1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan perekonomian salah satu cara pemerintah dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian dapat dilaksanakan oleh Negara dengan salah satunya oleh BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ) tujuan Negara Indonesia mendirikan BUMN sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh sektor koperasi maupun swasta dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memenuhi hajat hidup orang banyak. PT Pertamina ( persero ) selaku BUMN yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dalam menjalankan kegiatan bisnis guna mencukupi kebutuhan minyak dan gas dalam negeri maka dipastikan PT Pertamina mengadakan pengadaan barang dan atau jasa. PT Pertamina ( persero ) dalam melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa mengelurakan surat keputusan direksi PT Pertamina ( persero ) nomor Kpts-51/ C00000 / 2010-S0 tanggal 29 November 2010 tentang manajemen pengadaan barang dan atau jasa SK- 051 tentang penunjukan langsung dengan anak perusahaanya. Surat
2
keputusan direksi dan Peraturan menteri Negara BUMN No.PER- 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN. Pada tahun 2012 kementerian BUMN menerbitkan Peraturan menteri BUMN nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 / MBU / 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Negara ( Permen Nomor 15 Tahun 2012 ). Permen nomor 15 tahun 2012 agar sinergi BUMN beserta anak perusahaan BUMN inilah dasar hukum PT Pertamina untuk melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaanya.Tentu regulasi tentang pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan PT Pertamina dan BUMN pada umumnya menimbulkan polemik dikalangan dunia usaha terutama berkaitan dengan prinsip persaingan usaha seperti tindakan barrier to entry1pelaku usaha non BUMN dalam bentuk regulasi serta inefisensi dalam hal tidak ditemukan barang atau jasa dengan harga yang wajar.2 Penunjukan langsung PT Pertamina ( Persero ) terhadap anak perusahaanya berdasarkan SK – 051 dan Permen BUMN Nomor 15 tahun 2012 pada dasarnya melanggar pasal 22 dan pasal 19 ( d ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 1
Barrrier to entry adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha pesaing tidak dapat memasuki dalam bidang tertentu pada pasar bersangkutan karena adanya penguasaan dan kekuatan pasar yang lebih besar dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang memiliki kedudukan kuat. 2 Anna Maria Tri Anggraini, Sinergi BUMN dalam pengadaan barang dan atau jasa dalam perspektif persaingan usaha, Jurnal Mimbar Hukum volume 25, Nomor 3 Oktober 2013,hlm 447-460
3
terjadinya persaingan usaha tidak sehat sedangkan pasal 19 ( d ) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dengan cara melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu Penunjukan langsung oleh PT Pertamina ( persero ) terhadap anak perusahaanya dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang difasilitasi oleh panitia / pelaksana tender untuk memenangkan salah satu peserta tender tanpa melalui prosedur standar yang harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat.3PT Pertamina ( Persero ) dalam melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaannya berdasarkan SK 051 dan Permen BUMN Nomor 15 tahun 2012. Peraturan yang melandasi penunjukan langsung PT Pertamina ( persero ) tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana pasal 50 ( a ) dan pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 karena SK 051 dan Permen BUMN Nomor 15 tahun 2012 bukanlah peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, beberapa undang – undang maupun peraturan perundang – undangan yang menjadi acuan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pemberian kewenangan yang tidak didasarkan pada persaingan usaha yang tidak sehat.4 PT Pertamina pernah melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dan terbukti bersalah oleh KPPU seperti Putusan No 07 / KPPU – L / 2005
3
Ibid Ibid
4
4
perkara tender penjualan dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina menyatakan bahwa pihak pertamina dan Goldman Sachs Pte.telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 ( d ) UU No 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dliarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dengan cara melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Putusan No – 7 / KPPU – L / 2005 menyatakan bahwa pihak PT Pertamina, Goldman Sachs, Frontline, Ltd serta PT Pelayaran Equinox terbukti secara sah melanggar pasal 22 UU No 5 Tahun 19995 dan Putusan KPPU No 2 / KPPU – L / 2006 tentang penunjukan langsung proyek perubahan logo PT Pertamina menghukum PT Pertamina secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 ( d ) UU No 5 Tahun 1999 karena menunjuk langsung Landor untuk pembuatan logo baru PT Pertamina. Penunjukan langsung PT Pertamina ( Persero ) terhadap anak perusahaanya berdasarkan SK – 051 dan Permen BUMN Nomor 15 tahun 2012 pada dasarnya melanggar pasal 22 dan pasal 19 UU No.5 Tahun 1999, penunjukan langsung terhadap anak perusahaan terdapat kesamaan baik putusan yang dijatuhkan oleh KPPU
maupun
pendekatan
yang
digunakan
untuk
menganalisis
adanya
persekongkolan tender, namun yang membedakan penunjukan langsung dengan anak perusahaan yaitu diatur dalam Permen BUMN sebagai dasar hukumnya. Demi menegakan UU No 5 Tahun 1999 negara mempunyai kewajiban untuk mendirikan KPPU.KPPU sendiri didirikan pada tahun 2000 setahun setelah 5
www.KPPU.go.id/putusan
5
pengesahan UU No 5 Tahun 1999. KPPU mempunyai kewenangan
untuk
menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 22 dan 19 ( d ) sebagaimana pasal 43 ayat 3 UU No 5 Tahun 1999 dengan menyatakan terbukti adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Sanksi hukum yang dijatuhkan KPPU terkait erat dengan tanggung gugat pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha. Penyelesaian sengketa penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dilingkungan BUMN khususnya PT Pertamina merupakan penyelesaian sengketa persaingan usaha species dari genus sengekta yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang persaingan usaha.Subjek sengketa penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa yaitu pelaku usaha yang melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha disini yaitu PT Pertamina. Tanggung gugat PT Pertamina terhadap penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pertamina yaitu berupa pembayaran ganti rugi kepada Negara sebagaimana pasal 47 huruf g UU No 5 Tahun 1999 yaitu pengenaan denda serendah – rendahnya Rp 1.000.000.000,00 dan setinggi – tingginya Rp 25.000.000.00,00. Tanggung gugat PT pertamina hanya sebatas kepada Negara berbeda dengan di Negara Jerman dimana dalam KUH Pidana Jerman menyatakan pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang terlibat penawaran curang.
6
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah penunjukan langsung yang dilakukan oleh BUMN khususnya PT Pertamina (persero) terhadap anak perusahaannya dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN khususnya PT Pertamina ( persero ) ?
C. TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan yang diharapkan tercapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penunjukan langsung oleh PT Pertamina terhadap anak perusahaanya berdasarkan undang – undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pertamina ( persero ).
7
D. MANFAAT PENELITIAN Dalam penelitian ini akan diperoleh manfaat, antara lain : 1. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis terutama terkait dengan pengadaan barang atau jasa pada BUMN dalam hukum persaingan usaha di Indonesia serta menambah bahan pustaka terkait dengan pengadaan barang atau jasa pada BUMN dalam hukum persaingan usaha 2. Kegunaan praktis Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan bagi masyarakat umum guna memberikan informasi tentang pengadaan barang atau jasa pada BUMN dalam hukum persaingan usaha sehingga masyarakat umum baik pelaku bisnis, pejabat BUMN tidak awam akan pengadaan barang atau jasa pada BUMN serta larangan – larangan yang terkait dengan hukum persaingan usaha. 3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perdata seperti hukum perseroan, hukum persaingan usaha dan pengadaan barang atau jasa dan keuangan Negara. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya
8
4. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan guna mendukung bisnis BUMN dan memberikan kepastian hukum bagi BUMN dalam menjalankan usahanya.
E. KEASLIAN PENELITIAN Sepengetahuan peneliti berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulisan hukum atau tesis dengan judul “ Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung Pada BUMN Berdasarkan
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus Penunjukan Langsung Oleh PT Pertamina ” belum pernah ditulis oleh siapapun. Penulisan ini merupakan hasil karya penulis bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasanringkasan yang semuanya telah dijelaskan sumber-sumbernya.Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis atas keasliannya (originalitas ). Secara umum penelitian tentang pengadaan barang dan atau jasa BUMN.Sebelumnya terdapat penelitian misalnya oleh Abdul Harrits Fadlullah Program Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada Tahun 2011.melakukan penelitian tentang “ Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dalam Persengkolan Tender Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa.” Penelilitian tersebut
9
mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi peserta lelang pengadaan barang dan jasa dari tindakan persekongkolan tender ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1999 serta memberikan perlindungan hukum terhadap para peserta tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan pengadaan barang dan atau jasa secara penunjukan langsung pada BUMN dengan mengambil contoh kasus penunjukan langsung PT Pertamina ( persero ) dengan anak perusahaannya PTC ( Pertamina Training Center ). Analisis akan lebih khusus membahas tentang Peraturan menteri Negara BUMN No.PER- 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Bumn. Pada tahun 2012 kementerian Bumn menerbitkan Peraturan menteri Bumn nomor 15 tahun 2012 dimaksudkan dengan dikeluarkanya permen nomor 15 tahun 2012 agar sinergi Bumn beserta anak perusahaan BUMN. Dikaitkan dengan aturan Larangan persekongkolan tender terdapat dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 dan apa dampak putusan KPPU dalam larangan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN. Serta membandingkan persekongkolan tender yang dilakukan oleh
PT
Pertamina
terhadap
pelaku
usaha
selain
anak
perusahaan
PT
Pertamina.Penelitian ini membahas asas persamaan dalam demokrasi ekonomi yang bertujuan
menyejahterahkan
masysarakat
umum.Penelitian
ini
membahas
bagaimanakah Penyelesaian sengeketa penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pertamina.
