BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna
tujuan pembangunan
daerah.
Kegiatan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
1
2
Daerah beserta seperangkat peraturan pemerintah sebagai penjabarannya, tidak hanya kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, namun membawa konsekuensi adanya tuntutan bagi penyelenggaran pemerintahan di Daerah yang lebih berdayaguna, berhasil, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peneliti ketahui bahwa dalam sistem otonomi daerah, tanggung jawab diletakan pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berwenang memperoleh sumber pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan menjadi tanggung jawab dengan menitik beratkan otonomi daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota, sehingga ruang lingkup otonomi itu bersifat kondisional, artinya tergantung pada tempat dan waktu dimana otonomi itu diterapkan. Maka untuk itu diperlukan sumber-sumber pendapatan hasil daerah agar pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri, namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan daerah, sehingga kepala daerah harus menggali sumber-sumber keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewenangan pemerintah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi:
3
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. b. Dana Pertimbangan c. Pinjaman Daerah d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsug yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu unsur pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota Cimahi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pajak hiburan merupakan wujud kebijakan pemerintah daerah yang harus diimplementasikan dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan adanya suatu peningkatan dalam pemungutan pajak hiburan, sehingga dapat membantu terlaksananya program pembangunan daerah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Cimahi Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2003 tentang pajak Hiburan adalah, meliputi :
4
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Pertunjukan Film Pertunjukan kesenian dan sejenisnya Pergelaran Musik dan Tari Diskotik, Karaoke, Pub, dan Club Malam Pusat Kebugaran Permainan Bilyard Permainan Ketangkasan dengan Memakai alat Panti Pijat Mandi Uap Kolam Renang Pertandingan Olah Raga Permainan Boling Permainan Golf Hiburan dan Tontonan lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimakdsud denga perundang-undangan.
Pajak Hiburan merupakan bagian dari Pajak Kabupaten/Kota, yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang sangat membantu dalam pembangunan daerah, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi dalam merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang, meliputi : perencanaan dan pengendalian operasional, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, peneliti menemukan permasalahan target pajak hiburan sebagai salah satu objek pajak belum mencapai target yang ditentukan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:
5
1. Masih belum tercapainya target penerimaan pajak hiburan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana terjadi pada tabel 1 berikut ini : Tabel 1 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI NO 1 2 3
Tahun Anggaran 2006 2007 2008
Target
Realisasi
773.000.000,00 509.175.100,00 837.500.000,00 450.240.000,00 934.565.782,00 746.762.011,00
Persentase 65,87% 53,76% 79,90%
Sumber : Arsip Bidang Pembukuan dan Verifikasi
2. Penggunaan waktu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan. Seksi Pendataan dan Penetapan PAD dalam melakukan tugas pendataan objek Pajak Hiburan mengalami keterlambatan sehingga berpengaruh terhadap Penetapan Pajak dalam mengirim Surat Pajak Daerah (SPTPD) ke wajib pajak yang seharusnya diselesaikan dalam waktu satu bulan, tetapi kenyataannya melebihi waktu yang telah ditentukan dari satu bulan, Pencapaian Target pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan daerah Kota Cimahi, Peneliti duga disebabkan salah satunya oleh implementasi kebijakan pajak hiburan belum dijalankan sesuai dengan Model - Model implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1. Sikap petugas penagihan yang cenderung lamban. Contoh : Pada Seksi Penagihan PAD bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak
6
hiburan, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut lewat dari 7 hari, seharusnya surat peringatan diberikan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo. 2.
Belum optimalnya Sumber Daya Manusia. Contoh : pada Seksi Pendataan dan Penetapan Bidang Pendapatan Asli Daerah, masih kurangnya aparat yang melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis, yang seharusnya dilakukan setiap hari dalam hal ini hanya dilakukan minimal seminggu sekali. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul: “ PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Seberapa pengaruh Implementasi Kebijakan Hiburan Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam usaha Pencapaian Target Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
7
c. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan-hambatan Pencapaian Target Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian a) Berusaha memperoleh data dan menggambarkan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. b) Berusaha memperoleh data dan informasi mengenai hambatanhambatan Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. c) Berusaha mengembangkan data dan informasi tentang usaha-usaha menanggulangi hambatan-hambatan Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. 2. Kegunaan Penelitian a) Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara pada umumnya, khususnya mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan
8
Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. b) Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai
bahan
masukan
untuk
pertimbangan
dan
sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut
Pengaruh
Implementasi
Kebijakan
Pajak
Hiburan
Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
D. Kerangka Pemikiran Guna mempermudah pemecahan masalah laporan dalam suatu penelitian, maka diperlukan suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran, yaitu berupa teori dari pendapat para ahli mengenai kebijakan publik. Mengenai kebijakan tersebut banyak ahli yang menyamakan arti “kebijakan” dengan “kebijaksanaan” sebagai terjemahan dari kata policy. Carl Friedrich menyatakan pengertian kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2006:7) dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” sebagai berikut: Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan Pendapat lain juga dikemukakan Dye yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” sebagai “Pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak
9
bertindak”. Sedangkan menurut Easton yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan” Untuk memperjelas pengertian Implementasi Kebijakan peneliti akan mencoba mengemukakan pendapat dari Lester dan Stewart. yang dikutip oleh Agustino (2006:139) dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” mengemukakan sebagai berikut : “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output)” Kemudian Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh Agustino (2006: 139) dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan menurut Mufiz yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” sebagai berikut: Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya.
10
Tujuan-tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam suatu Kebijakan Negara/Pemerintah, tidak akan terlihat hasilnya tanpa adanya implementasi dari kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu sarana dalam melihat berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut diatas, menurut Meter dan Horn yang diterjemahkan oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" (2006:141) bahwa variabel-variabel implementasi kebijakan yang mempengaruhi dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2003 tentang pajak hiburan adalah sebagai berikut, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ukuran dan Tujuan kebijakan Sumber Daya Karakteristik Agen Pelaksana Sikap/ Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Selanjutnya peneliti sampaikan pengertian Pencapaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga (2000:194), sebagai berikut : Pencapaian adalah proses, cara, perbuatan mencapai. Berdasarkan pendapat tersebut, menunit peneliti ada kesarnaan makna antara target dengan sasaran. Selanjutnya peneliti akan mengemukakan definisi sasaran menurut Komaruddin (1990:129) dalam bukfinya yang berjudul "Manajemen Berdasarkan Sasaran" yaitu : Sasaran adalah hasil akhir. Yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang hares diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti.
11
Kemudian pengertian Target atau sasaran yang dikemukakan oleh Dharma dalam bukunya “Manajemen Prestasi Kerja”(1991:129) adalah sebagai berikut : Target adalah merupakan sasaran dari pernyataan spesifik mengenai suatu kegiatan atau hasil yang dapat diukur, dinilai, dan direncanakan cara pencapaiannya. Menurut Dharma, dalam bukunya ”Manajemen Prestasi Kerja” (1991:36) mengemukakan kriteria-kriteria dari pencapaian target sebagai berikut : 1. Banyaknya pekerjaan yang diselesaikan 2. Mutu sasaran yang dicapai 3. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian target Selanjutnya peneliti akan sampaikan pengertian pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan diterangkan bahwa : Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menonton dan menikmati hiburan. Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan obyek pajak adalah orang pribadiatau badan hukum yang menyelenggrakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang tanggungannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi Kebijakan sangat
12
menentukan apakah suatu organisasi akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya. Keterkaitan antara Implementasi Kebijakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sebenarnya dapat dilihat dari dampak/sasaran yang dihasilkan oleh kebijakan itu sendiri. Artinya, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap tujuan yang akan dicapai atau tidak. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pajak hiburan seyogyanya diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan salah satu proses untuk mencapai tujuan dan praktek-praktek terarah yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Pelaksanaan untuk mencapai hasil yang sesuai, tujuan pimpinan kadangkala mendapat hambatan-hambatan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, baik masalah penyimpangan waktu maupun penyelewengan pekerjaan yang dilakukan pegawai. Pegawai dalam suatu organisasi apabila selalu melakukan kesalahankesalahan atau penyimpangan tetapi tidak ada suatu tindakan perbaikan, akan menjadi penghambat tercapainya tujuan dalam hal ini tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dari Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 sehingga tidak tercapainya target tersebut. Pimpinan dalam suatu organisasi harus dapat memahami tentang teori-teori kebijakan dan prakteknya, dalam arti bahwa pelaksanaan kebijakan oleh bawahan akan berjalan baik apabila pimpinan mengerti fungsinya
13
sebagai seorang pemimpin dan sungguh-sungguh untuk merealisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 yang menjadi tujuan organisasi yang dipimpinnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Devas sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2000:57) mengemukakan bahwa : Pelaksanaan kebijakan pajak daerah seharusnya diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan oleh daerah. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena keberhasilan pencapaian target pajak daerah akan sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, peneliti dapat mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda No.7 Tahun 2003 seharusnya diarahkan pada pencapaian target pajak hiburan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak hiburan merupakan bagian dari pajak daerah yang cukup potensial di Kota Cimahi, dengan demikian secara teoritis Implementasi Kebijakan memiliki keterkaitan dengan pencapaian target pajak Hiburan. E. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti mengemukakan hipotesis konseptual sebagai berikut: “Ada pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi”. Adapun hipotesa statistiknya adalah sebagai berikut :
H0 : ρ = 0
14
H1 : ρ ≠ 0
Adapun hipotesa kerjanya adalah sebagai berikut : H0
: Tidak ada pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Terhadap Pencapain Target Pajak Hiburan.
H1
: Ada pengaruh Implementasi Kebijakan pajak Hiburan Terhadap Pencapain Target Pajak Hiburan.
Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian :
ε
X
Y GAMBAR 1 PARADIGMA PENELITIAN
Keterangan gambar : X
: Variabel Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan
Y
: Variabel Pencapaian Target
ε
: Variabel lain di luar Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan yang tidak diukur yang berpengaruh terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan
15
Berdasarkan hipotesis diatas, maka untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, peneliti akan mengemukakan definisi operasional, yaitu sebagai berikut : a. Pengaruh adalah menunjukan seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Terhadap Pencapaian Target Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. b. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2003 dengan tujuan untuk mencapai Target Pajak Hiburan. c. Target adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai mengenai suatu kegiatan penyelenggaraan Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. d. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menonton dan menikmati hiburan, yang tugas dan kewenangan implementasiannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
16
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Cimahi, yang beralamat di Jl. Demang Hardjakusumah Cihanjuang-Cimahi LT.2 Gedung C Tlp / Fax. (022) 6652559. 2. Lamanya Penelitian
Lamanya penelitian yaitu, tahap observasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari s/d 2 Februari 2009, dan pelaksanaan penelitian dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009. jadual kegiatan penelitian dilampirkan pada gambar 2
17
