearah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan,

termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai dan ukuran keberhasilannya. c. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya d. Prinsip-prinsip (transparancy),

Good

Corporate

akuntabilitas

Governance (accontability),

adalah

keterbukaan

pertanggungjawaban

(responsibility), independent (independency) dan kewajaran (fairness).

15

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.


e. Pemda adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 16 f. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara.

G.

Metode Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan

penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang dipergunakan diuraikan sebagai berikut : 1.

Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (yuridis

normatif), penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji tentang peraturan hukum mengenai BUMD, peraturan mengenai perseroan terbatas, Peraturan Daerah, Anggaran Dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara . Penelitian ini bersifat deskriptif analisis 17 karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan dianalisis secara mendalam permasalahan yang berkaitan dengan penerapan tata kelola yang baik pada BUMD, mencari tahu tentang tata kelola BUMD, kemudian akan dianalisis bagimana prinsip tata kelola BUMD serta bagaimana penerapan prinsip tersebut pada BUMD .

16

Pasal 1 huru “b” Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara. 17 Soerjono Soekanto, Sri Maudjin, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Raja Grafindon Persada,1995), hlm 26


2.

Sumber Data Di dalam penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup ; a.

Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan bentuk badan hukum BUMD, antara lain. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangundangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini, Anggaran dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara, Pedoman Prilaku PT. Perkebunan Sumatera Utara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.


3.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian

kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya lainya. 4.

Alat Pengumpulan Data Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitan, buletin dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, studi dokumen dilakukan di PT. Perkebunan Sumatera Utara. 5.

Analisis Data. Data yang ada sebagai hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan

menguraikan secara deskriptif dan prospektif, agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realita mengenai penerapan tata kelola yang baik pada BUMD sebagai suatu analisis. Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam katagorikatagori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data


yang diperoleh melalui studi dokumen, studi kepustakaan dan peraturan perundangundangan dianalisis berdasrkan metode kualitatif : 18 a. Menentukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. c. Menentukan hubungan diantara berbagai katagori

atau peraturan yang

kemudian diolah. d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai katagori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan sebagai kesimpulan atas permasalahan.

18

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo, 2006), hlm.225.


BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan mengenai isu sistem Corporate Governance semakin penting

Recommend Documents