BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Fungsi pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan negara sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/ Inspektorat untuk kepentingan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Perkembangan terakhir, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi modern yang banyak diterapkan di negara maju. Berdasarkan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya 5 tahun. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan implementasi Undang-undang tersebut, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru ini memerlukan komitmen dari setiap Satuan Kerja Lembaga / Kementerian. Pelaksanaan secara bertahap SAP terbaru ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Aparat Pengawasan Intern agar pada tahun 2014 semua Satuan Kerja bisa mengimplementasikannya dengan baik. Hal ini juga terkait
1
2
upaya pemerintah dalam memperoleh opini “unqualified” atau “Wajar Tanpa Pengecualian” , sebagai wujud akuntabilitas yang menjadi salah satu pilar good governance. Dalam rangka memperoleh opini “unqualified” dan pendampingan implementasi SAP terbaru, Aparat Pengawasan Intern pada setiap Kementerian Negara/ Lembaga perlu berperan aktif. Dalam kerangka peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern itulah sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (Standar Reviu). Reviu Laporan Keuangan merupakan
langkah
awal
perbaikan
dan
penyempurnaan
terhadap
penyelenggaraan dan penyajian Laporan Keuangan pada Kementerian/ Lembaga. Aparat Pengawan Intern tidak cukup melakukan reviu untuk sekedar memeberikan jaminan terbatas kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga bahwa Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peran lebih jauh adalah memastikan hasil reviu tersebut ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja yang menyelenggarakan akuntansi pemerintahan. Dari hasil audit tahun 2005 – 2009 terhadap BPN RI, BPK memberikan opini “disclaimer”. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan dan penyajian Laporan Keuangan BPN RI tidak cukup baik, meskipun demikian pada tahun 2010 BPN RI berhasil meningkatkan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyelenggaraan dan penyajian Laporan Keuangan BPN RI yang kurang memadai disebabkan rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap SAP dan
3
rendahnya kualitas SPI yang dijalankan. Akhirnya, kelemahan tersebut menjadi tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPN RI. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak selalu memberikan peningkatkan opini Laporan Keuangan menjadi “unqualified” dan perbaikan terhadap penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan tersebut, bahkan terkadang bisa menjadikan opini turun menjadi “disclaimer” karena ketidaksiapan Satuan Kerja. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi SAP, hasil reviu Laporan Keuangan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan dan penyajian Laporan Keuangan BPN RI. Penulis mengambil rujukan dari sebuah jurnal Simanjuntak (2010 : 19), menyebutkan bahwa keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu : (1) Sistem Akuntansi dan IT Based Sistem (2) Komitmen Pimpinan (3) SDM yang memadai, penulis beranggapan bahwa implementasi/pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah pada satuan kerja yang dinilai melalui reviu internal auditor juga menentukan keberhasilan, yang kemudian hasil reviu tersebut
digunakan untuk perbaikan penyelenggaran
akuntansi dan penyajian laporan keuangan lembaga. Dengan demikian, penulis mengambil judul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Hasil Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Utama dan dampaknya terhadap Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Lembaga (BPN RI)”.
4
B. Perumusan Masalah Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini sekaligus menandai berakhirnya era Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama yang sudah berlaku 5 tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual baik dalam pencatatan maupun pelaporan
keuangan
pemerintah
baik
pusat
maupun
daerah.
Dalam
pelaksanaannya , penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual harus dilakukan dengan hati – hati dan persiapan yang matang serta terstruktur terkait dengan peraturan, sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disebabkan
Standar
Akuntansi
Pemerintah
(SAP)
berbasis
akrual
implementasinya lebih rumit dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual. Dalam perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) jajaran Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut melaksanakan reviu laporan keuangan baik secara semester atau tahunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Adapun tujuan reviu memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
5
serta membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dari uraian diatas dapat diidentifikasikan masalah : 1.
Apakah berpengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap hasil reviu Laporan Keuangan BPN RI?
2.
Apakah berpengaruh hasil reviu Laporan Keuangan yang dilakukan Inspektorat Utama BPN RI terhadap perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan BPN RI?
6
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Utama BPN RI :
Implementasi Pada Satuan Kerja Kanwil BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Basis Akuntansi Nilai Historis (Historical Cost) Realisasi (Realization) Substance Over Form Periodicity Konsistensi (Consistency) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Penyajian Wajar (Fair Presentation)
(Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
1. Pengakuan
Keuangan Inspektorat Utama BPN
2. Pengukuran
RI di Kantor Wilayah BPN RI :
3. Pelaporan
1. SPI
4. Akurasi
2. Karakteristik Kualitatif LK
5. Kehandalan
3. Kepatuhan
6. Keabsahan (Sumber : Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010)
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Hasil Reviu Laporan Keuangan BPN RI
Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Lembaga (BPN RI) : Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
( Sumber : Kep. KBPN RI Nomor : 259/KEP-28/VII/2011)
Hasil Reviu Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan BPN RI
Gambar 1.1 Bagan Rumusan Masalah ( Ratih Komalawati : 2011)
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dalam rangka memahami dan mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , khususnya dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan oleh auditor internal pada Inspektorat Utama BPN RI melalui reviu laporan keuangan sesuai perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap hasil reviu Laporan Keuangan BPN RI.
2.
Untuk mengetahui pengaruh hasil reviu Laporan Keuangan terhadap perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan BPN RI. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan – kepentingan sebagai berikut : 1.
Bagi Penulis Dapat meningkatkan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta sebagai seorang auditor internal dapat memahami peran Aparat Pengawasan Intern dalam upaya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
1
8
2.
Bagi Organisasi Dapat digunakan sebagai alat evaluasi atas kinerja Aparat Pengawasan Intern, yang
salah
satu
indikatornya
adalah
adanya
perbaikan
dalam
penyelenggaraan akuntansi lembaga. 3.
Bagi Pihak Lain Dapat dijadikan bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik – topik yang berkaitan dengan masalah – masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
