BAB I PENDAHULUAN. Organisasi pemerintah di bawah Presiden di Negara-negara yang. menganut sistem demokrasi ada dua macam. Yakni, departemen yang di

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Organisasi pemerintah di bawah Presiden di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi ada dua macam. Yakni, departemen yang di pimpin oleh menteri, dan non departemen yang di pimpin oleh kepala atau ketua. bedanya lembaga itu antara lain, organisasi departemen di pimpin oleh pejabat politik, dan non departemen di pimpin bukan pejabat politik melainkan oleh pejabat professional dibidangnya. Departemen pemerintah merupakan suatu lembaga yang dipimpin melalui jalur politik yang berasal dari partai politik. sebab partai politik merupakan hasil dari sistem demokrasi sehingga darisanalah partai politik memiliki jalur untuk mewujudkan kebijakan politiknya dalam memimpin pemerintahan. selain organisasi departemen, presiden dibantu pula oleh lembaga non departemen atau executive agency

yang dipimpin oleh

pejabat karir profesional yang bukan partisan partai politik. sehingga, proses administrasi negara ditandai oleh suatu peran besar yang dilakukan oleh birokrat kompeten yang profesional dan mempunyai keahlian tertentu special knowledge yang diperoleh melalui pengalaman birokrasi itu sendiri (weber dalam Mainzer,1967). Partai politik dan birokrasi berdasarkan kehadirannya merupakan dua objek yang sangat berbeda. disebabkan berasal dari rahim yang

1

berbeda tidak menjadikan partai politik dan birokrasi terpisahkan satu sama

lain.

keduanya

merupakan

komponen

di

bawah

presiden

menjadikan organisasi departemen dan nondepartemen ini menjadi satu kesatuan yang sering berinteraksi guna mewujudkan suatu sistem demokrasi yang baik. sehingga kinerja dari kedua unsur ini dalam sistem demokrasi di Indonesia tak dapat di pisahkan. terkhusus dalam kajian ini akan membahas mengenai perbandingan antara kekuatan dua unsur tersebut dalam suatu sistem demokrasi di kota Makassar, dalam studi perbandingan efektifitas kedua objek dalam studi kasus pemenangan walikota Makassar. Pemilihan

Walikota

Makassar

telah

dilaksanakan

pada

18

September lalu, kemudian menetapkan pasangan Mohammad Ramadhan Pomanto bersama pasangannya Syamsu Rizal.1 sebagai walikota baru kota Makassar yang menjabat pada periode 2014-2018 dengan perolehan suara 182.484 atau 31,18 persen mengungguli 9 pasangan lainnya. Walikota terpilih merupakan kandidat usungan dari koalisi dua partai yakni partai Demokrat dan PBB kota Makassar, kedua pasangan tersebut, akan menggantikan Ilham arief sirajuddin yang juga merupakan 1

Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto, atau Danny pomanto adalah seorang arsitek dan mantan dosen jurusan arsitektur di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia sebelumnya pernah bertarung dalam pemilihan gubernur Gorontalo namun gagal. Kegagalan beliau tidak menurunkan semangatnya untuk tetap maju dipertarungan pemilihan kepala daerah dikota Makassar, dengan mengusung tagline “ana’ lorong na” beliau maju bersama dengan pasangannya Syamsu Rizal. Syamsu Rizal Mi, S.Sos, M.Si atau Daeng Ical begitu nama sapaan beliau yang lebih dikenal oleh mayoritas masyarakat Makassar. beliau merupakan anggota dari partai Demokrat Kota Makassar yakni sebagai, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD 1 Partai Demokrat Sulawesi Selatan, 2011-sekarang

2

ketua partai demokrat.hal ini menimbulkan berbagai opini media yang menyatakan beliau mendukung penuh oleh kedua pasangan ini, sebab mereka merupakan usungan dari partai yang ia Pimpin.2 Persoalan klasik tersebut yakni incumbent selalu diuntungkan di dalam pemilihan , sebab memiliki kekuasaan (power), legalitas (legitimacy) dan Desakan (urgentcy) untuk menggerakkan birokrasi. Menurut santoso (1997) kekuasaan yang berpusat pada penguasa perseorangan

tertentu

kingship

rulerships

Yang

mengakumulasikan

2

Opini media yang diambil berisikan:

“Makassar, Tribun- Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, meminta kepada seluruh tim pemenangan pasangan bakal calon Wali Kota Makassar, Danny Pomanto – Syamsu Rizal (DIA) untuk bekerja maksimal memperkenalkan pasangan DIA kepada masyarakat Makassar” http://www.pilihdia.com/author/pilihdia/page/2/(diakses09-03-2014) Walikota Makassar yang telah Mendukung Pasangan DIA (Danny Pomanto dan Daeng Ical ) mungkin merupakan sesuatu yang wajar, sebab sebelumnya, Danny Pomanto telah Membantu Ilham Arief Sirajuddin saat menjabat sebagai walikota, yakni pada saat beliau menjabat, Danny Pomantolah yang membantu dalam penataan icon kota Makassar yakni Pantai losari yang telah berganti nama menjadi Anjungan Pantai Losari. sehingga tak menjadi suatu masalah untuk Ilham Arief Sirajuddin juga mendukung beliau dalam pemilihan Walikota Makassar, Mulai dengan Mengganti nomer Plat mobilnya dengan D 1 A , yang sama dengan DIA (Danny Pomanto dan Daeng Ical ) tagline yang di gunakan pasangan Mohammad Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal pada masa Kampanye. Birokrasi kota Makasssar, yang di Pimpin oleh Ilham Arief Sirajuddin menimbulkan berbagai opini dan negative campaign yang muncul di berbagaiMedia. Bukti atas pemberitaan Black Campaign tersebut adalah: “Interzone News-Makassar. Jelang lebaran, Harga jual Danny Pomanto makin turun di pasar negative campaign. Faisal memastikan Keikut-sertaan DannyPomanto di Pilwalkot Makassar 2013 sebagai calon usungan Partai Demokrat itu Cuma cerminan sebagai pemburu jabatan semata. Bukti yang di angkat Faisal berasal dari testimony Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sewaktu berada Di Makassar. Bukan Sepenuhnya Keinginan DP untuk menjadi calon walikota Makassar , Semua itu bersumber dari Ilham Arief Sirajuddin. Ilham Harus mengamankan semua kepentingan pemodal kala ia mencalonkan diri dalam Pilgub Sulsel 2013. (05/07/2013)” Diambil dari: http://www.interzonenews.co/2013/08/05/jelang-lebaran-produkimpor-bayar-2-x-dp-100-persen/(diakses09/03/2014) ..

3

kekuasaan, sedangkan yang lain mengidentifikasikan kepentingannya. Penguasa membagikan sumber daya kekuasaannya kepada pihak yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kekuasaannya. Sementara, bagi pihak yang berkepentingan tersebut memiliki akesbilitas dalam mencari pelindungan

politis

maupun

ekonomi

dalam

struktur

kekuasaan

tersebut.Hubungan tersebut berlangsung dalam pertukaran keuntungan advantage exchange yang dijaga dengan rapi oleh kedua belah pihak3. Pemerintahan perubahan

dengan

kota

Makassar

pergantian

yang

pemimpin

seyogyanya baru.

membawa

Ternyata,

hanya

membangun bentuk lain dari sebuah dinasti kekuasaan guna menjaga keberlangsungan dan stabilitasi kekuasaan. Namun, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sang pemimpin memiliki tujuan tertentu untuk perubahan kota menjadi lebih baik namun belum terselesaikan dan terhalang oleh masa jabatan. Sehingga, dibutuhkan sosok baru namun cenderung

mememiliki

kesamaan

yang

mendasar

dan

mampu

melanjutkan tujuan tersebut. Hal ini, sesuai dari teori Machiavelli “seorang raja boleh melakukan apa saja atau dengan kata lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan”4 yang diartikan secara positif untuk perubahan yang baik. Namun, dengan personal yang berbeda namun cenderung sama. Sehingga, hal ini terang 3

Santoso P. B. (1997).Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural danStruktural. Jakarta:RajaGrafindo Persada 4

http://johnpau.wordpress.com/2011/06/10/nicolo-machiavelli/(diakses 21/3/2014)

4

sangat terlihat dilakukan oleh walikota menjabat dalam hal ini Ilham Arief Sirajuddin,

untuk

melanggengkan

kekuasaan

dengan

melakukan

advantage exchange. Namun, apa yang menyebabkan pemerintah dalam hal ini walikota menggerakkan birokrasi dalam pemilihan walikota Makassar? Apakah Partai Politik saja tidak cukup dalam pemilihan walikota Makassar, sehingga dalam kajian ini membahas perbandingan kekuatan antara kedua organisasi tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan tujuan untuk menjawab mengenai efektifitas partai politik berdasarkan observasi awal mengenai efektifitas dari kekuatan Partai politik kota makassar saat ini. Partai politik sebagaimana fungsinya sebagai:Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Partisipasi Politik, .Komunikasi politik, Pengatur Konflik dan Kontrol Politik yang bertujuan untuk memberi ruang pada kader dalam menempati kursi kepemimpinan, dan telah terealisasikan teorinya dengan kemenangan pasangan Mohammad Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal yang merupakan kader partai Demokrat dan berkoalisi bersama partai Bulan Bintang (PBB). Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia yang terkait kuat dengan figur Presiden RI. Partai yang masih seumur jagung di awal karirnya ini telah berhasil mencetak kader-kadernya sebagai Pemerintah di Daerah Pemilihannya Masing-masing. Kemudian, Di kota Makassar Sendiri Partai Demokrat juga mampu memenangkan pasangan Danny

5

Pomanto dan Syamsu Rizal sebagai pasangan Walikota dan wakil walikota Makassar. Partai Demokrat dengan elektabilitas, Serta Popularitasnya telah terlihat dengan berbagai bukti paparan sebelumnya. sebagai Partai yang banyak mencetak kader-kader yang berkualitas. Dan, mampu bersaing dan memenangkan kader di kancah perpolitikan, hal ini merupakan sebuah Bukti awal yang menyebabkan Pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal mampu memenangkan Pemilihan Walikota Makassar. di tambah lagi, dengan Berkolaborasinya Partai Demokrat bersama Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang (PBB) yang merupakan partai politik Indonesia yang berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi. Sebagai partai yang lebih tua dan telah lama berdiri sebelum partai Demokrat ini merupakan sebuah Kolaborasi partai yang sangat baik, dengan banyaknya prestasi dan telah lama dan dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali masyarakat Makassar sehingga fungsi sosialisasi Kedua Partai Ini sebagai pendukung terhadap Pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal sangat mudah terealisasi dan sehingga kedua partai ini mampu memenangkan kedua Pasangan ini dalam Pemilihan Walikota Makassar. Namun, elektabilitas kandidat berdasarkan baground partainya tidak dapat dipastikan lagi, hal ini merupakan dugaan sementara berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan. 6

Masyarakat Makassar berdasarkan hasil observasi awal mayoritas saat ini melakukan pilihan berdasarkan kandidat yang lebih dikenal, money politik dan brand image serta meningkatnya ketidak pedulian terhadap partai pengusung calon5. Hal ini, merupakan dugaan sementara alasan beralihnya kandidat menggunakan alternatif lain yakni mesin Birokrasi dalam memenangkan Pemilihan Walikota Makassar6. Observasi awal yang telah dilaksanakan, merupakan tahap awal untuk membandingkan dua unsur tersebut yakni partai politik dan birokrasi untuk menyatukan keduanya dalam satu arena yang sama, observasi ini bertujuan membangun standarisasi awal atas ukuran seberapa efektifkah kekuatan Partai Politik pendukung dalam memenangkan pasangan Danny Pomanto dan Daeng Ical yang yakni oleh Partai Demokrat yang berkolaborasi dengan PBB ataukah disebabkan oleh Pembina Birokrasi. 5

Berdasarkan hasil observasi awal pada empat kecamatan dikota Makassar terdapat pengakuan dari para pemilih yang menyatakan memilih seorang kandidat tidak berdasarkan baground partainya, melainkan karena prestasi yang di lakukan, karakter dari kandidat itu sendiri, bahkan menanti money politik. Sebagian besar para pemilih bahkan tidak mengetahui sebenarnya partai apa yang mengusung pasangan Danny Pomanto dan daeng Ical. Bahkan mayoritas warga yang di wawancarai secara mendalam tidak peduli mengenai kehadiran partai karena dianggap tidak pernah memberi efek positif yang mereka rasakan secara langsung bagi kehidupan mereka. 6

melalui hasil observasi awal yang ditemukan di Lapangan sebelum dan setelah Pemilihan Walikota Makassar dengan banyaknya data masyarakat dalam hal ini para pemilih yang telah terdaftar di DPT dan mengetahui jelas mengenai masalah ini, dengan beberapa informan di empat kecamatan di kota Makassar, yakni, terdapat pengakuan dari warga sekitar yang ,menyatakan bahwa birokrasi melakukan tindak mobilisasi untuk mengajak warga memilih kandidat usungan dari partai demokrat dan PBBData tersebut hal ini merupakan pernyataan warga yang di mobilisasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan setempat, dan terdapat penjelasan yang lebih lanjut menyatakan, oknum birokrasi melakukan mobilisasi dikarenakan perintah dari walikota menjabat. data diambil sebagai observasi awal dilapangan untuk membuktikan keikutsertaan Birokrasi dalam Pemilihan Walikota Makassar, dan sebagai bukti bahwa netralitas Birokrasi kota Makassar masih sangat di pertanyakan

7

Yang dalam hal ini mengangkat Birokrasi kota Makassar yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai organisasi politik yang memiliki tujuan yang sama yakni, memberikan kursi kepemimpinan terhadap kandidat yang di canangkan oleh Pembina Birokrasi, guna menjaga keberlangsungan dan stabilitasi kekuasaan dari Pembina Birokrasi. Hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk membandingkan efektifitas dari kekuatan Partai Politik dan Birokrasi dengan mengangkat masalah, Parpol dan Birokrasi (Studi Perbandingan Parpol dan Birokrasi Pada Pemilihan Walikota Makassar Periode 2014-2018). Guna membandingkan efektifitas kekuatan dari kedua objek tersebut yakni Partai Politik dan Birokrasi atas pemenangan walikota terpilih yakni Mohammad Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal, sekaligus untuk menggambarkan mengenai netralitas Birokrasi kota Makassar hari ini dan efektifitas kekuatan Partai politik hari ini . B. Rumusan Masalah Melihat luasnya

masalah yang akan diteliti dalam Parpol dan

Birokrasi (Studi Perbandingan Parpol dan Birokrasi Pada Pemilihan Walikota Makassar Periode 2014-2018) ,maka penulis memberi batasan penelitian pada pemenang dari pemilihan walikota Makassar 2013. Dan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah : Bagaimana

perbandingan

kinerja

Parpol

dan

Birokrasi

dalam

pemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal Pada Pemilihan walikota Makassar Periode 2014-2018 ? 8

9

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan: Membandingkan efektifitas Kekuatan Partai Politik dan Birokrasi dalam Pemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal pada Pemilihan Walikota Makassar Periode 2014-2018 . D. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis: a. Manfaat akademis Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca untuk melihat secara nyata perbandingan efektifitas kedua kekuatan yakni Partai politik dan Birokrasi dalam pemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan walikota makassar. b. Manfaat praktis a. Sebagai tolak ukur kekuatan mana yang lebih efektif antara partai politik dan birokrasi dalam pemenangan walikota makassar periode 2014-2018. b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan Partai politik dan Birokrasi.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan mengenai teori serta konsep yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan mengenai prbandingan Partai Politik dan birokrasi. dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai teori kekuatan politik Birokrasi dan Partai Politik . kemudian, penjelasan mengenai patologi birokrasi serta perbandingan antara partai politik dan birokrasi. Namun, dalam perbandingan dua aspek berbeda dibutuhkan, sebuah barometer yang dapat mempertemukan kedua

aspek

tersebut

dalam

sebuah

arena.Sehingga

peneliti

menggabungkan keseluruhan aspek yang dibutuhkan dalam bab ini. A. Birokrasi sebagai kekuatan Politik Birokrasi pemerintah merupakan suatu kekuatan yang besar sekali, sebab kegiatannya menyentuh setiap kehidupan masyarakat. Baik suka atau tidak suka masyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan birokrasi pemerintah. Kebijakan yang dibuat (dijalankan) oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Suka atau tidak suka, masyarakat yang hidup dalam suatu negara tertentu harus mau menerima suatu kebijakan yang telah di buat oleh birokrasi . Birokrasi kuat secara politis karena peran dan fungsi spesifik yang tidak dapat di miliki secara spesifik, dan di perankan oleh lembaga atau kelompok sosial yang lain, sehingga praktisi birokrasi merupakan institusi yang paling berkuasa the most powerfull institution secara rill

11

dalam sistem politik di banding partai yang berkuasa the ruling party sekalipun. Birokrasi memiliki medan jelajah yang bervariasi

dalam

berbagai macam posisi di struktur sistem politik. Peran itu tidak hanya terbatas pada sektor suprastruktur politik. Birokrasi setidaknya memiliki 5 tugas dalam penyelenggaraan Negara, yakni:peran dalam proses input, peran dalam proses legislative, peran sebagai penterjemah kebijakan politik dan sebagai pelaksana eksekutor kebijakan politik a. peran dalam proses input birokrasi dapat berperan memberi usulan dan pendapat kepada lembaga legislative untuk diproses kebijakan (polcy) ataupun peraturan (regulation). Dalam proses ini birokrasi berperan seperti kelompok kepentingan (intrest group) maupun kelompok penekan (pressure group) misalnya , peristiwa demonstrasi ikatan dokter Indonesia untuk menuntut keadilan terhadap dokter yang di penjara di manado akibat mal praktik pada tuduhannya. Tindakan ini dikatakan sebagai bentuk gerakan intrest group atau pressure group dari aparatur birokrasi. Hal ini dilakukan oleh kelompok birokrasi sebagai bentuk peran artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan, dan menyampaikan aspirasi dan kehendak politik yang mereka kumpulkan kepada lembaga legislatif. b. peran dalam proses legislatif Birokrasi memiliki berbagai aset informasi yang sangat di butuhkan dalam pengambilan keputusan pada lembaga legislatif maka institusi birokrasi yang terikat dengan pembahasan suatu rancangan keputusan 12

biasanya dimintai pendapat dan klarifikasi sebelum keputusan (baik berupa kebijakan atau peraturan) itu di tetapkan. apabila lembaga legislatif telah membuat kebijakan dalam bidang pendidikan misalnya, mereka tentu akan memanggil aparat birokrasi dari Departemen Pendidikan. c. Peran sebagai interpreter kebijakan Hampir di pastikan bahwa seluruh produk (output) keputusan atau kebijakan dari legislatif adalah masih dalam tataran global belum terperinci secara teknis, kebijakan yang global tersebut tentu tidak langsung dapat dijalankan dalam penyelenggaraan Negara sehingga agar keputusan tersebut dapat di implementasi maka birokrasi lah yang membuat tafsiran tersebut secara teknis. d. Peran sebagai eksekutor kebijakan Keputusan politik yang di keluarkan oleh parlemen atau lembaga legislatif dapat berjalan di tengah masyarakat maka birokrasi bertugas mengimplementasikan keputusan-keputusan itu, dalam hal ini birokrasi dapat bertindak atas nama Negara berdasarkan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang e. Birokrasi dalam hubungan rakyat dan penguasa Birokrasi dalam posisinya memiliki kekuatan politis yakni posisi mereka dalam hubungan antara penguasa dengan masyarakat, dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat di butuhkan karna dia adalah sarana penguasa untuk mengimplementasikan interest-nya dalam kehidupan rakyat. Melalui birokrasilah penguasa dari partai manapun berkuasa

13

memerintah

rakyat

secara

efektif

serta

melakukan

pelaksanaan

kekuasaan mereka . konsepsi, ideologi, kebijakan, dan program apapun yang disusun oleh penguasa tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung pelaksanaannya oleh birokrasi. Dengan demikian kekuasaan bagi seseorang atau sebuah Partai tidak akan berarti apa-apa kalau aparatur birokrasi tidak mau melakukan tugas administratif ataupun managemen. Sudut pandang rakyat terhadap birokrasi juga sangat di butuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan publik, merekalah yang mengorganisir, pembangunan jalan, sistem pendidikan, mempertahankan Negara dari musuh, menjaga ketertiban, sarana transportasi dan sebagainya dalam konteks ini kehidupan rakyat tidak akan berjalan dengan normal apabila aparatur tidak menjalankan fungsinya. Kepemilikian aset kekuasaan yang sangat besar, peranan yang spesifik dan juga multifungsi, serta posisi yang strategis inilah maka terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of authority) yang amat besar oleh birokrasi baik secara institusional maupun individual. B. Patologi Birokrasi Patologi

birokrasi

adalah

penyakit,

perilaku

negatif,

atau

penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan.

14

Patologi

Birokrasi

(Bureaupathology)

adalah

himpunan

dari

perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status. Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal. 7 Patologi politik dalam pelaksanaan otonomi daerah memberi pengertian keterlibatan birokrasi daerah dalam membentuk afiliasi politik yang ada di daerah, (Partai dan elit politik daerah), baik itu secara etika politik dan etika kepegawaian negeri sipil itu tidak bisa dibenarkan. Birokrasi yang seharunya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah. Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabkan patologi birokrasi. Bila merujuk pada UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Bab V Pasal 130 ayat1 dan 2

dimana pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dari dan dalam Eselon II pada pemerintahan daerah 7

Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya, hal.35-81.

15

sepenunya merupakan domain kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), ini memberikan legitimasi hukum yang kuat menyangkut kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian daerah. Pasal ini sangat jelas menggambarkan Kepala Daerah mempunyai otoritas kuat dalam memetakan dan menentukan formasi jabatan di daerah. Dengan otoritasnya yang begitu kuat, implikasi penyalahgunaan wewenang ini sering kali terjadi dalam mengelola apartur atau pegawai negeri sipil. Pola pembinaan manajemen dan kaitannya dalam menentukan orang-orang dalam rangka memenuhi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang seharusnya dilakukan dengan asas kepastian hukum,asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas, tetapi kecendenderungan yang terjadi asas-asas tersebut diabaikan. Pola-pola seperti ini biasanya dilakukan menjelang Pemilihan Kepala daerah yang atau setelah Pemilihan Kepala Daerah. Asas timbal balik yang menjanjikan bagi para pejabat publik daerah, karena secara instan jabatan tertentu sebagai pengembangan karirnya di kepegawaian dapat diperoleh. Hal ini menjadi pertaruhan karir tersendiri bagi para pejabat publik, karena menjelang Pemilukada blok-blok dukungan yang sudah terpetakan sebelumnya akan bertarung menjagokan masing-

16

masing calonnya, Para pejabat dari mulai pejabat Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa seolah menjadi agen partai atau tim sukses calon kepala daerah tertentu. Manakala calon yang didukungnya menang, asas timbal balik akan dilakukan, artinya pengangkatan dan pemindahan yang diinginkan akan diberikan dengan instan sebagai imbalan politik, akan tetapi manakala calon yang didukung kalah, maka secara karir akan terkucil. Kebijakan yang mempunyai landasan hukum juga harus diputuskan dengan proses demokrasi, dengan begitu pembuat kebijakan juga harus mengetahui semua nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Karena dilihat dari pernyataan tersebut dedikasi seorang pemimpin bukan suatu keharusan. Melainkan seorang pemimpin itu harus paham tentang semua kondisi atau peta politik dalam suatu daerah itulah yang seharusnya benar-benar menjadi faktor terpenting dalam sebuah kepemimpinan tersebut.oleh karena itu patologi politik dalam otonomi daerah disini terseretnya birokrat kedalam ranah politik. Birokrasi yang seharunya netral, tidak terpengaruh oleh sebuah konstelasi politik, terseret dalam ranah yang akan memasung independensi birokrasi daerah. Pengertian patologi disini mengandung pengertian sebab akibat yang satu sama lain saling berakitan, patologi politik akan menyebabkan patologi birokrasi.8

8

http://agus91makmun.wordpress.com/2013/07/12/patologi-politik (diakses 4/42014)

17

C. Partai politik Sebagai Kekuatan Politik Partai politik berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, ia merupakan a special kind of political organization9 (Ranney,1996). Di dalam Negara yang demokratis maupun otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, seperti kelompok penekan (press group) .Partai politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu, partai politik bekerja melalui cara pemilihan yang demokratis. Sehingga, partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan dalam pemerintahan seperti di lembaga perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Didalam pemerintahan yang Demokratis dapat diartikan yakni “dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat”. Namun pertanyaan yang paling mendasar ialah apakah semua yang ada dalam wilayah itu seperti bayi yang baru lahir, penjahat di penjara, atau bahkan orang asing yang bekerja di Negara itu dapat dikategorikan sebagai Rakyat? Jawaban atas pertanyaan itu di jumpai dalam suatu organisasi politik dalam sebuah Negara yang dinamakan Partai Politik. Partai politik yang memiliki berbagai syarat, yang anggotanya adalah Rakyat, sebenarnya rakyat dalam hal ini yang dapat direkrut oleh partai politik yakni semua warga Negara yang dewasa, sehat jasmani dan 9

Ranney,1996. Prof.DR.miftah Thoha.2002.Birokrasi dan politik Di Indonesia.Rajawali Pers. Yogyakarta hal 92-95

18

rohani, tidak cacat hukum, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih serta membuat suatu kebijakan publik. Itulah sebabnya dalam pemerintahan Demokratis itu berlaku semboyan one man one vote. Sehingga, yang menjadikan partai politik kuat karena kader didalamnya yang betul-betul berkualitas. Namun, dalam perwujudan kekuatan Partai politik, di butuhkan sebuah strategi untuk mewujudkan partai politik yang dekat dengan kekuasaan. Strategi dalam hal ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.10. strategi Politik juga bertujuan memimpin kelompok-kelompok besar masyarakat atau anggota partai politik dan organisasi kearah sasaran khusus.11 Ahli strategi politik/militer dari Prussia Carl Von Clausewitz (17801831) menjelaskan bahwa tujuan strategi itu bukanlah suatu kemenangan yang tampak dipermukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya. Pengertian tersebut juga sangat penting dan erat kaitannya bagi strategi politik yang dijalankan partai politik, dalam hal ini adalah strategi yang dilakukan partai dengan cara mempengaruhi dan merekrut individu-individu dalam masyarakat. Strategi itu sendiri memiliki tujuan yang paling utama adalah “kemenangan”. Dalam hal ini menjadi fokus

10

http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi. (diakses 06/03/2014)

11

Peter Schroeder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik dan akan berhasil memenangkan setiap calon-calon yang diajukan partai.

19

partai politik dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum. 12 partai politik merupakan salah satu organisasi yang mutlak memerlukan sebuah strategi politik dalam pemilu, tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat.13 Strategi dalam politik dapat berupa ide-ide atau gagasan. ide politik hanya akan dapat diwujudkan dalam satu pertarungan melawan penentang ide tersebut, yang akan selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan

dan

pengaruh

dapat

diperoleh,

tetapi

yang

menjadi

permasalahannya tentu saja, bagaimana kekuasaan dan pengaruh itu bisa diperoleh, disaat yang sama, banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam Pemilu, dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka disinilah letak substansi dari starategi politik itu.14 D. Barometer Perbandingan Parpol dan Birokrasi parpol dan birokrasi dalam sistem berdemokrasi Indonesia, belum dapat terpisahkan satu sama lain, hal tersebut terjadi saat incumbent yang sering diuntungkan dalam sebuah pesta demokrasi.Partai politik dan 12

http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html (diakses pada kamis 06/03/2014)

13

Ibid

14

Peter Scholder, Strategi Politik, Friedrich-Naumann-Stiftung, 2003. Hal 6-9

rakyat

20

Birokrasi kota Makassar berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, menunjukkan keterlibatannya dalam pemilihan walikota Makassar

yang

menjadikan kedua unsur berbeda ini beradu dalam sebuah arena yang sama dalam pemilihan walikota Makassar, kedua unsur tersebut memiliki kekuatan untuk memperoleh dukungan dengan kemampuannya yang dapat memobilisasi masyarakat. Sehingga dalam perbandingan kekuatan keduanya

dalam

memobilisasi

Mayarakat,

peneliti

menggunakan

barometer dari teori yang dikemukakan oleh Mitchell, agle dan wood. mitchell , agle dan wood mengajukan alternatif atribut yang perlu di perhatikan pada setiap pemangku kepentingan didalam arena perpolitikan, jika memang benar-benar ingin mengerti mengenai “the principle of who or what really counts”. Sehingga atribut yang perlu di cermati adalah 3 atribut yakni kekuasaan (power), legalitas (legitimacy), dan desakan (urgentcy). Tiga

atribut

ini

pengklasifikasian

di

gunakan

terhadap

sebagai pemangku

dasar

untuk

kepentingan

melakukan (stakeholder

classes):pemangku kepentingan laten (latent stakeholder) hanya memiliki salah satu saja dari tiga

atribut yang ada, pemangku kepentingan

ekspektan (expectant stakeholder) memiliki dua atribut dan akhirnya pemangku kepentingan definitif (definitive stakeholder) memiliki semua tiga atribut, sehingga tiga atribut itu di klasifikasikan menjadi tujuh jenis pemangku kepentingan.

21

1 power 5 3 urgency

4 7 6

2 legitimacy

15

15

Berdasarkan gambar tersebut, dapat di klasifikasikan para pemangku kepentingan atas:

•Tipe 1:Pemangku kepentingan latenyang memiliki atribut kekuasaan saja, tetapi tidak memiliki dua atribut yang lain,di sebut sebagai pemangku kepentingan tidur (dormant stakeholder) •Tipe 2: Pemangku kepentingan laten yang memiliki dua atribut legitimasi saja , dinamakan sebagai pemangku kepentingan diskresi (discrectionary stakeholder). •Tipe 3: Pemangku kepentingan laten yang memiliki atribut urgentcy saja tetapi tidak memiliki atribut kekuasaan dan legitimasi, di sebut sebagai pemangku kepentiganpenuntut (demanding stakeholder) karena adanya keterbatasan sumber daya, energi, dan waktu makabiasanya eksekutif perusahaan boleh saja tidak memikirkan dan memberikan perhatian pada jenis pemangku kepentingan laten ini secara memadai. •Tipe 4: Pemangku kepentingan ekspektan yang memiliki atribut kekuasaandan legitimasi dan oleh karena itu memiliki pengaruh yang besar pada perusahaan di sebut sebagai pemangku kepentingan dominan (dominan stakeholder). •Tipe 5 : Pemangku kepentingan ekspektan yang memiliki atribut legitimasi dan urgentcy tetapi tidak memiliki kekuasaan, dinamai pemangku kepentingan tergantung (dipendent stakeholder)

22

E. Perbandingan Partai Politik Dan Birokrasi Partai politik dan Birokrasi merupakan dua aspek yang berbeda dalam fungsinya. Hal tersebut juga berdasarkan undang-undang yang mengatur. Sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa Partai politik berperan dalam proses pesta demokrasi berbanding terbalik dengan birokrasi.

Partai

politik

dapat

berperan

dalam

pesta

demokrasi

berdasarkan fungsinya. Partai Politik menurut Budiardjo (2003) memiliki empat fungsi yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut: Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu

•Tipe 6 :Pemangku kepentingan ekspektan yang memiliki atribut kekuasaandan urgentcy tetapi tidak memiliki atribut legitimasi, dinamai sebagai pemangku kepentingan berbahaya (dangerous stakholder).mereka ini sesungguhnya tidak memiliki legitimasi untuk mempengaruhi perusahaan sehingga cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dan paksaan. •Tipe 7 : ketika pemangku kepentingan memiliki dua atribut saja misalnya kekuasaan dan legitimasi maka sudah termasuk kategori pemangku kepentingan dominan, dan ketika atributnya bertambah satu yakni urgentcy maka sudah dapat di pastikan bahwa posisi stakeholder dominan ke posisi definitive inilah stakeholder yang memiliki kendali penuh terhadap tiga aspek.” Mitchell, agle, dan wood”( 1997:872_82)

23

usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik

dan

membangun

orientasi

pemikiran

anggotanya

(dan

masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan (Asshiddiqie, 2006) ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas. Sarana Rekruitmen Politik: Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (political recruitment). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekruitmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

24

Sarana Mengelola Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana: a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi

parpol

tersebut

merupakan

landasan

teori

yang

menjelaskan bagaimana tugas dan peranan partai politik dalam Undangundang, yang terang menjelaskan proses, tahap,cara, serta teori untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, yang sangat berbanding terbalik dengan undang-undang yang mengatur atas fungsi Birokrasi. Birokrasi pemerintahan tidak di benarkan untuk menyatakan dukungan secara terang-terangan ataupun diam-diam baik di dalam 25

lingkup kerja , keluarga atau masyarakatdan juga tidak melibatkan diri dan tidak melakukan keberpihakan serta tidak membantu salah satu partai politik atau kandidat yang bersaing dalam pemilukada sebagaimana yang di nyatakan dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawi negri sipil pada pasal 4 ayat 12 menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberi dukungan kepada calon Presiden /wakil presiden , DPR, DPD, Dan DPRD dengan cara: a. Ikut serta sebagai peserta kampanye b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut Partai dan Atribut PNS c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan atau: d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara hal inipun kembali di tegaskan secara terperinci pada ayat berikutnya , yakni pada ayat 13 menyatakan bahwa setiap PNS Dilarang Memberikan Dukungan Kepada Calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon selama masa kampanye dan atau: b. Mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum , selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan , himbauan,

26

seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya , anggota keluarga dan Masyarakat. Ayat 14 lebih lanjut menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Anggota DPR, DPD, Dan DPRD atau calon kepala daerah /wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan di sertai Fotocopy KTP atau surat keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan peraturan Perundangundangan dan ayat 15 menjelaskan dengan tegas bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah / wakil kepala daerah dengan Cara: a. Terlibat dalam Kampanye , untuk mendukung calon kepala daerah \ wakil kepala daerah. b. Menggunakan fasilitas yang terikat dengan jabatan dalam kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan \atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau, d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya , anggota keluarga dan masyarakat

27

Pemaparan tersebut memperlihatkan fungsi partai politik yang terang sebagai kekuatan, tunggangan kepada para kandidat guna menduduki sebuah jabatan politik sedangkan Birokrasi di berikan aturan guna menjalankan dan menciptakan reformasi yang lebih baik dengan tidak terjun dan membantu kandidat, namun pertanyaannya apakah dapat di benarkan apabila mereka tidak sedang dan berada pada posisi Birokrasi sehingga warga Negara yang bekerja pada bidang birokrasi tetap dapat mendukung kandidat pada pemilihan pada hari libur bagi para PNS. Dan pertanyaan lanjutan apakah hal tersebut juga dapat di benarkan apabila beliau melakukan dan mengikuti kampanye diluar jam kerja atau waktu disaat mereka tidak berperan sebagai Birokrasi atau PNS, hal tersebut terjawab dalam undang-undang yang mengatur fungsinya sebagai birokrasi yang telah membatasi agar birokrasi dapat berlaku senetral mungkin dalam pesta demokrasi, namun yang menjadi pertanyaan apa penyebab sehingga di bentuk aturan untuk membatasi birokrasi agar bertindak senetral mungkin dalam

pesta demokrasi, apakah kekuatan

yang dimiliki oleh birokrasi sehingga tercipta aturan untuk membatasinya dalam pesta demokrasi? Dan hal tersebut dapat terjawab atas perbandingan jabatan Politik dan Jabatan yang dimiliki oleh birokrasi. Partai politik hadir dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintahan.susunan birokrasi pemerintahan akan terdiri datri jabatan-jabatan yang di isi oleh para birokrat karier, dan adapula yang di isi oleh pejabat politik. Kehadiran dari

28

pejabat politik yang hadir berdasarkan kekuatan politik atau partai politik dalam birokrasi pemerintahan tidak bias di hindari. Oleh karena itu, penataan birokrasi pemerintahdengan mengakomodasihairnya jabatanjabatan dan para pejabat politik perlu di tata dengan baik. Ketika keinginan memasukkan pejabat politik itu timbul maka timbul pula suatu pertanyaan tentang hubungan keduanya, pertanyaan tersebut harus di jernihkan dengan jawaban yang tepat. Hubungan antara pejabat politik (political leadership) dan birokrasi adalah suatu hubungan yang konstan antara fungsi kontrol dan dominasi (casino, 1994). Dalam hubungan seperti ini maka akan senantiasa timbul persoalan siapa mengontrol siapa dan siapa pula menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan klasik sebagai perwujudan dikotomi politik dan administrasi. Sehingga karenanya, kemudian timbul dua bentuk alternatif solusi utama, yakni apakah birokrasi dengan subordinasi dari politik (executive ascendancy) atau birokrasi sejajar dengan politik (bureaucraticsublation, atau attempt at co-equality with the executive- Carino, 1994). Bentuk solusi dari executive ascendancy diturunkan dari suatu anggapan bahwa kepemimpinan pejabat politik itu didasarkan atas kepercayaan

bahwa

supremasi

mandat

yang

diperoleh

oleh

kepemimpinan politik itu berasal dari tuhan atau berasal dari rakyat atau berasal dari public interest .(the political leadership bases its claim to supremacy on the mandate of god or of the peopleor on some nation of the

29

public interest). Supremasi mandat ini di legitimasikan melalui pemilihan, atau kekerasan, atau penerimaan secara de facto oleh rakyat. dalam model sistem liberal, kontrol berjalan dari otoritas tinggi rakyat melalui perwakilannya (political leadership)

kepada birokrasi. Kekuasaan untuk

melakukan kontrol seperti ini yang di peroleh dari rakyat seringkali di sebut sebagai overhead democracy (Reford, 1969). Dominasi

kepemimpinan

pejabat

politik

atas

birokrasi

ini,

sebenarnya dipacu oleh dikotomi antara politik dan administrasi dimulai sejak penemuan administrasi Negara sebagai suatu ilmu (Wilson,1987) pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi. Slogan klasik juga pernah di tawarkan bahwa manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai. slogan ini mengartikan bahwa birokrasi pemerintahan sebagai mesin pelaksana kebijakan politik yang di buat oleh pejabat politik (Wilson, 1941). Dikotomi antara politik dan administrasi ini juga diakibatkan karena adanya kesalahan perubahan referensi dari fungsi ke struktur dari perbedaan antara pembuatan kebijakan (policy-making) dan pelaksanaan (implementation) antara pejabat politik dan pejabat karier birokrasi. (Kirwan, 1987). Adapun bureaucratic sublation di dasarkan atas anggapan bahwa birokrasi pemerintahan suatu Negara itu bukanlah hanya berfungsi sebagai mesin pelaksana. max weber sendiri

mengenalkan bahwa

birokrasi yang rill sebagai lawan dari “tipe ideal” itu mempunyai kekuasaan

30

yang terpisah dari kekuasaan yang di limpahkan oleh pejabat politik. Menurut weber: “the question is always who control the exiting bureaucratic machinery. Anda such controlis possible only in a very limited degree to personswho are not technical specialists. Generally speaking, the trained permanent official is (more) likely to get his way in the long runthen nominal superior, the cabinet minister, who is not specialist(1947).” Pejabat birokrasi yang terlatih secara professional mempunyai kekuatan tersendiri sebagai suatu pejabat yang permanen pejabat seperti ini sepertinya mempunyai catatan karir yang panjang jika di bandingkan dengan pimpinannya pejabat politik yang bukan spesialis. dengan memperhatikan hal-hal seperti ini maka birokrasi itu mempunyai kekuatan yang seimbang dengan pejabat politik. oleh karena itu kedudukan tidak sekedar sebagai subordinasi dan mesin pelaksana, melainkan sebanding atau co-equality with the executive. Dengan demikian birokrasi itu merupakan kekuatan yang a politic but highly politized. Birokrasi merupakan partisan politik akan tetapi karena keahliannya mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang professional.16 Berikut table berbedaan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi.

16

birokrasi dan politik di Indonesia , Prof. DR. Miftah thoha, MPA, Rajawali Pers 2012. Hal 151156

31

No

Variabel Pembeda

Jabatan politik

Jabatan Birokrasi

1

Cara pengangkatan

Dipilih melalui pemilu

Diangkat berdasarkan kualifikasi tertentu

2

Masa jabatan

Ditentukan (biasanya 5 tahun)

Seumur hidup

3

Sifat jabatan

Sewaktu-waktu bisa diberhentikan

Tidak bisa diberhentikan kecuali ybs meminta berhenti

4

Pertanggungjawaban Bertanggung jawab kepada konstituent yang memilihnya

Bertanggung jawab kepada Negara

birokrasi dan politik di Indonesia , Prof. DR. Miftah thoha, MPA, Rajawali Pers 2012.

Memiliki

perbedaan

atas

bentuk

jabatan

memperlihatkan

perbandingan kekuatan keduanya yang sudah semakin jelas, sebagai salah satu contoh dalam hal ini birokrasi memiliki masa yang lama dalam bersosialisasi dengan masyarakat, namun partai politik sebagai komponen yang berfungsi sebagai sosialisasi politik hanya dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan sangat terikat di dalamnya pada masa menjabat saja., sehingga kedua kekuatan dari kedua aspek ini semakin menampakkan wujudnya.

32

Pemerintahan

suatu

Negara

yang

konservatif

ataupun

Revolusioner, atau Apakah dalam suatu pemerintahan yang juga di dukung oleh kelompok elit tertentu ataupun yang di dukung oleh massa, suatu pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau Diktator monolitis, maka suatu partai politik itu dibentuk tidak lain kecuali berfungsi untuk menjalankan kekuasaan Politik. Fungsi ini dilakukan oleh Partai Politik baik melalui bentuk pemerintahan atau ketika partai politik berfungsi sebagai oposisi di dalam pemerintahan. fungsi-fungsi ini merupakan suatu fungsi yang amat sangat penting dan ikut menentukan kebijakan nasional. Ketika suatu Partai Politik memenangkan suara Rakyat dalam pemilihan umum yang Demokratis, maka pertanyaan berikut yang perlu di perjelas ialah seberapa jauh pengaruh partai tersebut terhadap jalannya pemerintahan. Partai yang memenangkan suara terbanyak berarti partai tersebut memperoleh jalan menuju kekuasaan. kekuasaan ada di dua tempat yakni di perwakilan (Dewan), dan pemerintahan (Eksekutif). Adakalanya suatu partai memegang kekuasaan di pemerintahan akan tetapi mayoritas kekuasaan berada di dewan. Dan adapula kekuasaan berada di dua tempat tersebut.17.

Partai politik telah menjadi ciri penting politik modern. Hampir dapat dipastikan bahwa partai–partai politik telah menjadi bagian tidak 17

ibid

33

terpisahkan dari suatu sistem politik di suatu Negara, baik yang demokratis atau yang otoriter sekalipun. Dalam hal ini, partai politik mengorganisasi partisipasi politik, dan system kepartaian akan sangat mempengaruhi batas–batas sampai dimana partisipasi tersebut. Menurut Huntington, “apabila partisipasi politik tanpa organisasi akan menjadi gerakan masal yang tidak terkendali”. Dalam sistem politik demokrasi, partai politik melaksanakan empat fungsi yaitu;

Pertama,

partai

sebagai

sarana

komunikasi

politik.

Partai

menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.

Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum

34

Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.18

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politk yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum19, R. H. Soltau. Hal tersebut terang kita telah ketahui berdasarkan pada fungsi Partai Politik itu sendiri, yang bertujuan untuk memberikan jalan pada kadernya untuk menduduki kursi pemerintahan, tak telak hal ini juga terjadi pada pemilihan walikota Makassar yang telah terjadi baru-baru ini dengan memenangkan pasangan Mohammad Ramadhan Pomanto bersama Syamsu rizal,

18

Yahya Harahap, Mohamad. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bhakti. Bandung 19

R.H.Soltauhttp://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-partai-politik-menurutahli.html (diakses tgl 14/02/2014)

35

pasangan ini yang mana merupakan usungan dari partai politik Demokrat dan PBB.

Birokrasi sebagai fungsinya yang selalu berhubungan langsung dan memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap kehidupan masyarakat merupakan ketertarikan tersendiri serta peluang yang di manfaatkan oleh beberapa pihak dalam Pemilukada, disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

Pertama,

Birokrasi

seringkali

mudah

dimanfaatkan

sebagai

personifikasi negara. Masyarakat pedesaan adalah kelompok warga atau pemilih yang sangat mudah untuk dimanipulasi pilihannya dalam Pemilukada. Dengan melibatkan birokrasi ataupun para birokrat dalam Pemilukada, entah menjadi tim sukses atau lainnya, mereka dapat mengatasnamakan

institusi

negara

untuk

merayu

atau

bahkan

mengintimidasi warga. Dengan kepatuhan warga untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh mereka atas perintah birokrasi/birokrat selama Orde Baru, ini menunjukkan pada calon kandidat peserta Pemilukada bahwa membawa serta institusi ini ke dalam percaturan politik adalah keuntungan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu alasan mengapa mereka mudah terlibat atau diundang untuk terlibat dalam Pemilukada.

Kedua, Birokrasi dianggap perlu dimanfaatkan karena memegang akses informasi di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan birokrasi ialah kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari dan di

36

wilayah

kemasyarakatannya

(teritorinya).

Lembaga

manapun,

baik

legislatif, yudikatif, maupun lembaga privat nirlaba tidak memiliki kemewahan akses informasi sebagaimana birokrasi miliki,maka birokrasi dianggap sebagai sumber kekuatan yang tak terperi oleh para kandidat Pemilukada. Mustahil kiranya apabila birokrasi tidak diundang dalam percaturan politik daerah karena birokrasi memiliki sekumpulan data mengenai besaran pemilih, basis massa partai, pemilih pemula (early voters), kelompok Golput, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh calon-calon penguasa, terutama incumbent.

Ketiga, Kemungkinan dimanfaatkannya keahlian teknis yang dimiliki oleh birokrat dalam birokrasi merupakan alasan lain mengapa mereka pantas untuk dilibatkan dalam kontestasi politik di daerah. Masyarakat tidak dapat mengelak bahwa birokrasi memiliki beraneka ragam keahlian teknis yang sangat diperlukan dalam pelbagai macam hal kebutuhan sehari-hari, terutama dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Memanipulasi data pemilih sampai dengan mengundang hantu hantu pemilih ghost voters menjadi pekerjaan yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh birokrasi. Bukan hanya itu, meniadakan kartu pemilih bagi kelompok oposisi nonpendukung dukungan birokrasi pun bukan perkara sulit untuk dilakukan. Maka dari itu sulit kiranya menampikkan kenetralan birokrasi bila mereka dapat melakukan ini semua.

37

Keempat, Ada faktor internal berupa kepentingan individu PNS yang partisan untuk mobilitas karir. Adanya vested-interest berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir/jabatan menjadi alasan beberapa birokrat berpolitik dalam Pemilukada. Walaupun dampaknya bisa 'menggusur' posisi birokrat profesional yang independen (nonpartisan). Lain dari itu, sebagian birokrat berpolitik berspekulasi dengan harapan jika kandidat yang didukung menang, maka birokrat tersebut akan mendapat posisi yang lebih penting dikemudian hari.

Kelima, Masih kuatnya budaya patron-client menyebabkan PNS yang loyal akan membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pemilukada Selain itu, ada juga tarikan kepentingan jaringan 'bisnis dan politik dari shadow government in bureaucracy20 Perbandingan Partai politik dan Birokrasi kota Makassar dapat terlihat jelas dengan acuan birokrasi dan Parpol. berdasarkan penjelasan tersebut dan hasil studi kasus yang telah dilakukan sebelumnya, juga menjelaskan bagaimana Patai Politik Makassar kehilangan kekuatannya ditandai dengan gagalnya partai mendapat perhatian dari masyarakat Makassar. Partai yang sangat Transaksional, dan tidak membesarkan nama kadernya, akibat sang kader sering melakukan perpindahan partai dengan mudah.

20

Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada Di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008) Muh. Amin, La Ode (2013-10-09)

38

Fenomena partai politik yang tidak memberi suasana signifikan dan gagal dijual oleh kandidat, menyebabkan kandidat mencari lahan lain untuk meningkatkan elektabilitas dengan menggunakan Birokrasi, hal yang menyebabkan Birokrasi mampu digunakan sebagai tunggangan yakni, birokrasi mampu bertahan ditengah gejolak pemilih yang modern.

39

F. Kerangka Pemikiran Pemilihan walikota Makassar, merupakan ajang yang sangat bergengsi bagi seluruh partai politik di kota Makassar. Sebagaimana fungsi yang dimiliki partai Partai politik yakni sebagai: Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Partisipasi Politik, .Komunikasi politik, Pengatur Konflik dan Kontrol Politik yang bertujuan untuk memberi ruang pada kader dalam menempati kursi kepemimpinan. Sehingga, merupakan suatu kewajiban bagi setiap partai untuk memenangkan para kader terbaiknya. Namun, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, elektabilitas kandidat dari mata para pemilih tidak bergantung lagi kepada baground partainya semata. Hal ini, menjadi ironi bagi partai politik yang sudah tak lagi di perhatikan kinerjanya oleh masyarakat kota Makassar, sehingga tidak menutup kemungkinan para kandidat menempuh jalur lain untuk memperoleh

dukungan

sebanyak-banyaknya.

menurut

Machiavelli

seorang raja boleh melakukan apa saja atau dengan kata lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan21. Teori Machiavelli tersebut merupakan landasan awal yang dijadikan alasan Birokrasi turut serta dalam membantu pemenangan pasangan Danny pomanto dan syamsu Rizal atas anjuran dari walikota selaku Pembina Birokrasi berdasarkan hasil observasi awal, sehingga dalam 21


40

kajian ini mengangkat perbandingan antara Partai politik dan Birokrasi, untuk mengukur seberapa efektifkah partai politik pendukung dalam memenangkan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, serta seberapa kuat Birokrasi sebagai pembandingnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh Partai pendukung sekaligus menggambarkan efektifitas Partai politik dalam pemenangan Kandidat hari ini dan mengukur kekuatan serta netralitas Birokrasi kota Makassar hari ini.

41

G. SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

PARTAI POLITIK

PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR

KEMENANGAN DANNY POMANTO DAN SYAMSU RIZAL

BIROKRASI

42

BAB III METODE PENELITIAN Pada Bab metode penelitian, peneliti akan menjelaskan metode yang

digunakan

menggunakan

dalam

mengkaji

masalah

penelitian.

dengan

lima aspek yakni tipe dan dasar penelitian. kemudian,

lokasi dan waktu penelitian, lalu jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. A.Tipe dan Dasar Peneltian Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan dasar penelitian komparatif penelitian ini merupakan hasil Studi Kasus dengan melakukan observasi awal guna membuktikan suatu gejala sosial yang ditemukan di lapangan guna menggabungkan kedua aspek yang berbeda dalam satu arena agar memudahkan dalam analisis perbandingannya dalam hal ini Partai politik dan Birokrasi kota Makassar. B. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar, hal ini di karenakan kota Makassar merupakan area fokus penelitian, dan merupakan daerah peristiwa pemilihan kepala daerah. Waktu penelitian yakni pada tahun 2013-2014 dilaksanakan pada proses pemilihan walikota.

43

C. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: a. Data Primer, yakni data yang didapat dari sumber informan, dengan teknik Purposif. Data Ini diperoleh melalui wawancara dengan kriteria informan :

Birokrasi

Informan merupakan masyarakat kota makassar di dalam suatu wilayah kecamatan dan kelurahan di kota makassar. Informan yang dianggap tahu mengenai masalah penelitian Informan yang telah melakukan pemilihan walikota dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap kota makassar. Informan

yang

mengerti

mengenai

ilmu

politik

dan

bagaimana bentuk mobilisasi berdasarkan standar peneliti Informan merupakan oknum Birokrasi

Partai Politik

Kader Partai Demokrat kota Makassar Kader Partai Bulan Bintang Kota Makassar

Data primer ini berupa antara lain: - catatan hasil wawancara, -hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian -data-data mengenai informan.

44

b. Data Sekunder diambil berdasarkan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan berdasarkan data primer misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, dan teori-teori mengenai keabsahan data primer Data ini digunakan untuk mendukung infomasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara Peneliti akan melakukan wawancara mendalam secara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Dengan teknik Purposif . Dalam Hal ini melakukan wawancara terhadap: Birokrasi Informan merupakan masyarakat kota makassar di dalam suatu wilayah kecamatan dan kelurahan di kota makassar. Informan yang dianggap tahu mengenai masalah penelitian Informan yang telah melakukan pemilihan walikota dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap kota makassar. Informan

yang

mengerti

mengenai

ilmu

politik

dan

bagaimana bentuk mobilisasi berdasarkan standar peneliti Informan merupakan oknum Birokrasii

45

Partai Politik

Kader Partai Demokrat kota Makassar Kader Partai Bulan Bintang Kota Makassar B. Dokumentasi Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian selanjutnya juga akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis seperti laporan kegiatan, gambar atau foto, film audio-visual, serta berbagai tulisan ilmiah yang dapat mendukung penelitian. E.Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisisi data kualitatif , dengan menggunakan data awal yakni hasil studi kasus sebelumnya kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dengan Teknik analisis data kualitatif tersebut kemudian digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh birokrasi dan partai politik dalam pemenangan walikota Makassar periode 2014-2018. . Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan yang kemudian disederhanakan

dalam

bentuk

yang

lebih

mudah

dibaca

dan

46

diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan mulai sejak pra pemilihan walikota sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. a. Pengumpulan Data Pengumpulan data-data yang akan dilakukan

dengan

melalui

wawancara, kajian pustaka, observasi dan sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti menggunakan, kamera sebagai bukti wawancara, daftar pertanyaan dan lain-lain. b. Sajian data Penyajian Data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data observasi awal sebelumnya kemudian disajikan dalam bab pembahasan dan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajiannya, data kemudian digabungkan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan untuk menjadi sebuah informasi yang tersusun dalam suatu bentuk narasi yang berisikan deskripsi atas sebuah gejala sosial dari hasil studi kasus yang kemudian menjelaskan mengenai dua aspek yang akan di bandingkan setelahnya, yang bertujuan untuk memahami bagaimana perbandingan dari kekuatan mana yang lebih efektif apakah Birokrasi ataukah Partai Politik dalam pemenangan walikota makassar periode 2014-2018. Semua data yang ada kemudian akan dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai bagaimana perbandingan

47

kekuatan antara birokrasi dan Partai politik dalam pemenangan walikota makassar periode 2014-2018. c. Kesimpulan Akhir Kesimpulan merupakan ujung dari proses penelitian ini. Kesimpulan ini akan berbentuk deskriptif

berdasrkan data hasil studi kasus, yang

merupakan hasil komparasi antara birokrasi dan partai politik yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di lapangan. Kesimpulan akhir mengenai bagaimana perbandingan kekuatan antara Birokrasi dan Partai Politik dalam pemenangan walikota makassar periode 2014-2018 . kemudian, akan diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data yang didapatkan sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (redund-dant).

48

BAB IV GAMBARAN UMUM Pada Bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah peneliti yang mengkaji mengenai perbandingan partai politik dan birokrasi kota Makassar, sehingga peneliti mengkhususkan penelitian dikota Makassar, untuk meneliti masyarakat, anggota birokrasi, beserta Partai politik pendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.

A. Gambaran Umum Kota Makassar Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

1822

Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi

49

175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun

sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597. a. Keadaan Geografis Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan ketinggian, 0-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar secara geografis terletak: 508, 6, 19 " Lintang Selatan (LS) 1190 24' 17' 38" Bujur Timur (BT) Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan:

50

a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

b.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

c.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa

d.

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km2 yang meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.1 dn tabel 3.2. tentang jumlah kelurahan menurut kecamatan dan luas wilayah serta persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar: Tabel 5.1. Jumlah Kelurahan Menurut Dirinci Kecamatan di Kota Makassar No.

Kode wil.

Kecamatan

Kelurahan

RW

RT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

010

Mariso

9

47

246

2

020

Mamajang

13

56

238

3

030

Tamalate

10

69

369

4

031

Rappocini

10

37

139

51

5

040

Makassar

14

45

169

6

050

Ujung Pandang

10

57

257

7

060

Wajo

8

77

464

8

070

Bontoala

12

50

199

9

080

Ujung Tanah

12

90

473

10

090

Tallo

15

108

532

11

100

Panakukkang

11

105

505

12

101

Manggala

6

66

366

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

13

110

Biringkanaya

7

106

566

14

111

Tamalanrea

6

67

330

143

980

4.867

(3)

Jumlah

Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2012.

Tabel 5.2. Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar. Luas (km2)

Presentase luas (%)

No.

Kode wil.

1

010

Mariso

1,82

1,04

2

020

Mamajang

2,25

1,28

3

030

Tamalate

20,21

11,50

4

031

Rappocini

9,23

5,25

5

040

Makassar

2,52

1,43

6

050

Ujung Pandang

2,63

1,50

7

060

Wajo

1,99

1,13

Kecamatan

52

8

070

Bontoala

2,10

1,19

9

080

Ujung Tanah

5,94

3,38

10

090

Tallo

5,83

3,32

11

100

Panakukkang

17,83

9,70

12

101

Manggala

24,14

13,73

13

110

Biringkanaya

48,22

27,43

14

111

Tamalanrea

31,84

18,12

175,77

100,00

Kota Makassar


b. Penduduk Penduduk Kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 1.352.136 jiwa yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan. Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.3. tentang jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar: Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2011 No.

Kode wil.

Kecamatan

Penduduk Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

010

Mariso

28.101

28.307

56.408

2

020

Mamajang

29.085

30.474

59.560

3

030

Tamalate

85.279

87.227

172.506

4

031

Rappocini

74.077

78.454

152.531

5

040

Makassar

40.616

41.862

82.478

53

6

050

Ujung Pandang

12.805

14.355

27.160

7

060

Wajo

14.415

15.223

29.639

8

070

Bontoala

26.684

28.030

54.714

9

080

Ujung Tanah

23.603

23.530

47.133

10

090

Tallo

67.888

67.686

135.574

11

100

Panakukkang

70.663

72.066

142.729

12

101

Manggala

59.008

59.183

118.191

13

110

Biringkanaya

83.996

85.344

169.340

14

111

Tamalanrea

51.462

52.713

104.175

667.681

684.455

1.352.136

Kota Makassar


Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,

menunjukkan

bahwa

penduduk

masih

terkonsentrasi

diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 172.506 jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk, disusul kecamatan Biringkanaya sebanyak 169.340 jiwa (12,52%). Kecamatan Rapoccini sebanyak 152.531 jiwa (11,28%), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.160 jiwa (2,01%). Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 32.730 jiwa/km2 persegi, disusul kecamatan Mariso 30.993 jiwa/km2, kecamatan Mamajang 26.471

54

jiwa/km2. Sedang kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.272 jiwa/km2, kemudian diurutan kedua ada kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan penduduk sekitar 3.512 jiwa/km2 terus diurutan ketiga ada kecamatan Manggala dengan kepadatan penduduk sekitar 4.896 jiwa/km2, kemudian diikuti kecamatan Ujung Tanah dan kecamatan Panakkukang diurutan keempat dan kelima dengan kepadatan penduduk sekitar 7.935 jiwa/km2 dan 8.371 jiwa/km2. Berikut dapat kita lihat pada tabel 3.4. dan 3.5 tentang jumlah penduduk dirinci menurut rasio jenis kelamin dan persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar: Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Rasio Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2011

No.

Kode wil.

1

010

2

Penduduk Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Mariso

28.101

28.307

56.408

020

Mamajang

29.085

30.474

59.560

3

030

Tamalate

85.279

87.227

172.506

4

031

Rappocini

74.077

78.454

152.531

5

040

Makassar

40.616

41.862

82.478

Rasio Jenis Kelamin 99,27 95,44 97,77 94,42 97,02

55

89,20

6

050

Ujung Pandang

12.805

14.355

27.160

7

060

Wajo

14.415

15.223

29.639

8

070

Bontoala

26.684

28.030

54.714

9

080

Ujung Tanah

23.603

23.530

47.133

10

090

Tallo

67.888

67.686

135.574

11

100

Panakukkang

70.663

72.066

142.729

12

101

Manggala

59.008

59.183

118.191

13

110

Biringkanaya

83.996

85.344

169.340

14

111

Tamalanrea

51.462

52.713

104.175

667.681

684.455

1.352.136

94,69 95,20 100,31 100,30 98,05 99,70

Kota Makassar

98,42 97,63 97,55


Tabel 5.5. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2011. Presentase Penduduk (%)

Kepadatan Penduduk

Mariso

4,17

30.993

020

Mamajang

4,40

26.471

3

030

Tamalate

12,76

8.536

4

031

Rappocini

11,28

16.526

No.

Kode wil.

1

010

2

Kecamatan

56

5

040

Makassar

6,10

32.730

6

050

Ujung Pandang

2,01

10.327

7

060

Wajo

2,19

14.894

8

070

Bontoala

4,05

26.054

9

080

Ujung Tanah

3,49

7.935

10

090

Tallo

10,03

23.254

11

100

Panakukkang

10,56

8.371

12

101

Manggala

8,74

4.896

13

110

Biringkanaya

12,52

3.512

14

111

Tamalanrea

7,70

3.272

100,00

7.693

Kota Makassar


c. Visi dan Misi Kota Makassar Visi Kota Makassar Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Makassar Tahun 2005-2025 ,

yakni “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa

yang

berorientasiGlobal,

BerwawasanLingkungandan

Paling

Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan

57

Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 20052010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar

Nomor 6 tahun 2009

adalah

“Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : Pertama , yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional , nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai denganketerbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi

58

Makassar Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut : “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”.Visi tersebut mengandung makna : 1.

Terwujudnya

kota

Maritim

yang

tercermin

pada

tumbuh

berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya; 2.

Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;

3.

Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan

dengan

pengembangan

Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK); 4.

Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan

pendatang

yang

manusiawi

dan

tercermin

dalam

peri

kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan.

59

Misi Kota Makassar Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut: 1.

Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.

2.

Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;

3.

Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan

pendidikan,

peningkatan

derajat

kesehatan

dan

kesejahteraan masyarakat; 4.

Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;

5.

Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;

6.

Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;

7.

Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.

60

d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Untuk mengetahui secara mendalam suatu organisasi kita tidak hanya mengenal prinsipnya saja, ataukah tugas dan fungsinya. Tetapi penting juga pemahaman kita terhadap organisasi yang bersangkutan secara lebih luas yang tentunya melalui pengetahuan tentang struktur organisasi dari lembaga atau badan yang bersangkutan. Karena lewat struktur organisasi dapat di ketahui sejauh mana peran dan hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisasi tersebut, atau dapat dianggap sebagai kerangka dasar menyeluruh yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu organisasi dan yang menetapkan hubungan-hubungan fungsi serta personil yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggambarkan struktur organisasi maka akan dapat diketahui hal-hal tentang organisasi yang meliputi: a.

Besarnya organisasi yang bersangkutan termasuk pembagian tugastugasnya dalam satuan-satuan organisasi.

b.

Satuan-satuan pemerintah dan bertanggung jawab dari pucuk pimpinan dan sebaliknya beserta hubungan-hubungan yang ada diantara satuan-satuan organisasi

c.

Perincian atau batas-batas tugas setiap satuan organisasi tersebut dalam garis besarnya

61

d.

Jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi tersebut dan bila perlu nama pejabat masing-masing, tingkat peranan dan lain-lain. Keempat poin diatas merupakan unsur yang dapat diketahui secara

garis besar. Dalam hal yang sangat mendasar adalah struktur organisasi dari suatu pendirian organisasi/lembaga. Dalam

pelaksanaan

tugas-tugas

organisasi

khususnya

untuk

Sekretariat Daerah Kota Makassar maka bagan atau struktur organisasi merupakan hal yang sangat mendasar untuk diketahui. Dalam Perda Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka susunan dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Makssar terdin dari: a. Sekretaris Daerah Kota b. Asisten Sekretaris daerah Kota c. Bagian d. Sub bagian Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretaris Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksanan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kota.

62

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekretaris daerah kota, maka sekretaris daerah kota mempunyai fungsi a.

Koordinasi staff terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kota makassar dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan

b.

Pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

arti

mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan c.

Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi

d.

Pembinaan

kemasyarakatan

dalam

arti

mengumpulkan

dan

menganalisa data, memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan e.

Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah kota. Tugas-tugas

yang

diberikan

kepada

sekretaris

daerah

kota

merupakan tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka dalam pelaksanaan tugas-tugas sekretaris daerah kota dibantu oleh asisten-asisten yang terdiri dari: a. Asisten Bidang Pemerintahan b. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

63

c.

Asisten Bidang Keuangan dan Aset

d. Asisten Bidang Administrasi Umum Asisten sekretaris daerah kota berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris daerah kota. Hal ini didorong oleh tugas dan tanggung jawab asisten pada dasamya merupakan pelimpahan tugas dari sekretaris daerah kota. a. Asisten Bidang Pemerintahan Asisten pemerintahan terdiri atas: a) Bagian Tata Pemerintahan - Subbagian Pemerintahan Umum - Subbagian Pemerintahan Kecamatan - Subbagian Pertanahan b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana - Subbagian Kelembagaan - Subbagian Ketatalaksanaan - Subbagian Analisis Jabatan c) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia - Subbagian Perundang-undangan - Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum - Subbagian Bantuan Hukum b. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial terdiri atas: a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan

64

- Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan - Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah - Subbagian Kerjasama Pembangunan Daerah. b)

Bagian Kesejahteraan Rakyat - Subbagian Pembinaan Mental Spiritual - Subbagian Sarana Ibadah - Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan.

c. Asisten Bidang Keuangan dan Aset Asisten Bidang Keuangan dan Aset terdiri atas: a) Bagian Keuangan - Subbagian Anggaran - Subbagian Perbendaharaan - Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. b) Bagian Perlengkapan - Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan - Subbagian Umum dan Inventarisasi Asset - Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan. d. Asisten Bidang Administrasi Umum Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari: a) Bagian Umum dan Kepegawaian - Subbagian Tata Usaha dan Sandi - Subbagian Rumah Tangga - Subbagian Kepegawaian.

65

b) Bagian Protokol - Subbagian Perjalanan Dinas - Subbagian Akomodasi - Subbagian Pengaturan Acara. c) Bagian Hubungan Masyarakat - Subbagian Pemberitaan - Subbagian Dokumentasi - Subbagian Pengaduan Masyarakat.

Pemilihan

umum

merupakan

ajang

pesta

demokrasi

yang

menghasilkan penggantian sistem kepemimpinan di suatu wilayah di Indonesia terkhusus lagi dikota Makassar, sebagai ajang perpolitikan paling bergengsi di kota Makassar yakni Pemilihan Walikota,sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap Partai-partai politik di kota Makassar untuk berlomba mengusung kader terbaik dalam pemilihan Walikota Makassar, salah satunya oleh Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang. Daya

tarik

partai

terhadap

pemilihan

walikota

Makassar

menjadikannya menawarkan person dan polcy-nya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dengan menggunakan strategi khusus dalam memenangkan para kader, karena pada dasarnya Strategi Politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam fikiran para pemilih dan menjadi orientasi perilaku

66

yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik tertentu, sehingga makna tersebut yang menjadi output penting dalam strategi politik yang menentukan pihak-pihak mana yang akan dipilih oleh para pemilih.22 Pembentukan makna tersebut dapat diperoleh dari pembentukan Makna-makna politis tersebut dapat dilaksanakan melalui metode Pass Marketing, yang merupakan strategi politik yang dilakukan untuk memasarkan Produk politik untuk mengumpulkan kekuatan dari pihakpihak lain untuk bersama-sama bergabung untuk mewujudkan tujuan dari produk politik tersebut, dan hal tersebut seringkali dikaitkan dengan koalisi partai

menurut

andrey

Heywood,

koalisi

adalah

penggabungan

sekelompok partai politik yang berkompetisi secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan atau dalam menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energy secara kolektif.23 Berdasarkan acuan teori strategi tersebut, dapat menjadi alasan bagi kolaborasi dari Partai Demokrat dan PBB menyatukan dua kekuatan guna memenangkan kandidat usungan Partai, dalam hal ini Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.Penyatuan kedua kekuatan Partai dalam mendukung Pasangan Danny Pomanto dan Daeng Ical merupakan salah

22

Adman Nursal,Political Marketing: strategi memenangkan pemilu sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR,DPD,Presiden.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004 hal 23-24 23

Andrey Heywood dalam buku Afan Gaffar, 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar

67

satu bentuk dari Strategi Politik yang dilakukan, adapun gambaran umum mengenai kedua partai pendukung pasangan tersebut yakni:

B. Gambaran Umum Partai Pendukung a. Partai Demokrat: Visi dan Misi Partai Demokrat a. Visi Partai: Partai Demokrat bersama Masyarakat Luas Berperan mewujudkan keinginan Luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka , bersatu,berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahterah. b. Misi Partai: 1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikandidalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaruan dalam semua bidang kehidupan

kemasyarakatan,

kebangsaan,

kenegaraan

kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang. Pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik

68

berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan. 2. Meneruskan

perjuangan

bangsa

dengan

semangat

kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. 3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga Negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat,

otonomi daerah

yang kuat

serta

terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

69

Adapun daftar kepengurusan Partai Demokrat dan PBB kota Makassar yakni: Table.01 Pengurus partai demokrat kota Makassar (2011-2016) NAMA

KOMISI

ADI RASYID ALI, SE

KETUA

Haedar Madjid S.Sos

Wakil ketua I

Nuryanto G.Liwang Zulkarnaen Puturuni S.Sos. I,MM

Wakil Ketua II Sekertaris

Muslim S.pd

Wasek .I

Ir. Laode Dedy kaimunddin

Wasek.II

Ir. Haeruddin Hafied

Wasek . III

Bung Ari Reza Ali,SE

Wasek. IV

Muh , Asian, S.Sos

Wasek. V

Ir. Nur Ichsan Amadayah

Wasek. VI

Islamuddin Wahid Ir.

Bendahara

Amalia Hasan

Waben.I

Ir. H Bakhrif Arifuddin, MM

Waben.II

Hj, Fatma wahyuddin ST, MM

Waben. III

Abdi Asmara, ST

Waben.IV

Satria Ganda Mangiri , SE, Ak

Waben.V

Ir. Hj. Nurul Hidayat Arman

Waben.VI

Sumber partai Demokrat Kota Makassar

70

Tabel. 02 Koordinator Divisi Partai Demokrat Kota Makassar (2011-2016) NAMA

DIVISI

Imran Mankona, SH

Advokasi dan bantuan hukum cabang Pembina anggota cabang

A. Fadly Jaury Darwis, SE Sibali, SE, SH Dr. Wahyuddin Muhsin

Pembina organisasi cabang Program Pro Rakyat Cabang Tanggap Darurat Cabang

Munzil

Logistik Cabang

Ir. Ikrar Derosari Usaha Dan Dana Cabang

Firman Sukardi, SH Kaderisasi, Pendidikan, Pelatihan

Adi Surya Buana Mario David, S.Sos Haniah, S.Ag

Cabang Komunikasi publik cabang Hubungan eksternal dan LSM cabang

sumber partai Demokrat Kota Makassar

71

b. Partai Bulan Bintang Visi dan Misi Partai a. Visi Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami b. Misi Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian

tinggi,

cerdas,

berkeadilan,

demokratis

dan

turut

menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

72

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan acuan untuk mengkaji kemenangan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. dengan membandingkan kekuatan yang dimiliki oleh kedua aspek pendukung, yakni Partai Politik dan Birokrasi kota Makassar. perbandingan atas partai politik dan birokrasi tersebut akan dibahas secara tuntas berdasarkan penguraian mengenai efektifitas kekuatan partai politik dan birokrasi serta bentuk kinerja yang ia lakukan dalam memenangkan kandidat pada Pemilihan Walikota Makassar. Pemilihan walikota Makassar seperti yang kita ketahui telah menetapkan Pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Hal tersebut merupakan hadiah terbesar bagi partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang kota Makassar. sebab kehadiran partai politik dibentuk tidak lain untuk menjalankan kekuasaan politik, yang memberi sumbangsi dalam pembentukan pemerintahan kota Makassar yang baru. Namun, apakah yang menyebabkan timbulnya opini dan hasil observasi awal yang menyatakan “kemenangan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dikaitkan dengan keikutsertaan Birokrasi?”24. hal itu menjadikan peneliti mengkaji seberapa efektifkah Partai politik memenangkan kandidat hari ini 24

Menurut Mastatang SE, kemenangan atas Danny Pomanto dan Syamsu Rizal bukan sematamata karena baground partai pendukungnya melainkan adanya campur tangan birokrasi yang dipimpin oleh Ilham Arief Sirajuddin serta Money Politik.

73

dengan mengkaji efektifitas partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang dalam memenangkan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Kemudian, apakah yang menyebabkan birokrasi ikut terlibat dalam pemilihan umum?. Pertanyaan

dasar

tersebut

merupakan

acuan

awal

dalam

mendeskripsikan perbandingan Partai Politik dan Birokrasi kota Makassar. Untuk mengkaji seberapa efektif partai hari ini dan seberapa netralkah Birokrasi Kota Makassar hari ini. Penjabaran mengenai perbandingan kedua kekuatan tersebut akan dijabarkan berdasarkan sub pokok pembahasan berikut.

A. Kinerja Partai dalam Pemilihan Walikota Kinerja sebuah partai politik akan terlihat efektif ketika ia mampu memenangkan kader dalam pemilihan umum. Hal ini terlihat atas kemenangan yang diperoleh oleh pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Merupakan partai pendukung kandidat tersebut, menjadikan nama Partai Demokrat dan PBB seyogyanya terangkat. Peristiwa tersebut menjadikan peneliti mengkaji kinerja Partai Demokrat Dan Partai Bulan Bintang, dengan melihat faktor apa yang menyebabkan partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang mampu memenangkan kader, apakah berdasarkan fungsinya, ataukah berdasarkan figurnya. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

74

Partai Politik yang memenangkan kandidat Danny Pomanto dan Syamsu Rizal tentunya merupakan partai yang betul-betul tangguh dalam sebuah sistem pemilihan umum. Sebagai partai yang tangguh tentunya disebabkan

oleh

kinerja

partai

yang

sangatlah

maksimal

dalam

merealisasikan fungsi partai tersebut. Menurut Miriam Budiardjo (2003) Partai Politik memiliki empat fungsi yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut dalam perealisasiannya, adalah sebagai berikut: a. Sarana Komunikasi Politik Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga

terjadi

suatu

arus

informasi

berkesinambungan

antara

pemerintah dan masyarakat.

75

Teori mengenai fungsi partai politik tersebut, menjadikan peneliti mengkaji seberapa efektif fungsi komunikasi politik atas partai Demokrat dan PBB terhadap Masyarakat. Fungsi serta legalitas yang dimiliki oleh Partai Politik dapat memberikan

jalan

bagi

setiap

kandidat

usungan

partai

untuk

memenangkan Pemilihan Umum. Namun, yang terjadi adalah terdapat fungsi-fungsi partai yang tidak dijalankan dengan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Ervina menyatakan: “saya tidak tahu juga partai apakah yang dukung Pak Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, kadang kalo saya ingat-ingat Balighonya palingan itu fotonya yang taro tangan di dada terus diatas fotonya ada fotonya pak Ilham, karna biar juga apa Partainya tidak mempengaruhiji, yang lebih berpengaruh itu calonnya siapa, terus yang bagaimana kemasyarakat, dan kalo bisa yang rajin bagibagi sembako, lebih bermanfaat dirasa ketimbang kerjanya partai, apakah itu kerjanya partai ?"25

Kemenangan

pasangan

Danny

Pomanto

yang

seyogyanya

mengangkat nama partai pengusungnya, ternyata kontradiksi dengan realisasinya di Masyarakat. Hassil wawancara tersebut membuat peneliti berasumsi fungsi komunikasi politik Partai Demokrat dan Bulan Bintang belum maksimal. Hal tersebut terlihat dengan ketidak tahuan warga mengenai apa partai pendukung dari kandidat yang telah ia pilih. Keterangan warga yang hanya mengingat baligho dan mengetahui ada foto pak Ilham didalam baligho Danny Pomanto dan Syamsu Rizal

25

Hasil wawancara terhadap Masyarakat Kota Makassar pada tanggal (20/04/2014)

76

menjadikan peneliti berasumsi kandidat tersebut terkenal dengan figurnya bukan berdasarkan partai pengusungnya. Partai politik yang seyogyanya mampu mendekati masyarakat berdasarkan fungsi komunikasi politiknya menjadi tidak efisien. Hal ini terlihat oleh kemenangan pasangan tersebut, namun tidak mengangkat nama partai pengusungnya. Fenomena tersebut juga memperlihatkan sikap warga yang tidak mengetahui kinerja partai sebab partai politik yang tidak sering melakukan interaksi dengannya. Peristiwa tersebut jelas tidak akan terjadi apabila pihak partai sering melakukan interaksi terhadap masyarakat. Sebab fungsi partai politik yang merupakan sarana komunikasi politik semestinya mampu menghimpun aspirasi masyarakat agar dapat diusulkan sebagai sebuah kebijakan. Namun, yang terjadi berdasarkan pengamatan peneliti adalah partai politik yang cenderung timbul saat menjelang pemilihan dan tenggelam saat pasca pemilihan umum. Efektifitas atas fungsi komunikasi politik partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang yang tidak maksimal namun mampu memengangkan kder, mungkin disebabkan oleh faktor fungsi lain yang dijalankan secara maksimal. Selain sebagai komunikasi politik, partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. b. Sarana Sosialisasi Politik Partai politik dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, maka ia akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang

77

kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi

politik

dapat

pula

diartikan

sebagai

usaha

untuk

memasyarakatkan (Asshiddiqie, 2006) ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas. Teori mengenai sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai, yang apabila dijalankan akan menghasilkan dukungan dari masyarakat luas. Teori tersebut tentunya dijalankan oleh partai Demokrat dan PBB. Sebab selaku partai pendukung kandidat tersebut, tentu saja mereka melakukan sosialisasi politik dengan baik. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara terhadap kader-kader partai Demokrat dan Bulan bintang berikut, Menurut Agussalim: “partai kami melakukan banyak cara untuk memenangkan pasangan ini, awalnya kami melakukan sosialisasi pasangan secara personal ataupun pasangan, kemudian kami melakukan sosialisasi dengan membangun citra tiap personal misalnya pak Danny dengan citra anak lorongna, kemudian kami dari pihak partai melakukan sosialisasi bersama pasangan ini secara langsung turun kemasyarakat tiap tingkat kelurahan dan kecamatan ataupun melalui media, hal tersebut dilakukan sekaligus mengenalkan visi dan misi kandidat ini dalam membangun Makassar kedepannya, kemudian kami membagi tim tiap kelurahan untuk membagikan kartu DP care di tinggat RT/ RW yang dirancang untuk menyentuh hati masyarakat, selain itu kami dari pihak partai juga membantu menggalang suara yang dimiliki pak Ilham Arief Sirajuddin sebelumnya, supaya suara pak Ilham tidak lari kemana, melainkan

78

hanya kepada kandidat ini, kan kami juga sudah tahu pasti daerahdaerah mana yang masih kental sikap loyalnya terhadap pak Ilham, nah kamipun kedaerah-daerah tersebut untuk menggalang suara mendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal”. 26 Peran yang dilakukan oleh partai Demokrat tidak hanya itu, adapun peranan lain yang dilakukan partai Demokrat menurut Ahmad Reza: “setelah mendapatkan pasangan yang pas sebagai usungan partai Demokrat, kami dari pihak partai tentunya memperjuangkan agar pasangan ini dapat menang,hal awal yang dilakukan adalah membagi tim yang terkadang pak danny dan dg. Ical jalan masingmasing, lalu kami pun membagi tim untuk turun bersama keduanya, untuk yang masih muda-muda jalan bersama dg. Ical mendekati anak-anak muda Makassar, kemudian yang anggota yang sudah berumur bersama pak Danny untuk mendekati kalangan-kalangan orang tua, kemudian selepas itu kami juga menyatukan tim untuk bersama pasangan ini mensosialisasikan 8 pilar yang ingin dibangun pasangan pak Danny dan dg. Ical kesetiap kecamatan dan Kelurahan bersama para anggota-anggota kami dari setiap cabang kecamatan dan kelurahan, selain itu kami juga tak lupa dengan TUHAN, sehingga pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal juga sering mendatangi Mesjid-Mesjid, sekaligus memberi sumbangan kesetiap Mesjid-Mesjid yang ia datangi, dan kamipun bersamanya dalam mengawal setiap sosialisasi program kemasyarakat, kemudian saat pak Danny dan Dg.ical bersama tim lain mensosialisasikan program, kami selebihnya bersama anggota partai tiap cabang kelurahan dan kecamatan membagikan kartu DP care kesetiap RT/ RW, sekaligus mensosialisasikan program pembangunan setiap lorong, dan sampah ditukar beras, pokoknya semua anggota turun tangan setiap stiker, spanduk, kami sebar di lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, dan yang memiliki kendaraan bermobil ataupun motor pasti kami brending, selain itu ada juga organisasi-organisasi kecil milik demokrat misalnya pemuda pancasila, dan komunitas bemor serta organisasiorganisasi lainnya, pokoknya semua kami mandatkan untuk mendukung dan mensosialisasikan pasangan ini dan juga turut

26

Wawancara terhadap kader DPC partai Demokrat Makassar pada tanggal (29/042014)

79

membantu pihaak partai saat sosialisasi kemarin, yah begitulah perjuangan kami.”27 Pendapat yang dikemukakan Ahmad Reza selaku kader partai mungkin belum terinci secara jelas, sehingga peneliti melanjutkan penelitian terhadap tim sukses pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal yang lebih sering turun lapangan bersama para kader partai dan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, menurut Ardiansyah : “saya sebelumnya bergabung dalam komunitas bentukan pak Danny , waktu di Graha pena, yakni komunitas “Masa DP an 2x + baik” saat itu kami masih mensosialisasikan pak Danny secara independen, dan setelah pak Danny melakukan kolaborasi bersama Syamsu Rizal kami pun berjalan beeriringan dengan Partai Demokrat, adapun kami selaku komunitas Masa DP an 2X + baik tersebut terdiri dari 14 kecamatan, dan 143 kelurahan se-kota Makassar, jadi partai Demokrat dan partai Bulan Bintang yang memiliki PAC di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan juga kami temani bekerja sama, adapun program kerja setiap hari yang kami lakukan adalah DTD (door to door) jadi , kami mensosialisasikan pasangan Pak Danny dan Daeng Ical di tiap-tiap rumah, kebetulan saya juga selaku Kordinator kecamatan untuk kecamatan ini jadi saya melakukan DTD di sekitaran rumah saya dan mengawasi setiap kinerja kordinator-kordinator kelurahan dan itu kami lakukan bersama para Team, setelah itu program blusukan pak Danny dan Daaeng ical, kami para team menemani beliau berjalan kesetiap lorong-lorong, tabe’ ke pak RW dan RT setempat kemudian menyumbang ke mesjid-mesjid tersebut, namun bukan karena mau cari muka, tapi lebih kepada beramal untuk mencari restu ALLAH SWT. Setelah itu kami melakukan Baksos berupa pengobatan Gratis, bukan hanya pemasangan stan-stan di tempat tertentu , namun warga bisa menghubungi tim dokter dari pak Danny apabila ada warga yang sakit, sehingga tim dokter langsung mendatangi warga tersebut, kemudian penyaluran DP care, sebelumnya dikhususkan untuk warga yang kurang mampu, kemudian pak Danny mengubahnya, dan mengumumkan bahwa program DP care diberikan ke seluruh Masyarakat secara umum, nah sedangkan tim Dokter yang saya jelaskan tadi juga dapat di hubungi di posko Amirullah, yang merupakan daerah tempat kelahiran pak Dannny sendiri dan itu berlaku saat pra pemilihan hingga saat ini, selain 27

Wawancara terhadap kader DPC partai Demokrat kota Makassar (03/05/2014)

80

baksos pengobatan gratis, kami juga melakukan pembagian sembako ke rumah-rumah warga, pembagian alat sholat, dan kebutuhan-kebutahan masyarakat yang lain yah mungkin bias berupa uang untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Kemudian, selain tim masa DP an 2X + baik, yang dibentuk oleh partai dan pasangan Danny Pomanto dan Daaeng Ical selaku tim pemenangan terdapat ±50 tim, adapun tim-tim tersebut beberapa yang saya ketahui yakni: komunitas ana’ lorong , yakni komunitass yang di bentuk sesuai tagline pak Danny sendiri, kemudiaan, komunitas Masa DP an, kemudian komunitas Satu Kosong Satu, komunitas Cappa’ Lorong Na yang terdiri dari setiap RT/ RW, lalu Pinisi’, kemudian Komunitas Klasik, Fambers Community, Tim 9, dan terdapat komunitas-komunitas bantuan Pak Ilham yakni, Komunitas Pasar milik pak Ilham, komunitas Perintis, L.O , batu Putih, Tim Pejuang, dan Tim M 150, sehingga banyaknya komunitas yang dibentuk dan program kerja yang lebih kurang sama semuanya sehingga masyarakat bias lebih merasakan sosialisasi yang dilakukan pasangan Danny Pomanto dan Daeng Ical.”28 Perjuangan yang dilakukan oleh partai demokrat bersama tim-tim bentukannya selaku mesin politik memperlihatkan kegigihannya dalam sistem berdemokrasi di Indonesia. Hal tersebut menjadikan peneliti berasusmsi bahwa Partai politik telah menjadi ciri penting politik modern. Hampir dapat dipastikan bahwa partai–partai politik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem politik di suatu Negara, baik yang demokratis atau yang otoriter sekalipun. Dalam hal ini, partai politik mengorganisasi partisipasi politik, dan sistem kepartaian akan sangat mempengaruhi batas–batas sampai dimana partisipasi tersebut. Pemaparan mengenai strategi khusus yang dilakukan oleh partai demokrat yang telah terincikan memperlihatkan peranan kuat partai dalam melakukan fungsinya secara baik. Yakni berdasarkan fungsi sebagai 28

Wawancara terhadap tim sukses pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal pada tanggal (25/05/2014)

81

mesin politik, dengan menjalankan fungsi sosialisasi dengan membangun pencitraan ditengah masyarakat. Sebab berbagai kegiatan yang dbuat oleh tim partai tidak lain hanyalah untuk mencapai simpatik dari masyarakat itu sendiri. Selain fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh partai Demokrat. Partai bulan bintang pun turut melaksanakannya, dengan berbagai cara yang telah disepakati oleh kader partai tersebut. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang menurutnya adalah: pertama, dengan mengerahkan seluruh ketua PAC Partai Bulan Bintang yang berada disetiap kelurahan untuk memobilisasi masyarakat untuk mendukung penuh pasangan Danny Pomanto dan Daeng Ical. “jadi kami dari partai Bulan Bintang tentunya ingin memenangkan kandidat usungan kami, sehingga berbagai cara kami tempuh namun sesuai pada aturan, salah satu yang kami lakukan adalah menggerakkan seluruh ketua PAC partai Bulan Bintang yang kami punya disetiap kelurrahan untuk memobilisasi masyarakat dikelurahan tersebut untuk mendukung pasangan Danny Pomanto dan Daeng Ical, hal ini dilakukan karena PAC kelurahan dianggap paling dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat di tiap kelurahan”29. Strategi yang dilakukan oleh partai Bulan Bintang tidak hanya sampai

disitu

saja,

namun

setiap

kader

memperlihatkan

bentuk

loyalitasnya terhadap kandidat usungan partai dengan mengerahkan segenap keluarga mereka agar memilih pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.

29

Wawancara terhadap kader DPC partai Bulan Bintang kota Makassar pada tanggal (29/04/2014)

82

“setelah menggerakkan seluruh PAC kelurahan, kami mengarahkan seluruh kader partai Bulan Bintang agar kiranya menggalang suara dari orang-orang sekitar, dimulai dari keluarga, tetangga hingga teman-teman lainnya dan hal tersebut dilakukan dengan mensosialisasikan visi misi kandidat dengan baik dan membangun citra yang baik-baik atas kandidat agar masyarakat dapat tersentuh hatinya”30 Berdasarkan hasil wawancara atas kinerja yang dilakukan oleh partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang, menjadikan peneliti berasumsi bahwa fungsi sosialisasi partai telah dijalankan secara maksimal. Hal tersebut tidak dapat terbantahkan dengan melihat realitas yang terjadi atas kemenangan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Fungsi sosialisasi yang bertujuan untuk memupuk rasa terhadap masyarakat dalam memilih kader usungan partai tersebut, membuat partai pengusung Danny Pomanto dan Syamsu Rizal terlihat sangat efektif dan sejalan dengan fungsinya. Namun, berdaarkan kacamata peneliti serta hasil waancara sebelumnya, memperlihatkan fungsi ini hanya dijalankan secara maksimal saat menjelang pemilihan semata. Fenomena tersebut tentu saja mempengaruhi karakter pemilih, sebab efektifitas partai politik yang timbul saat menjelang pemilihan saja tidak akan membekas dihati masyarakat. Sehingga hal yang perlu dipertanyakan apa yang menimbulkan simpatik pemilih dalam memilih pasangan tersebut. Hal ini dapat menjadikan tumbuhnya karakter pemilih instant yang cenderung memilih tidak berdasarkan kinerja kandidat ataupun partai melainkan disebabkan sikap transaksional masyarakat. 30

Ibid.

83

Setelah pemaparan mengenai fungsi komunikasi politik

serta

sosialisasi politik oleh partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang,sebaiknya kita mengetahui rekruitmen atau proses sehingga terbentuknya pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal sebagai kandidat usungan partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang. c. Sarana Rekruitmen Politik Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut. (political recruitment). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekruitmen politik yang di arahkan pada generasi

muda

potensial,

menjadi

sarana

untuk

mempersiapkan

regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik. Sebagai sarana rekruitment politik, menjadikan partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang tidak sembarangan dalam mengusung kandidat. Sebab, Partai politik berdasarkan fungsinya sebagai mesin politik. Hal tersebut memberikan tantangan terhadapnya di setiap pesta demokrasi. dengan tugas yang harus diselesaikannya ialah memenangkan kandidat usungan Partai Dalam setiap momentum pemilihan umum. Karena secara harfiah setiap partai ingin menang, hal tersebut menjadikan partai demokrat tidak asal-asalan dalam memilih kandidat usungan partai. Sehingga, Sebelum peneliti menjelaskan bagaimana kinerja partai, terlebih dahulu menjelaskan awal terbentuknya pasangan Danny pomanto dan Syamsu Rizal. menurut agussalim:

84

“sebelumnya partai demokrat memberi syarat bagi seorang yang ingin menjadi kandidat partai harus memiliki elektabilitas sebesar 12%,dan hal itu dipenuhi oleh bapak Danny Pomanto serta beberapa bakal calon kandidat yang lain yang telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi kandidat dukungan partai demokrat, kemudian setelah kurang lebih sebulan masa penjaringan bakal calon kandidat, terpilihlah bapak Danny Pomanto bersama Syamsu Rizal yang juga merupakan kader partai Demokrat, menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota usungan partai Demokrat”. 31

Pernyataan yang dikatakan oleh bapak Agussalim, menurut pandangan peneliti sedikit kontradiksi dengan fungsi partai sebagai rekruitment politik, sebab dalam menjaring kandidat tidak secepat itu, dibutuhkan kandidat yang betul-betul berkualitas dan juga kader partai yang sangat loyal. sebab hal tersebut dapat mempengaruhi karakter personal tiap kader, yang telah lama menjadi kader partai. namun, berdasarkan hasil wawancara tersebut partai lebih memilih kandidat luar partai untuk didukung. Sikap partai dalam memilih kandidat luar partai untuk didukung. Serta hanya berpusat pada elektabilitas personal untuk didukung penuh oleh partai, memperlihatkan fungsi partai yang tidak diimplementasikan. sebab, semestinya fungsi rekruitmen yang dilakukan oleh partai bertujuan untuk menjaring personal yang bisa dibentuk untuk loyal terhadap partai. Juga, untuk menjadi kandidat usungan partai agar mampu memenangkan pesta

31

demokrasi.

Sedangkan

terkait

dengan

proses

peningkatan

Wawancara terhadap kader DPC partai Demokrat Makassar pada tanggal (29/042014)

85

elektabilitas personal, itu menjadi tugas keduanya, baik partai ataupun kadernya. Partai politik seyogyanya haruslah memupuk setiap kader. bukan malah merekrut kandidat luar yang memiliki elektabilitas yang tinggi. karena dapat menimbulkan kemungkinan ketidak loyalan kader terhadap kandidat usungan partai. Namun hal ini di tepis oleh bapak Agussalim selaku kader partai Demokrat, kader yang

telah bergabung bersama

partai Demokrat semenjak lahirnya partai tersebut mengatakan: “segenap kader Demokrat terus mendukung kandidat usungan partai, meskipun secara personal memiliki kandidat pilihan masingmasing, namun sikap loyal terhadap partailah yang harus diutamakan, sebab itulah fungsi partai, sebagai mesin politik, dan kami selaku unsur dalam mesin tersebut harus bekerja sama agar menjadikan mesin itu sebagai mesin yang berkualitas agar diminati banyak orang”32 Pendapat dari kader Partai tersebut menjadikan peneliti berasumsi bahwa, partai hari ini hanya melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal semestinya partai politik haruslah menjadi wadah masyarakat agar dapat dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. sehingga hal tersebut memperlihatkan partai politik hari ini hanya mencari calon pemimpin yang dipastikan dapat menang, bukannya calon pemimpin yang mencari partai agar dapat dimenangkan. Hal, ini memperlihatkan kinerja partai yang terlihat tidak tangguh dalam pesta demokrasi melainkan kinerja partai yang sibuk berburu kekuasaan dengan jalan instan. 32

ibid 86

Karakter partai demokrat, yang terlihat dalam menggambarkan partai politik hari ini, menurut peneliti sangatlah persuasif sebab, strategi partai demokrat yang melakukan segala cara sebagai mesin partai bukan hanya memperlihatkan semangatnya dalam pemilihan umum. Namun, memperlihatkan

karakter

partai

yang

sangatlah

persuasif

dalam

menyentuh masyarakat, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa peranan tersebut dapat meraup banyak suara dari masyarakat, namun bukan dari hati nurani masyarakat tersebut. Karakter partai politik dalam hal ini partai demokrat merupakan karakter partai politik yang telah merealisasikan Strategi Ofensif. Strategi ini, dibutuhkan apabila partai politik ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, harus ada pandangan positif terhadap hal tersebut sehingga cara yang dapat digunakan adalah melalui kampanye politik. Strategi kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.33 Selain rekruitmen yang instan namun merupakan kategori strategi ofensif yang dilakukan oleh partai Demokrat, terdapat pula strategi rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang. Disebabkan partai ini melakukan koalisi bersama partai Demokrat, menjadikan peneliti hanya mengkaji mengenai alasan

partai

ini melakukan

koalisi, dengan

33

Toni, Efrizah, Kemal, 2006, MengenalTeori-TeoriPolitik, Bandung: PenerbitNuansa, hlm 187 skripsi dari Verayanti Sumule 2006

87

menjelaskan terlebih dahulu alasan partai Demokrat melakukan koalisi tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti yang menanyakan mengenai , apa alasan partai anda ingin melakukan kolaborasi dengan partai bulan bintang? Menurut ronny: “setiap kandidat itu selalu ingin menang, dan jika hanya dengan satu partai saja tidak mungkin membuat kandidat dapat menang, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai partai, dan partai demokrat pun melakukan koalisi dengan partai bulan bintang, dan juga masih banyak partai yang lainnya, namun mungkin tidak terlalu diketahui oleh masyarakat,dan koalisi itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang ditemani berkoalisi”34

Strategi khusus yang dilakukan partai demokrat dengan melakukan koalisi bersama partai Bulan Bintang menurut Drs. Rahman SE, M.Si merupakan strategi yang tepat. Menurut sekjen Partai Bulan Bintang ini. kekuatan

kolaborasi keduanya

menjadikan

kedua

partai

semakin

menguatkan kandidat Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemenangan

pemilihan Walikota

Makassar,

dengan

mengerahkan

kekuatannya masing-masing secara maksimal dengan berbagai strategi khusus dari kedua partai masing-masing.

Kandidat yang tidak berasal dari partai, dan berangkat dari fungsi partai politik sebagai mesin politik, menjadikan partai harus menang dalam sebuah persaingan pada pesta Demokrasi. Hal ini jelas disadari oleh segenap kader partai Bulan Bintang. Sehingga partai tersebut pun jelas berhati-hati dalam menentukan ingin berkolaborasi dengan siapa dan ingin 34


88

mendukung siapa, hal tersebut dikemukakan oleh Drs. Rahman SE, M.Si yang menyatakan: “partai Bulan Bintang melakukan kolaborasi dengan partai demokrat sebelumnya harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, untuk menentukan dengan siapa kita akan berkolaborasi dan siapa yang ingin kami dukung, partai demokrat kami pilih karena melihat kinerja partai tersebut, dan siapa ketuanya, sehingga kami menimbang-nimbang peluang yang kami miliki untuk menang terlebih dahulu, lalu akhirnya memilih untuk bergabung dengan partai Demokrat dan mendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal”.35 Partai Bulan Bintang saat ini terkhusus di kota Makassar sedang mengalami penurunan. berdasarkan asumsi peneliti yang melihat partai tersebut terkesan hanya mencari aman. Hal ini terlihat saat partai tersebut melakukan koalisi dengan partai yang dirasa dapat memenangkan pemilu. Namun, hal tersebut diharapkan tidaklah terjadi, sebab seyogyanya Partai politik selaku mesin politik haruslah mampu kokoh berdiri. walau gerakan masyarakat yang semakin sulit dijangkau, namun partai haruslah lebih meningkatkan kualitasnya. Namun apapun bentuknya itulah bentuk Strategi khusus yang dilakukan kedua partai politik tersebut.walau demikian tak dapat dibantahkan partai ini masih tergolong kuat sebab mampu memenangkan pertarungan dalam pesta demokrasi. Strategi yang dilakukan oleh partai Bulan Bintang dengan memilih dan menimbang peluang menang dengan berkolaborasi dengan Partai Demokrat berdasarkan persepsi peneliti senada dengan teori model koalisi melingkar. Menurut Damang Averroes Alkhawarizmi:

35


89

“adanya koalisi menimbulkan komunikasi, komunikasi tersebut memiliki berbagai model yang salah satunya adalah model melingkar, model melingkar terjadi ketika partai politik menaikkan nilai tawar untuk melihat mana calon yang akan menang, untuk melakukan sebuah koalisi”36 Proses rekruitmen serta alasan berkoalisi kedua partai yang terlihat instan. Hal ini, menyebabkan peneliti mengkaji konflik internal dalam kedua tubuh partai pendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal tersebut. Sebagai partai politik yang memiliki fungsi sebagai sarana pengelola konflik. Maka, seyogyanya partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang dapat meredam konflik dalam tubuhnya terlebih dahulu.

d. Sarana Mengelola Konflik Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik

membuatnya

diperlukan untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangya dapat menekan seminimal mungkin konflik yang terjadi di dalam masyarakat. karena potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, baik dalam segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keankaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Pada tatanan yang lain 36

Diskusi terhadap akademisi selaku pengamat hukum dan politik di rumah IDEC (11/05/2014)

90

dapat dilihat pendapat dari seorang ahli Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart: “perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bawah dapat diatasi oleh kerja sama antar elite-elite politik. (segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation). Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.” 37 Sebagai komponen yang bertugas mengelola konflik dalam masyarakat, menjadikan partai politik terlebih dahulu mampu mengelolah konflik dalam tubuhnya tersebut terlebih dahulu. Pandangan yang diungkapkan peneliti sebelumnya berdasarkan wawancara terhadap kader partai demokrat dibenarkan oleh berbagai media. Hal ini terjadi disebabkan media banyak menemukan negative campaign terhadap partai pendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, sebab dikabarkan terjadi konflik internal didalam tubuh partai demokrat sebelum pengusungan Danny Pomanto sebagai bakal calon kandidat usungan partai Demokrat. pendapat dari media tersebut juga dibenarkan oleh buku “perang kota” yang berisikan mengenai: “posisi dilematis ilham arief sirajuddin bukan hanya terjadi kepada Andry Arief Bulu, Adi Rasyid Ali dan Danny-syamsu Rizal, kedekatan ilham Arief sirajuddin dengan Sitti Muhina Muin yang pada akhirnya tampil sebagai kandidat perseorangan juga masih terdaftar sebagai kader Demokrat.” “tak mau berlama-lama dalam kondisi yang dilematis Ilham memilih jalan melaksanakan rekonsiliasi bersama antarkader Demokrat menyangkut keputusan yang diambilnya untuk mendukung DIA. Besarnya dominasi ilham dalam tubuh partai Demokrat dan tidak munculnya kekuatan elit penyeimbang dalam tingkat kader internal 37

Yahya Harahap, Mohamad. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bhakti. Bandung

91

partai Demokrat membuat proses rekonsiliasi yang dilakukan Ilham Arief berjalan mulus dan menyelesaikan konflik internal tersebut secara tepat dimasa sebelum penetapan calon dilaksanakan”. 38 pernyataan mengenai konflik dalam tubuh partai Demokrat dalam pemilihan bakal calon waliota usungan partai Demokrat memang dibenarkan oleh bapak Agussalim menurutnya: “dunia politik itu pasang surut , kadang terjadi gelombang besar, dan kadang aman-aman saja, setiap tubuh partai pasti pernah mengalami konflik, nah dari sanalah dapat kita lihat bagaimana peran partai dalam menangani konflik tersebut, sehingga figur seorang ketua partai juga dapat menentukan bagaimana partai itu”39 Permasalahan yang terjadi dalam tubuh partai Demokrat, menurut Agussalim juga pastinya dapat dialami oleh partai-partai yang lain sehingga hal tersebut masih membuat bapak agussalim percaya bahwa partainya mampu memenangkan kader. Hal tersebut menjadikan peneliti berasumsi bahwa partai politik hari ini rentan mengalami konflik. Apalagi, disaat menjelang pemilihan umum. Berbagai konflik yang timbul seyogyanya dapat menjadikan partai semakin dewasa dan kuat dalam menghadapi masalah-masalah kedepannya. Sebab, hal tersebut akan memperlihatkan apakah fungsi partai berjalan dengan baik ataukah tidak. Sebab, kita ketahui bersama bahwa fungsi partai merupakan sarana pengatur konflik.

38 39

Rahmad M. Arsyad “perang kota” hal 50 Wawancara terhadap kader DPC partai Demokrat Makassar pada tanggal (29/042014)

92

Peranan

pengatur

konflik

dalam

tubuh

partai

yang

dapat

diimplementasikan oleh partai demokrat tersebut. telak menjadikan pak agussalim sangatlah optimis dengan kemenangan partainya. Pembahasan sebelumnya mengenai konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai demokrat, juga mungkin saja terjadi dalam tubuh partai Bulan Bintang, sebab kandidat usungan kolaborasi partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang bukanlah kader dari partai Bulan Bintang, sehingga fungsi rekruitmen kader partai dan bagaimana bentuk loyalitas kaderpun dipertanyakan dalam mendukung pasangan Danny Pomanto dan Daeng Ical. Namun hal tersebut ditepis oleh Drs. Rahman SE, M.Si yang menyatakan: “sekalipun kandidat bukan merupakan usungan personal namun ia merupakan usungan partai, sehingga seluruh kader mau tidak mau harus loyal dan membantu secara penuh kandidat tersebut”40

Pemaparan mengenai bentuk konflik yang terjadi dalam tubuh partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang membuat peneliti berasumsi kedua partai ini telah menjalankan fungsi pengatur konflik secara maksimal. Sebab perpecahan awal yang timbul dapat diredam langsung oleh figure elit partai. Dalam hal ini ketua partai yakni Ilham Arief Sirajuddin. Fenomena tersebut menjadikan peneliti berasumsi kemenangan yang terjadi dalam tubuh partai Demokrat dan Bulan Bintang juga

40


93

disebabkan kemampuan partai yang dapat meredam konflik dalam tubuhnya. Berbeda dengan partai-partai lain yang belum mampu meyelesaikan konfliknya saat menjelang pemilihan umum. Pemaparan mengenai Fungsi-Fungsi Partai menjadikan peneliti berasumsi bahwa kemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal tidak semata-mata disebabkan kinerja partai tersebut melainkan ada faktor pendukung lain. Sebab pada pemaparan sebelumnya terlihat jelas kinerja partai yang tidak berjalan maksimal. Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti kembali

mengkaji

mengenai

hal

lain

dalam

tubuh

partai,

yang

menyebabkan pemenangan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Asumsi tersebut dibenarkan oleh hasil wawancara terhadap Pak Agussalim, selaku kandidat partai Demokrat, ia menyatakan: “partai saya sangat kuat menarik simpatik masyarakat karena merupakan partai yang saat ini memegang penuh pemerintahan, mulai dari Presiden hingga walikota Makassar, sehingga tidak ada alasan pesimis terhadap kinerja partai.”41

Pemaparan tersebut menguatkan peneliti untuk menambahkan Figur kader, yang merupakan faktor berikutnya dalam memenangkan kandidat. Kemenangan kandidat dalam sebuah pemilihan umum membuat partai pendukungnya terlihat sangatlah efektif. Namun, yang menjadi pertanyaan awal adalah ketika suatu partai memenangkan suara rakyat dalam pemilihan umum yang demokratis,ialah seberapa jauh pengaruh 41

Wawancara terhadap kader DPC Partai Demokrat pada tanggal (29/04/2014)

94

partai politik terhadap jalannya pemerintahan. Menurut Pak Agussalim partai Demokrat dirasanya telah sangat efektif dalam memobilisasi masyarakat kota Makassar hari ini. alasannya menurut agussalim ialah: “partai saya sangat kuat menarik simpatik masyarakat karena merupakan partai yang saat ini memegang penuh pemerintahan, mulai dari Presiden hingga walikota Makassar, sehingga tidak ada alasan pesimis terhadap kinerja partai.”42

Pendapat dari kader demokrat tersebut, menjadikan peneliti menganggap bahwa, partai Demokrat hari ini merupakan partai yang kuat atas figur kadernya yang sedang berperan sebagai pemegang kekuasaan saat ini. Sehingga masih terdapat keraguan akan kekuatan murni partai. Sebab, apabila figur pemimpin sudah tidak berasal dari kader partai tersebut

apakah partai

itu

akan

tetap bertahan

ataukah malah

tersingkirkan. Sehingga, pendapat mengenai kekuatan partai oleh figur pemimpin menjadikan partai terlihat kurang efektif dalam memenangkan kandidat. Figur pemimpin dalam partai politik yang menduduki jabatan tertinggi pemerintahan dalam hal ini elit pemerintahan yang memiliki dua peranan. Yakni, sebagai elit dalam sistem pemerintahan, dan sebagai elit dalam partai politik, sehingga peneliti berasumsi bahwa kekuatan partai demokrat saat ini dipengaruhi oleh elit partai yang berperan sebagai elit pemerintahan yang menjabat. Dan posisi tersebut digunakan oleh sang

42

Wawancara terhadap kader DPC Partai Demokrat pada tanggal (29/04/2014)

95

elit untuk memberikan keuntungan bagi kelompok sendiri. Hal ini juga dibenarkan berdasarkan teori elit yakni: Elit

merupakan

orang-orang

yang

berhasil,

yang

mampu

menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.43 Gaetano Mosca (1858-1941) mengatakan bahwa, Kelas elit biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang di dapatnya dari kekuasaan. Sementara masayarakat, diatur dan dikontrol oleh elit, dalam masalah yang saat ini kurang lebih legal, terwakili dan keras serta mensuplai kebutuhan kelas elit. Paling tidak pada saat kemunculannya, dengan instrumen-instrumen yang penting bagi vitalitas organisme politik elit. Peranan elit yang membantu partai politik memperlihatkan perjuangan, serta kegigihan kolaborasi dua partai yakni Partai Demokrat dan PBB menurut asumsi peneliti masih sangatlah instan. alasan peneliti berasumsi demikian sebab mayoritas partai politik baru terlihat kinerjanya saat menjelang pemilu. Tetapi, setelah pemilu kinerjanya ikut redup baik itu partai yang menang ataupun yang kalah. Hal tersebut terlihat berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja kedua partai tersebut. Sebab mayoritas partai politik kota Makassar, bukan hanya partai Demokrat dan PBB terlihat turun langsung hanya saat menjelang pemilihan umum. Partai politik seyogyanya menjadi mesin politik yang tangguh. Analogi sebuah mesin kendaraan yang apabila ingin digunakan, saat baru 43

Andrinof A. Chaniago pada buku Teori-teori politik modern hal 200

96

dinyalakan, kemudian langsung dijalankan tanpa ada pemanasan terlebih dahulu, tentunya akan merusak mesin tersebut.seperti itulah pandangan peneliti mengenai partai politik saat ini, yang digunakan secara instan tanpa adanya pemanasan. kemudian setelah digunakan mesin tersebut kembali diam ditempat dan akan digunakan di pemilu selanjutnya. Tentunya hal tersebut dapat merusak tubuh partai, apalagi partai politik secara fungsi yang harus terus berinteraksi dengan masyarakat dan bukan hanya saat menjelang pemilu. Pemaparan tersebut sesuai dengan beberapa fungsi partai yang tidak sejalan seperti fungsi rekrutmen atas pengangkatan Danny Pomanto sebagai bakal calon walikota usungan partai Demokrat dan PBB. Kemudian komunikasi politik partai, yang tdak mengakar dalam tubuh masyarakat. Serta sosialisasi politik yang baru berjalan saat menjelang pemilihan umum. Efektifitas partai yang terlihat terus menurun juga terlihat dengan menurunnya tingkat interaksi partai dengan masyarakat. Sehingga tentunya, akan mengubah sikap peduli masyarakat. efektifitas partai yang menurun tersebut, menjadikan peneliti mengkaji kekuatan partai politik. Berdasarkan kacamata pengurus partai. Hal ini menjadikan, peneliti mengajukan pertanyaan, bagaimana cara partai demokrat bertahan di tengah semakin modernnya masyarakat? Menurut Ronny: “partai demokrat akan terus berjuang sekuat tenaga kami, kami selaku para kadernya mencoba untuk tetap bertahan ditengah-

97

tengah masyarakat yang semakin cerdas dengan meningkatkan kapasitas, dan jiwa peduli rakyat, karena partai demokrat hadir untuk rakyat, namun sekarang rakyat sudah semakin modern, mungkin dulu modern sepuluh ribu, sekarang tigapuluh ribu, jadi kami tidak ingin mengikuti budaya tersebut, sehingga meskipun partai tertinggal akibat hal itu, namun kami tetap bangga, kami hanya ingin memenangkan hati rakyat, bukan kantong rakyat” 44

Pernyataan kader partai Demokrat tersebut menjadikan peneliti berasumsi, kurang efektifnya fungsi partai yang terjadi mungkin saja diawali oleh acuhnya masyarakat. Yang kemudian menimbulkan acuhnya kader partai, sehingga menurunkan efektifitas partai. Sebab, faktor masyarakat yang semakin transaksional menjadi latar belakangnya, namun hal tersebut semestinya dapat menjadi acuan bagi partai untuk melakukan cara lain menyentuh masyarakat dengan hatinya, bukan sekedar mengisi kantongnya. Sehingga dibutuhkan beberapa strategi jitu dari setiap partai politik selaku mesin politik. Penurunan efektifitas partai politik hari ini memperlihatkan kinerja partai yang semakin tergerus oleh karakter masyarakat yang semakin sulit dijangkau. Hal ini dapatlah menjadi alasan bagi pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal untuk menggunakan bantuan lain dalam memenangkan pemilihan umum. Hal tersebut tidak lain dengan menggunakan figur kader partai

yang

memegang

pemerintahan

untuk

membantu

dalam

pemenangan kandidat tersebut. Merupakan kandidat dukungan partai Demokrat tentu saja dapat menjadi alasan seorang Ilham Arief Sirajuddin

44

Wawancara terhadap kader DPC partai Demokrat Kota Makassar pada tanggal(03/05/2014)

98

memilih untuk mendukung pasangan tersebut.Hal ini juga dibenarkan oleh hasil wawancara bersama salah satu kader DPC partai Demokrat, menurut Ronny: “keterpilihan pak Danny sebagai usungan partai merupakan rekomendasi, dan kamipun melihat pak Danny memang layak dijadikan pemimpin, pak ilham pun telah melirik Danny sejak pembangunan Anjungan Pantai Losari, dan terlihat karakter pak Danny yang memang mampu membangun Makassar, orangnya rajin dan sangat bertanggung jawab, jadi paslah kalo pak Ilham memang merekomendasikan Pak Danny sebagai penggantinya dan sangat mendukung pak Danny”.”.45 Hubungan yang terjadi antara walikota menjabat bersama kandidat usungannya memperlihatkan bahwa, Sistem berdemokrasi di Indonesia selalu menghubungkan Partai Politik dan Birokrasi. Sebab berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berasumsi bahwa kemenangan Danny Pomanto disebabkan oleh Figur Ilham Arief SIrajuddin dibelakangnya. Sehingga dapat dipastikan fungsi partai sebelumnya yang telah dijelaskan menurun, tentu bukanlah satu-satunya penyebab kemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menjelaskan mengenai adanya keterlibatan birokrasi terhadap kemenangan pasangan Danny Pomanto dan syamsu Rizal. Hal tersebut terjadi oleh arahan Walikota menjabat.. Pembahasan

mengenai

keterlibatan

birokrasi

tersebut

akan

dipaparkan dengan mengkaji kinerja birokrasi dan Dinamika yang terjadi dalam tubuh Birokrasi yang menyebabkannya terjun dalam pesta Demokrasi. 45

ibid

99

B. Kinerja Birokrasi dalam pemilihan Walikota Dalam sistem berdemokrasi di Indonesia hubungan antara partai politik dan Birokrasi tak dapat terpisahkan. Sebab peranan birokrasi yang sering menguntungkan incumbent-lah penyebabnya. Apalagi dengan menjabatnya elit partai yang juga berperan sebagai elit pemerintahan. Maka hal itu akan sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemenangan atas pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal pada pemilihan Walikota menimbulkan berbagai opini. Opini tersebut mengenai, “kemenangan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal disebabkan adanya pengaruh dari Ilham Arief Sirajuddin”. Sebab, baik melalui pemberitaan media maupun hasil observasi yang dilakukan peneliti mengamini hal tersebut. Sehingga, peneliti mengangkat perbandingan kekuatan antara Partai Politik dan Birokrasi. Perbandingan kekuatan politik partai politik dan birokrasi tidak akan lengkap jika hanya memaparkan mengenai kinerja dan efektifitas partai politi saja. Sehingga, jika pada pemaparan sebelumnya telah menjelaskan bagaimana efektifitas partai berdasarkan kacamata para kader partai. Maka, pembahasan ini akan menjelaskan asal mula keikutsertaan birokrasi. Kemudian, bagaimana peranan birokrasi kota Makassar pada Pemilihan Walikota Makassar sebelumnya. Proses

keikutsertaan

birokrasi

berdasarkan

asal

mula

keikutsertaannya hingga bentuk kinerjanya akan dijabarkan sebagai berikut.

100

a. Dinamika Birokrasi Birokrasi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Sebab, birokrasi pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung

akan

selalu

berhubungan

dengan

kelompok-kelompok

kepentingan dalam masyarakat. dalam hal ini juga di jelaskan oleh Agussalim, yang menyatakan bahwa: “partainya kuat karena, memiliki kekuatan dalam pemerintahan sebab diketuai secara langsung oleh Presiden RI, dan di kota Makassar sendiri langsung diketuai oleh Walikota menjabat”46 Pernyataan tersebut

menjadikan peneliti berasumsi bahwa

kemenangan Partai Politik disebabkan figur pemimpin yang juga merupakan kadernya. Dan bukan disebabkan oleh kekuatan partai politik itu sendiri. Sehingga, keikutsertaan birokrasi tak dapat terbantahkan, hal ini menimbulkan ketumpang tindihan dalam undang-undang yang telah mengatur birokrasi sebagai pihak yang netral. Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem yang tidak akan berubah dalam memberikan pelayanannya kepada masternya (dari parpol ataupun yang memerintah), biarpun berganti dengan parpol yang lain

namun

pemberian

pelayanan

tidak

berubah47.

Hal

tersebut

memperlihatkan kemenangan kandidat oleh usungan incumbent sangatlah 46

Wawancara terhadap kader DPC Partai Demokrat pada tanggal (29/04/2014) Netralitas birokrasi berdasarkan hasil wawancara terhadap Asmawati selaku warga kota Makassar yang mengamati pemilihan walikota menyatakan bahwa Birokrasi kota Makassar atas perintah Walikota melakukan mobilisasi terhadap warga untuk mendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.hal tersebut dilakukan oleh aparat kelurahan sekitar bersama keluarganya yang bekerja selaku camat, sebelumnya pada pemilihan gubernur dengan membagikan kartu semangat baru kepada warga, kemudian berlanjut pada pemilihan walikota kemarin dengan mengajak warga untuk mendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. 47

101

dimudahkan oleh peranan birokrasi yang turut didalamnya. Hal tersebut sangatlah mudah terjadi, disebabkan pengaruh birokrasi yang berada dibawah naungan walikota. Sehingga mau tidak mau menurut peneliti, birokrasi akan terjun dengan sendirinya. Pernyataan peneliti tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yakni. Birokrasi kota Makassar saat ini menurut Rahmad M. arsyad: “birokrasi kota makassar hari ini, sangat mudah dimobilisasi oleh pemegang kekuasaan, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Walikota Menjabat, istilah mutasi dapat dijadikan suatu ancaman dalam menjalankan aksi mobilisasi tersebut”.48 Pemaparan tersebut menurut peneliti, merupakan alasan yang menjadikan para birokrat menjadi mudah termobilisasi. Ketakutan akan mutasi merupakan hal wajar yang dapat dirasakan oleh para birokrat kota Makassar. Kemudian, mutasi dapat saja dilakukan disebabkan berbagai hal, misalnya disebabkan rekomendasi pimpinan yang berganti sehingga juga ingin mengganti struktur pemerintahan pada jajaran bawahnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pejabat birokrasi kota Makassar. Mutasi terhadap PNS menurut Mastatang SE, disebabkan oleh: “pertama disebabkan pergantian pemimpin tentunya mengubah struktur bawahannya, hanya orang-orang kepercayaan pimpinanlah yang dapat berada dijajaran terdekatnya, kemudian faktor kenaikan jabatan dan yang akhir adalah faktor tidak sejalan dengan walikota Makassar, mutasi yang terjadi sebelum pemilihan walikota ini memberikan efek terhadap kuat dan kokohnya soliditas serta loyalitas dari para birokrat terhadap pimpinannya”.49 48 49

Wawancara terhadap akademisi pada tanggal (07/04/2014) Wawancara terhadap birokrat kota Makassar pada tanggal (05/04/2014)

102

Istilah mutasi bukanlah satu hal yang dapat seenaknya dilakukan oleh walikota, sebab menurut peneliti, pergantian struktur tidak semudah itu berganti, hal ini pastilah telah ada aturan kenegaraan yang telah mengatur, apalagi berdasarkan. UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Bab V Pasal 130 ayat1 dan 2 berisikan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam Eselon II pada pemerintahan daerah sepenunya merupakan domain kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), ini memberikan legitimasi hukum yang kuat menyangkut kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian daerah. Pasal ini sangat jelas menggambarkan Kepala Daerah mempunyai otoritas kuat dalam memetakan dan menentukan formasi jabatan di daerah. Dengan otoritasnya yang begitu kuat, implikasi penyalahgunaan wewenang ini sering kali terjadi dalam mengelola apartur atau pegawai negeri sipil. Hal tersebut juga dibenarkan oleh hasil wawancara terhadap pejabat birokrasi Menurut Mastatang SE: “kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin selama 2 periode memberinya kekuatan dan kesempatan untuk membentuk para birokrat sebagai karakter yang sangat loyal antara pimpinan dan Bawahan, sehingga mutasi yang dilakukan sebelum pemilihan Walikota merupakan sanksi awal yang diberikan ilham untuk meposisikan kliennya yang memperlihatkan perannya terhadap Ilham Arief sirajuddin sebagai bukan klien dari Ilham Arief Sirajuddin akan dimutasi terlebih dahulu, sebelum momentum pemilihan Walikota, dan setelah pemilihan Walikota, oknum-oknum yang menjabat selaku Camat dan Lurah di daerahnya masingmasing dan tidak memenangkan Kandidat Danny Pomanto dan Syamsu Rizal maka ia akan ikut tersingkir pula oleh mutasi”.50 50

ibid

103

Senada dengan Mastatang. Haris SE, juga menyatakan pendapat, yang menyatakan bahwa: “adanya Mutasi disebabkan ketidak loyalan dari para birokrat, dan juga ketika calon yang diusung oleh walikota menjabat tidak mendapatkan suara terbanyak diwilayah kelurahan atau kecamatan masing-masing.”51

Pernyataan tersebut menjadikan peneliti berasumsi, keikutsertaan Birokrasi akibat penyalah gunaan undang-undang Otonomi Derah. Pendistribusian

kekuasaan

yang

semestinya

diharapkan

mampu

mengembangkan setiap daerah dijadikan sebagai lahan pemimpin untuk melanggengkan kepemimpinannya.Padahal, seyogyanya selaku pimpinan di daerah baik Gubernur, Walikota ataupun Bupati semstinya mampu menempatkan bawahannya pada posisi senetral mungkin. Dan tidak menjadikan

dirinya

meyalah

gunakan

aturan

untuk

memobilisasi

bawahannya. Sistem pemerintahan yang baik tentunya dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga jika pemimpinnya dirasakan baik, maka masyarakat pasti akan terus memilihnya. Sehingga paksaan untuk memilih semestinya tidak dilakukan, melainkan perbaikan kualitaslah yang mestinya terjadi. Hal ini bukanlah kali pertama pemanfaatan Birokrasi bagi setiap pemimpin, sebab momentum pesta demokrasi telah disalahgunakan oleh berbagai pihak.

51

ibid

104

Pendapat Mastatang SE, ternyata merupakan Fakta Lama sebab, momentum pesta demokrasi merupakan lahan para Birokrat memburu kekuasaan. mutasi terhadap para birokrat bukan menjadi alasan tunggal melainkan terdapat paradigma baru mengenai birokrasi,menurut Rahmad M. Arsyad: “Birokrasi berdasar paradigma lama “birokrasi merupakan pemburu rente” tergantikan oleh “birokrasi adalah pemburu kekuasaan” 52

Pernyataan Rahmad M. Arsyad, merupakan temuan baru peneliri mengenai alasan keikutsertaan birokrasi. Hal tersebut menjadikan peneliti berasumsi, haus kekuasaan bukan hanya terjadi dikalangan elit-elit penguasa. Melainkan, juga dapat terjadi di kelas bawah penguasa. Pernyataan tersebut juga sangat rasional menurut peneliti sebab, para birokrat dapat berburu kekuasaan dengan mendapatkan “promosi”. Hal ini juga dibenarkan oleh para anggota birokrasi, yakni: A.Pati, turut menjelaskan bahwa mutasi yang dilakukan walikota bukan hanya sematamata ingin memberi efek jera bagi para birokrat yang tidak loyal, dan mereka ingin termobilisasi, namun birokrat yang temobilisasi juga disebabkan hal lain yakni promosi, menurutnya: “mutasi bukan satu-satunya alasan para birokrat dapat termobilisasi, Promosi jabatan merupakan hal menggiurkan dimata para Birokrat yang sangat dekat terhadap pimpinan untuk dapat menaikkan jabatannya.53

52 53

Wawancara terhadap akademisi pada tanggal (07/04/2014) Wawancara terhadap birokrat pada tanggal(10/04/2014)

105

Hasil wawancara tersebut menjadikan peneliti berasumsi bahwa, sitem berdemokrasi diIndonesia belum bisa terlepas dari pengaruh mobilisasi birokrasi. Hal ini disebabkan sikap netral dari para anggota birokrat yang cenderung haus akan kekuasaan. Hal tersebut dibenarkan oleh teori atas faktor yang dimiliki oleh birokrasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penguasa. Yakni: “faktor internal berupa kepentingan individu PNS yang partisan untuk mobilitas karir. Adanya vested-interest berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir/jabatan menjadi alasan beberapa birokrat berpolitik dalam Pemilukada. Walaupun dampaknya bisa 'menggusur' posisi birokrat profesional yang independen (non-partisan). Lain dari itu, sebagian birokrat berpolitik berspekulasi dengan harapan jika kandidat yang didukung menang, maka birokrat tersebut akan mendapat posisi yang lebih penting dikemudian hari.

Vested-interest yang terjadi , bukan alassan tunggal atass teori keikutsertaan birokrasi. Sebab, masih kuatnya budaya patron-client menyebabkan PNS yang loyal akan membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pemilukada Selain itu, ada juga tarikan kepentingan jaringan 'bisnis dan politik dari shadow government in

106

bureaucracy54 Alasan yang memperlihatkan faktor pendukung para birokrat mudah termobilisasi bukan hanya terhenti sebatas pemburu kekuasaan namun faktor tawaran materi yang telah diterima sebelumnya sebagai bentuk vested-interest. Hal ini juga dibenarkan berdasarkan hasil wawancara. Menurut Pak Sujasmin: “para birokrat yang dalam hal ini saya maksudkan adalah mereka yang berada di SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kota Makassar yang merupakan instansi yang bertujuan merealisasikan APBD, sebagai instansi yang “basah-basah” dalam artian yang lebih banyak mendapatkan dana dari pemerintah, tentunya tidak ingin meninggalkan tempat duduknya, apalagi dengan pengalaman mendapatkan proyek-proyek Milyaran, hal tersebut dapat menjadi peluang untuk disalahgunakannya anggaran tersebut, namun di perlukan kesepakatan bersama dari pihak-pihak terkait untuk saling menjaga kerahasiaannya, dan memudahkan program proyek tersebut di legalkan, nah pihak-pihak yang sering berhubungan dalam hal ini adalah walikota dan anggota SKPD-SKPD tersebut sendiri bersama anggota dewan tentunya, sehingga berdasarkan kacamata saya SKPD-SKPD kota Makassar sering melakukan pencucian uang di mata masyarakat, namun sebenarnya merupakan lahan kerja yang di garap secara baik apabila hasil proyek tersebut memang baik, jadi adapun keuntungan yang di dapatkan yakni sisa anggaran yang diterima dari pencapaian proyek memang berupa upah yang seyogyanya pantas untuk diterima, kecuali ketika hasil proyek tersebut buruk dan mengeluarkan anggaran Milyaran namun hasilnya nol, itu baru kesalahan, nah kembali ke persoalan mobilisasi, SKPD-SKPD yang mendapat anggaran tadi dan kemudian mendapat “racci’-racci’nya” pasti berusaha agar tetap sistem Ilham yang masih berlaku, kemudian karena sosok Danny Pomanto adalah kandidat usungan Pak Ilham, dan setiap SKPD juga dapat instruksi dari Pak Ilham menjadikan mereka pasti melakukan segala cara untuk mendukung dan memobilisasi jajaran bawah serta masyarakat yeng sering

Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada Di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008) Muh. Amin, La Ode (2013-1009) 54

107

berinteraksi dengannya untuk turut termobilisasi mendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal” 55 Beberapa hasil wawancara sebelumnya, memperlihatkan posisi netralitas birokrasi kota Makassar hari ini terusik oleh paradigma pemburu kekuasaan oleh para birokrat melalui budaya Patron-clien dengan membangun pencitraan terhadap pimpinan agar naik jabatan ataupun membangun

pencitraan

terhadap

Masyarakat

agar

kelak

saat

mencalonkan sang birokrat dapat terpilih serta memperlihatkan Krisis Moral dari para Birokrat kita, yang disebabkan oleh persoalan keuangan semata. Netralitas Birokrasi yang semakin menurun ternyata bukan hanya dipengaruhi faktor pimpinan yang melanggengkan kekuasaan. Melainkan faktor bawahannya pula turut melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan asumsi peneliti yang melihat penyalah gunaan Undangundang Otonomi daerah oleh Ilham Arief Sirajuddin. Serta, faktor birokrat yang menginginkan

promosi serta kekuasaan sebagai bentuk timbal-

baliknya. Dinamika dalam tubuh birokrasi kota Makassar, menurut peneliti timbul akibat adanya penyalahgunaan otonomi daerah. Hal tersebut dapatlah terus berjalan apabila terjadi kesepakatan oleh dua pihak yang mencoba untuk saling menguntungkan. Ketika, kedua pihak dalam hal ini birokrasi dan walikota merasa saling diuntungkan maka hubungan

55

Wawancara terhadap birokrat kota Makassar pada tanggal (24/05/2014)

108

kerjasama keduanya akan terjaga rapi. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh teori kekuasaan yang berpusat menurut santoso. Menurut santoso (1997) kekuasaan yang berpusat pada penguasa perseorangan

tertentu

kingship

rulerships

Yang

mengakumulasikan

kekuasaan, sedangkan yang lain mengidentifikasikan kepentingannya. Penguasa membagikan sumber daya kekuasaannya kepada pihak yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kekuasaannya. Sementara, bagi pihak yang berkepentingan tersebut memiliki akesbilitas dalam mencari pelindungan

politis

maupun

ekonomi

dalam

struktur

kekuasaan

tersebut.Hubungan tersebut berlangsung dalam pertukaran keuntungan advantage exchange yang dijaga dengan rapi oleh kedua belah pihak56. Penyalahgunaan atas undang-undang otonomi daerah tersebut membuat Netralitas birokrasi kota Makassar hari yang terbaca oleh kacamata para pemerhati Politik. Tindakan yang dilakukan Ilham Arief Sirajuddin sebagai pemimpin, dapat saja terjadi, ketika Ilham Arief Sirajuddin serta masyarakat kota Makassar merasa bahwa kepemimpinan sebelumnya sudah baik dan semestinya terus dijalankan. Namun, terhalang oleh faktor masa jabatan yang berakhir. Sehingga aksi melakukan segala cara yang dilakukan oleh Ilham dapat diartikan positif. Hal ini sesuai dengan teori Machiavelli: “seorang raja boleh melakukan

56

Santoso P. B. (1997).Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural danStruktural. Jakarta:RajaGrafindo Persada

109

apa saja atau dengan kata lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan”57 Fenomena ketidak netralan Birokrasi yang masih terjadi hingga hari ini menciptakan sebuah kontradiksi. sebab dibalik pengakuan serta, sikap optimis dari anggota Parpol yang masih yakin dengan efektifitas Partai. Yang menurut kadernya, mampu berdiri sendiri dengan kekuatannya dalam memenangkan kandidat. Meskipun, peneliti masih merasa implementasinya masih sangatlah kurang. Hal tersebut sangatlah terlihat dengan kinerja birokrasi yang sangat aktif dalam pesta demokrasi. Kinerja birokrasi yang sangatlah aktif tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. b. Kinerja birokrasi dalam pemilihan Walikota Birokrasi kota Makassar yang dipimpin oleh Ilham arief sirajuddin Memiliki kekuatan tersendiri, sebab birokrasi mampu bertahan didalam gejolak karakter pemilih yang semakin modern, hal tersebut timbul akibat hubungan interaksi keduanya yang saling berkaitan erat satu sama lain, sebab kehidupan masyarakat takkan menjadi normal tanpa adanya kinerja Birokrasi. Peranan yang dimiliki oleh birokrasi seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Terkhusus lagi didalam sebuah pesta demokrasi. Hal ini tentu saja menjadi ironi didalam sistem berdemokrasi Negara kita. Fenomena tersebut juga terlihat dalam pemilihan walikota Makassar. Hal ini sesuai dengan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya. Adapun 57


110

kinerja birokrasi pada pemilihan walikota, berdasarkan peranannya dalam masyarakat, adalah sebagai berikut. a. peran dalam proses input Birokrasi dapat berperan memberi usulan dan pendapat kepada lembaga legislative untuk diproses kebijakan (polcy) ataupun peraturan (regulation). Dalam proses ini birokrasi berperan seperti kelompok kepentingan (intrest group) maupun kelompok penekan (pressure group). Kemampuan birokrasi dalam proses input kebijakan tersebut terkadang disalahgunakan oleh pejabat tinggi misalnya walikota, walikota yang memiliki peranan untuk mengeluarkan kebijakan berdasarkan aspirasi birokrasi yang diproses oleh dewan kemudian disahkan oleh seorang walikota, dapat menjadi lahan yang menguntungkan dan dapat disalahgunakan oleh seluruh pihak. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara terhadap pejabat birokrasi kota Makassar. Menurutnya: “jabatan kami selaku salah satu instansi pemerintahan, yang dapat mengajukan proyek besar misalnya pemberian “bantuan korban bencana”. jadi ketika peralatan korban bencana telah terpenuhi seluruhnya, kemudian masih ada sisa dana, otomatis itu menjadi hak kami, nah pihak-pihak terkait yang mengetahui hal tersebut tentu harus dibagi-bagi juga dengan kesepakatan, jadi istilahnya program atau proyek yang disusulkan sering dinikmati beramairamai, kemudian tentunya pak wali tahu juga, jadi kadang pak wali tdak ambil, Cuma arahkan kami yang turun supaya sosialisasikan, kalo ini dari pak wali, kemudian kalo misalnya warga masih senang dengan pemerintahannya pak wali, maka kami ajak untuk pilih meki Danny Pomanto. Jadi kami bantu sosialisasi, kami dapat uang, dan sosialisasinya tidak perlu keluarkan uang pribadi. Cukup gunakan APBD. Seperti itulah kira-kira permainannya”.58

58

Wawancara terhadap pejabat birokrasi (yang tidak ingin dituliskan identitasnya)

111

Permainan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan kita, membuat peneliti berasumsi, bahwa adanya kebijakan yang dibuat pemerintah menjelang pemilu, tidak semata-mata karena kebutuhan rakyat. Faktor kepentingan seluruh pihak menjadi alasannya. Hal tersebut tentu saja menjadikan masyrakat sebagai korbannya. Peranan tersebut menurut peneliti, dapat menarik simpatik masyrakat, apalagi dengan contoh pemberian sumbangan, pembentukan image tersebut dapat meraup simpatik dan suara yang banyak dari Masyarakat. Fenomena dengan menggunakan kebijakan untuk mencari simpatik masyrakat membuat peranan birokrasi sangat mudah dalam mengambil hati masyarakat, dan mensosialisasikan kandidat. Aksi membonceng kebijakan tersebut merupakan strategi khusus yang seyogyanya

mampu

dilakukan

oleh

seorang

kandidat,

dengan

menggunakan bantuan dari pihak birokrasi. Fenomena ini memperlihatkan keadaan kota Makassar saat ini. Yang memperlihatkan masyarakat kota Makassar

yang memberikan

anggaran, namun anggaran tersebut diberikan tidak dalam jumlah yang adil kepada masyarakat. Hal ini disebabkan penyalah gunaan anggaran tersebut demi keuntungan pihak pemerintah selaku penyedia barang tersebut. Hal ini senada dengan teori free riding.: “Free rider adalah para pelaku yang menikmati keuntungan dari collective goods tetapi tidak mau membagi keuntungannya secara adil

112

kepada pihak-pihak yang telah menyediakan barang tersebut. (Gilpin, 1987).59 Pernan birokrasi yang terjadi antara birokrasi, dewan dan walikota. Memperlihatkan kinerja birokrasi yang tak pernah jauh dari politik praktis. Hal ini juga terlihat dalam peranannya didalam proses legislative. Sebab birokrasi memiliki asset informasi mengenai masyarakat. Hal ini disebabkan interaksi dan peranan birokrasi yang memang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

b. peran dalam proses legislatif Birokrasi memiliki berbagai aset informasi yang sangat di butuhkan dalam pengambilan keputusan pada lembaga legislatif maka institusi birokrasi yang terikat dengan pembahasan suatu rancangan keputusan biasanya dimintai pendapat dan klarifikasi sebelum keputusan (baik berupa kebijakan atau peraturan) itu di tetapkan. Peranan birokrai yang memiliki informasi mengenai massyarakat, tentunya dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu. Peristiwa ini dapat terjadi sebab birokrassi memiliki informasi baik administratif maupun karakter masyarakat disekitarnya.. sebab, sebuah kebijakan tentunya akan disesuaikan dengan karakter masyarakat wilayah tersebut. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh pejabat birokrasi, yang menyatakan: 59

Gilpin, Robert. 1987. “The Dynamics of International Political Economy”, dalam the Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press, pp. 65-117

113

“saat pemilihan walikota kemarin, birokrasi banyak diturunkan oleh pak wali. Dan efektifitasnya, jelas terlihat melalui kemenangan pak Danny. Sebab, seandainya bukan pak ilham, pak danny tidak mungkin bias maju. Nah apa yang menyebabkan hal tersebut, tentu saja karena adanya perintah satu komando oleh pak ilham, yang menyuruh kami untuk memberikan informasi masyarakat yang sering berhubungan dengan kami dan mengajaknya memilih pak danny”60

Peranan menurut salah seorang pejabat birokrasi kemudian dijelakan lebih terperinci oleh Mastatang SE: “memanfaatkan pihak Birokrasi adalah salah satu kunci kemudahan kandidat dapat menang, karena kami para birokrat sebelum pemilihan diminta untuk memberikan fotocopy KTP ataupun kartu identitas Masyarakat lainnya untuk membantu menggalang suara dan menaikkan elektabilitas kandidat kepada masyarakat, apalagi dalam kartu identitas warga banyak nomor telepon sehingga memudahkan terjadinya kampanye lewat telpon seluler”. 61 Pernyataan yang dikatakan Mastatang juga dibenarkan oleh pak Haris SE yang menambahkan: “kami selaku anggota birokrasi, bukan hanya dimintai kartu identitas penduduk, melainkan juga mengajak warga yang datang mengurus apapun dikelurahan untuk memilih pasangan tersebut, kamipun juga diminta agar mengunstruksikan setiap ketua RT/ RW setempat agar menginstruksikan warganya untuk memilih Danny Pomanto, dan jika tiap ketua RT/ RW menolak maka segala bentuk bantuan diwilayahnya serta anggaran dana akan mandek, bahkan kami juga dimintai untuk membagikan selebaran serta kartu peduli Danny Pomanto kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan bersama dengan pendataan rumah warga yang betul-betul akan memilih kandidat tersebut, bahkan ada pihak yang sampai mengancam warga jika tidak memilih pasangan tersebut akan ditarik bantuanbantuan yang dimilikinya dari pemerintah setempat”62. Hubungan yang erat antara para birokrat dan masyarakat menjadikan mobilisasi yang dilakukan oleh pihak birokrat mendapat 60 61 62

ibid Wawancara terhadap birokrat kota Makassar pada tanggal (05/04/2014) ibid

114

respon yang sangat kuat dari masyarakat. Ancaman mutasi dan hadiah naik jabatan menurut peneliti menjadikan para birokrat melakukan segala cara untuk memobilisasi masyarakat sekitar. mobilisasipun tak dapat terhindarkan, sebab menurut Mastatang SE: “pada instansi-instansi pemerintahan tak jarang ditemui para atasan yang menginstruksikan bawahannya untuk memilih kandidat usungan walikota, sebab apabila kami selaku bawahan menolak maka siap-siap untuk dipindahkan, sehingga mau tidak mau, kamipun menginstruksikan keluarga, tetangga dan teman terdekat untuk memilih kandidat tersebut, sebab sebelumnya kamipun telah didata untuk memperkirakan jumlah keluarga, tetangga dan kerabat yang mampu kami mobilisasi, dan jika kurang dari perkiraan maka akan disingkirkan, selain itu kami juga sebelumnya diminta untuk mengumpulkan kartu identitas yang dapat kami jangkau untuk di setor sebagai suara pemilih, untuk meningkatkan elektabilitas kandidat agar mampu bersaing dalam arena pemilihan umum”63

Mobilisasi yang terjadi dikalangan Para Birokrat menjadikan Masyarakat untuk sulit dalam menolak. Hal tersebut timbul akibat hubungan erat antara masyarakat dan Birokrasi Negara yang tak dapat terhindarkan. Peneliti berasumsi, intensitas pertemuan yang sering terjadi antara masyarakat dan para Birokatlah penyebab eratnya hubungan tersebut. sebab sebagai lembaga yang melakukan pelayanan publik, merekalah yang mengorganisir, pembangunan jalan, sistem pendidikan, mempertahankan Negara dari musuh, menjaga ketertiban, sarana transportasi dan sebagainya dalam konteks ini kehidupan rakyat tidak akan berjalan dengan normal apabila aparatur tidak menjalankan fungsinya.

63

ibid

115

Berbagai peranan yang dilakukan birokrasi menurut peneliti akan sangatlah membantu. Dan birokrasi dalam bentuk perubahan apapun tetap dapat menjangkau masyarakat. Hal ini terjadi sebab fungsi dari birokrasi itu sendiri. Analisis peneliti mengenai kekuatan birokrasi dalam memobilisasi masyarakat kota Makassar, juga dibenarkan oleh teori penyebab pemanfaatan birokrasi oleh elit pemerintahan.

Birokrasi sebagai fungsinya yang selalu berhubungan langsung dan memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap kehidupan masyarakat merupakan ketertarikan tersendiri serta peluang yang di manfaatkan oleh beberapa pihak dalam Pemilukada, disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

Pertama,

Birokrasi

seringkali

mudah

dimanfaatkan

sebagai

personifikasi negara. Masyarakat pedesaan adalah kelompok warga atau pemilih yang sangat mudah untuk dimanipulasi pilihannya dalam Pemilukada. Dengan melibatkan para birokrat dalam Pemilukada, entah menjadi tim sukses atau lainnya, mereka dapat mengatasnamakan institusi negara untuk merayu atau bahkan mengintimidasi warga.

Kedua, Birokrasi dianggap perlu dimanfaatkan karena memegang akses informasi di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan birokrasi ialah kemampuannya untuk mengumpulkan informasi dari dan di wilayah

kemasyarakatannya

(teritorinya).

Lembaga

manapun,

baik

legislatif, yudikatif, maupun lembaga privat nirlaba tidak memiliki

116

kemewahan akses informasi sebagaimana birokrasi miliki,maka birokrasi dianggap sebagai sumber kekuatan yang tak terperi oleh para kandidat Pemilukada

Ketiga, Kemungkinan dimanfaatkannya keahlian teknis yang dimiliki oleh birokrat dalam birokrasi merupakan alasan lain mengapa mereka pantas untuk dilibatkan dalam kontestasi politik di daerah. Masyarakat tidak dapat mengelak bahwa birokrasi memiliki beraneka ragam keahlian teknis yang sangat diperlukan dalam pelbagai macam hal kebutuhan sehari-hari, terutama dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Memanipulasi data pemilih sampai dengan mengundang hantu hantu pemilih ghost voters menjadi pekerjaan yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh birokrasi. Bukan hanya itu, meniadakan kartu pemilih bagi kelompok oposisi nonpendukung dukungan birokrasi pun bukan perkara sulit untuk dilakukan. Maka dari itu sulit kiranya menampikkan kenetralan birokrasi bila mereka dapat melakukan ini semua.

Keempat, Ada faktor internal berupa kepentingan individu PNS yang partisan untuk mobilitas karir. Adanya vested-interest berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir/jabatan menjadi alasan beberapa birokrat berpolitik dalam Pemilukada. Walaupun dampaknya bisa 'menggusur' posisi birokrat profesional yang independen (nonpartisan). Lain dari itu, sebagian birokrat berpolitik berspekulasi dengan

117

harapan jika kandidat yang didukung menang, maka birokrat tersebut akan mendapat posisi yang lebih penting dikemudian hari.

Kelima, Masih kuatnya budaya patron-client menyebabkan PNS yang loyal akan membela habis-habisan atasannya yang menjadi kandidat dalam Pemilukada Selain itu, ada juga tarikan kepentingan jaringan 'bisnis dan politik dari shadow government in bureaucracy64

c. Peran sebagai interpreter kebijakan Hampir di pastikan bahwa seluruh produk (output) keputusan atau kebijakan dari legislatif adalah masih dalam tataran global belum terperinci secara teknis, kebijakan yang global tersebut tentu tidak langsung dapat dijalankan dalam penyelenggaraan Negara sehingga agar keputusan tersebut dapat di implementasi maka birokrasi lah yang membuat tafsiran tersebut secara teknis. Peranan birokrasi sebagai interpreter kebijakan membuktikan bahwa birokrasi jelas sering berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan peneliti bahwa , tindakan yang dilakukan para birokrat sering dijadikan contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan kebijakan. Peristiwa tersebut tentu dapat menjadi

Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada Di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008) Muh. Amin, La Ode (2013-1009) 64

118

kekuatan birokrasi dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Hal ini

terlihat oleh pemaparan St. Aisya: “program pemerintah pasti kami yang jalankan, terkhusus bidang saya yakni pendidikan, misalnya dana BOS, kami selaku guru disekolah tentunya menjalankan program itu, kemudian mensosialisasikan kepada murid dan juga guru disekolah”65 Program tersebut yang dijalankan dengan sangat baik oleh pihak sekolah, tentunya menarik simpatik masyarakat. Hal ini terlihat dengan sangat membantunya program tersebut. Sebab sangatlah bermanfaat dirasakan bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi jalan mudahnya masyarakat untuk dimobilisasi oleh pihak birokrasi. Senada dengan tanggapan peneliti St aisya kembali melanjutkan: “program itu, buat warga merasa pak ilham yang jalankan, jadi kalo bukan pak danny penggantinya, orang tua murid takut kalo programnya di hentikan”66

Pernyataan tersebut membuat peneliti menguatkan asumsinya, dengan melihat program-program yang dijalankan para birokrat untuk mengimplementasikan kebijakan berfungsi ganda. Selain sebagai bentuk implementasi , juga dapat berfungsi sebagai lahan sosialisasi. Peranan birokrasi pada poin ini memperlihatkan hubungan interaksi antara birokrasi dan masyarakat yang saling berhubungan, saling menguntungkan, dan sulit terpisahkan. Peluang inilah yang sekiranya

65 66

Hasil wawancara terhadap guru SD (yang tidak ingin di tuliskan nama sekolahnya) ibid

119

dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk memobilisasi masyarakat kota Makassar. d. Peran sebagai eksekutor kebijakan Keputusan politik yang di keluarkan oleh parlemen atau lembaga legislatif dapat berjalan di tengah masyarakat maka birokrasi bertugas mengimplementasikan keputusan-keputusan itu, dalam hal ini birokrasi dapat bertindak atas nama Negara berdasarkan kewenangan yang di atur olehh negara. Poin sebelumnya yang menjelaskan mengenai perincian kebijakan yang dilakukan oleh pihak birokrasi, kemudian ditegaskan pada poin ini. Peranan tersebut sangatlah dilegalkan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh Negara. Hal ini menjadikan birokrasi mampu bebas mengekspresikan bentuk mobilisasi terhadap masyarakat dengan rapi. Kegiatan implementasi kebijakan dapat dijadikan alasan birokrasi melakukan fungsi ganda, yakni sosialisasi. Perintah satu komando terhadap pejabat birokrasi sebelumnya juga senada dengan yang dinyatakan oleh ibu St. aisya, beliau menyatakan: “kami selaku guru sering melakukan upacara tiap minggulah kirakira di kantor walikota. Kegiatan itu rutin dilakukan menjelang pemilihan walikota.Sehingga ajakan untuk mengajak orang terdekat memilih pak danny juga sering saya terima. Istilah sertifikasi sering dijadikan ancaman buat kami agar mendukung pak danny, hal inilah yang membuat kami juga turut membantu mensosialisasikan pak danny, dan memilihnya juga.”67

67

ibid 120

Peneliti kembali menanyakan bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi yang pihak anda lakukan? “respon masyarakat sangat baik, bentuk sosialisasi kamikan tidak terlalu memaksa, Cuma cerita-cerita dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak perlu curiga, justru rasa simpatiknyalah yang bertambah”68. Pernyataan tersebut membuktikan kepada peneliti, bahwa peran sebagai eksekutor kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, merupakan peranan yang kuat. Peranan ini tentu saja menjadikan birokrasi sebagai unsur yang kuat dalam memobilisasi masyarakat. Apalagi bersama legalitas yang dimilikinya. Legalitas yang dimiliki oleh pihak birokrasi menjadikan masyarakat tidak berfikir negatif dalam bentuk sosialisasi serta dukungan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi. Hal ini menjadikan masyarakat justru lebih simpatik terhadap kandidat sebab mendapatkan informasi dari sumber yang lebih mereka percaya, Yakni pihak birokrasi. Fenomena ini tentu menambah angka partisipasi dan kekuatan mobilisasi yang dilakukan oleh pihak birokrasi. Fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan yang erat antara birokrasi terhadap rakyat, dan juga birokrasi terhadap penguasa. e. Birokrasi dalam hubungan rakyat dan penguasa Birokrasi dalam posisinya memiliki kekuatan politis yakni posisi mereka dalam hubungan antara penguasa dengan masyarakat, dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat di butuhkan karna dia adalah sarana 68

ibid

121

penguasa untuk mengimplementasikan interest-nya dalam kehidupan rakyat. Melalui birokrasilah penguasa dari partai manapun berkuasa memerintah

rakyat

secara

efektif

serta

melakukan

pelaksanaan

kekuasaan mereka . konsepsi, ideologi, kebijakan, dan program apapun yang disusun oleh penguasa tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung pelaksanaannya oleh birokrasi. Dengan demikian kekuasaan bagi seseorang atau sebuah Partai tidak akan berarti apa-apa kalau aparatur birokrasi tidak mau melakukan tugas administratif ataupun managemen. Sudut pandang rakyat terhadap birokrasi juga sangat di butuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan publik, merekalah yang mengorganisir, pembangunan jalan, sistem pendidikan, mempertahankan Negara dari musuh, menjaga ketertiban, sarana transportasi dan sebagainya dalam konteks ini kehidupan rakyat tidak akan berjalan dengan normal apabila aparatur tidak menjalankan fungsinya. Peranan sebagai jembatan antara penguasa dan rakyat menjadikan birokrasi mudah dimobilisasi oleh penguasa, kemudian birokrasi pun mudah memobilisasi masyarakat. Hal ini senada dengan pengakuan warga kota makassar Menurut Asmawati: “Alasan saya memilih disebabkan karena adanya desakan keluarga yang bekerja sebagai camat yang mengajak seluruh keluarga agar mendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, katanya atas perintah walikota”.69

69


122

Senada dengan Asmawati, Mantasia selaku warga kota Makassar juga menyatakan: “para pegawai kelurahan turut serta membantu bapak ilham arief sirajuddin diawali sebelumnya pada pemilihan gubernur dengan membagikan kartu semangat baru, kemudian berlanjut dengan sosialisasi kandidat Danny Pomanto dan Syamsu Rizal oleh staf kelurahan tempat ia berdomisili”. 70 Pernyataan warga tersebut merupakan sebuah ironi dalam sistem berdemokrasi Negara kita. negara yang hari ini masih terdapat berbagai bentuk kecurangan. sebab bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh pihak birokrat tersebut dapat mengubah sikap memilih masyarakat. hal ini berdasarkan asumsi peneliti terjadi akibat masyarakat yang merasa harus melakukan tindakan balas budi terhadap anggota birokrat yang sering berinteraksi dengannya dan memberi sumbangsih yang banyak dalam kehidupan masyarakat. Alasan balas budi bukan sebagai alasan tunggal masyarakat mampu melakukan hal demikian, sebab simpatik masyarakat yang terus dikontrol oleh pihak birokrasipun juga penyebabnya.hal ini menjadikan birokrasi mampu memobilisasi masyarakat, dengan komando dari walikota selaku

pejabat

pemerintahan.

Pada

pemaparan

tersebut

peneliti

berasumsi birokrasi memang merupakan jembatan antara penguasa dan rakyat. Hal ini menjadikan penguasa tidak lagi bekerja dengan berat untuk memobilisasi masyarakat.

70

Hasil wawancara terhadap masyarakat kota Makassar pada tanggal (27/04/2014)

123

Kinerja

yang

dilakukan

Birokrasi

dengan

menyalahgunakan

peranannya selaku anggota birokrat adalah hal yang tidak sesuai aturan namun tetap dijalankan. Hal ini menjadikan peneliti berasumsi, sistem berdemokrasi Negara kita yang sudah semakin memburuk, disebabkan haus kekuasaan oleh pemimpin. Hal tersebut terlihat dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan. Berbagai

tindakan

tersebut

dilakukan

dengan

tujuan

mensejahterahkan pribadi masing-masing. Sehingga,pelanggaran tersebut berlangsung terus menerus. Tindakan para birokrat mensosialisasikan kandidat dengan membonceng kebijakan publik (free riding), merupakan temuan peneliti mengenai kinerja birokrasi hari ini. aksi kampanye serta mobilisasi terhadap masyarakat memperlihatkan ketidak netralan dari pihak birokrat. sehingga kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang seolah-olah untuk kepentingan rakyat sebenarnya hanya kemasan untuk kepentingan kelompok tertentu. Penjelasan mengenai kinerja Birokrasi tersebut yang sangat berperan aktif dalam pesta demokrasi merupakan hal yang sangat menarik dalam kajian ini. sehingga membuat peneliti

membandingkan

seberapa kuat peranan partai politik dalam memobilisasi masyarakat dan seberapa kuat pula birokrasi melakukan hal yang sama. Hal tersebut menjadikan peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai apa kekurangan dan kelebihan dari Partai Politik dan Birokrasi sekaligus mengambarkan mengenai perbandingan kekuatan keduanya.

124

C. Perbandingan Partai Politik dan Birokrasi Partai politik dan Birokrasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan kekuatannya untuk memperoleh dukungan dengan kemampuannya yang sama-sama dapat memobilisasi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dibalik kemenangan Walikota Makassar. Sehingga dalam perbandingan kekuatan keduanya dalam memobilisasi Mayarakat, peneliti menggunakan barometer dari teori yang dikemukakan oleh Mitchell, agle dan wood. mitchell , agle dan wood mengajukan alternatif atribut yang perlu di perhatikan pada setiap pemangku kepentingan jika memang benar-benar ingin mengerti mengenai “the principle of who or what really counts”. Sehingga atribut yang perlu di cermati adalah 3 atribut yakni kekuasaan (power), legalitas (legitimacy), dan desakan (urgentcy). Tiga atribut ini di gunakan

sebagai dasar untuk melakukan pengklasifikasian terhadap

pemangku kepentingan (stakeholder classes):pemangku kepentingan laten (latent stakeholder) hanya memiliki salah satu saja dari tiga atribut yang ada, pemangku kepentingan ekspektan (expectant stakeholder) memiliki dua atribut dan akhirnya pemangku kepentingan definitif (definitif stakeholder) memiliki semua tiga atribut, sehingga tiga atribut itu di klasifikasikan menjadi tujuh jenis pemangku kepentingan. Berdasarkan paparan tersebut secara teoritis dan fungsinya ketiga hal tersebut dimiliki oleh Partai politik dan Birokrasi. sehingga menjadikan partai politik dan birokrasi sebagai definitive stakeholder, namun yang

125

menjadi titik ukuran adalah, seberapa kuat kekuasaan (power) , legalitas (legitimacy) dan desakan (urgentcy) yang dimiliki oleh keduanya dan seberapa efektif tiga unsur tersebut mampu memobilisasi Masyarakat. a. Kekuasaan (Power) Pertama, dalam teori ini mengemukakan mengenai kekuasaan (Power). kekuasaan (power) dalam hal ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh Partai Politik dan Birokrasi, untuk mempengaruhi sikap memilih masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa: “salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian

jabatan

politik

melalui

mekanisme

demokrasi

dengan

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”, sehingga terang menyatakan partai politik adalah mesin politik yang bertujuan untuk merekrut kader yang berasal dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi, hal tersebut merupakan kekuatan atas kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik yang sah dalam undangundang sebagai mesin politik untuk memenangkan kader dengan cara memobilisasi masyarakat agar memilih kandidat partai politik tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi partai politik , yang salah satunya dapat dilakukan dengan menjalankan fungsi lain partai

126

politik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa: “fungsi partai politik juga sebagai sarana, Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara”, sehingga partai politik dapat dijadikan sarana masyarakat untuk mencari keadilan terhadap pemerintah. Fungsi tersebut telah dijalankan oleh partai pendukung pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, yakni dengan cara merekrut bakal calon usungan partai yang telah dilakukan oleh partai Demokrat dengan melihat

elektabilitas

kandidat,

dan

mencari

dukungan

dengan

berkolaborasi dengan partai yang lain, kemudian melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut, peranan yang dilakukan partai Demokrat menurut Ahmad Reza: setelah mendapatkan pasangan yang pas sebagai usungan partai Demokrat, kami dari pihak partai tentunya memperjuangkan agar pasangan ini dapat menang,hal awal yang dilakukan adalah membagi tim yang terkadang pak danny dan dg. Ical jalan masingmasing, lalu kami pun membagi tim untuk turun bersama keduanya, untuk yang masih muda-muda jalan bersama dg. Ical mendekati anak-anak muda Makassar, kemudian yang anggota yang sudah berumur bersama pak Danny untuk mendekati kalangan-kalangan orang tua, kemudian selepas itu kami juga menyatukan tim untuk bersama pasangan ini mensosialisasikan 8 pilar yang ingin dibangun pasangan pak Danny dan dg. Ical kesetiap kecamatan dan Kelurahan bersama para anggota-anggota kami dari setiap cabang kecamatan dan kelurahan, selain itu kami juga tak lupa dengan TUHAN, sehingga pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal juga sering mendatangi Mesjid-Mesjid, sekaligus memberi sumbangan kesetiap Mesjid-Mesjid yang ia datangi, dan kamipun bersamanya dalam mengawal setiap sosialisasi program kemasyarakat, kemudian saat pak Danny dan Dg.ical bersama tim 127

lain mensosialisasikan program, kami selebihnya bersama anggota partai tiap cabang kelurahan dan kecamatan membagikan kartu DP care kesetiap RT/ RW, sekaligus mensosialisasikan program pembangunan setiap lorong, dan sampah ditukar beras, pokoknya semua anggota turun tangan setiap stiker, spanduk, kami sebar di lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, dan yang memiliki kendaraan bermobil ataupun motor pasti kami brending, selain itu ada juga organisasi-organisasi kecil milik demokrat misalnya pemuda pancasila, dan komunitas bemor serta organisasiorganisasi lainnya, pokoknya semua kami mandatkan untuk mendukung dan mensosialisasikan pasangan ini dan juga turut membantu pihaak partai saat sosialisasi kemarin, yah begitulah perjuangan kami.”71 Penjelasan mengenai Fungsi Parpol, dan pengimplementasiannya oleh partai Demokrat tersebut merupakan landasan yang menjelaskan bagaimana tugas dan peranan partai politik dalam Undang-undang, yang terang menjelaskan proses, tahap,cara, serta teori untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, yang sangat berbanding terbalik dengan undangundang yang mengatur atas fungsi Birokrasi. Birokrasi pemerintahan tidak di benarkan untuk menyatakan dukungan secara terang-terangan ataupun diam-diam baik di dalam lingkup kerja , keluarga atau masyarakat dan juga tidak melibatkan diri dan tidak melakukan keberpihakan serta tidak membantu salah satu partai politik atau kandidat yang bersaing dalam pemilukada sebagaimana yang di nyatakan dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawi negri sipil pada pasal 4 ayat 12 menyatakan bahwa:

71


128

“setiap PNS dilarang memberi dukungan kepada calon Presiden /wakil presiden , DPR, DPD, Dan DPRD”. Sehingga para birokrat tak memiliki kekuatan secara legal untuk ikut serta hingga memobilisasi masyarakat, namun apakah hal mendasar yang menyebabkan walikota Makassar masih tidak mempercayai secara penuh efektifitas partai politik hingga menambahkan bantuan lain untuk memobilisasi masyarakat yakni dengan menggunakan kekuatan birokrasi. Birokrasi dalam posisinya memiliki kekuatan politis yakni posisi mereka dalam hubungan antara penguasa dengan masyarakat, dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat di butuhkan karna dia adalah sarana penguasa untuk mengimplementasikan interestnya dalam kehidupan rakyat. Melalui birokrasilah penguasa dari partai manapun berkuasa memerintah

rakyat

secara

efektif

serta

melakukan

pelaksanaan

kekuasaan mereka . konsepsi, ideology, kebijakan, dan program apapun yang disusun oleh penguasa tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung pelaksanaannya oleh birokrasi. Dengan demikian kekuasaan bagi seseorang atau sebuah Partai tidak akan berarti apa-apa kalau aparatur birokrasi tidak mau melakukan tugas administratif ataupun managemen. Sudut pandang rakyat terhadap birokrasi juga sangat di butuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan publik, merekalah yang mengorganisir, pembangunan jalan, sistem pendidikan, mempertahankan Negara dari musuh, menjaga ketertiban, sarana transportasi dan

129

sebagainya dalam konteks ini kehidupan rakyat tidak akan berjalan dengan normal apabila aparatur tidak menjalankan fungsinya. Kepemilikian aset kekuasaan yang sangat besar, peranan yang spesifik dan juga multifungsi, serta posisi yang strategis inilah maka terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of authority) yang amat besar oleh birokrasi baik secara institusional maupun individual. menurut Mastatang SE: “pada instansi-instansi pemerintahan tak jarang ditemui para atasan yang menginstruksikan bawahannya untuk memilih kandidat usungan walikota, sebab apabila kami selaku bawahan menolak maka siap-siap untuk dipindahkan, sehingga mau tidak mau, kamipun menginstruksikan keluarga, tetangga dan teman terdekat untuk memilih kandidat tersebut, sebab sebelumnya kamipun telah didata untuk memperkirakan jumlah keluarga, tetangga dan kerabat yang mampu kami mobilisasi, dan jika kurang dari perkiraan maka akan disingkirkan, selain itu kami juga sebelumnya diminta untuk mengumpulkan kartu identitas yang dapat kami jangkau untuk di setor sebagai suara pemilih, untuk meningkatkan elektabilitas kandidat agar mampu bersaing dalam arena pemilihan umum”72 .

Masyarakat yang tak mampu berbuat banyak tanpa adanya Birokrasi

akan

mudah

termobilisasi,

menurut

Haris

SE

yang

menambahkan: “kami selaku anggota birokrasi, bukan hanya dimintai kartu identitas penduduk, melainkan juga mengajak warga yang datang mengurus apapun dikelurahan untuk memilih pasangan tersebut, kamipun juga diminta agar mengunstruksikan setiap ketua RT/ RW setempat agar menginstruksikan warganya untuk memilih Danny Pomanto, dan jika tiap ketua RT/ RW menolak maka segala bentuk bantuan diwilayahnya serta anggaran dana akan mandek, bahkan kami juga dimintai untuk membagikan selebaran serta kartu peduli Danny Pomanto kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan bersama dengan pendataan rumah warga yang betul-betul akan memilih 72

ibid

130

kandidat tersebut, selain itu, ada pihak yang sampai mengancam warga jika tidak memilih pasangan tersebut maka, akan ditarik bantuan-bantuan yang dimilikinya dari pemerintah setempat”73.

Peranan ganda atas Birokrasi yang dilarang oleh Undang-Undang namun disahkan oleh Pimpinan merupakan hal yang sangat tumpang tindih proses pengimplementasiannya dalam sistem berdemokrasi di Indonesia, sehingga meskipun kekuasaannya tidak sah namun tetap dapat memobilisasi dan menjangkau Masyarakat. Kekuatan yang dimiliki oleh kedua aspek tersebut dalam hal ini Partai Politik dan Birokrasi dalam memobilisasi masyarakat berdasarkan unsur kekuatan atas kekuasaan yang dimilikinya masing-masing dapat menjadi acuan untuk mengukur hubungan kedua kekuatan tersebut terhadap masyarakat, sebab semakin erat hubungannya terhadap masyarakat maka pengaruhnya dalam memobilisasi masyarakat juga akan

semakin

nampak,

sehingga

barometer

selanjutnya

akan

menjelaskan mengenai legalitas (legitimacy) yang dimiliki oleh partai politik dan birokrasi. b. Legalitas (Legitimacy) legalitas (legitimacy), merupakan legalitas hubungan yang dimiliki antara Partai Politik dan Birokrasi terhadap masyarakat, kekuasaan atas legitimasi ini berasal dari jabatan dalam struktur organisasi yang memiliki

73

ibid

131

otoritas formal untuk mengendalikan

dan menggunakan sumber daya

organisasi. Legalitas hubungan antara partai politik dan masyarakat, telah diatur didalam Undang-undang fungsi Parpol itu sendiri, yakni, sebagai Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara,

kemudian

menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara serta berfungsi sebagai partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Legalitas yang dimiliki oleh Partai Politik sekiranya dapat memberikan jalan bagi setiap kandidat untuk memenangkan Pemilihan Umum, namun yang terjadi adalah terdapat fungsi-fungsi partai yang tidak dijalankan dengan baik, dimulai dengan perekrutan kandidat oleh partai Demokrat, hingga sosialisasi partai ke Masyarakat yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat, menurut Asmawati: “saya tidak tahu Partai apa yang mendukung Pak Danny Pomanto dan daeng ical waktu Pemilihan walikota, yang saya tahu saya pilih kemarin karna diajak sama keluargaku yang camat, katanya bede’ instruksinya walikota”.74 74


132

Pendapat ibu Asmawati tersebut menjelaskan mengenai fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan PBB masih belum efektif. Senada dengan ibu Asmawati, ibu Ervina menambahkan: “saya tidak tahu juga partai apakah yang dukung Pak Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, kadang kalo saya ingat-ingat Balighonya palingan itu fotonya yang taro tangan di dada terus diatas fotonya ada fotonya pak Ilham, karna biar juga apa Partainya tidak mempengaruhiji, yang lebih berpengaruh itu calonnya siapa, terus yang bagaimana kemasyarakat, dan kalo bisa yang rajin bagibagi sembako, lebih bermanfaat dirasa ketimbang kerjanya partai, apakah itu kerjanya partai ?"75

Legalitas hubungan yang dimiliki oleh Partai politik terhadap Masyarakat, berbeda dengan legalitas hubungan yang dimiliki oleh para birokrat dengan masyarakat kota Makassar, Birokrasi setidaknya memiliki 4 tugas dalam penyelenggaraan Negara, yakni : peran dalam proses input, birokrasi dapat berperan memberi usulan dan pendapat kepada lembaga legislative untuk diproses kebijakan (polcy) ataupun peraturan (regulation). Dalam proses ini birokrasi berperan seperti kelompok kepentingan (intrest group) maupun kelompok penekan (pressure group) , kemudian peran dalam proses legislative, birokrasi memiliki berbagai aset informasi yang sangat di butuhkan dalam pengambilan keputusan pada lembaga

legislatif

maka

institusi

birokrasi

yang

terikat

dengan

pembahasan suatu rancangan keputusan biasanya di mintai pendapat dan klarifikasi sebelum keputusan (baik berupa kebijakan atau peraturan) itu di tetapkan, lalu peran sebagai interpreter kebijakan. 75

ibid

133

Birokrasi dalam peranannya sebagai interpreter kebijakan dapat merincikan secara teknis seluruh (output) keputusan dan kebijakan yang masih dalam tataran global. sebab, kebijakan yang global tersebut tentu tidak langsung dapat dijalankan dalam penyelenggaraan Negara sehingga agar keputusan tersebut dapat di implementasi maka birokrasilah yang membuat tafsiran tersebut secara teknis. Kemudian, birokrasi berperan sebagai eksekutor kebijakan.Keputusan politik yang di keluarkan oleh parlemen atau lembaga legislatif dapat berjalan di tengah masyarakat maka birokrasi bertugas mengimplementasikan keputusan-keputusan itu. Dan yang terakhir birokrasi memiliki hubungan dengan rakyat dan penguasa, birokrasi dalam posisinya memiliki kekuatan politis yakni posisi mereka dalam hubungan antara penguasa dengan masyarakat, dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat di butuhkan karna dia adalah sarana penguasa untuk mengimplementasikan interestnya dalam kehidupan rakyat, lalu sudut pandang rakyat terhadap birokrasi juga sangat di butuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan publik. Hal tersebut dapat menjadi alasan utama kenapa rakyat lebih memilih untuk termobilisasi dengan pejabat birokrasi ketimbang terhadap Partai Politik. Menurut Mastatang SE: “memanfaatkan pihak Birokrasi adalah salah satu kunci kemudahan kandidat dapat menang, karena kami para birokrat sebelum pemilihan diminta untuk memberikan fotocopy KTP ataupun kartu identitas Masyarakat lainnya untuk membantu menggalang suara dan menaikkan elektabilitas kandidat kepada masyarakat, apalagi

134

dalam kartu identitas warga banyak nomor telepon sehingga memudahkan terjadinya kampanye lewat telpon seluler”. 76 Akses yang dimiliki oleh para birokrat terhadap masyarakat membuat para birokrat mudah menjangkau dan memobilisasi masyarakat, hal inilah yang menyebabkan ibu maemunah memilih pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal menurutnya: “saya pilih pasangan Pak Danny Pomanto dan Syamsu Rizal karena adanya ancaman dari ketua RT katanya bede pihak kelurahan bilang, subsidi yang diterima keluargaku selama ini Cuma dimasanya Pak Ilham jadi, kalo bukan Pak Danny lanjutkan tidak jalanmi lagi subsidi, makanya saya pilih Pak Danny supaya subsidi jalan lagi”.77

Legalitas yang dimiliki oleh Partai politik dan birokrasi untuk memobilisasi masyarakat dalam hubungannya terhadap masyarakat, tentu memiliki pengaruh besar terhadap sifat memilih masyarakat, sehingga dalam barometer ini menambahkan desakan (urgentcy) sebagai konklusi atas perbandingan kekuatan kedua aspek tersebut dalam memobilisasi Masyarakat. c. Desakan (Urgentcy) Desakan (urgentcy), merupakan tindakan yang mendesak, yang dapat dilakukan baik partai politik dan birokrasi dalam meng-klaim masyarakat untuk mendesak melakukan keinginan dari kedua sumber kekuatan ini, dalam kajian ini memperlihatkan seberapa kuat klaim yang dapat dilakukan oleh partai politik dan birokrasi dalam memobilisasi

76 77

Wawancara terhadap birokrat kota Makassar pada tanggal (05/04/2014) Wawancara terhadap masyarakat Kota Makassar pada tanggal (10/04/2014)

135

masyarakat kota Makassar untuk memenangkan pemilihan Walikota Makassar. Kekuasaan (Power) dan legalitas (legitimacy) yang berbeda antara partai

politik

dan

birokrasi

terhadap

masyarakat

kota

Makassar

menjadikan desakan (urgentcy) kedua aspek tersebut juga berbeda, kekuatan partai politik yang seyogyanya dapat menjadikan partai politik sebagai

mesin

politik

untuk

mengahasilkan

kader

yang

dapat

berpartisipasi dalam pesta demokrasi menjadi tidak efektif lagi setelah partai politik kota Makassar tidak lagi menjalankan fungsi-fungsinya secara total, meskipun para kader telah berusaha semaksimal mungkin namun

perubahan

sikap

masyarakat

yang

tidak

dapat

dikontrol

menjadikan partai politik semakin ditinggalkan dan sulit menjangkau masyarakat, seperti halnya yang dikatakan oleh Ronny, menurutnya: “partai demokrat akan terus berjuang sekuat tenaga kami para kadernya untuk bertahan ditengah-tengah masyarakat yang semakin cerdas dengan meningkatkan kapasitas, dan jiwa peduli rakyat, karena partai demokrat hadir untuk rakyat, namun sekarang rakyat sudah semakin modern, mungkin dulu modern sepuluh ribu, sekarang tigapuluh ribu, jadi kami tidak ingin mengikuti budaya tersebut, sehingga meskipun partai tertinggal namun kami tetap bangga, kami hanya ingin memenangkan hati rakyat, bukan kantong rakyat”78

Penjelasan

Ronny

selaku

kader

DPC

partai

Demokrat,

memperlihatkan kesalahan bukan hanya terjadi akibat kurangnya pemanfaatan

78

fungsi

partai

melainkan

masyarakat

yang

semakin

Wawancara terhadap kader DPC partai Demokrat kota Makassar

136

Transaksional, selain semakin Transaksional menurutnya juga disebabkan pengaruh lain yang membuat Partai politik kurang efektif, menurutnya yang bercermin dari pemilihan Legislatif kemarin: “bukan hanya masalah masyarakat yang buat partai tertinggal, tetapi karena faktor pejabat tinggi, misalnya KPU, suara dari masyarakat yang sudah kita kawal masih aman sebekumnya, namun saat masuk di KPU tiba-tiba bermasalah, semestinya kaalo bermasalah di KPU, harusnya dikembalikan lagi ke Masyarakat, bukan malah diselesaikan di Atas, dalam hal ini tetap di KPU, jadi semestinya diteliti lagi itu penyebabnya”79

fungsi yang dimiliki oleh Partai politik yang kurang efektif berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh birokrasi yang selalu melakukan interaksi dengan masyarakat, sehingga para birokrat mampu menjangkau dan mengendalikan perubahan sikap masyarakat, hal ini disebabkan adanya hubungan simbiosis mutualisme yang berlangsung diantara para birokrat dan masyarakat. Menurut Mastatang SE: “memanfaatkan pihak Birokrasi adalah salah satu kunci kemudahan kandidat dapat menang, karena kami para Birokrat negara memiliki tugas yang selalu berhubungan dengan Masyarakat, intensitas pertemuan yang sering dapat kami gunakan untuk mensosialisasikan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, sehingga masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan kinerja kandidat serta berbagai media iklan kandidat lain hanya mengenal satu kandidat, yaitu kandidat yang sering kami sosialisasikan, selain itu untuk masyarakat menengah kebawah yang sering memperhatikan kandidat, terkadang diberi ancaman dari pihakpihak birokrat, dengan iming-iming pencabutan subsidi dan segala bentuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah”.80

79 80

ibid Wawancara terhadap birokrat kota Makassar pada tanggal (05/04/2014)

137

Birokrasi sangat di butuhkan sebagai lembaga yang melakukan pelayanan publik, merekalah yang mengorganisir pembangunan jalan, sistem pendidikan, mempertahankan Negara dari musuh, menjaga ketertiban, sarana transportasi dan sebagainya sehingga dalam konteks ini kehidupan rakyat tidak akan berjalan dengan normal apabila aparatur tidak menjalankan fungsinya. Sehingga menjadikan Desakan (urgentcy) yang dimiliki oleh kedua aspek ini dalam memobilisasi masyarakat dapat terlihat dengan hubungannya terhadap masyarakat, semakin erat hubungan keduanya maka semakin mendesak (urgent) untuk diutamakan.

138

BAB VI PENUTUP Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan atas permasalahan yang di teliti dan dipaparkan sebelumnya, bergandengan dengan saran yang diberikan terhadap objek penelitian. Materi, tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. a. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian perbandingan kekuatan partai politik dan birokrasi, peneliti dapat menarik kesimpulan. Yakni, berdasarkan barometer teori pemangku kepentingan yang berasaskan kekuasaan (power), legalitas (legitimacy) dan desakan (urgentcy) yang dimiliki oleh partai politik dan birokrasi, hal tersebut merupakan alat untuk melakukan mobilisasi terhadap masyarakat. Sehingga, secara struktural peranan mobilisasi dimiliki dan dilegalkan untuk dilakukan oleh pihak partai politik. Namun, tidak dilegalkan oleh pihak birokrasi, meskipun, hal tersebut kuat secara struktur oleh kinerja birokrasi. Namun,

lemah secara struktur

seiring melemahnya fungsi partai politik. fenomena tersebut disebabkan intentitas interaksi, dan sosialisasi yang dilakukan partai politik sangat kurang. Kemudian, hal tersebut berbanding terbalik dengan karakter pemilih yang dinamis, sehingga fungsi serta kehadiran partai politik tidak dirasakan oleh masyarakat. Hal

139

tersebut berbanding terbalik dengan fungsi serta keberadaan birokrasi yang intensitas interaksinya lebih sering dengan masyarakat. Serta, fungsinya yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadikan desakan (urgency) yang diterima masyarakat terhadap kedua objek tersebut juga berbeda. sebab semakin transaksionalnya masyarakat kota Makassar, menjadikannya termobilisasi oleh pihak yang lebih memberinya banyak keuntungan dan lebih berperan dalam kehidupannya dibandingkan pihak yang sebaliknya. b. Saran Selain kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran terhadap partai politik dan birokrasi kota Makassar. 1. Partai politik, hendaknya mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal, dan lebih sering melakukan interaksi untuk menunjukkan kehadiran serta fungsi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan hal tersebut dilaksanakan sebaiknya pada setiap waktu, bukan berdasarkan momentum pesta demokrasi semata. Agar menimbulkan minat dan ketertarikan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. 2. Sedangkan bagi birokrasi kota Makassar, sekiranya mampu menciptakan suasana yang baru dalam pesta demokrasi, dengan membatasi diri setiap personal masing-masing baik bawahan ataupun atasan agar bersikap se-netral mungkin

140

dalam momentum pesta demokrasi, untuk menciptakan sistem demokrasi yang diharapkan lebih baik lagi. 3. Masyarakat lebih diharapkan selektif dalam memilih pemimpin, dan juga agar menghilangkan sikap pemilih yang transaksional, dan lebih cenderung menjadi pemilih yang cerdas.

141

DAFTAR PUSTAKA

BUKU: Almond dan Powell Jr,Op.cit.,hlm 256. suwarsono Muhammad. 2013 Strategi Pemerintahan. Erlangga. Yogyakarta Arsyad, Rahmad M..(2014). “Perang Kota”. Studi politik local dan kontestasi elite boneka. Resist Book. Makassar. Asshiddiqie, Jimly, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Batinggi, Achmad 1999, "Manajemen Pelayanan Umum", Materi Pokok: IPEM 4429,Universitas Terbuka. Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Bunging, Burhan. 2004. Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Freeman (1984:31) suwarsono Muhammad. 2013 Strategi Pemerintahan. Erlangga. Yogyakarta Gafar, Affan,1999,“Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi”. Pustaka Pelajar Giddens, Anthony.2010. Teori Strukturasi. Halaman 23. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta. Harahap, Yahya Mohamad. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bhakti. Bandung Hegel

(the civil society). suwarsono Muhammad Pemerintahan. Erlangga. Yogyakarta

2013

Strategi

Mitchell, agle, dan wood( 1997:872_82). suwarsono Muhammad. 2013 Strategi Pemerintahan. Erlangga. Yogyakarta Nursal, Adman ,2004,“Political Marketing: strategi memenangkan pemilu sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

142

Nutt dan backoff (1992:26-51) suwarsono Muhammad. 2013 Strategi Pemerintahan. Erlangga. Yogyakarta Prasetya, Irwan 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI. Santoso P. B. (1997).Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural.Jakarta:RajaGrafindo Persada Scholder, Peter, 2003 Strategi Politik, Friedrich-Naumann-Stiftung,. Hal 69Rakyat Siagian, Sondang. Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya, (Jakarta;GhaliaIndonesia, 1994), hal.35-81, dikutip oleh Safri Nugraha, dkk. Thoha, Miftah, 1991, "Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi", Yogyakarta: MW Mandala Thoha, Miftah, 2012, Birokrasi dan politik di Indonesia.., Rajawali Pers 2

Weber, Max 2005 De Tocqueville, Alexis .Tentang Revolusi, Demokrasi dan masyarakat.Penerbit Yayasan Obor Jakarta. Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Media Pressindo. Yogyakarta

INTERNET: R. H. Soltau http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-partaipolitik-menurut-ahli.html (diakses 09/02/2014) l indenberg(1981;di kutip dari brugha dan varvasovszky,2000:241)(diakses 01/02/2014) http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi. (diakses 06/03/2014) http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/strategi-politik.html (diakses pada kamis 06/03/2014) http://id.wikipedia.org/wiki/Danny_Pomanto (diakses 09-03-2014)

143

http://www.pilihdia.com/author/pilihdia/page/2/(diakses09-03-2014) http://www.interzonenews.co/2013/08/05/jelang-lebaran-produk-imporbayar-2-x-dp-100-persen/(diakses09/03/2014) http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat (diakses pada 13/3/2014) http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang(diaksespada 13/03/2014) http://johnpau.wordpress.com/2011/06/10/nicolo-machiavelli/(diakses

21-

03-2014) SKRIPSI: Netralitas Birokrat Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dalam Pemilukada Di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008) Muh. Amin, La Ode (2013-10-09). Strategi Politik Partai Demokrat dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2012 di Kota Makassar. Muh. Adhim Fauzan (2013-10-09) Relasi Birokrasi Dan Politik (Studi Tentang Soliditas Birokrasi Pada Pra dan Pasca Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2010) Bayu A. Wirawan.

144

BAB I PENDAHULUAN. Organisasi pemerintah di bawah Presiden di Negara-negara yang. menganut sistem demokrasi ada dua macam. Yakni, departemen yang di

Recommend Documents