BAB I PENDAHULUAN Pada Bab I dibahas latar belakang penulisan tesis ini hingga rencana bisnis produksi bioetanol dimana lokasi penanaman bahan bakunya di areal tambang. Selain memanfaatkan areal tambang yang terbengkalai akibat penghentian kegiatan, juga untuk memenuhi salah satu kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam yaitu reklamasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemaparan bab ini mencakup lingkungan eksternal dan internal perusahaan, rumusan masalah, tujuan bisnis, manfaat bisnis dan sistematika penulisan. 1.1
Lingkungan Eksternal Perusahaan
1.1.1
Keadaan Umum Industri Pertambangan Indonesia dianugerahi Tuhan YME sebagai negara yang kaya raya baik
dari sumber daya alam yang tidak terbarukan maupun sumber daya alam yang terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan diantaranya adalah mineral dan batubara di luar minyak dan gas. Hasil dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara sempat menjadi primadona pebisnis dan salah satu pengkontribusi besar penghasil devisa negara Indonesia baik dari penjualan dalam negeri maupun untuk ekspor. Leatemia dan Perkasa (2016:30) bersumber dari Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada bulan Maret 2016 berjumlah 10.331 baik 1
kategori Clean and Clear (CnC) maupun Non-CnC. Dari jumlah tersebut masih menandakan banyak pebisnis yang masih mengharapkan manisnya untung dari usaha pertambangan.
Kegiatan
Tabel 1.1 Proses Penataan IUP (Perijinan)
Rekonsiliasi IUP Evaluasi IUP oleh Pusat Pendelegasian ke Propinsi Korsupwas KPK Kondisi terakhir Sumber: Kementerian ESDM
Waktu
CnC
Mei 2011-Juli 2014 2012-2013 April 2014 Juni 2014-Oktober 2015 Februari-Mei 2016
3.788 6.004 6.042 6.374 6.365
Non CnC 5.884 4.913 4.880 3.948 3.966
Total 9.662 10.917 10.922 10.332 10.331
Bisnis/Ilham Nesabana
Namun demikian, industri pertambangan pada tahun 2016 belum menampakkan akan kembali ke masa jayanya setelah sempat dalam lima tahun ke belakang mencapai harga tertingginya pada awal tahun 2011. Setelahnya, mulai mengalami masa suram dimana hampir seluruh komoditas pertambangan mengalami penurunan permintaan akibat perlemahan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara Cina sedangkan jumlah pasokan cenderung meningkat sehingga menyebabkan harga di pasaran turun secara signifikan. 1.1.2
Peraturan Perundangan dan Turunnya Harga Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara menyebutkan di Pasal 102 dan 103 bahwa Pemegang IUP dan IUP Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau 2
batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara dimana lokasi pengolahan dan pemurnian wajib dilakukan di dalam negeri. Pamuji (2014) menyebutkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, atau larangan ekspor mineral dalam bentuk bahan mentah membuat beberapa perusahaan yang tidak mampu membangun smelter akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Disebutkan di Sulawesi Tenggara sebanyak 14.000 karyawan yang berasal dari 47 perusahaan telah di rumahkan tanpa diberikan pesangon menyusul pemberlakuan PP No. 1 Tahun 2014 sejak 12 Januari 2014. Pelemahan ekonomi Eropa yang berimbas ke Tiongkok dan India telah pula menggoncang usaha batubara di Sumatera Selatan. Awal tahun 2015 merupakan puncak keterpurukan dikarenakan harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi. Izromaita, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Sumatera Selatan, mengatakan bahwa pemerintah telah menerima laporan dari beberapa kabupaten perihal penghentian eksplorasi oleh sejumlah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sekitar 100 dari 236 pemilik IUP yang ada telah menghentikan kegiatan karena tidak sanggup menanggung biaya produksi yang tinggi akibat harga yang jatuh tajam. Kondisi ini yang membuat pengusaha batubara memutuskan untuk tidak beroperasi dahulu sambil menunggu perbaikan ekonomi dunia (Rosana, 2015).
3
Gambar 1.1 memperlihatkan grafik yang menunjukkan pergerakan harga batubara dimana harga bulan Mei 2016 lebih rendah dibandingkan harga di tahun 2009.
Gambar 1.1 Indeks Harga Batubara Acuan Sumber : Ditjen Mineral dan Batubara (diolah)
Penurunan harga di pasaran yang sangat signifikan dimulai sejak mencapai harga tertingginya di bulan Februari 2011, menyebabkan banyak perusahaan batubara di Indonesia melakukan efisiensi yang salah satu cara yang paling akhir adalah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Untuk perusahaan yang sudah tidak bisa lagi melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja, terpaksa tutup dikarenakan biaya produksi yang melampaui harga jual di pasaran terutama bagi perusahaan batubara yang memiliki kandungan kalori rendah dan jarak angkut ke pelabuhan yang relatif jauh. Pandu Sjahrir, Ketua Komite Komersil Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebutkan bahwa harga batubara merosot tajam sejak tahun 4
2012 sedangkan biaya produksi meningkat secara signifikan. Dengan situasi tersebut, banyak perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghentikan operasinya serta mengambil langkah-langkah efisiensi termasuk merumahkan dan mem-PHK karyawan (Dhani, 2013). Ketua Umum APBI, Bob Kamandanu mengatakan bahwa pengusaha yang menghentikan aktivitas tambang batubara umumnya di daerah Sumatera karena biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan di daerah Kalimantan karena di Sumatera lebih banyak menggunakan fasilitas angkutan darat dan kualitas batubara yang diproduksi sebagian besar masih berkalori rendah dibawah 3,000 kkal/kg (Yazid, 2014). Akibat dari kesulitan usaha yang dihadapi perusahaan tambang berdampak pula pada sektor perbankan selaku pemberi pinjaman dana kepada perusahaan tambang. Harry Aginta, Deputi Bank Indonesia Provinsi Kaltim mengatakan bahwa data kredit bermasalah (non performing loan) yang cukup tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) akibat imbas dari ekonomi Kaltim yang sedang turun akibat kinerja pertambangan yang memburuk (Kurnia, 2016). Penurunan permintaan batubara juga terjadi di Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) walaupun batubara masih menjadi komoditas primadona disana. Menurut Mawardi B.H. Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim, menurunnya ekspor non migas terutama disebabkan oleh komoditas batubara yang masih terkontraksi sejalan dengan kinerja sektor pertambangan dimana batubara Kaltim mendominasi 60% dari total ekpor luar negerinya sedangkan batubara Kaltara memiliki porsi 76,5% dari pendapatan ekspornya. Pada kuartal I/2016, 5
ekspor batubara Kaltimra terkontraksi -23.7% lebih dalam dari sebelumnya 22.3% (Petriella, 2016). Menurut Iswanto dan Mayawati (2015), produksi batubara Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 325,3 juta ton untuk tahun 2010, 415,7 juta, 452,3 juta, hingga tahun 2013 sebanyak 458,5 juta ton. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 435,7 juta ton. Dengan kondisi sulit tersebut dimana banyak perusahaan tambang berhenti beroperasi berarti banyak lahan tambang terbengkalai dan tidak terjaga (ditinggalkan) sehingga banyak sekali efek negatif yang terjadi diantaranya faktor keamanan karena minim penjagaan, tidak adanya lagi pengelolaan dan pengawasan air asam tambang pada kolam tambang, masuknya masyarakat sekitar ke lokasi tambang untuk menguasai kembali tanah yang sudah dibebaskan, hingga adanya korban anak yang meninggal di kolam-kolam bekas tambang seperti yang terjadi di Samarinda (Dani, 2015). Walapun operasional produksi di lapangan tidak ada kegiatan, bukan berarti perusahaan tidak mengeluarkan biaya lagi karena masih banyak kewajiban rutin yang harus dibayarkan ke pemerintah diantaranya iuran tetap tahunan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk land rent yang besarnya 4 Dollar Amerika per hektar dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Laporan kepada pemerintah pusat dan daerah juga tetap harus dibuat secara periodik untuk menginformasikan kondisi terkini dari aktifitas perusahaan. Hal ini yang membuat
6
beban perusahaan semakin berat karena sudah pasti tidak ada pemasukan keuangan namun pengeluaran tetap terjadi. Peraturan lain yang wajib dipenuhi oleh perusahaan tambang adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, disebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Eksplorasi maupun Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang dimana prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan setidaknya
meliputi
pemanfaatan
lahan
bekas
tambang
sesuai
dengan
peruntukannya dan memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Selain itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 1.2
Lingkungan Internal Perusahaan Salah satu perusahaan pertambangan batubara di Sumatera Selatan, sebut
saja PT. GHI sudah memperoleh IUP Operasi Produksi pada tahun 2012 dan status Clean and Clear (CnC) dimana secara legalitas sudah dapat melakukan kegiatan produksi batubara dan melakukan penjualan. Dengan kondisi eksternal yang dipaparkan sebelumnya, tidak mungkin menjual batubara saat ini dengan harga jual yang lebih rendah dibanding biaya produksinya terutama diakibatkan
7
nilai kalori batubaranya yang dimiliki rendah dan jarak hauling ke pelabuhan (jetty) yang jauh (sekitar 100 Kilometer). Sejak tahun 2012 PT. GHI telah melakukan pembebasan lahan untuk kegiatan produksinya sekitar 60 Hektar. Namun sejalan dengan menurunnya harga batubara di pasaran, perusahaan menghentikan kegiatan lapangannya termasuk perluasan
pembebasan
lahannya
hingga
harga
kembali
ke
tingkat
keekonomisannya. Akibat perusahaan menghentikan kegiatannya, lahan yang telah dibebaskan menjadi terbengkalai. Dengan kondisi sulit yang dihadapi ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban perusahaan batubara. Pembayaran terhadap pemerintah seperti PNBP land rent, PBB, kegiatan reklamasi tambang tetap diminta dijalankan, serta satu lagi permintaan yang sulit untuk dikesampingkan adalah permintaan masyarakat sekitar lokasi tambang atas dana CSR (tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan). 1.3
Rumusan Masalah Kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan seperti paparan
diatas menyebabkan banyak perusahaan tambang yang menghentikan operasi produksinya yang menyebabkan banyak efek negatif yang terjadi. a.
Lahan yang terbengkalai; salah satu dampak dari terhentinya aktifitas
perusahaan tambang terutama yang sudah berproduksi maupun telah melakukan pembebasan lahan. Selain opportunity loss karena tidak digunakan dan menghasilkan sesuatu, juga akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. 8
Tidak adanya penjagaan lahan yang memadai atas areal yang sangat luas akibat PHK, ada kemungkinan lahan tersebut akan dirambah kembali oleh masyarakat sekitar tambang. Apabila di masa depan harga komoditas membaik dan lahan akan ditambang kembali, potensi konflik dengan masyarakat tadi bukanlah menjadi sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Atas dasar itulah, tetap perlu adanya kegiatan pemberdayaan lahan terbengkalai di lokasi tambang. b.
Tuntutan masyarakat agar kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)
atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus tetap dijalankan. Walaupun perusahaan tidak melakukan kegiatan produksinya, banyak masyarakat sekitar lokasi tambang yang telah biasa mendapatkan dana tunai ataupun program CSR sulit untuk mengerti keadaan yang dihadapi perusahaan dan tetap meminta dijalankan dana CSR yang biasa mereka terima. c.
Kewajiban untuk tetap melakukan reklamasi tambang; sesuai perundangan
tetap harus dijalankan oleh perusahaan bagaimanapun sulit kondisi keuangan yang dihadapi, apalagi beberapa kecelakaan kehilangan nyawa atas masyarakat sekitar tambang di kolam-kolam tambang terbengkalai akibat tidak dilakukannya reklamasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya suatu kegiatan atau aktifitas yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan agar semua pihak (perusahaan dan masyarakat sekitar) tetap berhubungan harmonis dalam kerangka tetap menjalankan kewajiban reklamasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik.
9
Salah satu caranya yaitu dengan menanam tanaman budidaya sebagai tumpang sari dari tanaman pokok reklamasi dan bekerjasama dengan koperasi masyarakat sekitar tambang untuk memproduksi bioetanol sebagai bahan bakar nabati yang ramah lingkungan. Dalam tesis ini, penulis menyusun rencana bisnis usaha produksi bioetanol oleh koperasi masyarakat sekitar tambang dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuat rencana bisnis produksi
bioetanol dari budidaya singkong oleh koperasi masyarakat sekitar tambang khususnya di wilayah tambang batubara PT. GHI di daerah Sumatera Selatan dalam kerangka tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Lokasi penanaman singkong berada di areal tambang yang terbengkalai baik di lahan yang akan di reklamasi sebagai tumpang sari maupun lahan untuk produksi. 1.5
Manfaat Penelitian Rencana bisnis ini diharapkan dapat membantu perusahaan tambang yang
sedang menghadapi masalah yang sama berkaitan dengan dampak negatif lahan tambang terbengkalai dan reklamasi serta juga tetap berkontribusi positif kepada masyarakat sekitar tambang dalam kerangka CSR dan turut mendukung program energi hijau yaitu energi yang berasal dari bahan yang terbarukan.
10
Rencana bisnis ini dapat pula digunakan oleh pengusaha lain atau UMKM yang tertarik akan budidaya singkong dan usaha produksi bioetanol untuk mengaplikasikannya di daerahnya masing-masing dengan menyesuaikan dengan kondisi setempat. 1.6
Sistematika Penulisan
Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing akan dijelaskan lebih terperinci. Bab I memaparkan lingkungan eksternal dan internal perusahaan tambang yang akan bekerjasama dengan koperasi masyarakat sekitar tambang dalam budidaya tanaman singkong dan memproduksi bioetanol dari singkong. Bab II berisi landasan teori yang menerangkan rencana bisnis dalam budidaya singkong dan memproduksi bioetanol sebagai produk turunannya. Bab III menerangkan metode penelitian dari penulisan tesis. Bab IV menjelaskan lebih detil atas strategi dan rencana bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan dan koperasi. Bab V akan menerangkan rencana aksi beserta jadwal kegiatan yang dilakukan.
11
