BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004, menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berintikan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya Abdul Gofur Anshori dalam bukunya menyebutkan Notaris juga disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.1 Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagai fungsi publik dari negara di bidang hukum privat dan melaksanakan peran dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Peran 1
Abdul Gofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.25.
1
2
Notaris di dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Tujuan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugasnya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi keamanan dari kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.2 Fungsi pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Kode Etik demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam rangka pengawasan terhadap Notaris, maka ditentukan adanya Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004Tentang Jabatan Notaris Pasal 67 yang mana ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
2
G.H.S.Lumban Tobing, 1982, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 301.
3
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Adapun kewenangan dari Pengawas Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain: a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan; e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4
f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara; g. protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); h. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan; i. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat diperlukan. Pengawasan dilakukan atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Adapun pengawasan yang diemban oleh Majelis PengawasDaerah Notaris meliputi: 1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta; 2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan; 3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris; 4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.
5
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004,SK Kepala Kanwil Dephukham Jatim Nomor W10-051.PW.07.02 TH.2005 dan SK Nomor W10.477.KP.11.05 TH.2008, Pengawasan Notaris tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk: Pertama, Pengawasan Preventif, dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengawasan yang menjadi porsinya: melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris di wilayah kewenangannya termasuk Kota/Kabupaten Cilacap. Kedua, Pengawasan Kuratif, yakni penindakan MPD terhadap Notaris di Kota/Kabupaten Cilacap yang menjalanjan tugas jabatan kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Pelangaran yang dilakukan oleh Notaris, baik berupa pelanggaran Kode Etik antar sesama Notaris, dan persaingan kerja yang tidak bisa dikendalikan, hal ini mengharuskan Majelis Pengawas Daerah meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan, karena pelanggaran yang di lakukan oleh Notaris tidak hanya akan merusak martabat notaris itu sendiri tapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris. Peran Majelis Pengawas Daerah diperlukan untuk mengawasi dan membina para Notaris agar meningkatkan kinerja dan kualitas sebagai seorang Notaris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Cilacap, Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah belum maksimal dan menyeluruh, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cilacap menemukan masih ada Notaris yang belum menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga tidak tercapai kualitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap. Luasnya wilayah yang diawasi oleh MPD, serta
6
kurangya sarana prasarana juga merupakan kendala yang mempengaruhi kinerja dari MPD itu sendiri. Karena kurangnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) khususnya di Kabupaten Cilacap, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait Kewajiban dan Larangan Notaris di Kabupaten Cilacap, serta kendala apa saja yang di hadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi Notaris di Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya Penulis akan menuangkannya dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Cilacap”.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait kewajiban dan larangan Notaris di Kabupaten Cilacap? 2. Kendala apa saja yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Cilacap?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis, pada prinsipnya tidak ditemukan adanya penelitian yang mengkaji masalah “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Tugas Jabatan Notaris Di
7
Kabupaten Cilacap”. Walaupun demikian, ada beberapa buah tesis yang membahas secara umum tentang pengawasan profesi jabatan Notaris, namun pembahasannya tidak menyentuh substansi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu: 1. Tesis yang dibuat oleh Nurdiana Fitria, tahun 2012 yang berjudul “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin”.3 Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : a. Bagaimana Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris? b. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Banjarmasin terhadap Notaris? Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu yang pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b dan j undang-undang Jabatan Notaris. Implementasi pengawasan terhadap Notaris berasal dari laporan masyarakat priode 2010-2012 mengenai adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Wilayah menjatuhkan sanksi terhadap Notaris berupa teguran lisan dan tertulis. 2. Tesis yang dibuat oleh Tri Meita Sari Bakhtiar, tahun 2013 yang berjudul “ Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten
3
Nurdiana Fitria, 2012, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris Di Kota Banjarmasin”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
8
Indramayu “.4 Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Indramayu? b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Indramayu? c. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Indramayu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Indramayu belum maksimal dan menyeluruh, tim pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan sebatas buku-buku protokol Notaris, hal tersebut belum dapat dilakukan karena pemeriksaan tidak dilakukan dengan cara berkunjung ke kantor-kantor Notaris tetapi hanya dengan mengumpulkan Notaris di satu tempat, pemeriksaan dianggap formalitas saja. Kendala yang dihadapi berupa keterbatasan waktu,dana operasional, belum tersedianya sekertariat Majelis Pengawas Daerah di Indramayu, dan Sumber Daya Manusia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan yaitu dengan merubah sistim pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa, menjadwalkan waktu tertentu untuk menjalankan tugas sebagai Majelis Pengawasan Daerah, memohon untuk dibuat sekertariat Majelis Pengawasan Daerah, dan meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi. 4
Tri Meitasari Bakhtiar, 2013, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Di Kabupaten Indramayu”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta.
9
Berdasarkan kedua tesis diatas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang berbeda di wilayah yang menjadi kewenangannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD)terkait kewajiban dan larangan Notaris di Kabupaten Cilacap.
D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait kewajiban dan larangan Notaris di Kabupaten Cilacap. 2. Kendala apa saja yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi Notaris di Kabupaten Cilacap.
E. Kegunaan Penelitian Setiap hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis: 1. Kegunaan Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan terutama mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan tugas Notaris terkait kewajiban dan larangan
10
Notaris di Kabupaten Cilacap, kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi Notaris di Kabupaten Cilacap dan upaya Majelis Pengawas Daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris. 2. Kegunaan Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Majelis Pengawas Daerah, Notaris, mahasiswa Kenotariatan atau calon Notaris dan masyarakat umum terhadap fungsi dan kewenangan dari Majeis Pengawas Daerah (MPD)
