BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN Perkembangan pasar modal di Indonesia membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Pasar modal memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan investasi baik investasi yang berjangka pendek, menengah, maupun berjangka panjang. Salah satu dari investasi yang berjangka panjang di apasar modal adalah obligasi. Pada umumnya banyak orang yang hanya mengetahui bahwa sebuah obligasi hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan, maksudnya surat pinjaman dengan bunga tertentu dari perusahaan yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. Pembiayaan melalui pasar modal dengan meluncurkan obligasi memang merupakan alternatif pembiayaan yang relatif murah dan dana yang diperoleh cukup besar, tetapi itu semua akan disertai banyak konsekuensi yang harus dipenuhi serta mengikuti regulasi ketat yang ditetapkan oleh pasar modal. Menerbitkan obligasi juga akan membawa konsekuensibahwa investor akan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan selalu memantau kinerja pemda dalam mengelola dana pembangunannya. Selain tuntutan untuk membayar kewajiban berjalan, juga akan dibarengi tuntutan kinerja dan pelaporan yang harus baik agar peringkat obligasi yang diterbitkan memperoleh posisi yang baik di mata investor atau lembaga pemeringkat yang menjadiacuan para investor. Pemerintah sepertinya juga melihat bahwa obligasi dapat mendatangkan dana yang cukup besar dan membutuhkan dana yang relatif murah. Ini bisa terlihat di UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PMK No. 147/PMK. Diatur bahwa pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Apa

Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

2 hubungan pasal ini dengan obligasi? Sumber yang kelima itulah yang berhubungan dengan obligasi. Dalam pasal 51 ayat 3 UU No. 33 tahun 2004 yang berbunyi : “ Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalu pasar modal”. Dengan demikian penerbitan obligasi tidak hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan, tetapi juga dapat diterbitkan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Obligasi daerah menurut pasal 1 ayat 25 UU No.33 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal. Dengan Penerbitan Obligasi, Pemda akan mendapatkan keuntungan berupa dana tambahan

yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan

sekaligus

mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang sesuai kemampuan pemda namun tetap kompetitif di pasar. Hal penting yang mesti menjadi acuan pemda dalam menerbitkan obligasi adalah jumlah obligasi ynag diterbitkan harus didasarkan pada kebutuhan riil dan kemampuan bayar. Jangan sampai pemda harus melakukan reprofiling atau penataan ulang katuh tempo pembayaran pokok obligasi yang mendorong makin besarnya biaya bunga obligasi, dan mengurangi alokasi dana untuk pembangunan dan hilangnya kepercayaan pasar. Penerbitan obligasi daerah merupakan pilihan yang baik sekali, namun apakah pemerintah daerah telah siap? Banyak tantangan yang harus dijawab pemda sebelum menerbitkan obligasi daerah. Tantangan pertama yang harus dihadapi pemda dalam menerbitkan oblligasi daerah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai obligasi dan segala seluk-beluknya, itulah sebabnya Menkeu telah mensyaratkan sebuah divisi khusus di pemda yang mengurusi penerbitan obligasi daerah ini. Langkah pertama yang harus diambil Pemda adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan yang handal mengenaiobligasi dan segala seluk


3 beluknya, termasuk menyiapkan seorang treasurer yang andal dan mengenal perilaku pasar obligasi1. Dengan demikian,para pegawai Pemda harus mengubah paradigma dan pola piker secara drastis dalam mengelola keuangan dan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut para investor akan mencakup seluruh proses penerbitan obligasi ini. Pemda harus transparan, termasuk dalam pemilihan lead underwriter yang akan menjadi penjamin emisi. Pemda tak lagi bias menggunakan pendekatan yang sama dalam mengelola utang dari pemerintah pusat yang bersifat bilateral dan negotiable . Dalam mengelola obligasi, investor menuntut konsistensi pembayaran bunga serta pokok obligasi sesuai waktu, atau pemda akan dinilai default atau gagal bayar. Jika sampai ini terjadi, pemda akan kehilangan kepercayaan pasar dan akan berimbas bahwa tak ada lagi investor tertarik pada instrmen keuangan yang dikeluarkan Pemda di kemudian hari, baik itu obligasi yang lain maupun mungkin berupa reksa dana. Setelah menyiapkan sumberdya manusia yang sanggup memenuhi tuntutan transparasi dan akuntabilitas publik, pemda mulai menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai dari dana obligasi itu beserta perhitungan cash-flow yang dapat dengan mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan asumsi-asumsi yang melingkupinya. Perhitunagn cash flow sangat penting karena dari sini investor akan dapat melihat apakah proyek tersebut atau Pemda yang bersangkutan akan mampu menghasilkan revenue yang cukup untuk membayar kewajiban berjalan. Proyek yang dibiayai melalui obligasi ini sebaiknya merupakan proyek yang memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, misalnya merupakan pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan merangsang sector riil untuk bergerak. Pendapatan daerah tak hanya dari jalan tol yang dibangun tetapi juga dari pajak yang dihasilkan akibat bergeraknya ekonomi daerah. Sehingga Obligasi Daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendukung bagi pembangunan daerah yang menerbitkan obligasi daerah tersebut. Karena Pemda

1

www.google.com . “Oblligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Pemerintah Daerah”. 2 Juli 2007, Jakarta


4 setempat dapat mengumpulkan modal untuk proyek-proyek untuk Kepentingan daerahnya seperti pasar, jalan tol dan lain-lain. Risiko dalam menyiapkan penerbitan obligasi daerah , seperti halnya berbagai instrumen investasi lainnya, selalu saja ada risiko yang mungkin datang dan harus diantisipasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap risiko yang mungkin muncul, baik internal maupun eksternal. Risiko yang mungkin muncul dari obligasi pemda ini adalah risiko pemda sendiri, artinya pemerintah pusat tidak akan ikut bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul, baik berupa bunga maupun pokok obligasi. Itulah sebabnya beberapa pemda masih belum berani menerbitkan obligasi daerah, mengingat beratnya persyaratan yang harus dijalankan dan ketidaksiapan sumberdaya yang ada untuk menanganinya. Lazimnya obligasi digunakan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan (corporate bonds) dan juga oleh pemrintah pusat guna membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Negara (government bonds). Tetapi dewasa ini telah ada peraturan yang mengizinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah guna membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Daerah (municipal bonds). Melihat perkembangan dibukanya keran otonomi daerah, salah satunya dengan dizinkannya penerbitan obliges daerah oleh pemda di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis lebih lanjut mengenai aspek hokum dari penerbitan obligasi daerah di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hokum yang terkait, baik tata cara, tanggung jawab obligasi daerah dengan judul ASPEK

HUKUM PENERBITAN OBLIGASI

DAERAH DI INDONESIA (Studi kasus :Penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta).


5 1.2 POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan gambaran umum yang diuraikan pada latar belakang tersebut pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah perbandingan proses penerbitan obligasi daerah di Indonesia dan di Amerika Serikat? 2. Bagaimanakah analisis terhadap penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta yang gagal? 3. Bagaimanakah peran notaris dalam penerbitan obligasi? 1.3 TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan penjelasan tentang proses penerbitan obligasi daerah di Indonesia dan perbandingannya dengan penerbitan obligasi daerah di amerika serikat. 2. Memeberikan pemahaman dan analisis tentang gagalnya penerbitan obligasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Memberikan penjelasan tentang peran notaris dalam penerbitan oligasi khususnya dalam penerbitan obligasi daerah. 1.4 METODE PENELITIAN Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yaitu:

”merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodelogis, sistematis dan konsisten.... Penelitian dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia”.2

2

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3


6 Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelusuran bahan kepustakaan, yaitu mengkaji obligasi dalam kaitannya dengan penerbitan obligasi daerah.3 Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 4 Penelitian normatif itu sendiri terdiri dari:5 a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis; b. Penelitian sistematik hukum; c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan; d. Penelitian perbandingan hukum; e. Penelitian sejarah hukum.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ekspalatoris. Penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dengan kata lain mempertegas hipotesa yang ada.6 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.7 Bahan hukum primer terdiri dari: a. Norma Dasar; b. Peraturan Dasar; c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; d. Undang-Undang; 3

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11. 4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13-14 5 Mamudji, Op. cit.., hlm 9-11 6 Ibid., hlm. 4 7 Mamudji, op. cit., hlm. 30-31.


7 e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; f. Peraturan Pemerintah; g. Keputusan Presiden; h. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan; i. Yurisprudensi; j. Traktat; k. Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Sedangkan bahan hukum sekunder (secondary sources), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Contohnya Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum tersier (tertiery sources) yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Contohnya abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, timbangan buku, dan internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu mempelajari semua data yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum secara lisan maupun tertulis kemudian dianalisa dan mengkaitkan dengan data kepustakaan. E. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini memuat latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II : Analisis Pembahasan Pada bab ini memuat pengertian-pengertian umum tentang obligasi dan obligasi daerah, serta pengaturan obligasi dan obligasi daerah dalam Undangundang.Juga mengenai prinsip-prinsip umum dalam hukum pasar modal, lalu peran, Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

8 fungsi dan tujuan hukum pasar modal. Serta mengenai perbandinganproses penerbitan obligasi daerah di Indonesia dan Amerika Serikat,lalu analisis terhadap gagalnya Penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta. BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang perumusannya diambil dari apa yang telah terangkum dari bab awal hingga bab akhir.


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Recommend Documents