BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Dengan semakin maju dan terbukanya sistem informasi dewasa ini, isu-isu atau berita apa pun semakin mudah diketahui oleh masyarakat di sudut-sudut terpencil bahkan di seantero dunia. Isu-isu tersebut dapat berupa persoalan kehidupan manusia sendiri, lingkungan, sosial, politik, ekonomi, atau yang berkatian dengan masyarakat (publik), dan sebagainya. Isu-isu kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan publik umumnya menjadi isu yang selalu mendapat perhatian masyarakat, karena sifatnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan manusia sebagai bagian dari masyarakat (publik). Isu yang paling mengemuka adalah tata keklola yang baik ( good governance ) dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini . Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkanya, mengingat masyarakat pada era globalisasi informasi
seperti
saat
ini
menuntut pemerintah
agar
menyelengarakan
pemerintahan yang baik dan transparan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (Tanjung,2008). Dalam rangka reformasi di bidang keuangan dan meralisasikan pemerintahan yang transparan, pada tahun 2003 – 2004 pemerintah melakukan
1
2
perombakan peraturan keuangan Negara, Pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan 3 paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur. Paket UU
di bidang
pemerintah melakukan negara
Keuangan
langkah-langkah
Negara
penataan
mengharuskan
manajemen
keuangan
secara komprehensif, termasuk penataan ulang sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintah. Penerapan reformasi dibidang penganggaran merupakan bagian dari upaya
untuk
meningkatkan
tranparansi
dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kebocoran keuangan Negara. Tetapi keinginan masyarakat tersebut sangat sulit di wujudkan , mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparancy International (TI) pada periode 2012 Indonesia menduduki peringkat 118 dari 176 negara di dunia dengan indeks CPI score 32 .Hal ini
3
membuktikan bahwa tingkat korupsi yang tinggi mencerminkan birokrasi yang buruk yang berarti pula bahwa implementasi good governance masih jauh dari harapan (Sari ,2010). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 ditemukan sejumlah
kelemahan. Hasil evaluasi atas 358 LKPD terdapat
3.397 kasus kelemahan SPI(System pengendalian internal), yang terdiri atas 1.401 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.368 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 628 kasus
kelemahan
struktur
pengendalian
intern.
(www.bpk.go.id IHPS 2012 ). Beasley (2007) menyatakan bahwa: “Internal control is a process, effected by an entity’s board of directos management and other personnel, designed to provide reasonable assuranceregarding the achievement of objective”. Efektivitas
Sistem
Pengendalian
Internal
merupakan
salah satu
kriteria yang digunakan oleh BPK(Badan Pemeriksa keuangan) dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15
tahun
2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, penjelasan Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa ”Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan
pada
kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektivitas SPI”. Oleh
karena itu,
pimpinan Kementrian
setiap
atau
pimpinan pemerintah
Lembaga
dan
Pemerintah
pusat
termasuk
daerah
wajib
4
merancang
sistem pengendalian internal
pemerintah yang efektif yang
berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 agar tujuan Pemerintah dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat tercapai (Maulina, 2010). Berdasarkan data dari BPK, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I Tahun 2012 Terhadap 426 LKPD(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), BPK memberikan Opini WTP (Wajar tanpa pengecualian) atas 67 entitas ( termasuk 33 entitas dengan opini WTP-DPP(Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan) , Opini WDP(Wajar dengan pengecualian) atas 316 entitas , Opini TW(Tidak wajar) atas 5 entitas, dan opini TMP(Tidak memberikan Pendapat) atas 38 entitas. Kota Sukabumi mendapatkan opini WDP 5 kali bertutr turut pada periode tahun 2006 – 2011. Tabel .1.1 Perkembangan opini LKPD Tahun 2006-2011 OPINI
LKPD WTP
%
WDP
%
TW
%
TMP
JUMLAH
%
2006
3
1%
327
70%
28
6%
105
23%
463
2007
4
1%
283
60%
59
13%
123
26%
469
2008
13
3%
323
67%
31
6%
485
2009
15
3%
330
65%
48
10%
119* 24% )111 22%
2010
32
9%
271
76%
12
3%
43
12%
358
2011
67
16%
316
74%
5
1%
38
9%
426**)
504
*) termasuk 4 LKPD tahun 2010, yang baru selesai di periksa di semester I tahun 2012 **) jumlah opini yang di berikan sampai dengan semester I tahun 2012 Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2012).
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2011 yang dalam presentase, menunjukan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk Tahun 2006.
5
Kenaikan proporsi opini WTP dan WDP yang diikuti penurunan opini TW menggambarkan adanya perbaikan
yang dicapai
oleh entitas pemerintah
daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggung jawaban keuangan yang lebih baik. Menurut BPK masih adanya opini TMP dan TW (10%) yang diberikan oleh BPK menunjukan efektivitas SPI Pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur-unsur pengendalian internal. Meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi resiko dan analisis resiko, lemahnya pengendalian fisik atas asset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu. Kelemahan dalam pengendalian intern tersebut terlihat dari banyaknya kasus pencatatan tidak/belum dilakukan
atau
tidak
penganggaran/perencanaan tidak memadai, pelaksanaan
kegiatan
akurat, tidak
sepenuhnya melalui mekanisme APBD dan tidak diatur dengan mekanisme yang memadai, serta belum adanya standard operating procedure (SOP) yang memadai (BPK, 2012). Lebih lanjut dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester I Tahun 2012 BPK mengatakan kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Selain itu, para pejabat atau
6
pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Maulina, 2010). Opini TMP yang diberikan oleh BPK dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Salah satu kabupaten yang memperoleh opini TMP atas LKPD tahun 2009 adalah Kabupaten Cianjur. Tabel1.2 Perkembangan Opini Wilayah I Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2011 No
Entitas Daerah
Pemerintah
Opini Tahun 2006 1 Kota.Bogor WDP 2. Kab.Bogor WDP 3 Kota.Depok WDP 4 Kab. Sukabumi WDP 5 Kota. Sukabumi WDP 6 Kab. Cianjur WDP Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2012)
Opini Tahun 2007 WDP WDP WDP WDP WDP TMP
Opini Tahun 2008 WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Opini Tahun 2009 WDP WDP WDP WDP WDP TMP
Opini Tahun 2010 WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Opini Tahun 2011 WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Jika dilihat dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa LKPD Kab/Kota Bogor dan Kota Depok untuk tahun 2006 - 2011 secara berturut-turut mendapatkan opini WDP. Tetapi Kabupaten Cianjur pada tahun 2007 dan 2008 mendaptkan TMP. Hal ini menunjukan bahwa LKPD Kabupaten Cianjur masih buruk dan lemah pengendalian internalnya, tetapi pada akhir periode 2011 Cianjur berhasil memperoleh opini WDP .
7
Untuk Kota dan Kabupaten Sukabumi sendiri telah menunjukan progress yang baik sehingga dapat memperbaiki kualitas laporan WDP untuk LKPD tahun 2011. Progres yang baik dalam menyajikan laporan keuangan juga terlihat dari diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat. BPK menilai bahwa Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi. Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dalam semua hal yang material, telah Standar
Akuntansi Pemerintahan
pengungkapan, kepatuhan
disajikan
efektivitas
secara
(SAP),
Sistem Pengendalian
wajar,
sesuai
memenuhi Intern
dengan
kecukupan (SPI),
serta
terhadap peraturan perundang- undangan. Sedangkan, pemberian
opini WDP kepada
Pemerintah Kota Sukabumi tidak terlepas dari adanya
perbaikan yang signifikan pada penyusunan LKPD TA 2011.
Kepala
Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan inventarisasi, penilaian, dan pemutakhiran Kartu Inventaris Barang atas seluruh aset tetap serta aset lainnya, untuk aset-aset tak
berwujud,
sekaligus melakukan kodefikasi
terhadap peralatan dan mesin secara menyeluruh (BPK RI, 2012).
8
Tabel 1.3 Daftar Penelitian Terdahulu No
Nama Peneliti
Judul
Hasil Penelitian
Perbedaan
1
Diana Sari (2009)
Pengaruh Pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan.
Persepsi responden di Kota Cimahi di lihat dari pendekatan pengendalian internal yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efesien umum termasuk keadalam kategori yang baik. Transparansi laporan keuangan yang ada di pemerintahan Kota Cimahi kedalam kategori yang baik. Hal ini terlihat Dari kuesioner yg di teliti.
- Tidak menekankan pada efektivitas pengendalian internal - Objek penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Cimahi
2
Windiya Dewi Maulina, (2011)
Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat wilayah IV
Efektivitas pengendalian intern pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah IV pada umumnya telah dilaksanakan secara memadai, namun berdasarkan hasil penelitian didapat skor terendah yaitu mengenai efesiensi dan efektivitas operasi.
- Hanya meneliti sistem pengendalian intern belanja pegawai dan belanja modal - Objek Penelitian pada Kementrian Perhubungan
Pada penelitian sebelumnya di jelaskan bahwa Pengendalian internal pada Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah.
Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
9
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk membuat laporan keuangan, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Kewajiban satuan perangkat daerah membuat laporan atas penggunaan anggaran/penggunaan barang dimaksud kemudian disebut entitas akuntansi. Setiap laporan keuangan entitas akuntansi kemudian digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kemudian disebut entitas pelaporan Berdasarkan hasil perhitungan penelitian sebelumnya mengenai variabel Transparansi Laporan Keuangan yang terdiri dari Kemudahan dalam mengakses informasi keuangan, Pengungkapan hal-hal yang bersifat material, Pengungkapan secara berkala dan Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, maka penulis mengakumulasikan hasil jawaban dari variabel Transparansi Laporan Keuangan dan memperoleh hasil bahwa secara umum Transparansi Laporan Keuangan berada dalam kategori baik dengan skor
10
81.3%. Hal ini memberikan gambaran bahwa Transparansi Laporan Keuangan pada pemerintah Kota Cimahi dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan keinginan pemerintah Kota Cimahi. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa Persepsi responden di Kota Cimahi dilihat dari pendekatan pengendalian internal yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan asset Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan secara umum termasuk kedalam kategori yang baik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya responden yang menilai positif terhadap pengendalian internal di Kota Cimahi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Sukabumi”.
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana Efektivitas
Pengendalian Internal
Pemerintah
Laporan
Pemerintah
Kota di Sukabumi 2. Bagaimana
Kualitas
Kabupaten/Kota di 3. Bagaimana Peranan Terhadap Sukabumi
Keuangan
Kota Sukabumi Efektivitas
Pengendalian
Internal
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota di
11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah Kota Sukabumi. 2. Untuk Mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi . 3. Untuk Mengetahui Peranan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Kota
Sukabumi.
1.4 Kegunaan Penelitian Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan Praktis Bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan diharapkan dapat menjadi masukan efektivitas
yang
berguna untuk
lebih meningkatkan
pengendalian internal sehingga Pemerintah dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangannya. 2.
Kegunaan Akademis
Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.
12
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penulis melakukan penelitian melalui survey pada Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2013 . ada pun waktu penelitian di lakukan pada tanggal 25 Maret sampai dengan selesai.
