BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pembangunan nasional perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pendekatan sektoral ataupun regional tidak dapat dikatakan salah satu yang terbaik, namun jika dilihat potensi ekonomi dan karakteristik yang ada pada tiap-tiap daerah tidak sama, maka pendekatan regional lebih kuat peranannya (Soebagiyo, 2000). Permasalahan utama dari hasil pembangunan yang selama ini terjadi dan terus diupayakan untuk selalu dikurangi adalah masalah ketimpangan (unevenness) antardaerah. Perbedaan mencolok yang terjadi adalah antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia Bagian Timur (IBT), Jawa dengan Luar Jawa, Jakarta dengan Luar Jakarta dan juga antara kota dengan desa. Dalam ilmu ekonomi regional telah disebutkan bahwa ketimpangan (unevenness) dan konsentrasi (concentration) merupakan dua isu pokok yang pada akhirnya ikut mempengaruhi proses pembangunan di suatu wilayah. Kedua hal tersebut sebelumnya kurang mendapat perhatian dari para ekonom maupun para pengambil kebijakan pembangunan. Sebelumnya, pembangunan hanya didasarkan pada pencapaian pendapatan nasional serta pendapatan per kapita yang tinggi, atau masih cenderung mengikuti pandangan ekonomi konvensional. Seperti yang telah
2
diketahui, ekonomi konvensional hanya menjawab pertanyaan ekonomi seperti (barang/jasa) yang diproduksi (what to produce), bagaimana aktivitas produksi (how to produce), serta untuk siapa barang/jasa tersebut di produksi (for whom to produce) dan mengabaikan heterogenitas karena “ruang” atau “spasial”. Para ekonom konvensional berasumsi bahwa prinsip ekonomi yang telah digariskan akan berlaku universal di semua wilayah, baik itu daerah maju maupun terbelakang (Tarigan, 2005). Pada kenyataannya, kondisi tiap wilayah tidak sama antara satu dengan yang lain, seperti potensi ekonomi, jumlah penduduk, ketersediaan sarana/prasarana dan kualitas sumberdaya manusianya, sehingga berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pada suatu wilayah belum tentu bisa diterapkan pula di wilayah lain. Dengan kata lain, pertanyaan “di mana aktivitas manusia terjadi (where)” yang merupakan kajian tambahan dalam ilmu ekonomi regional, belum tercakup ke dalam ilmu ekonomi konvensional. Disamping itu, aspek nonekonomi juga masih cenderung diabaikan. Akibatnya, antara tujuan untuk mencapai peningkatan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita selalu diikuti kesenjangan, sehingga ketimpangan hasilhasil pembangunan antardaerah tidak bisa dihindari. Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugerah (endowment), misal sumberdaya alam, kapital, keahlian/ketrampilan, bakat atau potensi, atau sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang kedua adalah kesalahan tumpuan strategi pembangunan. Sasaran-sasaran
3
pembangunan diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan (Dumairy, 1996). Terjadinya kesejangan atau ketimpangan hasil-hasil pembangunan pada suatu wilayah, berimplikasi terhadap kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan masalah tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga bidang sosial, politik maupun keamanan. Oleh karena itu, adanya klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat perkembangannya dapat menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan.
1.2 Perumusan Masalah Untuk mengukur kinerja suatu perekonomian, indikator yang umum dipakai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain menampilkan jumlah agregat output yang dihasilkan suatu wilayah, dari PDRB juga bisa diperoleh berbagai indikator turunan seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, maupun stuktur perekonomian, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk mengevaluasi yang selanjutnya membuat perencanaan pembangunan secara tepat. Dalam
perkembangannya,
pembangunan
bukan
hanya
menyangkut
pencapaian posisi perekonomian yang ideal, namun juga pembangunan manusia. Karena pada hakekatnya manusia merupakan inti dari tujuan pembangunan itu sendiri.
4
Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur. Dengan dukungan infrastruktur, terlebih yang mampu menjangkau wilayah terkecil, bisa memperlancar akses ekonomi baik antarsektor maupun antarregion di suatu negara yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas perekonomian. Pembangunan di Jawa Timur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga arah, tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai sejalan dengan arah serta tujuan yang sudah ditetapkan dalam program pembangunan nasional. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi agregatnya, kondisi perekonomian di Jawa Timur bisa dikatakan sangat baik. Dalam kurun 2005 hingga 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur rata-rata berada di atas 5 persen (BPS Provinsi Jawa Timur, 2011).
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2011 Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2010 (Persen) Namun demikian, jika ditinjau dari pembangunan antarkabupaten/kotanya,
5
masih terdapat ketimpangan atau ketidakseimbangan. Perbedaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, nilai investasi, kualitas sumberdaya manusia serta ketersediaan prasarana (Lampiran 1-3) merupakan salah satu gambaran bahwa proses pembangunan di Jawa Timur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di seluruh wilayah kabupaten/kotanya. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana pencapaian kinerja pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan prasarana masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur? 2. Bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kemiripan pencapaian kinerja pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia ,dan prasarana? 3. Bagaimana karakteristik ekonomi, sumberdaya manusia, dan prasarana masingmasing kelompok yang telah terbentuk?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menghitung skor faktor ekonomi, sumberdaya manusia, dan prasarana sebagai indikator pencapaian kinerja pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan prasarana pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 2. Mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kinerja pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan prasarana. 3. Menentukan
karakteristik
kelompok
berdasarkan
rata-rata
karakteristik
6
ekonomi, sumberdaya manusia, dan prasarana kabupaten/kota dalam masingmasing kelompok yang telah terbentuk.
1.4 Manfaat Penelitian Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi penulis dapat meningkatkan pengetahuan maupun wawasan tentang pembangunan regional di Provinsi Jawa Timur. 2. Bagi pemerintah atau instansi terkait dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. 3. Bagi peneliti dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ini hanya mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan peubah yang disesuaikan dari indikator kinerja pembangunan daerah yang dikeluarkan oleh Bappenas. Pemakaian indikator, khususnya indikator sumberdaya manusia bersifat global dan tidak menggunakan penimbang mengingat penulis belum menemukan literatur yang mendasari. Obyek penelitian adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Adapun data yang digunakan diperoleh dari publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Untuk data Potensi Desa, menggunakan publikasi tahun 2008, mengingat data yang terbaru (tahun 2011) masih dalam tahap pengolahan di BPS.
