BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang
Dasar 1945 BAB III Pasal 32 berbunyi ; “Pemerintah Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia” menjelaskan kebudayaan Bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan abad, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi drajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam Tap. No. IV / MPR / 198. BAB 13 Pasal 32, berbunyi ; Di dalam rangka pembinaan kesenian perlu dikembangkan kebijakansanaan yang menopang tumbuhanya kreatifitas seniman yang sehat. Pembinaan keseniaan daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian Nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian yang beraneka ragam. Selanjutnya dalam pasal 18 B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
1
2
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 BAB III Pasal 32. Mengenai pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan mengenai Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalah daerah masing-masing dengan dibuat Undang-Undang No 12 Tahun 2008 mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang
Otonomi
Daerah
mengenai
desentralisasi
maka
pemerintahan daerah mempunyai kebijakan sendiri khususnya mengenai keseniaan telah diatur oleh daerah masing-masing yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2003 Tentang “Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Tahun 2003 No.6 E seri )”. Kesenian-kesenian yang ada di Provinsi Jawa Barat sangat banyak, Diantaranya Kesenian mengenai Tarian Daerah, Rumah adat, dan Alat-alat kesenian lainnya. Namun disini penulis lebih memfokuskan pembahasannya mengenai Tarian yang berasal dari Cirebon, yaitu Tari Tayub Cirebon. Sejarah mengenai Tayub Cirebon diperkirakan tumbuh pada zaman panembahan ratu berkuasa di Cirebon. Sebagai tari pergaulan dan penghormatan, kesenian pada awalnya berkembang dikalangan menengah keatas. Arti Tari Tayub sendiri berasal dari kata Toyiba atau Toyib yang berarti “kebaikan” Namun diera globalisasi sekarang ini Tari Tayub mulai ditinggalkan oleh masyarakat Cirebon,
3
sehingga hanya sebagian masyarakat Cirebon khususnya anak muda di Cirebon tidak tau apa itu tari Tari Tayub. Hal ini menggambarkan bahwa Tari Tayub kini bukanlah menjadi ketertarikan bagi masyarakat terutama di daerah Cirebon, hal ini terlihat dari kurang adanya minat masyarakat mengenali Tari Tayub yang berimplikasi pada kurangnya regenerasi atau penerus demi eksistensinya Tari Tayub. Selain itu, pemerintah daerah terutama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum optimalnya tindakan sosialisai maupun pelatihan Tari Tayub secara khusus. Sejalan dengan kebijakan pelestarian budaya terutama di Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diharapkan beperan aktif dan menumbuhkembangkan pelestarian budaya di wilayah Kabupaten Cirebon dengan seoptimal mungkin. Sesungguhnya Tari Tayub masih banyak penggemarnya namun keadaan sekarang tidak lagi seindah namanya, sehingga seringkali Tari Tayub bukan dijadikan sarana pergaulan, sebaliknya pergumulan. Dimasa sekarang hanya beberapa sanggar kesenian yang masih eksistensi mempertahankan Tari Tayub sebagai warisan budaya daerah. Salah satu sanggar kesenian yang masih eksistensi dalam mempertahankan Tari Tayub yaitu Sanggar Seni Kencana Ungu yang yang terletak di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Menjalankan roda organisasinya Sanggar Seni Kencana Ungu terdapat beberapa hambatan diantaranya Keterbatasan anggaran untuk oprasionalisasi kegiatan dan terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki Sanggar Seni Kencana
4
Ungu, sedangkan dalam uraian di atas pemerintah daerah telah membuat regulasi mengenai pemeliharraan kesenian. Penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mengenai pemeliharaan kesenian dapat dilihat dari : a.
Kurangnya pendidikan dan pelatihan Tari Tayub yang dilakukan Dinas Kebudayaan Periwisata Pemuda Dan Olahraga kepada sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Cirebon.
b.
Anggaran untuk pemeliharaah bersifat insidental tidak bersifat kontinyu
c.
Dalam pengajuan proposal kegiatan cenderung dipersulit oleh birokrasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Selain dari Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda Dan Olahraga permasalahan yang dihadapi mengenai Tari Tayub diantaranya kurang adanya regenerasi dan minat penerus yang melaksanakan Tari Tayub, kurangnya pelatihan Tari Tayub secara khusus yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga maupun masyarakat, kurang minatnya generasi muda terhadap tari tradisional termasuk Tari Tayub di dalamnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kebijakan Pelestarian Budaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kesenian Tari Tayub di Desa Mertasing Kecamatan Gunung Jati)”
5
Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada analisis kebijakan program pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon yang didalamnya meliputi masih belum optimalnya kebijakan program pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruh kebijakan program pelestarian budaya.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas maka rumusan
masalahnya adalah sebagai berikut : Masih belum terlaksananya kebijakan program pelestarian budaya serta belum maksimalnnya pelestariaan budaya dan terdapat hambatan kebijakan pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
1.3
Identifkasi Masalah Berdasarkan pada masalah diatas maka identifikasi masalah dapat
dirumuskan sebagai berikut: a.
Bagaimana kebijakan program pelestariaan budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon ?
b.
Faktor-faktor apa yang mendukung kebijakan dalam program pelestariaan budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon ?
6
c.
Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam kebijakan pelestariaan budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon ?
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu adalah:
a.
Untuk mengetahui terlaksananya kebijakan program pelestarian budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
b.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kebijakan dalam program pelestariaan budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
c.
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kebijakan pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
1.5
Kegunaan Penelitian a.
Kegunaan Teoritis 1.
Diharapkan mampu menambah ilmu dan pengetahuan khususnya bagi penyusun tentang pelaksanaan program pelestariaan budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
2.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan
ilmu
pengetahuan
khusus
pembentukan kebijakan Program pelestaria budaya.
dalam
proses
7
b.
Kegunaan Praktis 1.
Memberikan masukan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon di Bidang kebudayaan dalam rangka untuk meningkatkan kearifan budaya-budaya lokal.
2.
Sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan
dalam program
pelestariaan budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
1.6
Kerangka Pemikiran Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah sebagaimana
dilakukan oleh Dunn (1998: 21) menunjukkan bahwa: Suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yangdituangkan dalam rumusan masalah kebijakan. Dari rumusan masalah ini suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan. Data hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk menilai (evaluasi) kinerja kebijakan. Hasil evaluasi inilah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan (meramalkan) masa depan kebijakan.
Menurut Dunn (2001:35) menyatakan bahwa : Analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multiple metode untuk meneliti dan berargumen untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan. Proses analisisnya: a.
Perumusan masalah Adalah suatu tahap dalam penelitian dimana analisis, yang diharapkan dengan imformasi mengenai akibat-akibat dari beberapa kebijakan mulai mengalami
8
“situasi penuh kebingungan, kesukaran dimana kesulitan berkembang keseluruh situasi, dan mempengaruhi secara keseluruhan”. b.
Peliputan Memungkinkan kita menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu.
c.
Evaluasi Adalah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga dari kebijakan di masa lalu dan masa mendatang.
d.
Rekomendasi Memungkinkan kita menghasilkan informasi mengenai kemungkinan bahwa arah tindakan di masa datang akan menimbulkan akibat-akibat yang bernilai
e.
Penyimpulan Praktis Memungkinkan kita mencapai kesimpulan mengenai sejauh mana masalahmasalah kebijakan dapat dipecahkan. Laswell dalam Parsons (2005: 17 ) menyatakan bahwa : Kata “kebijakan” (policy) umumnya dipakai untuk menunjukan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan oraganisasi atau privat. “kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini mengandung makana “keberpihakan” atau “korupsi”. Menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2012 : 19) istilah kebijakan
(policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program,keputusan (decisions), standard, proposal dan grand design.
9
Nugroho dalam Winarno (2012: 21) mengemukakan bahwa Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sekelompok jumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Anderson dalam Winarno (2012 : 21)
kebijakan merupakan arah dan
tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, bukan diawali dari temuan, kajian akademik atau penelitian ilmiah. Berada pada pemahaman lay theory bukan academical theory. Ranah keberhasilan atau kegagalan analisis kebijakan berkenan dengan produk finalnya yaitu kebijakan publik. Jenis kebijakan dalam politik modern yaitu kebijakan mandat atau ideologi, maksudnya adalah kebijakan dibuat pro mereka yang berkuasa dan kebijakan agenda yaitu kebijakan sesuai dengan prioritas isu sehingga kebijakan berada pada rentang yang positif dan konstruktif bila dibandingkan dengan kebijakan mandat. Analisis kebijakan publik ini terdiri dari beberapa model yaitu teknoratik, birokratik, demokratik dan deliberatik. Analisis kebijakan menurut beberapa ahli :
10
Proses utamanya adalah analisis masalah dan analisis solusi. Menurut Weimer dan Vinning analisis kebijakan harus mampu memberikan kontribusi kebaikan bagi publik yang kurang mendapat perhatian dalam arena politik. Kebijakan publik diharapkan bisa menghasilkan good governance yakni pemerintah tau apa yang harus dilakukan dan melakukannya dengan efisien dan mencapai hasil yang dikehendaki oleh publiknya. Pemerintah tidak harus dikelola oleh teknoratik tapi bisa oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional dan melaksanakannya dengan etika dan moralitas yang tinggi. Model kebijakannya dikenal dengan model argumentative, yakni, perumusan kebijakan berdasarkan argumentasi berbagai pihak. Di Indonesia dikenal dengan musyawarah untuk mufakat. Analisis kebijakan bukanlah suatu wacana, melainkan rekomendasi yang dapat dilaksanakan. Pada tingkat tertentu ada jenjang akuntabilitas yang tidak dapat dipenuhi namun analis kebijakan dapat memberikan analisis kebijakan yang terbaik bagi banyak orang. Istilah kebijakan publik telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan akademis seperti dalam kuliah-kuliah Ilmu Politik. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone, ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Winarno, 2012: 20)
11
Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012 : 20) mengatakan bahwa kebijakan publik apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan publik hadir untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati.Jadi kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan , dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara serampangan dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi. Siklus skematik dari kebijakan publik menurut Hoogwood dan Gun (dalam Nugroho, 2004 : 77) : dapat dilihat dari gambar 1.1 yaitu:
Perumusan Kebijakan Publik
Isu / masalah publik output ut outcomee
Implementasi Kebijakan Publik Evaluasi kebijakanpublik
Gambar 1.1 Siklus Skamtik Kebijakan Publik Hoogwood dan Gun 2004:77) Dari gambar 1.1 tersebut(Nugroho, dapat dijelaskan dalam sekuensial sebagai berikut : a.
Terdapat isu/masalah publik. Dikatakan sebagai isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni menyangkut banyak orang dan biasanya berjangka panjang dan memang harus diselesaikan masalah tersebut.
12
b.
Isu ini kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut yang akan menjadi hukum bagi seluruh Negara dan warganya termasuk pimpinan Negara.
c.
Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
d.
Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
e.
Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan.
f.
Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatnya tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. Anderson dalam Winarno (2012 : 23) konsep kebijakan publik ini kemudian
mempunyai beberapa implikasi yakni : a.
Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik.
b.
Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan
13
tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusankeputusan beserta dengan pelaksanaannya. c.
Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah
d.
Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tersebut. Secara negatif kebijakan mungkin merupakan suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan
produk kebijakan yang dibuat pemerintah berupa tindakan pemerintah, mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan golongan tertentu saja. Apabila suatu kebijakan diberikan legitimasi oleh badan yang berwenang, maka kebijakan tersebut dapat dipaksakan pelaksanaanya dan bersifat mengikat bagi orang/ pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang formal dari pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara serta dalam rangka pencapaian tujuan.
14
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut: Perda Provinsi Jawa Barat No 6 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian
Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga
Pelestarian kebudayaan tari tayub
Analisis Kebijakan Perumusan Masalah Peliputan Evalusasi Rekomendasi Penyimpulan Praktis (Dunn)
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran
7.1
Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian 7.1.1 Definisi Untuk
memudahkan
dalam
pembahasannya,
penulis
akan
mengemukakan definisi sebagai berikut : a.
Analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.
b.
Kebijakan adalah Suatu tindakan seseorang, kelompok, atau pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan serta mencari solusi-solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
15
c.
Analisis Kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multiple metode untuk meneliti dan berargumen untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan.
d.
Studi Kasus adalah Suatu kegiatan yang mempelajari dan memahami masalah yang kompleks yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat kesuksesan dan kegagalan pada suatu organisasi.
e.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon adalah suatu instansi di Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang menangani permasalahan mengenai bidang KebudayaanPariwisata, Pemuda dan Olahraga.
7.1.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian Penelitian ini adalah analisis kebijakan pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Cirebon. Secara teoritis, analisis kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu perumusan masalah, peliputan, evaluasi, rekomendasi dan penyimpulan praktis. Oleh karena itu dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kondisi kelima faktor tersebut, dengan asumsi jika kelima faktor tersebut dalam kondisi baik maka secara otomatis akan berpengaruh positif terhadap analisis kebijakan pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan di Kabupaten Cirebon. Kelima faktor tersebut dioperasionalisasikan dalam table 1 pada halaman berikut.
16
Tabel 1.1 Parameter Konsep Penelitian Konsep
Dimensi 1. Perumusan Masalah
Parameter 1. Sosialisasi ke masyarakat. 2. Anggaran bersifat insidental dan kontinyu. 3. Mencari
alternativ
dalam
penyelesaian masalah Analisis
2.
Peliputan
1. Komunikasi antara instansi dan penerima kebijakan
Kebijakan
2. Pengawasan
instansi
terhadap
pelestarian budaya.
(Dunn,
3. Bentuk pelaksanaannya
2001:44) 3. Evaluasi
1. Kinerja pegawai 2. Studi Evaluasi
4. Rekomendasi
1. Disposisi rekomendasi kebijakan 2. Prosedur dalam rekomendasi
5. Penyimpulan Praktis
1. Pencapaian kebijakan 2. Nilai kebijakan
17
1.8
Metode penelitian 1.8.1 Metode yang digunakan Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah
untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegiatan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus menurut Robert K. Yin (2004) adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Selain studi kasus masih ada beberapa metode yang lain seperti eksperimen, survey, historis, dan analisis informasi dokumenter (seperti dalam studistudi ekonomi). Penggunaan setiap metode memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, tergantung kepada tiga hal yaitu : 1) tipe pertanyaan penelitiannya, 2) kontrol yang dimiliki penelliti terhadap peristiwa perilaku yang akan ditelitinya, dan 3) fokus terhadap fenomena penelitiannya (fenomena kontemporer atauka fenomena historis). Menurut Robert K. Yin mengidentifikasi enam bukti sumber pada sebuah studi kasus, seperti disebutkan berikut ini: a.
Dokumen-dokumen sebuah studi kasus dapat berbentuk surat-surat, memorandum, agenda, surat adminsistrasi, artikel koran, atau berupa dokumen-dokumen
yang
relevan
untuk
diinvestigasi.
Dalam
18
kepentingan triangulasi bukti, dokumen-dokumen ini berfungsi untuk menguatkan
bukti-bukti
dari
sumber
lain.
Dokumen
dapat
menyebabkan menyebabkan kepalsuan di tangan para peneliti yang berpengalaman, yang telah menjadi kritik terhadap studi kasus. Dokumen adalah komunikasi antara pihak-pihak dalam penelitian, peneliti sebagai pengamat mengganti serta menjaga pemikiran ini akan membantu peneliti menghindari kesesatkan dari dokumen tersebut. b.
Arsip dokumen mendapatkan layanan catatan dari peneliti, pencatatan organisasi, daftar nama-nama, survey data, dan jenis pencatatan lainnya. Investigator harus berhati-hati dalam menilai ketepatan catatan sebelum menggunakannya. Bahkan jika merekam adalah kuantitatif, mereka mungkin masih tidak akurat.
c.
Wawancara adalah salah satu sumber informasi paling penting studi kasus. Ada beberapa bentuk wawancara:
wawancara terbuka,
wawancara terfokus, dan terstruktur atau survei. Dalam sebuah wawancara terbuka, responden atau sumber informasi diminta memberikan komentar tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Mereka dapat mengajukan solusi atau memberikan informasi tentang peristiwaperistiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Mereka juga dapat menguatkan bukti yang diperoleh dari sumber-sumber lain. Peneliti harus menghindari ketergantungan pada satu informan, dan mencari data yang sama dari sumber lain untuk memeriksa keasliannya. Wawancara terfokus digunakan dalam situasi di mana responden yang
19
diwawancarai untuk waktu singkat, biasanya menjawab pertanyaan pun sudah ditetapkan. Teknik ini sering digunakan untuk mengkonfirmasi data yang dikumpulkan dari sumber lain. Wawancara terstruktur mirip dengan survei, dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam kasuskasus
seperti
studi
lingkungan.
Pertanyaan
yang
rinci
dan
dikembangkan di muka, sama seperti mereka dalam survei. d.
Pengamatan langsung terjadi ketika kunjungan lapangan dilakukan selama studi kasus. Bisa sesederhana kegiatan pengumpulan data kasual, atau protokol formal untuk mengukur dan mencatat perilaku. Teknik ini berguna untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang sedang dipelajari. Keandalan ditingkatkan ketika lebih dari satu pengamat terlibat dalam tugas.
e.
Partisipant-observasi membuat peneliti menjadi peserta aktif dalam penelitian yang sedang dipelajari. Hal ini sering terjadi dalam studi tentang lingkungan atau kelompok. Teknik ini menyediakan beberapa peluang yang tidak biasa untuk mengumpulkan data, tapi bisa menghadapi beberapa masalah. Para peneliti juga bisa mengubah jalannya peristiwa sebagai bagian dari kelompok, yang mungkin tidak dapat membantu untuk dipelajari.
f.
Physical artifacts bisa menjadi alat, instrumen, atau beberapa bukti fisik lainnya yang dapat dikumpulkan selama studi sebagai bagian dari kunjungan lapangan. Perspektif peneliti dapat diperluas sebagai hasil dari penemuan itu.
20
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Analisis Kebijakan Pelestarian Budaya di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Studi Kasus di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon). Menurut Moleong (2004:24) mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan pada manusia. Bogdan dan taylor dalam Moleong (2004:24) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
1.9
Informan dan Teknik Pemilihan Informan 1.9.1 Teknik Pemilihan Informan Menentukan Informan kunci dan informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Perekrutan Tenaga Suka Relawan. Adapun pertimbangan orangorang sebagai informan dalam implementasi kebijakan Perekrutan Tenaga Suka Relawan, yaitu: a.
Key Informan/ Informan Kunci Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda
dan Olaraga Kabupaten Cirebon.
21
b. Informan Pendukung 1.
Budayawan/ Pemilik Sanggar Seni Kencana Ungu Kabupaten Cirebon.
2.
Kuwu Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
3.
Anggota Sanggar Seni Kencana Ungu Kabupaten Cirebon.
4.
Ketua RT Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
5.
Warga Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
1.9.2 Teknik Pegumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : a.
Studi Kepustakaan Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti yang diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.
b.
Studi Lapangan Studi lapangan ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu : 1.
Observasi,
yaitu
teknik
pengumpulan
data
dengan
cara
mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian. 2.
Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informan, yaitu
22
masyarakat dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 1.9.3 Jenis Data Jenis data yang diperlukan adalah sebagai berikut : a.
Data primer
: dikumpulkan dengan metode wawancara dengan pihak
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga b.
Data sekunder : dikumpulkan dengan cara mencari-cari data-data yang tersedia yang diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penilitian.
1.9.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data Untuk menghindari adanya penelitian, maka diperluakan uji keabsahan data. Keabsahan data harus dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong (2006: 320-321), Keabsahan Data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : a.
Mendemonstrasikan nilai yang benar
b.
Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
c.
Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusankeputusannya. Menurut Patton dalam Moleong (2004:330), Keabsahan Data adalah
cara yang digunakan untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh adalah:
23
a.
Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b.
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
c.
Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d.
Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah
atau
tinggi,
orang
berada,
orang
pemerintahan. e.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sama halnya dengan penelitin kuantitatif bahwa suatu studi tidak akan
valid jika tidak realibel maka penelitian kualitatif juga perlu dilakukan uji keabsahan, kesahihan (validitas) dan keandalannya (reabilitas). Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah sah, akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda (cross check) terhadap data maupun informan dari hasil wawancara. Triangulasi data dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh untuk menghindari bias penelitian, informan digali dari sumber lain yang terlibat dalam Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda Dan Olahraga melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Tokoh masyarakat Desa Mertasinga, pemilik Sanggar Seni Kencana Ungu. Agar data yang
24
dibutuhkan dapat benar-banar valid. 1.9.5 Teknik Analisa Data Analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis secara deskriptif, menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi secara mendalam mengenai berbagai data yang diperoleh. Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema (Moleong, 2007 : 97). Tahap-tahap yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut : a.
Reduksi data Yaitu proses pemilihan data yang telah diperoleh itu dikumpulkan, dirinci secara sistematis dan menulis hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan memberikan gambaran dan analisis yang lebih tajam.
b.
Display data Yaitu penyajian data dalam bentuk uraian, table, gambar, grafik dan sebagainya.
25
c.
Verifikasi dan pemeriksaan kesimpulan. Yaitu usaha untuk memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema dan hubungan persamaan terhadap hal-hal penting.
1.10 Lokasi dan Jadwal Penelitian 10.1.1 Lokasi Penelitian Lokasi yang penulis ambil dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebuadayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, dengan alasan sebagai berikut: a.
Adanya masalah yang perlu dicari pemecahannya
b.
Adanya data yang akan mendukung penelitian
c.
Lokasi terjangkau oleh penulis
10.1.2 Jadwal Penelitian Penelitian akan dilakukan selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai dari pertengahan Februari sampai dengan pertengahan Desember 2013, sebagaimana dalam tabel berikut:
26
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian Tahun No I
II
Bulan Jenis Kegiatan Minggu TAHAP PERSIAPAN 1. Studi literatur dan Pengamata n lapangan 2. Penyusunan dan Bimbingan Draft proposal 3. Seminar proposal TAHAP PELAKSANAAN 1. Angket 2. Wawancara
3. Pengolahan data 4. Penyusunan dan bimbingan draft skripsi III TAHAP AKHIR 1. Seminra Draft Skripsi 2. Sidang Skripsi
2013 Juli 1
Agustus
September
Oktober
November
2 3 4 1
2 3 4 1
2 3 4 1
2
3
4
Desember
