BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara hukum 1 . Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka prinsip penting negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang
merdeka.
Lembaga Pengadilan melalui hakim
melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana. 2 Dalam rangka menegakan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (Judicative power). Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. 3 Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) dinyatakan bahwa : “Kekuasaan
kehakiman
merupakan
kekuasaan
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.” Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 1
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 24. 3 Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia , Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2010, h. 3. 2
1
2
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara ....”. Derivasi dari rumusan Undang-Undang Dasar diatas, yaitu peraturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan untuk selanjutnya disingkat UU No. 48 tahun 2009. Pasal 1 angka (1) UU No. 48 tahun 2009 berisi rumusan : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak di Mahkamah Agung. 4 Kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh hakim dengan kekuasaan kehakiman dalam menentukan pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. 5 Hakim merupakan salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak orang bersinggungan dengan
4
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umu m Lembaran Negara Tahun 1986 No mor 20, Tambahan Lembaran Negara No mor 3327. 5 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, h. 167.
3
masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. 6 Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk selanjutnya disingkat KUHAP, dikatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (9) dirumuskan bahwa : “Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 48 tahun 2009. Adapun rumusan ketentuan dimaksud, yaitu bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dengan demikian wewenang utama hakim adalah mengadili, yang meliputi kegiatankegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pasal 1 angka (11) KUHAP menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan sebagaimana pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut yang diatur dalam undang-undang ini.”
6
Ibid., h. 169.
Dengan demikian dapat dikonklusikan bahwa putusan
4
hakim di satu pihak berguna bagi Terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechts zekerheids) tentang statusnya. Di satu sisi, putusan hakim adalah mahkota atau puncak dari pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran haiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas hakim yang bersangkutan. 7 Dimana di sisi lain, kualitas dan kredibilitas seorang hakim juga ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya, sehingga hakim dalam tugas dan fungsinya serta dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan hati nuraninya yang terlepas dari segala bentuk intervensi untuk menegakan hukum dan keadilan. Dalam hal inilah, hakim telah diberikan kebebasan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Susunan hakim pada lingkungan peradilan termaksud Mahkamah Agung yaitu sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, antara lain seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. 8 Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan sidang permusyawaratan yang bersifat rahasia, dimana dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. 9 Pada profesi hakim, hakim memiliki kebebasan yang menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara inilah
7
Lilik Mulyasi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 119. 8 Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No mor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mo R 5076. 9 Ibid., Pasal 14 ayat (1) dan (2).
5
yang menjadi pranata munculnya dissenting opinion. Perbedaan pendapat hakim kerap muncul sebagai bentuk kebebasan individual hakim termaksud kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Selain itu dengan susunan jumlah hakim yang ganjil dapat memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat antar hakim dalam memutus perkara. Dissenting opinion merupakan hal yang normal dalam sistem common law sebagaimana dikatakan oleh Julia Laffaranque 10 : In common law countries, the dissenting opinion became quickly a completely normal part of decision making proces. It was accepted that all judges cannot be of the same opinion in collegal decision making and openness of the administration of justice include the publication of the dissenting opinion. Pranata dissenting opinion bukan sesuatu yang lazim dipakai dalam sistem hukum kontinental. Pada umumnya mereka tidak menerapkan pranata dissenting opinion. Bagi negara yang tidak mengenal dissenting opinion, setiap putusan merupakan kesepakatan bersama. Demikian pula pada negara- negara Anglo Sakson. Pranata dissenting opinion berkembang di Inggris, Amerika Serikat dan diikuti negara yang sepaham. Penggunaan dissenting opinion dipandang sebagai cara mewujudkan kebebasan hakim untuk berbeda pendapat dan menghindari putusan rekayasa. 11 Di Indonesia sendiri, belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang dissenting opinion, namun secara umum diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menjelaskan bahwa :
10 Julia Laffarenque, Dissenting Opinion and Judicial Independence, Juridica International VII, 2003, h. 164. 11 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia,Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2007, h. 204.
6
Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Keberadaan dissenting opinion juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 tahun 2000 tentang Hakim Ad Hoc. Dalam Pasal 1 angka (3) dikatakan bahwa : “Perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang anggota majelis baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah majelis”. Pasal 9 mengatakan bahwa : (1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran; (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan. PERMA ini tidak menjelaskan bagaimana pengambilan putusan apabila terjadi dissenting opinion, melainkan hanya menjelaskan letak dissenting opinion dalam putusan. Begitupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 30 ayat (3) dikatakan bahwa : “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.” Peraturan ini juga tidak menjelaskan bagaimana pengambilan putusan apabila terjadi dissenting opinion, melainkan hanya menjelaskan letak dissenting opinion dalam putusan. Akan tetapi perbedaannya apabila terjadi dissenting opinion dimuat dalam putusan tidak lagi berbentuk lampiran sebagaimana dikatakan dalam PERMA Nomor 2 tahun 2000.
7
Dissenting opinion yang terjadi di tingkat kasasi juga diatur dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana Pasal 13 mengatakan “Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat te rsebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.” Selain itu, dissenting Opinion juga diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU No. 48 tahun 2009, dimana ayat (2)
mengatakan bahwa “Dalam sidang
permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Sedangkan ayat (3) memuat ketentuan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat hakim, pendapat yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.” Menurut Bagir Manan, pendapat anggota-anggota majelis dalam suatu perkara dapat berupa: 12 1.
seluruh anggota dan ketua majelis sepakat dengan pertimbangan dan amar yang diusulkan pembaca terdahulu.
2.
seluruh anggota dan ketua majelis sepakat mengenai amar (seluruh atau sebagian),
tetapi ada yang
menambahkan atau mengusulkan dasar
pertimbangan yang berbeda, biasa disebut dengan Concurring Opinion. 3.
ada anggota yang berbeda pendapat baik atas pertimbangan maupun amarnya, biasa disebut dengan Dissenting Opinion. Dengan demikian pola yang dimaksud dengan dissenting opinion dapat
berupa perbedaan atas pertimbangan dan amar dan perbedaan atas pertimbangan
12
Ibid.
8
tetapi sepakat atas seluruh atau sebagian amar. Sehingga apabila terjadi pertimbangan yang berbeda tetapi amarnya sama itu tidak dapat dikatakan sebagai dissenting opinion, melainkan concurring opinion. Dissenting opinion merupakan perbedaan pendapat dari satu atau lebih hakim yang membuat pernyataan tidak setuju terhadap putusan dari mayoritas hakim dan majelis hakim yang membuat keputusan di dalam sidang pengadilan. Perbedaan pendapat ini akan dicantumkan dalam amar putusa n dan bersifat rahasia, 13 akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak akan menjadikan suatu preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan hakim. Meskipun terdapat dissenting opinion, putusan tetap ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota majelis termasuk anggota atau ketua yang memberikan dissenting opinion. Penandatanganan oleh ketua atau seluruh anggota menunjukan bahwa putusan adalah putusan majelis, bukan oleh ketua dan anggota secara perorangan. 14 Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.” Sehingga secara filosofis harus dipahami, bahwa putusan hakim atau majelis hakim awalnya bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan. Karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan
13
Pasal 182 ayat (7) Undang-Undang No mor 8 tahun 1981 tentang Huku m Acara Pidana, jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No mor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 14 Bag ir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, 2007, Op. Cit., h. 206.
9
yang terbuka untuk umum, maka putusan demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik. 15 Melalui putusan pengadilan, hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari kead ilan melalui proses hukum legal, seperti tercantum dalam putusan hakim, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Adanya dissenting opinion membuat hakim dengan suara terbanyaklah (majority opinion) yang di gunakan sebagai putusan pengadilan sehingga suara terbayak dianggap sebagai putusan yang benar dan adil, padahal dissenting opinion juga bisa menjadi putusan yang benar dan adil. Contoh dissenting opinion yang terjadi pada perkara pidana yang pertama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pid.Sus/2012 sebagaimana terjadi dissenting opinion oleh salah satu Anggota Majelis Hakim yaitu Surya Jaya. Putusan tersebut mengenai tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad alias Mumu. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disingkat UU No. 35 tahun 2009) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 3 bulan penjara. Dalam Putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian Terdakwa mengajukan
15
Ahmad Kamil, 2012, Op. Cit., h. 8.
10
kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung memutus menolak kasasi dari permohonan. Akan tetapi putusan tersebut tidak disertai dengan suara bulat, dimana satu dari dua hakim dissenting opinion. Pertimbangan hakim yang berbeda pendapat tersebut adalah : a.
bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 bukan melanggar Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga apabila menerapkan Pasal 112 kepada Terdakwa maka hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius.
b.
bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal maka untuk menghindari Terdakwa harus dibebaskan karena tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa diputus melanggar Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 dengan pidana dibawah pidana minimum demi keadilan. Contoh kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pid/2010
sebagaimana terjadi dissenting opinion oleh hakim anggota majelis Salman Luthan. Putusan tersebut mengenai tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa Leopold Tuerah alias POL. Dimana Terdakwa melakukan pengerusakan berupa mendorong pagar beton yang baru saja dibangun sehingga menimbulkan kerugian oleh saksi korban Remy Maringka sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah). Pada Putusan Negeri Airmadidi Terdakwa diputus terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pengerusakan. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 5 bulan akan tetapi pidana tersebut tidak perlu
11
dijalani oleh Terdakwa selama masa percobaan 10 bulan . Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan banding, dan oleh Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri dengan memerintahkan Terdakwa ditahan selama 5 bulan pidana penjara. Akibat putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi, Mahkamah agung menolak permohonan kasasi Terdakwa. Akan tetapi putusan kasasi dalam Mahkamah agung tersebut tidak disertai dengan suara bulat, dimana satu dari dua hakim dissenting opinion. Pertimbangan hakim yang berbeda pendapat tersebut adalah judex facti telah salah menerapkan hukum, dimana alasan judex facti pengadilan Tinggi untuk memperberat pidana tidak benar. Kerugian yang diderita saksi korban sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam fakta persidangan hanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu, alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mengindahkan hukum adat khususnya larangan dari tetua dan pemerintah desa serta pemerintah kecamatan dapat dibenarkan sehingga kasasi Terdakwa patut untuk dikabulkan. Perbedaan pola pandang hakim dalam mencari keadilan untuk memutus perkara pidana tersebut menjadi polemik bagaimana hakim mencari keadilan. Hakim yang dissenting opinion dengan hakim yang majority opinion mempunyai pola pandang yang berbeda. Perbedaan pola pandang ini sebagai tanda masingmasing hakim mempunyai pendapat masing- masing dalam membuat keputusan. Keputusan yang diyakini oleh masing- masing hakim, pendapat mereka telah mewujudkan keadilan.
12
Dengan demikian, hakim dalam memberi putusan jangan selalu terpaku pada sistem hukum yang ada. Untuk mewujudkan keadilan para hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang ada di dalam masyarakat. 16 Dissenting opinion adalah proses dalam teori keadilan bermartabat. Teori keadilan bermartabat menekankan kegiatan berpikir filsafati yang dapat dilakukan oleh hakim ketika hakim memberikan pertimbangan hukum bagi putusannya, sebagai wujud hukum yang lahir dalam jiwa bangsa. 17 Di dalam teori keadilan bermartabat dianut prinsip untuk memahami doktrin dan ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama. Kaedah tersebut harus dicari dalam hukum yang terdapat dalam masyarakat. Prinsip tersebut adalah dikte hukum yang mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum dengan berfilsafat, yang berarti hakim menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, atau dalam jiwa bangsa (volkgeist).18 Teori keadilan bermartabat merupakan hasil tarik- menarik antara pikiran Tuhan (lex aeterna) dengan hukum jiwa bangsa (volkgeist) dan melahirkan hukum positif, yaitu sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka teori keadilan bermartabat dalam memberikan penjelasan terhadap hukum dan hukum positif Indonesia merupakan jalan tengah yang merupakan pertemuan antara
16
Hangga Prajatama , Kedudukan Dissenting opinion sebagai upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan di Indonesia, h. 81 di kunjungi dari http://download.portalgaruda.org /kedudukan-dissenting-opinion/ tanggal 14 September 2015. 17 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 16. 18 Ibid., h. 12-13.
13
eksternal law dan volkgeist Indonesia, yaitu Pancasila. 19 Sehingga dalam teori keadilan bermartabat keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab serta didukung oleh sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” . 20
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah : 1.
apakah dissenting opinion yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pid/2010 telah mencerminkan keadilan bermartabat?
2.
bagaimana pola pandang hakim yang majority opinion dan dissenting opinion dalam mewujudkan keadilan saat memutuskan perkara pidana?
C.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya keadilan bermartabat yang tercermin dalam dissenting opinion di Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menganalisis pola pandang hakim yang majority opinion dan dissenting opinion saat memutus
19 20
Ibid., h. 42. Ibid., h. 106.
14
perkara pidana, sehingga dapat mengetahui putusan manakah yang telah mencerminkan keadilan bermartabat.
D.
Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah : 1.
dari segi teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu tentang dissenting opinion serta dapat memperjelas pola pandang hakim yang dissenting opinion dalam mencapai sebuah keadilan berdasarkan prinsip keadilan bermartabat.
2.
pada tataran praktis sebagai sumbangan pemikiran bagaimana mencapai suatu keadilan bagi para penegak hukum terlebih hakim dalam membuat keputusan baik apabila terjadi dissenting opinion sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
E.
Metode Penelitian
1.
Penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah penelitian hukum (legal research) yang ditujukan pada dissenting opinion dalam putusan perkara pidana. Pendekatan yang digunakan adalah : a.
pendekatan perundang- undangan (statute approach) Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena melihat dari aturan hukum mengenai dissenting opinion, sehingga bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan.
b.
pendekatan konseptual (conceptual approach)
15
Penulis menggunakan pendekatan konseptual karena merujuk pada pandangan-pandangan sarjana dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. c. pendekatan kasus (case approach) Penulis menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan terhadap putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dissenting opinion. Dari pendekatan kasus ini bertujuan untuk mengetahui pola pandang hakim majority opinion dengan hakim dissenting opinion. 2.
Bahan hukum yang digunakan yaitu : a.
bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, terdiri atas perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pid/2010.
b.
bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, terdiri atas kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.
3.
Unit amatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan dissenting opinion. Penulis mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pid/2010
16
4.
Metode analisis dalam menganalisis putusan hakim tersebut menggunakan penafsiran hukum sistematis. Penafsiran sistematis dapat dipahami bahwa dalam menganalisis putusan pengadilan tersebut maka tidak lepas atau menyimpang dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum pancasila berdasarkan teori keadilan bermartabat.
F.
Sistematika Penulisan
Tulisan ini terbagi atas beberapa Bab, dengan sistematika yaitu Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah dan gambaran umum mengenai dissenting opinion, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab II akan menguraikan tentang Pembahasan. Bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang terbagi atas tinjauan teori keadilan bermartabat, tinjauan indepenensi peradilan, tinjauan putusan pengadilan dan tinjauan dissenting
opinion.
Serta pembahasan
mengenai
hasil penelitian
yang
menguraikan analisis prinsi keadilan bermartabat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pid/2010. Bab III berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran terhadap penegakan hukum, baik hakim dalam mewujudkan keadilan didalam putusan yang dissenting opinion.
