BAB I PENDAHULUAN
1.1 Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha 1.1.1 Bentuk Usaha A. Sejarah perusahaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) merupakan lembaga Pemerintah yang menangani masalah pengadaan dan penyaluran pangan. Perum BULOG berkantor pusat di Jakarta, memiliki 26 Divisi Regional (Divre), 101 Sub Divisi Regional (Sub Divre), 30 Kanlog (Kantor Logistik) dan 463 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG tanggal
10
Mei
1967
berdasarkan
keputusan
Presidium
Kabinet
No.114/U/Kep/5/1967 dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegagkan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilitasi harga beras dan direvisi kembali melaui Keppres No. 39 tahun 1987 yang menyongsong tugas BULOG yang mendukung pembangunan komoditi pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan
1
2
meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Pada tahun 1995, keluar Keppres No. 50 untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi hanya beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No. 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No. 39 tahun 1968. Selanjutnya melalu Keppres No. 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik disamping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah
3
HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No. 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppres No. 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Kemudian melalui PP no. 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perum BULOG maka berubahlah BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
B. BULOG sebelum menjadi PERUM Sejarah Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Komoditi yang dikelola bertambah
4
menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Pada masa Orde Baru, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera, dibentuk Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang bertugas mengangani operasional bahan pokok kebutuhan hidup. Namun peranannya tidak berjalan lama kerena pada tanggal 10 Mei 1967 dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (BULOG). Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 114/Kep/1967. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi BULOG diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969 disesuaikan dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi buffer stockholder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No. 39/1978 tanggal 5 November 1978, BULOG mempunyai tugas pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah. Memasuki era Reformasi, beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk BULOG. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997, tugas pokok BULOG hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih dipersempit lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran BULOG hanya mengelola komoditi beras saja.
5
Mengawali Milenium III, sesuai Keppres No.29 tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000. Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BULOG baru dengan fungsi utama manajemen logistik. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
C. Peralihan Menuju PERUM Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Keppres RI terakhir tentang BULOG, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa BULOG harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi BULOG adalah Perum. Dengan bentuk Perum, BULOG tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, penumpukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi
6
keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, BULOG dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga BULOG akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status BULOG menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. Pada tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG secara resmi berubah menjadi Perum BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum BULOG ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003 dipimpin oleh Ka.Bulog I: Letnan Jendral Tirto Sudiro, Ka.Bulog II : Letnan Jendral TNI Bustamil Arifin, Ka.Bulog III: Prof. DR. Ibrahim Masar, Ka.Bulog IV: Prof. DR. Bedu Amang, Ka.Bulog V: Prof. DR. Rahardi Ramlan, Ka.Bulog VI: Prof. DR. Jusuf Kalla, Ka.Bulog VII: Prof. DR. Rizal Ramli, Ka.Bulog VIII: Prof. DR. Wijanarko Puswoyo, Ka.Bulog IX: Prof. DR. Sutanto Alimuso (2009- Sekarang). Perum BULOG ini mempunyai Visi yaitu Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Dan Misi, Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau serta mewujudkan SDM
7
profesional, jujur, amanah, dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di bidang pangan.
1.1.2 Bidang Usaha BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang Logistik
pangan.
Ruang
lingkup
bisnis
perusahaan
meliputi
usaha
logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan pelayanan publik yaitu melakukan kegiatan pembelian gabah/beras dalam negeri sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga harga dasar pembelian gabah/beras, pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan dalam situasi darurat seperti bencana alam dan bencana yang dibuat oleh manusia (man-made disaster) seperti konflik sosial serta stabilisasi harga khususnya harga pokok, dan menyalurkan beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) bagi masyarakat yang rawan pangan.
1.1.3 Perkembangan Usaha Bahwa Perum BULOG berperan sebagai alat perekonomian negara yang efisen akuntabel sehingga mampu memperkuat perekonomian nasional, maka Perum BULOG harus memilki kemandirian didalam mengelolah bidang
8
usahanya. BULOG telah memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola usaha logistik pangan pokok secara nasional baik yang bersifat pelayanan masyarakat maupun bersifat komersial Untuk mendukung pembiayaan dalam kegiatan-kegiatan logistik pangan pokok, Perum BULOG dapat melakukan kerja sama atau patungan (Joint Venture) dengan Badan Usaha lain, membentuk anak perusahaan, melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa segi lain diantaranya :
a. Karyawan Pada tahun 1967 awal berdirinya BULOG sebelum menjadi perum, BULOG hanya memiliki 2.000 karyawan setelah itu berkembang. setelah menjadi perum tahun 2003 memiliki karyawan yang berjumlah 5.052 orang sampai sekarang. Adapun terdiri dari beberapa Divisi Regional dan Sub Divisi Regional di seluruh Indonesia yang membantu kinerja perusahaan tersebut sehingga kegiatan perusahaan dapat berproduktifitas.
b. Distribusi Perum BULOG pada awalnya hanya memiliki beberapa titik distribusi dan mitra kerja. pada tahun 2003 saat peralihan BULOG menuju Perum, perusahaan ini terus mengembangkan perluasan usahanya khususnya di bidang
9
pendistribusian beras. Hingga kini Perum BULOG sekarang sudah memiliki 49. 841 titik distribusi dalam penyaluran beras dan mempunyai 4.500 mitra kerja.
c. Kantor Cabang Regional Perum BULOG hanya memiliki 26 kantor cabang regional yang tersebar diseluruh Indonesia diantaranya adalah Nangrow Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua. Pada tahun 2005 BULOG terus meningkatkan kekuatan jaringan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan memiliki 101 Sub Divisi Regional, 30 kantor logistik, gudang 463 unit dengan kapasitas gudang 3,9 juta ton beras, 131 unit UPGB (Unit Penggilingan Gabah Beras) yang tersebar diseluruh indonesia.
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja 1.2.1 Tujuan Unit Kerja
Dalam Perum BULOG khusunya di Kantor Pusat, Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta 12950 dimana penulis ditempatkan dibagian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Divisi SDM. Sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tertuang dalam
10
konsiderans huruf a, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional. Selanjutnya, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, perlu disusun pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman K3 bertujuan untuk membuat suatu acuan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Adapun tujuan dari unit K3 adalah : 1. Mengendalikan kegiatan pelayanan kesejahteraan pegawai. 2. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja sama dalam hubungan industrial. 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja Sumber Daya Manusia.
1.2.2 Ruang Lingkup Unit Kerja Ruang lingkup unit kerja yang terdapat pada Direktorat SDM dan Umum dilingkungan kantor pusat Perum BULOG dimana penulis ditempatkan pada Divisi SDM khususnya dibagian SubDiv Kesejahteraan, Hubungan
11
Industrial dan K3. Berikut ini adalah uraian tugas dan wewenang masingmasing fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi pada Perum BULOG diantaranya :
a) Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi : 1. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian, pemeringatan dan administrasi PNS serta data dan informasi sumber daya manusia. 3. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan
kesejahteraan,
hubungan
industrial,
kesehatan
dan
keselamatan kerja sumber daya manusia.
b) Divisi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi 1. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan organisasi. 2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan tatalaksana.
12
c) Divisi Umum mempunyai fungsi 1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan rumah tangga Kantor Pusat. 2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana regional. 3. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi inventaris aset di lingkungan perusahaan.
d) Divisi Hukum mempunyai fungsi 1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian. 2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan kelompok jabatan fungsional legal officer. 3. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyelesaian klaim di Kantor Pusat, Divre dan Subdivre. 4. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan kerumah tanggaan. 5. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan sarana subdivisi regional.
13
1.3 Hubungan Kerja dengan Unit Lain Kegiatan utama yang terdapat pada Divisi Sumber Daya Manusia dimana penulis ditempatkan pada subdiv keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Perum BULOG yaitu berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat membutuhkan kerjasama team work unit kerja lainnya, karena tanpa adanya hubungan kerja dengan unit lain, maka bagian divisi SDM tidak akan dapat berjalan dengan baik seperti yang telah direncanakan oleh direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum di Perum BULOG, dalam Hubungan kerja tersebut yaitu :
A. Divisi Tata Usaha & Umum Hubungan
divisi
SDM
dengan
tata
usaha
dan
umum
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan pelayanan dan mengarsipkan nota verifikasi, nota intern dan dokumen lainnya yang berkaitan denga K3.
B. Direktorat SDM dan Umum Hubungan divisi SDM dengan direksi adalah memohon persetujuan dokumen K3 seperti tunjangan pensiunan, santunan kematian, asuransi kesehatan, Dll. Untuk pegawai perum BULOG.
14
C. Sekertaris Perusahaan Hubungan divisi SDM dengan sekertaris perusahaan terkait dengan penomoran surat dan permintaan stampel.
D. Divisi Anggaran Hubungan divisi SDM dengan divisi anggaran yaitu menerima dan mengecek arsip nota verifikasi yang akan disetujui.
E.
Divisi Perbendaharaan Hubungan divisi SDM dengan divisi perbendaharaan yaitu Menerima nota verifikasi dari Divisi Anggaran yang sudah dilakukan pengecekan guna realisasi pembayaran tagihan kepada asuransi kesehatan.
F.
Unit Hukum Hubungan divisi SDM dengan unit hukum terkait dengan masalah perjanjian kerjasama antara BULOG dengan supllier pihak tidak ada yang dirugikan.
agar kedua belah
15
1.4 Tujuan Magang dan Tujuan Penulisan Laporan 1.4.1 Tujuan Magang a) Melatih mahasiswa/i dalam hal bersosialisasi, beradaptasi, bertanggung jawab, disiplin diri, bekerja sama didalam lingkungan kerja nantinya. b) Sebagai
sarana
untuk
menambah
wawasan,
keterampilan
dan
pengetahuan yang luas tentang dunia kerja atau dunia usaha yang sesungguhnya. c) Sebagai sarana untuk memperbanyak relasi yang nanti akan bermanfaat saat memasuki dunia kerja. d) Sebagai sarana untuk penulisan laporan yang merupakan sebuah bukti bahwa penulis telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang akhir guna menyelesaikan program studi D III Manajemen Perusahaan.
1.4.2 Tujuan Penulisan Laporan a) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya ( A.Md ) di Universitas Mercu Buana. b) Menerapkan antara teori yang didapatkan dari masa kuliah dengan keadaan dan kondisi dunia kerja secara nyata. c) Agar mempunyai kemampuan dan keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan yang diwujudkan pada sebuah laporan magang.
