BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah. Negara yang sah pada
umumnya memiliki
kedaulatan. Negara merupakan organisasi badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 1 Untuk menjamin keamanan dan ketentraman dalam suatu negara maka dibentuk suatu lembaga negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Di Negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk suatu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketentraman dalam negeri yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat dengan Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembagayang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah . Polisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan
1
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-negara-unsur.html diakses pada tanggal 10 November 2016
1 Universitas Sumatera Utara
Legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama polisi ialah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. 2 Sejarah terbentuknya polri sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Kemudian dilanjutkan pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan yang diambil dari orang pribumi, kemudian berlanjut lagi dengan masa pendudukan jepang . Pada masa jepang, dibagi wilayah kepolisian Indonesia dengan Jawa dan Madura yang berpusat di jakarta, Kepolisian sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah indonesia timur berpusat di Makassar dan kepolisian Kalimantan sampai pada akhirnya sampai kepada masa Reformasi. Pada masa reformasi banyak perubahan yang begitu besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan pemerintahan Reformasi dibawah pimpinan B.J Habibie ditengah maraknya tuntutan masyarakat dalam reformasi, muncul tuntutan agar ABRI dipisahkan dari Polri dengan alasan polri harus menjadi lembaga profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Tanggal 5 Oktober muncul perdebatan sekitaran Presiden yang inginkan pemisahan ABRI dan Polri dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Sejak 1 April Polri ditempatkan dibawah Dephankam. Setahun kemudian, 2
Mahmul Mulyadi, kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, (Medan,2009)hal.40
2 Universitas Sumatera Utara
keluarlah TAP MPR No.VI/2000 serta ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran Polri. Kemandirian Polri dibawah presiden secara langsung dan segera melakukan Reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat, dan professional masih ada banyak perubahan sampai dengan terwujudnya Polri saat ini. 3 Keinginan untuk menegakkan hukum yang salah satunya bertujuan menegakkan kedisiplinan yang lebih baik dalam masyarakat. Di tengah-tengah perjuangan menegakkan kedisiplinan yang lebih baik dalam masyarakat, maka muncul berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan pesimisme publik atas penegakan kedisiplinan yang lebih baik. Permasalahan yang muncul misalnya pelanggaran kedisiplinan yang notabenenya dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Munculnya berbagai kasus juga disertai dengan kinerja kepolisian yang dianggap masyarakat masih kurang dan tidak sesuai dengan harapan publik. Kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan ketidak percayaan publik kepada Polisi sebagai penegak hukum dan penegak kedisiplinan dalam masyarakat. Sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga kedisiplinan dalam masyarakat di indonesia ini, Polri seharusnya juga bersikap disiplin, jujur, adil dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam mengambil sikap dan tindakan. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang
3
https: id.m.wikipedia.org./wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada Tanggal 24 Mei 2017
3 Universitas Sumatera Utara
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
penegakan
hukum,
pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Hal ini telah diatur dalam UndangUndang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,hal ini dilihat mulai dari pasal 13 sampai Pasal 19, sehingga untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada polisi maka diberikan peraturan tersendiri mengenai Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepolisian itu sendiri. Pengertian Disiplin adalah kehormatan, kehormatan erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin Anggota Kepolisian adalah kehormatan yang menunjukan kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen Anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberikan tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas karena loyalitas cenderung mengaruh pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menggunakan loyalitas tersebut. Pelaksanaan disiplin anggota Kepolisian didasarkan pada kesadaran
daripada
rasa
takut.
Dan
didasarkan
pada
komitmen
dan
loyalitas.Peraturan disiplin bagi Anggota polri disamping mengatur tata kehidupan dalam tugas juga mengatur kehidupan Anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk membina persatuan dan kesatuan serta
4
Indonesia Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 TentangKepolisianRepublik Indonesia Pasal.2
4 Universitas Sumatera Utara
meningkatkan semangat kerja dan moril diadakan peraturan disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5 Anggota Kepolisian yang melanggar kedisiplinan wajib menerima sanksi dari atasan dan hal ini telah di atur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin POLRI menyatakan bahwa kewajiban Anggota kepolisian Republik indonesia dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan Pemerintah b. Mengutamakan Kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan negara c. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan kepolisian negara republik indonesia. d. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. e. Hormat menghormati antar pemeluk agama. f. Menjunjung tinggi hak azasi manusia g. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. h. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan negara
5
Pudi Rahardi, hukum kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI(Surabaya: Laksbang Mediatrama,2007)hal.124
5 Universitas Sumatera Utara
i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat Segala yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kaitan dengan Hukum Administrasi Negara, Karena kepolisian juga merupakan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan negara, dan sudah tentu berkenaan dengan administrasi dalam kenegaraan. 6 Utrech memberikan definisi tentang Hukum Administrasi negara adalah sebagai peraturan pemerintah atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan badan pengadilan dan legislatif. 7 Administrasi Negara adalah peraturan hukum Administrasi dalam suatu negara, dan pemerintahannya dapat berjalan baik dan aman. Hukum administrasi negara menurut Utrech ialah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. Sedangkan Menurut Van Apeldoorn Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh Para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dalam ilmu hukum administrasi negara, ilmu hukum yang memiliki kedekatan dengan HAN adalah hukum tata negara. Hal ini mengingat keduanya memiliki satu lapangan yang mirip satu sama lain, yakni negara, kewenangan, para pejabat, serta rakyat. Untuk itu, perlu diperjelas batas kedua keilmuan tersebut agar mudah pembedaan dan pembatasan dengan ilmu hukum yang mempunyai lapangan yang berbeda. 6
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
7
ST.Marbun,Moh.MahfudMD,Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara(Yogyakarta:Liberty,2000)hal.7
6 Universitas Sumatera Utara
Pada awalnya, banyak pakar menganggap bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum administrasi negara hanya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Dimana yang dimaksud, hukum administrasi negara hanya mempunyai lapangan yang sama dengan hukum tata negara. Akan tetapi, yang membedakan hukum administrasi negara dilihat sebagai hukum yang khusus, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum umumnya. PrayudiAtmosudirdjomelihatadministrasinegarapadafungsinya lebihluasyakni
seperti
kehendak(strategypolicy)
yang
melaksanakandanmenyelenggarakankehendaksertakeputusan-keputusanpemerintahsecaranyata
(implementasidanmenyelenggarakanundang-undangmenurutpasal-pasalnya) sesuaidenganperaturan-peraturanpelaksanaan
yang
ditetapkan.
Untukmemperjelasmaknaadministrasinegaratersebut, PrayudiAtmosudirdjomemerincinyadalambeberapapengertianadministrasinegara yang terkaitdenganpelaksanaankebijakanpemerintahsebagaiberikut. 1. Sebagaiaparaturnegara, aparaturpemerintahan, atausebagaiinstitusipolitik (kenegaraan). 2. Administrasinegarasebagai “fungsi” atausebagaiaktivitasmelayanipemerintah, yaknisebagaikegiatan “pemerintahoperasional”. 3. Administrasinegarasebagai proses teknispenyelenggaraanundang-undang. Adapun keterkaitan Hukum Administrasi Negara dengan kepolisian merupakan suatu kesatuan yang berjalan dengan alur yang sama yang berkenaan dengan
7 Universitas Sumatera Utara
Administrasi pemerintahan . Hal ini dikarenakan subyek pelaksana dari hukum administrasi negara salah satunya ialah Anggota kepolisian yang sekaligus sebagai penegak disiplin dari hukum administrasi negara tersebut. Anggota kepolisian seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya dengan semestinya dan sesuai dengan harapan masyarakat atau publik. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan peninjauan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian ditinjau dari Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 serta Pelanggaran disiplin Anggota kepolisian ditinjau dari perspertif Hukum Administrasi negara. B. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal berikut: 1.
Bagaimana penerapan Sanksi terhadap pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian?
2.
Bagaimana Prosedur Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara ?
3.
Bagaimana Efektivitas dan Hambatan Penerapan Sanksi pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.
Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui prosedur penerapan Sanksi terhadap pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian.
8 Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mengetahui Prosedur Penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara c. Untuk mengetahui Efektivitas dan Hambatan Penerapan sanksi pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian
1. Manfaat Penulisan Manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a.
Akademis Dapat memberikan suatu bahan masukan informasi bagi kalangan
Akademis dalam bentuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam hal penerapan sanksi bagi Anggota kepolisian yang melanggar disiplin. b.
Praktis Dapat memberikan masukan bagi instansi yang terkait, dan informasi
untuk pemahaman bagi instansi negara maupun masyarakat demi meningkatkan kesadaran hukum, disiplin anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai penegak disiplin. D.
Keaslian Penulisan Skripsi yang berjudul “Prosedur Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran
Disiplin Anggota Kepolisian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”
9 Universitas Sumatera Utara
ini adalah merupakan karya sendiri yang belum pernah di tulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara sebelumnya, namun sebelumnya terdapat tulisan tulisan mengenai “Penjatuhan disiplin Polri di sekolah polisi negara” oleh Pramutyas Varentina namun substansi berbeda. Pramutyas Varentina membahas mengenai Peraturan disiplin Polri di sekolah polisi negara yang ruang lingkupnya adalah sekolah kepolisian. Sedangkan skripsi ini membahas Prosedur Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Skripsi ini disusun melalui referensi buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan Prosedur penerapan sanksi Kepolisian dan informasi dari media cetak dan media elektronik. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan, terutama secara ilmiah dan akademik. E. Tinjauan Pustaka a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas( keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat berhubungan dengan masyarakat luas. 8 b. Pengertian Hukum Administrasi negara 8
Anton Tabah,polisi budaya dan politik,(Klaten : cv.Sahabat,1996) hal. 2
10 Universitas Sumatera Utara
Hukum Administrasi negara merupakan hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara atau hubungan antara organ pemerintahan. Hukum Administrasi Negara memuat peraturan yang berkenaan dengan bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga menjalankan dan melindungi warga terhadap tindak administrasi negara, melindungi Administrasi Negara itu sendiri. 9 F. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. G.
Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan
sebagai berikut:
9
Sjahraan Basah, perlindungan hukum terhadap tindak administrasi negara ( Bandung:Alumni, 1992) hal.4
11 Universitas Sumatera Utara
BAB I
: Berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penulisan, keaslian penulisan , tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan . BAB II
: Berisi tinjauan pustaka tentang penerapan sanksi terhadap
pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian yang berguna untuk mendukung penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari : pengertian sanksi dan kepolisian, kedudukan dan tugas kepolisian, dasar hukum penerapan sanksi. BAB III : Berisi tinjauan pustaka tentang prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi negara yang berguna untuk mendukung penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari : pengertian dan tujuan hukum Administrasi Negara, dasar hukum, dan penerapan sanksi berdasarkan Hukum Administrasi Negara. BAB IV
: Berisi tentang Efektivitas dan Hambatan penerapan sanksi
terhadap pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian yang berguna untuk mendukung penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari : efektivitas penerapan sanksi dan hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin Anggota kepolisian serta upaya mengatasi hambatan di dalam penerapan Sanksi pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian. BAB V
: Berisi tentang penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran
dari garis-garis besar pokok pembahasan pada bab selanjutnya.
12 Universitas Sumatera Utara
