BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Pelembagaan Bisnis gadai pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan ( 1901 ), Perusahaan di Bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI hingga sekarang. Melihat sejarah Perum Pegadaian sangatlah jelas bahwa Perum pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang yang merasa malu untuk datang kekantor pegadaian terdekat. Selama ini, pegadaian sangat identik dengan kesusahan
atau kesengsaraan.
Orang
1
yang
datang
kesana
umumnya
2
berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun saat ini, Perum pegadaian telah mulai bersolek dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk
media
televisi,
dengan
moto
barunya
yang
menarik,
yang
diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja, yakni inovatif, nilai moral tinggi, terampil,adil layanan, dan nuansa citra. Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Islam memberikan panduan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini. Karakteristik komprehensif dalam syariah Islam berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Kegiatan perekonomian juga merupakan bentuk aktifitas muamalah yang tidak terlepas dari aturan main yang telah ditetapkan dalam syariah Islam.
3
Hal ini termasuk aktifitas pegadaian yang telah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Dikeluarkannya PSAK Syariah tahun 2007 merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari karena PSAK sebelumnya (PSAK no.59) baru mengatur standar akuntansi untuk perbankan syariah saja. Namun PSAK yang terbaru ini (PSAK No. 101-107) dimaksudkan untuk memberikan standar akuntansi keuangan yang bisa diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun Lembaga Keuangan Komersial Bukan Bank (LKBB), seperti asuransi, reksadana dan pegadaian syariah. Dalam tahap ini, standard akuntansi yang diakomodir oleh PSAK Syariah adalah standar akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang sudah banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah, seperti murabahah, salam, istisna, muddharabah, dan musyarakah. Dengan diterapkannya pelaporan yang standar, maka akuntabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia akan semakin terjaga dan meningkat. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode free based income (FBI) atau mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja. Penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karena itu, pegadaian menggunakan metode free based income (FBI).
4
Pegadaian Syariah khususnya, Pegadaian Syariah Cabang Makassar merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan usaha pembiayaan dengan sistem syariah. Dimana, bagi nasabah yang sedang membutuhkan
tambahan
dana
dapat
memperoleh
pinjaman
dengan
menggadaiakan barangnya sebagai jaminannya, khususnya barang bergerak seperti: perhiasan, alat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Sebagai penerima gadai atau murtahin, pegadaian akan mendapat surat bukti gadai berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebut bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara pegadaian dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan dikenakan jasa simpan. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut: 1. Nasabah
menjaminkan
barang
kepada
pegadaian
syariah
untuk
mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian syariah menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembiayaan. 2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. 3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya administrasi yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah, dan biaya ijarah atau biaya sewa tempat. 4.
Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.
5
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis skripsi menentukan judul “Analisis Aplikasi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Makassar”
1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat masalah yang akan menjadi pembahasan pokok yaitu apakah aplikasi sistem pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah kantor cabang Makassar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 107) dan Hukum Syariat Islam serta Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pegadaian Syariah). 1.3 BATASAN PENELITIAN Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan batasan hanya pada aplikasi sistem pembiayaan gadai syariah. 1.4 TUJUAN PENELITIAN Adapaun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui kesesuaian komparatif Aplikasi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 107) dan Hukum Syariat Islam serta Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pegadaian Syariah). 1.5 MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat yang akan diharapkan dapat dicapai yaitu: 1. Bagi penulis, dapat mengetahui tentang aplikasi sistem pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah kantor cabang makassar.
6
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen perum pegadaian syariah kantor cabang makassar. 3. Sebagai media pustaka bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN Membahas Latar Belakang, Batasan Penelitian, Rumusan Masalah, Manfaat penelitian, dan sistematika Penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini menjelaskan tentang pengertian pegadaian syariah serta tujuannya, teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini, yang digunakan pedoman menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun dari sumber lain. BAB III METODA PENELITIAN Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Pada bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan job description masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil obserfasi pada objek yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai analisa mekanisme gadai serta bagaimana
7
perlakuan akuntansinya. Hasil analisa ini disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil obserfasi dengan berpedoman pada landasan teori. BAB VI PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam studi dan kebijaksanaan selanjutnya.
