BAB I PENDAHULUAN 1.5 Latar Belakang Masalah Di negara yang sedang berkembang, daftar pelayanan sosial mencakup pelayanan-pelayanan
sosial
personal
yang
tergolong
sebagai
“pelayanan
kesejahteraan sosial” (social welfare services), sepanjang pelayanan-pelayanan tersebut memusatkan pada bantuan kepada individu-individu dan keluarga-keluarga miskin yang mengalami masalah penyesuaian diri dan keberfungsian atau kemiskinan untuk diperbaiki. Dimana salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah kemiskinan. Masalah
kemiskinan
terus
menerus
menjadi
masalah
yang
berkepanjangan, bahkan sampai sekarang dapat dikatakan semakin memprihatinkan, secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Kota Medan Sumatera Utara. Sejak awal pembangunan, pemerintah Indonesia tentu sudah mengetahui fakta kemiskinan yang senantiasa eksis sejak zaman penjajahan. Dengan berbagai kebijakan telah ditetapkan dan ditempuh. Dan berbagai program pun telah pula ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan itu. Bahkan presiden pun membentuk tim percepatan penanggulangan masalah kemiskinan. Namun masalah kemiskinan tetap saja eksis, dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke palayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan
Universitas Sumatera Utara
jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI) Pembangunan Manusia. Ditinjau dari pihak yang mempersoalkan dan mencoba mencari solusi atas masalah kemiskinan, dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara bahkan dunia. PBB sendiri memiliki agenda khusus sehubungan dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Dalam Millenium Development Goals, institusi sejagat tersebut memiliki target tertentu sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah kemiskinan di muka bumi.demikian halnya dengan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui berbagai kementrian, dinas maupun badan memiliki berbagai program atau model pelayanan sosial dalam penanggulangan masalah keluarga miskin. Masyarakat melalui berbagai lembaga juga tidak kalah dalam memberikan perhatian sehubungan dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Terlebih pribadi dan keluarga yang secara langsung merasakan pahitnya kemiskinan itu, tentu memiliki agenda tertentu dalam upaya mengakhiri penderitaan sebagai akibat dari kemiskinan. Selama beberapa dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga
keberlanjutannya sangat tergantung pada
ketersediaananggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya
Universitas Sumatera Utara
tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya aksestabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang ada pada garis kemiskinan di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,065 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,037 juta orang pada September 2014 menjadi 17,094 juta orang pada Maret 2015). Jumlah ini berarti 11,22% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Dan jumlah ini seringkali bertambah jika ternyata ada kebijakan kenaikan BBM atau kenaikan bahan pokok makanan. Kondisi seperti ini berdampak negatif pada aspek kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan mengakibatkan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi, Indonesia secara nyata menghadapi masalah kemiskinan yang berdampak pada masalah kesehatan dan pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2016). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang ada pada garis kemiskinan di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,034 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,089 juta orang pada September 2015 menjadi 17,067 juta orang pada Maret 2016). (Badan Pusat Statistik, 2016) Menurut
data
dari
Badan
Pusat
Statistik
Provinsi
Sumatera
Utara,jumlahpenduduk miskin dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami sedikit penurunan sekitar 5,220 jiwa penduduk miskin. Tetapi dalam hal ini masih tetap terlihat besarnya angka kemiskinan di provinsi sumatera utara. Sedangkan di kota medan jumlah penduduk miskin tahun 2015 terakhir mencapai 20,750 jiwa dengan
Universitas Sumatera Utara
presentase 9,41% (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2016). Dalam hal ini juga pihak pemerintah, lembaga-lembaga sosial, kementrian-kementrian sosial, dan pihak swasta lainnya telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan di sumatera utara lebih khususnya di kota medan sumatera utara. Salah satu program pelayanan yang telah terlaksana dalam penanggulangan kemiskinan di kota medan yaitu melalui program keluarga harapan (PKH). Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kurangnya akses atau informasi yang didapat. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan untuk taraf minimal sekalipun. Dampak
selanjutnya dari kondisi tersebut adalah menurunnya
produktivitas keluarga. Keluarga miskin akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keluarga miskin tidak berdaya untuk keluar dari kemiskinan. Keluarga miskin membutuhkan intervensi dari pihak lain untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan sampai menyebabkan kematian bayi dan kematian ibu. Tingginya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan pendidikan, keluarga sangat miskin tidak dapat memenuhi pendidikan anaknya. Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin berdampak dengan tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama
Universitas Sumatera Utara
pada usia 0-5 tahun. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkannya terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu keluarganya mencari nafkah. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan bagi RTSM perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin yang menyebabkan keterbatasan pengetahuan dari anak tersebut. Dengan masih banyaknya program-program pemerintah yang masih belum optimal dan tidak berjalan dengan semestinya dalam penanggulangan kemiskinan, maka sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan uji coba Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah pemberian bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfers) bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, karena dengan kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas dari SDM akan meningkat. Kedua
Universitas Sumatera Utara
komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh. Secara nyata PKH memang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sangat miskin, namun masih belum optimal terutama yang berkaitan dengan faktor kultural dalam kemiskinan. PKH belum menyentuh perubahan pola pikir keluarga terhadap masa depan dan peningkatan etos kerja melalui pendidikan keluarga. Dalam penelitian yang dilakukan, Bappenas juga menyebutkan perlunya pendekatan multidimensi dalam PKH. Pada konteks ini diperlukan upaya peningkatan pengetahuan bagi para penerima program. Salah satu cara yang bisa dikembangkan dalam PKH adalah dengan memberikan pengetahuan tambahan bagi para pendamping tentang “best pratice” pendidikan dan kesehatan sehingga mereka bisa mendesiminasikan informasi tersebut kepada ibu-ibu peserta program PKH. Pelaksanaan PKH menggunakan strategi transformasi. Program ini patut dibanggakan dan didukung karena mengupayakan perubahan perilaku yang lebih baik melalui pemberian bantuan dengan syarat-syarat tertentu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai saat ini program ini terus dikembangkan ke daerah-daerah lain sehingga Kementerian Sosial terus melaksanakan rekrutmen pendamping sampai tahun 2014. Hal ini dikarenakan program ini cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia (Kemensos, 2016). Sesuai siklus manajemen program, pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan resertifikasi kepesertaan PKH yang direkrut pada tahun 2007 untuk menentukan fase pendampingan kepada KSM. Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH. Resertifikasi yang dilakukan pada tahun ke-6
Universitas Sumatera Utara
kepesertaan dimaksud akan menghasilkan 2 bentuk implikasi. Pertama adalah status transisi,
yaitu
KSM
dikategorikan
masih
berada
dalam
kondisi
yang
mengharuskannya tetap berada dalam program. Untuk KSM yang pada tahun ke-6 masih dalam status transisi dimaksud disamping masih mendapatkan bantuan PKH, juga diberikan penguatan kapasitas keluarga dalam bentuk sesi pengembangan keluarga. Dengan ini, KSM akan dihubungkan dengan program Family DevelopmentSession (FDS) yang nantinya diharapkan dapat mengubah pola pikir KSM untuk bisamenjalani kehidupan keluarga yang sederhana dan mapan tanpa ada lagi bantuan dari PKH, yang meliputi 4 aspek, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan perlindungan anak. Kedua adalah status graduasi, yaitu KSM yang sudah dinyatakan “lulus” (graduated) dan dirujukkan untuk mendapatkan pelayanan lanjutan berupa penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi lainnya (Kemensos, 2016). Menurut buku pedoman Umum Program Keluarga Harapan Pengertian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan Family Development Session (FDS) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. Tujuan dari FDS adalah: 1.
Meningkatkan Pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
2.
Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat
Universitas Sumatera Utara
3.
Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejateraan keluarga
4.
Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga
5.
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
6.
Memberikan pemahaman kepada peserta untuk menemukan potensi lokal agar dapat dikembangkan secara ekonomi. Program pelayanan FDS ini akan menjadi program baru oleh
Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan World Bank dan Unicef untuk memberikan pelatihan kepada KSM melalui pendampingnya agar KSM tersebut mengerti tentang pola hidup yang sederhanan dan mapan. KSM akan mengimplementasikan materi-materi FDS tersebut dalam kehidupan sehari hari sehingga masalah-masalah sosial yang membelitnya bisa teratasi dan dapat menjalani pola hidup yang terus maju untuk terlepas dari garis kemiskinan. Adanya program FDS dalam PKH ini menjadi salahsatu upaya pemerintah melakukan pendekatan multidimensional dalam penanggulangan kemiskinan (Kemensos, 2016). Program FDS ini belum dijalankan di seluruh kecamatan di Kota Medan di tahun 2016 ini, dikarenakan hasil resertifikasi yang belum rampung untuk peserta PKH di setiap wilayah dan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pendamping PKH yang boleh menjalankan program ini harus mengikuti diklat FDS terlebih dahulu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelayanan sosial bagi keluarga miskin melalui program keluarga harapan (pelayanan sosial : Family DevelopmentSession (FDS) di kecamatan Medan Baru.
Universitas Sumatera Utara
Dengan adanyaBerdasarkan data yang diperoleh dari pendamping, kecamatan Medan Baru merupakan salah satu kecamatan yang sudah menjalankan program ini. Dimana tahun 2016 ini berganti nama dari RTSM (rumah tangga sangat miskin) menjadi KPM (keluarga penerima manfaat) tetapi memiliki pengertian yang sama, dan yang terdaftar menerima PKH dan mengikuti program FDS di kecamatan Medan Baru tahun 2016 adalah berjumlah 108 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kecamatan Medan Baru Terdiri dari (6) enam kelurahan yaitu Kel.Titi Rantai, Kel.Padang Bulan, Kel.Merdeka, Kel.Darat, Kel.Babura, dan Kel.Petisah Hulu. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian dikelurahan Titi Rantai Medan Baru. Sehingga pelaksanaan FDS terbagi 2 lokasi masing-masing terdiri 3 kelurahan. Lokasi pelaksaan FDS pertama di Kelurahan Petisah Hulu yang terdiri dari (Kel.Merdeka, Kel.Babura, dan Kel.Petisah Hulu) yang telah melaksanakan FDS pada tanggal 3 September 2016 dan lokasi pelaksanaan FDS kedua di Kelurahan Titi Rantai yang terdiri dari (Kel.Padang Bulan, Kel.Darat, dan Kel.Titi Rantai) yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2016 mendatang. Sehingga peneliti akan melaksanakan penelitian di Kecamatan Medan Baru Keluarahan Titi Rantai. Dilokasi ini peserta PKH
mengikuti program FDS, dan menurut peneliti di
kelurahan ini masih banyak peserta PKH yang belum memiliki mindset (pola pikir) yang maju dalam mengubah paradigma peserta menjadi lebihbaik. (Pendamping PKH Medan Baru 2016). Melalui uraian latar belakang dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Medan Baru” Family DevelopmentSession (FDS).
Universitas Sumatera Utara
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah
yang
telah
dikemukakan
sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: mengetahui dan menganalsis bagaimana “Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Baru” (pelayanan sosial : Family DevelopmentSession (FDS). 1.3 1.3.1
Tujuan dan Manfaat Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Medan Khususnya di Kecamatan Medan Baru(pelayanan sosial : Family DevelopmentSession (FDS). 1.3.2 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis : Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan pemahaman tentang pelayanan sosial baik dalam pengembangan konsep-konsep, teori-teori penulis serta ilmu pengetahuan secara umum terlebih khusus ilmu kesejahteraan sosial, sekaligus semakin memperkaya referensi yang ada. 2. Manfaat praktis: dari hasil penelitian ini diharapkan semakin menambah pengetahuan serta dapat ikut terlibat dan menumbuhkan jiwa sosial dalam setiap pelayanan yang diberikan baik terhadap kontribusi bagi instansi terkait maupun terhadap masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan secara garis besarnya, dikelompokkan dalam enam bab dalam urutan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Berisikan
mengenai
latar
belakang
masalah,
perumusan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Berisikan
teori-teori
yang
berkaitan
dengan
penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep, dan defenisi operasional. BAB III
: METODE PENELITIAN Berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data,serta teknik analisis data.
BAB IV
: GAMBARAN LOKASI PNELITIAN Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
BAB V
: ANALISIS DATA Berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.
Universitas Sumatera Utara
