ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TESIS

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh: KEKE WISMANA PURBA NIM. 137005019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Universitas Sumatera Utara


Telah Lulus Diuji Pada Tanggal: 12 Oktober 2015

Panitia Penguji Tesis Ketua

: Dr. M. Hamdan, SH., MH

Anggota : Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum Dr. Edy Ikhsan, SH., MA Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS


RIWAYAT HIDUP KEKE WISMANA PURBA

Nama

: Keke Wismana Purba

Tempat/Tgl. Lahir

: Binjai, 25 September 1988

Alamat

: Dusun 1 Timbang Lawan Kecamatan Bahorok

Kode Pos

: 20774

Hand Phone

: 081376455959

E-mail

: [email protected]

Pendidikan

: 1995 – 2001 : SD

Inpres Gotong-royong Kabupaten Langkat

2001 – 2004 : SMP Negeri 1 Bahorok Kabupaten Langkat 2004 – 2007 : SMA Tunas Pelita, Binjai 2007 – 2011 : Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Skripsi

: Analisis Kriminologi Terhadap Pemalsuan Credit Card Dalam Transaksi Perbankan

2013 – 2015 : Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tesis

: Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika




KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim… Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Tesis ini guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul Tesis ini mengenai “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Penulis sadar dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya, serta tak lepas dari bantuan pihak-pihak tertentu baik berupa bimbingan, kritik, saran bahkan pengarahan, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada: 1. Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Dr. M. Hamdan, SH., M.H selaku Ketua Komisi Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan tesis. 4. Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan tesis.


5. Dr. Edy Ikhsan, SH., MA selaku Dosen Pembimbing III, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan tesis. 6. Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan tesis. 7. Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan saran selama proses penyusunan tesis. 8. Para Staff Pegawai di lingkungan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang ikut serta dalam membantu proses pendidikan, yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis. 9. Keluargaku tercinta, Ayahanda Syah Daulat Purba, Ibundaku tersayang Siti Aisyah, Kakak tersayang Selviana Purba, SH., LLm, Abangku Marwan Sinarta Purba, Kakak Ipar Linda Novianti, SH, Abang Ipar Eko Julianto, SH., MH, yang sudah memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan senyum untukku. 10. Terima kasih kepada yang tersayang Raudha Yulisma, S.Sos, yang telah setia menemani penulis dalam senang dan duka, dan dalam proses bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 11. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Budi Bahreisy, Jefrianto Sembiring, Abdul Aziz Alsa, Mhd. Subhi Solih Hasb, terima kasih atas semuanya yang sudah kita jalani bersama. 12. Teman-Temanku Stambuk 2013 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.


Penulis menyadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan sarannya agar Tesis ini bisa menjadi lebih sempurna. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Keridhoan-Nya kepada kita semua, Amin!!! Walhamdulillahirabbil’alamin…

Medan, 22 September 2015 Penulis,

Keke Wismana Purba


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... ABSTRAK ......................................................................................................

i iv vi

BAB I : PENDAHULUAN ....................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................ B. Perumusan Masalah ................................................................ C. Tujuan Penelitian .................................................................... D. Manfaat Penelitian .................................................................. E. Keaslian Penelitian.................................................................. F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................. 1. Kerangka Teori ................................................................. 2. Konsepsi ............................................................................ G. Metode Penelitian ................................................................... 1. Jenis dan Sifat Penelitian .................................................. 2. Sumber Data...................................................................... 3. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 4. Analisis data ......................................................................

1 1 14 15 15 16 17 17 26 29 29 30 31 32

BAB II : PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ............................................ A. Pengaturan Hukum Narkotika Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika............................................. B. Kedudukan Hukum Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika ........................................................ C. Penerapan Pemidanaan Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ketentuan KUHP dan Undang-Undang Narkotika ..................................................... BAB III : PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ............................................ A. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Warga Negara Asing ....................................................................................... B. Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika ........................................................ C. Proses Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....................

33 33 52 54

110 110 114 138


BAB IV : HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ......................... A. Hambatan Pra Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana (Khususnya Pidana Mati) Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika ........................................................ B. Hambatan Pasca Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana (Khususnya Pidana Mati) Bagi Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika ........................................................ C. Solusi Dalam Menyelesaikan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana (Khususnya Pidana Mati) Terkait Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.................................................................................

150

150

153

157

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... A. Kesimpulan ............................................................................. B. Saran .......................................................................................

161 161 165

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

166

LAMPIRAN


ABSTRAK Perkara tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversion, namun kenyataan di lapangan pemberlakuan kebijakan hukum pidana bagi para warga negara asing pelaku kejahatan khususnya narkotika memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pelaku kejahatan dan kurang tegasnya sistem perundang-undangan yang ada, selain itu pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika juga masih mengalami pro dan kontra di masyarakat, akan tetapi berdasarkan hukum positif Indonesia pelaksanaan kebijakan hukum pidana di Indonesia adalah dibenarkan.Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimanakah penerapan, pelaksanaan, serta hambatan dan solusi dalam menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan munggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika di suatu negara dapat dilaksanakan berdasarkan asas teritorial yang menitik beratkan tempat (locus delicti) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk warga negara asing yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian masyarakat. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati saat ini tunduk pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Hambatan pra dan pasca pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep pelaksanaan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati, pro kontra di kalangan masyarakat, praktisi hukum akademisi, dan para penegak hukum terkait pelaksanan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika, serta intervensi dari berbagai negara terkait pelaksanan kebijakan hukum pidana khususnya pidana mati bagi warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika. Solusi yang diambil dalam mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Mati, Warga Negara Asing


ABSTRACT The crime of narcotics matters that are regarded as the most serious crimes and can be a tool of subversion, but the reality in the field was the enactment of criminal law policy for foreign nationals particularly narcotics offenders require quite a long time. This relates to the protection of the rights of the perpetrator of the crime and the lack of existing statutory system specifically, besides implementing criminal law policies for foreign nationals the perpetrator of the criminal offence of narcotics is also still have pros and cons in the community, but under the laws of Indonesia's positive criminal law policy execution in Indonesia was justified. The issue raised in this research, i.e. How is the implementation, execution, as well as the barriers and solutions in implementing criminal law policies against foreign nationals perpetrator of criminal illegals in Indonesia. To find answers to these problems then this research using this type of normative legal research is a descriptive analytical, where the normative legal research using secondary data as the primary data and also use the primary data as supplementary data by using data collection techniques are carried out by means of the study of librarianship and data analysis using the method of qualitative data analysis. This research was intended to accrue to the description in detail and systematically about issues that will be examined. Based on the description of the intended analysis, facts are obtained will be done carefully analyses to answer the problem. The application of criminal law policies against narcotics crimes in one country can be implemented based on the principle of the territory operates a place (locus delicti) as the basis for the enforcement of the law. The application of the sanctions law against citizens of the society including foreign nationals who break the law, expected to be positive for the development of the personality of the influential community. Implementation of the policy of criminal law in particular criminal dead is currently subject to a Presidential Determination No. 2 of 1964 On The implementation of the Criminal to death determined by the courts In General and military Judicial environment. Barriers of pre and post implementation of the policy of criminal law in particular criminal foreign nationals dead to the perpetrators of the crime of narcotics, namely the existence of a difference of understanding of the concept of the implementation of the policy of criminal law in particular criminal dead, pros cons among the public, academics, legal practitioners and law enforcers linked the implementation of the policy of criminal law in particular criminal foreign nationals dead to the perpetrators of the crime of narcotics, as well as the intervention of various countries linked the implementation of the policy of criminal law in particular criminal foreign nationals dead to the perpetrators of criminal acts narcotics. The solution was taken in anticipation of the barriers is to conduct a participatory approach that is in the whole programme by involving the entire parties concerned. Keywords: Criminal Law, Criminal Policy Dead, Foreign Citizens


ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TESIS

Recommend Documents