BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, berisi mengenai indikasi terjadinya permasalahan. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang merupakan identifikasi masalah yang akan diteliti. Pembahasan dilanjutkan dengan pertanyaan, tujuan, motivasi, dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.
1.1
Latar Belakang Kebijakan Pemerintah dalam penerapan otonomi daerah, memberikan
kewenangan kepada daerah untuk dapat mengurus dan mengatur sendiri urusan di daerahnya. Hal ini diikuti pula dengan kebijakan desentralisasi fiskal guna mendukung kualitas pelayanan publik di daerah.
Secara konsisten kebijakan
desentralisasi fiskal ini semakin diperkuat dan disempurnakan. Salah satu wujud kebijakan ini yaitu mengalihkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke daerah. Pengalihan BPHTB bertujuan untuk penguatan penerimaan daerah melalui perluasan kemampuan pajak daerah (local tax power) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum bahwa pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dalam memungut pajak tersebut.
Kewenangan daerah untuk
memungut pajak tersebut, dalam pelaksanaannya termasuk kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan serta pelayanan.
1
2
Adanya pengalihan ini tentunya membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang terutama bagi daerah sebagai pelaksana. Hal tersebut penting karena jenis pajak ini merupakan jenis pajak yang baru dan pemerintah daerah sebelumnya tidak pernah terlibat secara langsung dalam proses pemungutannya. Pemerintah daerah hampir tidak melakukan upaya-upaya nyata dalam menghimpun
pendapatan
BPHTB.
Pelaksanaan
pemungutan
sebelumnya
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan daerah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil BPHTB dengan besaran bagi hasil 16% untuk provinsi dan 64% untuk pemerintah kabupaten/kota. Perumusan dan penetapan Perda tentang BPHTB, penyusunan tata cara pemungutan BPHTB (Sistem dan Prosedur Pemungutan) yang berupa peraturan Bupati/Walikota, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyiapan SDM yang memadai. Dibutuhkan pula adanya sistem pengendalian internal yang memadai dan mampu mengendalikan pada setiap proses dalam memperoleh pendapatan BPHTB, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Proses yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan juga timbul resiko, sehingga pengendalian internal dibutuhkan sebagai evaluasi berkelanjutan dalam proses tersebut. Masih awamnya pemerintah daerah akan informasi dan pengetahuan tentang proses pemungutan dan pengadministrasian BPHTB juga turut mempertinggi resiko ini. Adanya sistem pegendalian internal yang memadai menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan proses pengalihan BPHTB ke daerah. Selanjutnya diharapkan dengan suksesnya pengalihan ini pemerintah daerah menjadi lebih kuat dalam sisi penerimaan. Sistem pengendalian intern
3
yang memadai ini akan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah khususnya BPHTB. Pengelolaan
pendapatan
daerah
termasuk
pajak
daerah,
harus
mempertimbangkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan dalam perencanaan target pendapatan asli daerah. Besaran pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan harus mampu menggambarkan nilai rasional, transparansi dan akuntabilitas, hal ini harus diperhatikan dalam pengganggaran pendapatan daerah (Halim, 2007). Kabupaten Klaten telah melaksanakan pemungutan BPHTB sejak 1 Januari 2011, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Persiapan yang telah dilakukan berupa penetapan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada awal pelaksanaannya
target
pendapatan
yang
ditetapkan
hanya
sebesar
Rp.
2.500.000.000,00 jauh dibawah target pendapatan BPHTB ketika terakhir sebagai pajak pusat dengan target bagi hasil sebesar Rp.9.147.482.000,00. Penetapan target dalam anggaran pendapatan ini yang cenderung menurun dikarenakan daerah masih menghadapi banyak masalah dalam proses pemungutan, diantaranya masalah kelembagaan, data, teknologi serta sumber daya manusia. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Asistensi Kementrian Keuangan bidang
4
Desentralisasi Fiskal (TADF) pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa masih adanya permasalahan di daerah ini mengakibatkan sebagian daerah yang telah melaksanakan pengalihan memperoleh hasil pemungutan yang rendah. Selain faktor internal terkait data, teknologi dan SDM masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi diantaranya perubahan pertumbuhan ekonomi, perubahan density (kepadatan penduduk) yang berpengaruh positif terhadap perubahan penerimaan BPHTB. Meskipun secara internal kelembagaan, data dan SDM telah diperbaiki belum bisa secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan BPHTB. Namun perbaikan faktor internal tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan pengalihan pemungutan BPHTB, juga perbaikan sistem pengendalian internal dalam pengelolaannya. Pelaksanaan pemungutan telah dilakukan sejak tahun 2011, namun hingga saat ini masih banyak masalah dan kendala yang dihadapi dalam upaya pemerintah kabupaten Klaten untuk mengoptimalkan pendapatan BPHTB. Pengendalian internal dalam pemungutan BPHTB ini menjadi sangat penting untuk dapat memberikan jaminan tentang kebenaran jumlah pemungutan dan untuk menghindari terjadinya manipulasi hasil pemungutan pajak. Tujuan dari pengendalian internal sendiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Pengendalian internal yang baik diharapkan mampu mencegah dan mengurangi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam suatu organisasi.
5
Lemahnya sistem pengendalian internal mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Disain sistem pengendalian yang tidak sesuai dan implementasi yang tidak tepat dapat mengurangi efektifitas dan kemampuan sistem pengendalian internal sehingga sistem yang digunakan menjadi tidak memadai untuk dapat menjalankan fungsi pengendalian. Evaluasi dan pengembangan sistem pengendalian internal penting dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas sistem pengendalian internal dalam upaya pengelolaan resiko yang dihadapi. Adanya temuan BPK atas sistem pengendalian internal yang menyatakan bahwa pengalihan pemungutan BPHTB di kabupaten Klaten belum didukung dengan mekanisme pemungutan yang memadai seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam hal ini DPPKAD sebagai SKPD pengelola, untuk membenahi sistem pengendalian dalam pengelolaan penerimaan BPHTB. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Klaten dalam pengelolaan BPHTB masih lemah. 1.3
Pertanyaan Penelitian Dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam
penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perencanaan, penentuan dan penetapan target pendapatan BPHTB dalam APBD?
6
2. Bagaimanakah
pelaksanaan
sistem
pengendalian
internal
dalam
pengelolaan BPHTB di Kabupaten Klaten? 3. Apakah kelemahan-kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BPHTB di Kabupaten Klaten? 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1
Untuk mengevaluasi penyusunan target pendapatan BPHTB dalam APBD di kabupaten Klaten sebagai salah satu upaya pengendalian pemungutan BPHTB.
2
Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BPHTB.
3
Untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal pengelolaan BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Klaten.
1.5
Motivasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan motivasi untuk dapat
memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari BPHTB. Upaya peningkatan pendapatan BPHTB dengan melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan evaluasi terhadap pengendalian internal dalam pengelolaan BPHTB. 1.6
Kontribusi Penelitian Penelitian mengenai evaluasi sistem pengendalian internal dalam
pemungutan BPHTB diharapkan dapat memberikan kontribusi:
7
1.
Akademis, menambah referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan perencanaan pendapatan dan sistem pengendalian internal dalam proses penerimaan pendapatan daerah
2.
Praktis, bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah serta memperkuat sistem pengendalian internal pada penerimaan BPHTB guna meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan BPHTB
1.7
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitan, Tujuan penelitian, Motivasi Penelitian,
Proses
Penelitan dan Sistematika Penulisan BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu. BAB III LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL PENELITIAN Pada bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian dan aplikasi teori dan konsep pada objek penelitian BAB IV RANCANGAN PENELITIAN Pada bab ini membahas mengenai metoda yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga membahas tentang teknik pengumpulan dan pengolahan data, jenis dan sumber data dan proses analisis data.
8
BAB V PEMAPARAN TEMUAN Pada bab ini membahas tentang temuan-temuan dalam investigasi kasus dan fakta-fakta yang diperoleh pada objek penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan untuk dapat mencapai tujuan penelitian. BAB VI RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang muatan ringkas namun lengkap mengenai latar belakang, cara dan hasil penelitian. Penjelasan yang mendalam mengenai hasil yang diperoleh dan implikasinya. BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pada bab ini membahas secara ringkas kesimpulan hasil dari kegiatan penelitian serta rekomendasi berupa implikasi hasil penelitian untuk diterapkan dan praktik untuk memecahkan masalah yang diteliti.
