BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini akan di bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, batasan penelitan dan sistematika penelitian. 1.1
Latar Belakang Masalah Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah masih menjadi kasus yang di bidik
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diselesaikan dan kasus ini menjadi pemberitaan yang mewarnai media massa akhir-akhir ini. Mengutip dari berita Antaranews (2012) contoh kasus yang sedang dan sudah ditangani sampai saat ini seperti kasus simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM), kasus wisma atlet hambalang, kasus pengadaan alat kesehatan di tangerang, yang sedang dalam proses maupun sudah masuk pada tahapan vonis. Pihak-pihak yang terlibat pada kasus Pengadaan Barang/Jasa ini bukan hanya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat dan pelaksana, namun juga dari kalangan penyedia jasa (swasta) maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain kasus tersebut, diyakini masih banyak kasus Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah yang tidak terekspose oleh media maupun di ungkap oleh KPK. Sehingga potensi penyimpangannya yang dilakukan cukup besar. Bercermin dari kasus tersebut Pengadaan Barang/Jasa masih sebagai salah satu sumber kebocoran anggaran pemerintah yang tidak dinikmati secara langsung oleh seluruh masyrakat
indonesia dan masih jauh dari pengelolaan anggaran yang ideal yaitu efektif, efisien dan ekonomis. Menurut Krivinsh dan Vilks (2013) prinsip transparansi dari prosedur pengadaan publik memiliki arti bahwa semua aktivitas Pengadaan Barang/Jasa harus dibuka selebar-lebarnya dengan tujuan meningkatkan akses informasi kepada masyarakat luas dalam hal ini berarti informasi yang diberikan kepada para calon peserta lelang memiliki posisi yang sama. Dengan terbitnya Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di tanda tangani pada 6 Agustus 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, setelah sebelumnya memakai Kepres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dari perubahan pertama hingga perubahan ke delapan. Maka untuk meningkatkan akses informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat menjadi lebih baik, mulai dikenalkannya pengadaan Barang/jasa secara elektronik sesuai dengan pasal 131 ayat 1 “K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Departemen dan Instansi) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012”. Hal ini berarti para calon peserta lelang tidak akan di batasi oleh jarak dan lokasi perusahaan. Jika nantinya ada perusahaan dari kalimantan yang berminat ikut Pengadaan Barang/Jasa
di jakarta tentu hal ini
akan semakin mudah. Sejak di tandatangani sejak 6 Agustus 2010, Kementerian/Lembaga/Departemen dan Instansi memiliki waktu kurang lebih 1 tahun 4 bulan untuk menyiapkan seluruh personel dan non personil untuk menghadapi Pengadaan Barang/jasa secara elektronik. Hal ini tentu saja tidaklah 2
semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan ke komitmen dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Setiap tahunnya KPK mempublikasikan hasil penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) terhadap Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi. Dikutip dari KPK (2012) bisa disimpulkan instansi mana saja yang benar-benar berjuang secara aktif untuk memperbaiki peringkatnya terhadap PIAK tersebut atau instansi mana saja yang hanya pasif terhadap penilaian tersebut. PIAK sendiri merupakan bagian dari pencegahan korupsi di instansi pemerintah yang digagas oleh KPK. Dalam PIAK terdapat 8 indikator utama dalam menilai suatu instansi apakah pro anti korupsi atau tidak. Salah satu indikator tersebut adalah transparansi Pengadaan Barang/Jasa, dengan sub indikator penerapan pengadaan secara elektronik. Karena PIAK merupakan bagian dari good governance dalam pemerintah maka hasil penilaian PIAK atas suatu instansi memiliki nilai tersendiri bagi para pejabat. Hal ini merupakan sebuah pencitraan yang positif yang bisa di jual ke masyarakat, bahwa pejabat dalam instansi tersebut sudah berhasil mendapatkan penilaian yang bagus dari KPK. Atas dasar tersebut maka penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan di instansi pemerintah. Dalam Perpres No 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa secara elektronik pemerintah yang menggunakan sistem elektronik
procurement
(e-proc)
adalah
belanja
pemerintah
diatas
Rp200.000.000,- untuk pembelian barang, konstruksi dan jasa lainnya, dan diatas 3
Rp50.000.000,- untuk pengadaan jasa konsultasi (kajian). Oleh karena itu sehubungan dengan diterapkannya pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic procuremen atau e-proc) di satker Setjen KESDM. Hal ini merupakan metode baru dalam sejarah pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah di indonesia. Diperlukan perubahan kebiasaan bukan hanya dari pihak panitia pengadaan barang/jasa melainkan juga dari pihak penyedia jasa yang tertarik untuk ikut serta dalam proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, mengapa demikian karena biasanya proses yang dilakukan melalui motode manual dan saat ini diharuskan untuk beralih menggunakan metode komputer secara online/real time berbasis website. Dalam prakteknya pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan satuan kerja (satker) Setjen KESDM pada tahun anggaran 2012 dan 2013 ini, membawa dampak perubahan yang besar diantaranya; semakin banyaknya paket lelang yang gagal karena perusahaan tidak lulus evaluasi, tidak ada perusahaan yang menang lelang yang hanya melalui satu kali proses lelang. Perusahaan pemenang lelang harus melalui tiga sampai lima kali lelang ulang untuk mencari pemenangnya, bahkan dalam beberapa kasus paket lelang tersebut menjadi gagal lelang (dana lelang tersebut tidak terserap) dan tidak bisa dilakukan lelang ulang karena tidak ada perusahaan yang lulus evaluasi lelang. Tentu kondisi ini sangatlah berbeda dengan lelang menggunakan metode manual, dimana gagal lelang sangat jarang terjadi. Penentuan pemenang lelang Atas alasan tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi faktorfaktor penghambat proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, diharapkan 4
hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi satker Setjen KESDM. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, kondisi
saat ini masih terdapat hambatan dalam penyerapan anggaran yang berasal dari mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dari beberapa faktor penghambat, penulis merumuskan faktor utama penghambat proses pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu: Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik menjadi terhambat karena para pelaksana lebih memahami pengadaan barang/jasa secara manual, perlunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa dan adanya unsur kehati-hatian untuk tidak berbuat salah dari para pelaksana di satker Setjen KESDM karena selalu merasa dalam pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) KESDM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun KPK. 1.3
Pertanyaan Penelitian 1.
Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di satker Setjen KESDM?
2.
Apakah transparansi dan akuntabilitas telah menjadi tujuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di satker Setjen KESDM?
3.
Apakah adanya pengawasan internal (Itjen) maupun eksternal (BPK-RI) menyebabkan pelaksana menjadi hati-hati sehingga menghambat Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik?
5
1.4
Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya: 1.
Memberikan solusi untuk mengatasi faktor penghambat strategis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di satker Setjen KESDM
2.
Memberikan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa di satker Setjen KESDM?
3.
Dapat menjelaskan apakah adanya pengawasan internal (Itjen) maupun eksternal (BPK-RI) menyebabkan satuan kerja menjadi hati-hati sehingga menjadi penghambat Pengadaan Barang/Jasa
secara
elektronik. 1.5
Motivasi Penelitian Harapan dari penelitian ini mampu memberi manfaat sebagai berikut 1.
Bagi Satker setjen KESDM dengan teridentifikasinya penyebab faktor penghambat
proses
Pengadaan
Barang/Jasa
secara
elektronik
diharapkan bisa memberikan masukan untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bisa sukses di terapkan sesuai peraturan-perundang-undangan. 2.
Bagi Satker setjen KESDM dengan teridentifikasinya penyebab faktor penghambat
proses
Pengadaan
Barang/Jasa
secara
elektronik
diharapkan bisa memberikan pelatihan, training, pembinaan secara berkala sehingga proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bisa sukses di terapkan sesuai peraturan-perundang-undangan. 6
3.
Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini sebagai proses pembelajaran dan diharapkan bisa digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut di sektor pemerintahan untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran terutama di Pengadaan Barang/Jasa.
1.6
Batasan Penelitian Penelitian ini dibatasi pada lingkungan satuan kerja Sekretariat Jenderal
KESDM dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran 2012 dan 2013. 1.7
Sistematika Penulisan Dalam bagian ini penulis akan menguraikan sistematika penyajian susunan
tesis sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan. BAB II KAJIAN PUSTAKA Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendasari pokok permasalahan dalam penelitian yang merupakan dasar untuk melakukan penelitian ini yaitu teori Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, kemampuan sumber daya manusia, dan pengawasan BAB III LATAR BELAKANG KONSTEKTUAL PENELITIAN Bab ini menjelaskan secara diskriptif tentang objek penelitian secara selektif BAB IV RANCANGAN PENELITIAN 7
Bab ini berisi jenis atau tipe penelitian yang dilakukan, data dan teknik pengumpulan data,dan pengolahan data dan teknik analisis data. BAB V PEMAPARAN TEMUAN Dalam bab ini akan diuraikan temuan-temuan hasil penelitian kemudian dirumuskan temuan tersebut sebagai materi analisis atau diskusi hasil investigasi studi kasus. BAB VI RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat tentang latar belakang, cara dan hasil penelitian dan menunjukkan penjelasan mengenai hasil yang diperoleh BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini menjawab tujuan dari penelitian dan menunjukkan implikasinya dari hasil penelitian untuk di terapkan di dunia praktek untuk menyelesaikan masalah yang diteliti
8
