BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang Penelitian Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah
satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarkan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian /desentralisasi (Halim, 2012). Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berisikan tentang pembagian wewenang dan fungsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sementara itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 berisi perimbangan keuangan dan pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat dengan daerah. Tujuan Pemberian Otonomi Daearah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan pemberian
Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan
keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2012). Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 Pajak Daerah disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak Hotel,pajak Restoran dan pajak Hiburan. Menurut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah No.15 tahun 2010 adalah : 1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh). 3. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 4. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 5. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 6. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 7. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan termasuk jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 8. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 9. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun pengertian Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif tertinggi Pajak Hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah dari sektor Pajak Hotel, berbagai daerah di wilayah Negara Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, Bogor,
Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Batu, Medan, dan Makassar mengambil tarif maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 10%. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Kuningan (sesuai yang diatur dalam UndangUndang Pajak Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel,Restoran dan Hiburan). Tarif pajak Restoran sesuai Undang-Undang Pajak Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2010 adalah 10%, dan pajak Hiburan menurut Undang-Undang Pajak Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2010 pasal 19 yang di kelompokan menjadi 12 kelompok memiliki tarif masing-masing yaitu : Tabel 1.1 Tarif Pajak Hiburan Keterangan
Tarif
1. Tontonan Film: a) Didalam gedung sebesar
25%
b) Diluar gedung/keliling sebesar
15%
2. Pagelaran Kesenian musik dan tarian
20%
3. Pagelaran kesenian rakyat / tradisional
10%
4. Pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
35 %
5. Pameran
20%
6. Diskotik, klab malam dan sejenisnya
50%
7. Karaoke dan live musik
35%
8. Sirkus, acrobat dan sulap
20%
9. Permainan bilyar, golf dan bowling
20%
10. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
20%
11. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) 12. Pertandingan Olahraga
20% 15%
Walakandou (2013) berpendapat Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi sekaligus menunjukkan adanya perbaikan perekonomian daerah dan juga diikuti oleh keadaan masyarakat dalam membayar pajak. Tiap tahun penerimaan pajak hotel terus meningkat tapi dalam kontribusinya ke PAD tidak selalu meningkat. Meningkatnya penerimaan pajak hotel, khususnya pada tahun 2009 sampai 2011 itu tidak- terlepas dari event-event internasional yang diadakan di Sulawesi Utara seperti World Ocean Conferene ( WOC), Coral Triangle Initiative (CTI) Summit dan Sail Bunaken pada tahun 2009, dan Indonesia MICE and Corporate Travel Mart (IMCTM) dan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARFDiREx) pada tahun 2011 sehingga para turis asing datang ke Sulawesi Utara, khususnya Manado, dan itu meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado jika melihat kontribusi pajak. Sabatini (2013) mengatakan bahwa untuk mendukung penerimaan pajak hotel dapat teriinterpretasikan sebagai berikut : Tingkat hunian kamar, Tarif kamar rata-rata,PDRB dan Jumlah wisatawan. Hasil estimasi model penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang
mampuh dijelaskan oleh tingkat hunian
kamar,tarif kamar,PDRB dan jumlah wisatawan sebesar 50,4%.
Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Rustiadi (2012) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan diolah bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dan dalam hal tersebut pemerintah harus lebih mengupayakan dan memaksimalkan dalam pemungutan pajak agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak ada wajib pajak yang belum melaksanakan untuk membayar kewajiban pajaknya. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2012) dari hasil penelitiannya Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang mengalami kenaikan yang fluktuatif. Target kontribusi tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4.16% dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.81%. Sedangkan Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama tahun 2008 – 2011 adalah cukup stabil yaitu sebesar 2%, dan penurunan pada tahun 2011 hanya sebesar 1% dan tidak signifikan. Koran Sindo (2013) di Kabupaten Kuningan pendapatan pajak hotel Rp 2 miliar dari target Rp2,2 miliar. Sedangkan dari pajak restoran dari target Rp2,7 miliar baru terealisasi Rp503,7 miliar atau 81,34%. Dan pajak hiburan kami menargetkan Rp700 juta telah terealisasi Rp596,3 juta atau 85,19%. Terdiri dari permainan ketangkasan, panti pijat refleksi dan mandi uap/Spa. Namun demikian mengingat Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah wisata yang semakin hari banyak dikunjungi oleh para wisatawan sudah tentu dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung
perkembangan daerah sesuai dengan predikat daerah yang disandang. Sebagai tuntutan berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, losmen, rumah makan, restoran, tempat spa, pagelaran budaya, aneka hiburan dan fasilitas lain, sebenarnya justru akan menjadi peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan penggalian sumber pendapatan sektor ini. Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH” (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan)
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah: 1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Kuningan? 2. Bagaimana realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan selama 6 tahun terakhir terhadap Pendapatan Asli Daerah?
1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 2. Untuk mengetahui target dan realisasi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten Kuningan selama 6 tahun terakhir.
1.4
Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagi berikut : 1. Penulis Diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman
lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 2. Pembaca Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan sebagai sumber bahan pustaka di perpustakaan Ekstensi Fakultas Ekonomi serta untuk bahan referensi dalam penyusunan skripsi selanjutnya. 3. Instansi Terkait Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Instansi Terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di
masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi sampai sejauh mana target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian
Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis mengadakan penelitian dengan observasi langsung pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jalan Siliwangi No.88 Kuningan Jawa Barat dan menambah sumber informasi penulis juga membuka website Kabupaten Kuningan yaitu www.kuningankab.go.id dengan sumber data yaitu Target dan Realisasi Pendapatan Daerahperiode 2008 sampai dengan 2013.Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Febuari 2014 sampai dengan selesai.
